Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas optimalisasi revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman kemiri sunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, studi literatur, dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pohon kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri sunan dan tanaman sisipannya berpotensi menyerap karbondioksida lebih besar dibandingkan tanaman reklamasi akasia. Pengembangan usaha kemiri sunan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat minimal 35% dari pendapatan saat ini. Keunggulan lain dari kemiri sunan adalah buah kemiri sunan dapat menghasilkan minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Biodiesel selain sebagai pengganti bahan bakar yang relatif lebih ramah lingkungan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat ikut berperan serta.

---

This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation.

The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly."

"Pasokan energi dan kebersihan lingkungan merupakan isu penting yang terjadi secara global, belum lagi di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai 23 45 GW pengembangan EBT pada tahun 2025 dalam bauran energi nasional. Di sisi lain, produksi sampah terus meningkat seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dan perekonomian. Program sampah menjadi energi melalui penerapan Sustainable Modular Bioreactor Landfill Gas Plant merupakan salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah pasokan energi nasional maupun timbulan sampah kota. Kondisi yang menantang muncul pada sektor pendanaan untuk membangun dan mengoperasikan teknologi ini. Resident-based financial model akan diterapkan untuk mengatasi kondisi ini. Terdapat 2 skenario, yaitu tanpa dan dengan diskon tarif listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong internal demografis yang merangsang masyarakat untuk berperan serta dalam membiayai investasi dan operasi pabrik gas landfill tersebut. Metode survei dengan wawancara langsung dan kuesioner online akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria masyarakat yang sesuai untuk penerapan resident-based financial model adalah masyarakat yang memiliki pendapatan rumah tangga sebesar 3.000.000 - 7.000.000 rupiah per bulan.

---

Energy supply and environmental hygiene are critical issues that happened globally, not to mention in Indonesia. Indonesian government targets to reach 23 45 GW of NRE development by the year of 2025 within the national energy mix. On the other hand, waste production increases as the number of population and economic level grows. Waste to energy program through the implementation of Sustainable Bioreactor Landfill Gas Plant is one of many alternatives which can solve the problem of national energy supply as well as the municipal solid waste problem. Challenging conditions come to the funding sector to build and operate this plant.

Resident based financial model is used to cope with these conditions. There are 2 scenarios, namely without electricity rate discount and with discount. The purpose of this study is to find out which internal drivers demographic factors that stimulate the society to take part in financing the investments and operations of the landfill gas plant. Survey method by direct interview and online questionnaire will be used in this study. The results of this study indicate that the appropriate society criteria for applying a resident based financial model is a community with household income of 3,000,000 - 7,000,000 rupiah per month."

"This article argues that learning organization will be the organization of the 21 century Most organization that we have today, however, are defensive ones, so they have to make special efforts for transforming themselves. The process of trnasformation involves a fundamental shift of mind as well as a set of continous behavioral practices...."

"ABSTRAKTesis ini menjelaskan tentang proses lobi dan strategi negosiasi Alliance of Small Island States AOSIS dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi lingkungan. Pengungsi di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan oleh ancaman serius dari bahaya lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Hak-hak pengungsi lingkungan mencakup hak-hak untuk memiliki akses terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air, dan udara, juga termasuk hak ekologis yang lebih baik. Konsep organisasi antarpemerintah, advokasi dan lsquo;peminjaman rsquo; kekuatan lsquo;borrowing rsquo; power dengan kerangka metode pengusutan proses process tracing digunakan dalam tesis ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara pulau kecil tidak memiliki kekuatan tradisional untuk memengaruhi pembuat kebijakan internasional. Namun, ketika menghadapi masalah yang sama, dapat menyampaikan isu migrasi dan perpindahan terkait perubahan iklim ke dalam sistem PBB dengan cara membangun solidaritas di antara negara-negara pulau kecil, mencari dukungan dari negara lain, dan memanfaatkan bukti ilmiah yang disediakan oleh aktor nonnegara. Tesis ini memberikan sebuah kontemplasi tersendiri bahwa isu lingkungan adalah salah satu isu global yang harus dipahami dan ditangani dengan sungguh-sungguh demi umat manusia itu sendiri.

---

ABSTRACTThis thesis explains the lobbying process and negotiation strategy adopted by Alliance of Small Island States AOSIS in advocating environmental refugee rights. The refugees here are refer to the people who are forced to leave their homes because of the serious threat of environmental hazards exacerbated by climate change. The environmental refugee rights include rights of having access to natural resources such as land, shelter, food, water and air, as well as better ecological rights that support them to live and survive. The concepts of intergovernmental organization, advocacy and 39 borrowing 39 power with the framework of process tracing method are employed in this thesis. The results of this research indicate that of small island states do not have the traditional power to influence international policymakers. However, these states are facing similar problems related to climate change. They respond the such problem by handing over the issue of climate change related migration and displacement to the UN system. This goal is pursued by building solidarity among small island nations, seeking support from other countries, and utilizing the scientific evidence provided by non state actors. This thesis provides a distinctive contemplation that environmental issues are one of the global issues that must be understood and addressed seriously for the sake of the human race itself."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis dampak urbanisasi terhadap konsumsi energi dan emisi CO₂ dengan mengakomodir heterogenitas wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, perbedaan kawasan peruntukan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan berpotensi menimbulkan dampak yang berbeda karena perbedaan karakteristik wilayah. Untuk menangkap heterogenitas regional yang ada di Indonesia, maka diaplikasikan metode estimasi data panel pada level provinsi selama periode 2011-2015. Hasil estimasi menunjukkan bahwa urbanisasi berdampak positif terhadap emisi CO₂ namun tidak signifikan secara statistik dalam meningkatkan konsumsi energi per kapita. Terdapat pula perbedaan dampak urbanisasi KBI dan KTI terhadap konsumsi energi per kapita dimana dampak urbanisasi di KTI adalah negatif dan lebih rendah dibandingkan KBI.

---

This study aims to estimate and analyze the impact of urbanization on energy consumption and CO₂ emissions by accommodating the heterogeneity of regions in Indonesia. In addition, differences in designation areas in western Indonesia (KBI) and eastern Indonesia (KTI) will have the potential to cause different impacts due to differences in regional characteristics. To capture regional heterogeneity in Indonesia, the method of estimating panel data at the provincial level was applied during the 2011-2015 period. The estimation results show that urbanization has a positive impact on CO₂ emissions but is not statistically significant increasing per capita energy consumption. There are also differences in the impact of the KBI and KTI urbanization on per capita energy consumption where the impact of urbanization in the KTI is negative and lower than the KBI."

"Sejak pengiriman gas dari Uni Sovyet dimulai, faktor pengiriman merupakan halyang sangat mencemaskan masyarakat Eropa. Di penghujung pergantian tahun 2005,penutupan pengiriman ekspor gas melalui Ukraina ke Eropa menyebabkan kerisauanpublik. Sejak tahun 199an, Uni Eropa meneruskan kebijakan liberalisasi pasar energiagar pasar bebas tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat umum. Pada saatyang sama, liberalisasi tersebut mengakui peranan penting regulator publik untukmenghindari gangguan-gangguan pengiriman gas secara mendadak. Pertanyaaanyang muncul adalah bagaimana Uni Eropa dapat menciptakan ruang gerak ekonomibagi Rusia agar infrastruktur perbatasan dapat menjaga Keamanan Pengiriman danpada saat yang saling menjaga hubungan bilateral, dan mengembangkanpengaruhnya dengan membangun bentuk- bentuk kerjasama guna membendungpengaruh Eropa. Saling rnempengaruhi antara sistem skala nasional, tingkat antarNegara Uni Eropa dan strategi komersial perusahaan gas akan mempengaruhipembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan pendekatan untuk mencermatihal tersebut, proses persamaan dan perbedaan akan ditekankan menjadi hal yangpenting. Pendekatan apakah yang akan berlaku guna memahami tantangan yangdihadapi Eropa dalam menjaga Keamanan Pengiriman."