Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menggambarkan tentang konflik sosial yang terjadi terkait dengan sengketa lahan antara PT.Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang kemudian dikenal dengan nama ?Mbah Priok?. Konflik sosial yang terjadi kemudian mengalami puncaknya dengan terjadinya bentrokan antara massa dari simpatisan ahli waris makam ?Mbah Priok? dengan petugas Satpol PP dibantu Polisi dan unsur lainnya pada 14 April 2010. Kerusuhan yang terjadi saat pembongkaran makam ?Mbah Priok? ini, kemudian menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka, selain juga kerugian materil. Maka untuk menyelesaikan konflik seperti ini, diperlukan upaya penanganan agar persitiwa ini tidak meluas, sehingga menimbulkan masalah baru. Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polri dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, mempunyai andil untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam rangka meredam, dan membantu penyelesaian konflik dengan damai dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian berusaha menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengedepankan upaya mediasi yang diwujudkan dalam bentuk dialog yang mempertemukan para pihak yang berkonflik. Proses dialogis tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi pijakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Integritas, Independensi dan kesabaran serta ketulusan. Dengan 3 prinsip utama tadi dan juga kesolitan dari tim kerja yang dibentuk, maka terjadilah kesepatan bersama antara para pihak yang dituangkan dan ditandatangani sebagai bentuk dari resolusi damai yang dikedepankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

---

ABSTRTACT

This Tesis describes the social conflict that arose in relation to the land dispute between PT. Pelindo II with the heirs of Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad or otherwise known as ?Mbah Priok?. The social conflict culminated with a clash that occurred between the massed supporters of the heirs to the tomb of Mbah Priok and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers assisted by the Police and other elements on April 14, 2010. The riot that took place during the eviction of the Mbah Priok tombstone caused deaths and injuries as well as material damage. Therefore, in resolving such conflict, efforts in handling of clashes are needed to prevent the spreading which in turn leads to a new problem. In accordance with Law Number 2 Year 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, the State Police in its capacity as servant, protector, and guardian of the people has a role in resolving the conflict so as to subdue it and assist in resolving the conflict peacefully and without inflicting loss upon any party. The Tanjung Priok Port Resort Police attempted to become a mediator to settle the conflict by putting forward a mediation effort of engaging the conflicting parties in a dialog. The dialog process was based on 3 (three) main principles that serve as the foundation of the Tanjung Priok Port Resort Police, namely Integrity, Independence, and patience as well as sincerity. With these 3 main principles and the solidity of the work group that was formed, a collective agreement was reached between the parties which was put forth and signed as a form of peaceful resolution that was put forward by the Tanjung Priok Port Resort Police in resolving the conflict."

"Salah satu fokus utama Studi Hubungan Internasional adalah perang dan damai yang cenderung ditempatkan secara dikotomis. Namun, pada era pasca-Perang Dingin, terdapat tindakan-tindakan agresi yang umum disebut grey zone karena tidak menunjukkan karakteristik damai, tetapi tidak terkualifikasi sebagai perang sehingga meningkatkan urgensi negara-negara di dunia untuk meresponsnya. Penelitian ini menemukan empat tema inti yang mewarnai perkembangan grey zone di dalam studi Hubungan Internasional, yakni konseptualisasi grey zone, taktik yang ada di dalamnya, aktor yang terlibat di dalam grey zone beserta perilakunya, dan kritik terhadap grey zone itu sendiri. Kajian terhadap 45 literatur dengan metode taksonomi menemukan bahwa grey zone merupakan ruang kompetisi negara di antara perang dan damai dan di bawah ambang batas kekerasan bersenjata langsung; memiliki taktik yang belum mampu meredam eskalasi konflik, tetapi menegaskan karakternya; melihat aktor dan perilakunya sebagai salah satu faktor terpenting dari perkembangan topik grey zone; serta memiliki kritik yang makin relevan jika melihat inkonsistensi, unsur politik, dan bias yang menyelimutinya. Konsep grey zone ini, sayangnya, masih memiliki kekurangan dalam kajian dari sudut pandang revisionis sehingga kajian ini perlu dikembangkan lebih objektif dan efektif ke depannya.

---

One of the main focuses of the study of International Relations is war and peace, which tend to be placed in a dichotomous manner. However, in the post-Cold War era, there were acts of aggression which were commonly called the grey zone because they neither show peaceful characteristics, nor qualify as war. This research finds four core themes that characterize the development of the grey zone in the study of International Relations, namely the conceptualization, the tactics within it, the actors involved and their behavior, and criticism of the grey zone itself. A review of 45 literatures using taxonomic methods found that the grey zone represents the space of state competition between war and peace and below the threshold of direct armed violence; has tactics that still not able to de-escalate the conflict, but affirms its character; see actors and their behavior as one of the most important factors in the development of grey zone topics; and has criticism that is increasingly relevant due to its inconsistencies, political elements, and biases that surround it. This gray zone concept still has shortcomings so that this study needs to be developed more objectively and effectively in the future."

"Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m2 yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaanya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

---

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m2 area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss.

The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities.

During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan good public governance di lingkungan KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisa penerapan whistleblowing system di KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan good public governance. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa whistleblowing system mendukung pelaksanaan good public governance dari sisi akuntabilitas dan pengendalian internal. Penerapan whistleblowing system pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok juga berperan sebagai wujud nyata salah satu indikator good public governance yaitu daya tanggap responsivenes.

---

This research discusses the implementation of good public governance in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. Furthermore, this research also analyzes the application of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok as one of the steps in implementing good public governance. The research was conducted by case study method in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok.

The results of this study explain that whistleblowing system supports the implementation of good public governance in terms of accountability and internal control. The implementation of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok also serves as a real manifestation of one of the good public governance indicator that is responsiveness."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh Training terhadap organizational capital yang dimediasi employability. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 173 yang merupakan karyawan PT. Pelabuhan Tanjung Priok PTP. Olah data menggunakan Structural Equation Modeling SEM menghasilkan kesimpulan bahwa Training berpengaruh terhadap organizational commitment dan employability memediasi perngaruh training terhadap organizational commitment secara parsial.

---

This study aims to see the effect of Training on organizational capital that mediated employability. Respondents involved in this study amounted to 173 which are employees of PT. Port of Tanjung Priok PTP. Data using Structural Equation Modeling SEM resulted in the conclusion that training has an effect on organizational commitment and employability to mediate partial training of organizational commitment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif)

---

This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies."