Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kapabilitas Itama sebagai internal audit, terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya dan perumusan strategi yang perlu disusun agar dapat meningkatkan tingkatan yang telah dicapai sehingga dapat mencapai paradigma internal audit yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai Enterprises Consultant sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari teori- teori terkait dengan internal audit, peraturan perundangan serta data- data olahan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, sedangkan untuk melakukan pengukuran terhadap kapabilitas internal audit digunakan alat pengukuran Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang penerapannya telah disesuaikan seperlunya dengan keadaan serta permasalahan yang terjadi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa Itama sebagai internal audit BPK secara keseluruhan tata kelola pengawasan yang dilakukannya berada pada Level 3 (Integrated) pada tingkatan ini Itama baru memulai tugas dan fungsinya sebagai enterprises consultant yang berarti bahwa secara keseluruhan proses tata kelola Itama telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.Hasil penelitian ini menyarankan agar Itama melakukan pengembangan organisasi melalui penguatan fungsinya, menyusun perangkat lunak sendiri yang selaras dengan tugas dan fungsinya, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dukungan yang penuh dari Badan untuk penguatan kewenangan yang dimiliki Itama perlu segera diwujudkan dan meningkatkan peran sebagai role model dalam membangun Risk Awareness bagi organisasi.

---

The goals of this study are to determine Inspectorate of Supreme Audit Institution of Indonesia (Itama) capability as an internal audit and formulating the internal audit strategies in order to achieve a higher capability level for changing the new paradigm of internal audit as enterprises consultants in accordance with stakeholder expectation.

This research is a qualitative research with descriptive design and case study. The data used are primary data obtained from the objects directly and secondary data from the theories, regulations and others that were processed related to this research. This research is using IA - CM approach developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), in which has been implemented and adapted in Indonesia and the problems that occur.

The results indicate that Itama?s capability overall assurance on governance is in Level 3 (integrated) which mean that start a function as an enterprises consultants. In addition, it has developed a process to assess and report on the overall efficiency, effectiveness and economy of its operation activities or programs, or conduct engagements on governance, risks management and control.

The results suggest Itama develop the organization by strengthening the function, developing standard methodology, procedures and tools to be used by internal auditors, ensuring that internal auditors continously, maintaining and enhancing their proffesional capabilities, Board support for the capacity needed for internal audit activity to discharge its responsibilities and as a role model, increasing risk awareness implemented within organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) dan area of improvement kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat BSN ada di Level 1 (Initial), artinya audit hanya verifikasi dokumen, auditor belum seluruhnya bersertifikat, dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan kapabilitas pada seluruh elemen dalam IA-CM. Inspektorat BSN perlu melakukan perbaikan untuk mencapai Level 3 (Integrated) pada tahun 2019 adalah melalui audit kinerja, pengembangan kompetensi auditor dan peningkatan koordinasi dengan pihak lain.

---

This study aims to analyze Inspectorate of National Standardization Agency (BSN)?s capability using Internal Audit-Capability Model (IA-CM) and areas of improvement of capability. This study uses qualitative research with case study approach.

The result shows Inspectorate BSN at Level 1 (Initial), which means audit only on document verification, some auditors have not been certified, and lack of coordination with other parties. There is a high gap between stakeholder's needs and the capability on all IA-CM elements. Inspectorate BSN needs to make improvements to achieve Level 3 (Integrated) in 2019 through performance audit, auditors competence development and coordination with other parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pengawasan internal berbasis risiko dengan menggunakan tools internal audit capability model IIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fokus tools yang digunakan adalah pada level 3 dengan key process area pada perencanaan pengawasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakselarasan capaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa PDTT yang rendah dengan nilai Kapabilitas APIP yang sudah pada level 3 yang berimplikasi bahwa proses perencanaan pengawasan berbasis risiko telah memadai. Proses perencanaan yang evaluasi terdiri dari pemahaman risiko organisasi, integrasi kerangka manajemen risiko, penyelarasan audit internal dengan tujuan organisasi, penilaian risiko periodik, penetepan entitas prioritas, persetujuan rencana, dan peninjauan berkala atas rencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara kepada tim penyusun rencana pengawasan internal berbasis risiko serta analisis atas dokumentasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memadai. Dalam implementasinya, ditemukan kelemahan signifikan pada penilaian risiko periodik yang berdampak secara signifikan terhadap rencana pengawasan internal berbasis risiko yang disusun. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pengawasan internal berbasis risiko. Sehingga pengawasan internal berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dianggap belum memiliki dampak terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Sehinga perlu dilakukan implementasi perencanaan pengawasan internal berbasis risiko yang sesuai dengan IA-CM.

---

This research aims to evaluate risk-based internal monitoring planning is implemented using the IIA model internal audit capability tools at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. The focus of the tools used is at level 3 with key process areas in monitoring planning. This research was motivated by the incongruence in the low performance accountability achievements of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration with the Internal Auditor Capability value which was already at level 3, which had the implication that the risk-based monitoring planning process was adequate. The evaluation planning process consists of understanding organizational risks, integration of the risk management framework, alignment of internal audit with organizational goals, periodic risk assessment, determination of priority entities, plan approval, and periodic review of the plan. The research was conducted using a case study approach. Data was obtained from interviews with the team developing risk-based internal supervision plans as well as analysis of documentation held by the Inspectorate General. The results of the case study show that the implementation of risk-based internal monitoring planning at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration is inadequate. In its implementation, significant weaknesses were found in the periodic risk assessment which had a significant impact on the risk-based internal control plan that was prepared. This condition causes the implementation of risk-based internal supervision at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to not be in accordance with the objectives of implementing risk-based internal supervision. So that risk-based internal supervision carried out by the Inspectorate General is considered to have no impact on increasing accountability for organizational performance. So it is necessary to implement risk-based internal control planning in accordance with IA-CM."

"Tesis ini membahas evaluasi IACM level 3 pada sistem pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan kesenjangan (gap) antara kondisi kapabilitas Inspektorat Kementerian Pertanian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris lnspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi dan lnspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI berada di Level 3 atau hanya melakukan aktivitas pengawasan pada audit ketaatan. Secara umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sudah mencapai level 3 (terintegrasi). Dalam setiap elemen, seluruh kebijakan, proses, dan prosedur audit internal yang relevan ditetapkan, didokumentasikan, dan diintegrasikan.

---

This thesis discusses the IACM level 3 evaluation of the supervision system of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture to determine the gap between the capability conditions of the Inspectorate of the Ministry of Agriculture and the needs of stakeholders. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The informants in this research consisted of Secretary of the Inspectorate General, Inspectorate I, Inspectorate III, Inspectorate IV, Investigation Inspectorate and Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Agriculture. The data used in this research consists of primary data and secondary data. Data collection was carried out through document analysis and interviews. Qualitative data analysis is carried out involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the supervision activities carried out by the Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture are at Level 3 or only carry out supervision activities on compliance audits.In general, Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture has reached level 3 (integrated). Within each element, all relevant internal audit policies, processes and procedures are defined, documented and integrated."

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."