Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertibanpenumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang NusantaraPura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal initerjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatanproses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawabyang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugasmelakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan diareal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentangbagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang danbarang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapatmemberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhanmengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasipenumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia.Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, TeoriPeran dan Teori Broken Windows.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus danteknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukananalisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan.Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapalpenumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri,PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpangdibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpangdititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yangtidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diataskapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang danjadwal kapal tidak diinformasikan secara luas.Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ?debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasiyang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, denganmelibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi danPT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing,dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapatberkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibatlangsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang,hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agardapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi

---

ABSTRACTDisorders of security and public order, both general and disorder associated withpassengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger TerminalNusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs becausethe components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of theembarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties andresponsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers betaken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the PassengerTerminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok.This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns ofdisorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in thePassenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to theNational Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling ofdisorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengersand goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia.Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theoryand the Broken Windows Theory.This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of datacollection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writeruses phase data reduction, data and deduced.The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkationprocess of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master,Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger shipfreighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) withcollusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to thearea under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery /passenger luggage and ship schedules are not made available widely.Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation -disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establishan organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkationof passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster,police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the partiesresponsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrityofficer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation -disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improvehuman resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Tesis ini membahas pelayanan Publik di instansi dalam tubuh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kabupaten Mojokerto. Penelitian inidilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat terutama di daerah bahwa birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai berbelit-belit, rumit, serta memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu daya tanggap, fisik, empati, keyakinan dan keandalan. Hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, dihasilkan bahwa penilaian lebih dari separuh penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kabupaten Mojoker to adalah sangat baik. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kemudahan layanan dan sikap petugas layanan terhadap penerima layanan. Penerima layanan merasa puas terhadap akses pelayanan dengan prosedur penerimaan dokumen yang cepat dan tepat, kejelasan informasi persyaratan dan biaya, sikap simpatik dan manusiawi petugas. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana merupakan bagian dari atribut tangibles dan emphaty yaitu kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu layanan, fasilitas umum yang memadai, serta kepedulian terhadap keluhan personal pemohon layanan.

---

This research discusses public service in an institution within a local government which is the General Register Office of Mojokerto Local Government. This research is based on the public assumption that government bureaucracy in public service is complicated and time, power, and mind consuming. This research uses qualitative and quantitative method with the service quality research model which emphasizes on the five Parasuraman research dimensions, which are: responsiveness, tangible, empathy, assurance, and reliability. Based on the analysis and discussion referring to service quality concept, results show that more than half of service users regard the General Register Office has very good services. Based on the statistical calculations and Cartesian diagram, several items regarded to be good and needs to be maintained are: service ease and the attitude of the officers to the service users. The service users feel satisfied towards service access and prompt and precise document reception, clarity of prerequisites and cost, and the friendly attitude of the officer. There are several items need improving which are part of the tangible and empathy attributes: sanitation and comfort of the waiting room, adequate public services, and attention towards personal complaints of service users."

"Tesis ini membahas tentang layanan publik yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba. Pembahasan meliputi regulasi, tata kelola layanan, dan kualitas layanan itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepuasan pengguna yang dikemukakan oleh Kotler. Metode yang digunakan adalah LibQual dengan menyebar kuesioner ke 150 responden dengan 22 butir pernyataan. Metode LibQual ini terdiri dari 3 dimensi yang menjadi parameter kualitas layanan, yaitu dimensi affect of service (kemampuan pustakawan), dimensi information control (kemudahan akses informasi), dan dimensi library as place (perpustakaan sebagai sebuah tempat).Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau memaparkan variabel yang menjadi objek penelitiannya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh melalui angket metode simple random sampling dengan jumlah responden 150 orang, dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Perpustakaan Nasional RI, observasi di lapangan, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-undang tentang perpustakaan sudah ada meskipun belum sampai pada Peraturan Pemerintah. Meskipun begitu, Perpusnas terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya. Hasilnya, pengguna Perpustakaan Nasional RI telah merasa puas terhadap kualitas ruang layanan, keandalan staf, dan akses informasi yang ada.

---

This thesis study public service in National Library of Republic of Indonesia, Salemba. This studying encourage regulation, service organization, and quality service itself. This one use customer satisfaction theory issued by Kotler. Use LibQual methode by sharing quetionairs to 150 respondens within 22 statements. This methode contains 3 dimensions that become service quality parametres : affect of services (librarian?s attitude & skill), information control (information access amenity) and library as a place.This research use descriptive approache that describes its research object. Data has taken from 2 sources : primary data that reached by quetionairs with simple random sampling methode to 150 respondens, and secondary data that reached by interview, observation and literature study. This research informs that Act of National Library has not Government Ordinance. Nevertheless, National Library of Republic of Indonesia has been attempting to enhance their services quality. The result, users are satisfied with service quality that courage library room, librarian?s attitude and skill and information access amenity."

"Upaya untuk merubah mekanisme dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai proses reformulasi kebijakan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai alternatif mekanisme baru yang diusulkan pemerintah, DPR, dan DPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang menjadi obyek penelitian adalah sistem pembentukan DOB yang tertuang di dalam draf revisi RUU Pemda, baik yang diusulkan pemerintah ke DPR pada tahun 2012, maupun draf RUU Pemda versi DPD yang diajukan keDPR sejak 2011. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan adanya tiga alternatif mekanisme pembentukan DOB. Opsi pertama, daerah yang mengusulkan pembentukan DOB, apabila memenuhi persyaratan teknis dan administratif, ditetapkan menjadi daerah persiapan dengan peraturan pemerintah (PP). Setelah 3-5 tahun dievaluasi dan dianggap layak, baru daerah persiapan itu disahkan menjadi DOB dengan UU. Alternatif ini muncul dari pemerintah. Opsi kedua, DPR dan pemerintah terlebih dulu menyepakati daerah mana saja yang akan dimekarkan dengan membuat semacam list atau daftar dalam desain besar penataan daerah (desartada). Selanjutnya, pemekaran dilakukan dengan mengacu kepada desartada tersebut. Opsi ketiga datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Intinya, semua usulan pemekaran dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian itu selanjutnya dibahas DPD untuk mendapatkan persetujuan. Bila disetujui DPD, pemerintah menyusun RUU Pembentukannya untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya ada empat aspek yang harus diperbaiki dalam penyempurnaan mekanisme pemekaran agar DOB berkembang optimal. Yaitu, mengoptimalkan peran dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD), memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, memperketat persyaratan pembentukan DOB, serta mempertegas pelarangan bagi pejabat kepala daerah untuk maju ke pilkada.

---

The effort to change the mecanism and requirements of the formation of autonomous regions (DOB) through the revision of Law No. 32 of 2004 on Local Government can be categorized as a reformulation of the policy process. This research trying to analysis new mecanism alternative that proposed by government, House of Representatives (DPR), and Regional Representative Council (DPD).

This study used a qualitative descriptive approach. Which is the object of research is the establishment of a system DOB contained in the draft revision of the government's proposed Local Government Bill to DPR in 2012 and the draft revision of the DPD proposed Local Government Bill to Parliament since 2011. Data collected by in-depth interviews to obtain primary data and documentation study to obtain secondary data.The data analysis technique used is interactive model that starts with data reduction, data display, and conclusion.

This study found that there are three alternative the mechanism of formation new autonomous regions (DOB). The first option, which proposed the establishment of regional DOB, if found to comply with the technical and administrative requirements, set to be areas of preparation by government regulation (PP). After 3-5 years were evaluated and deemed feasible, the preparation of a new area with the DOB passed into law. This option arises from the government.

The second option, the Parliament and the government first agreed which areas will be expanded to make some sort of list or lists in the design of structuring large area (desartada). Furthermore, the division is done with reference to the desartada.

The third option comes from the DPD. In essence, the proposed expansion are assessed by the Ministry of the Interior. The assessment results are then discussed DPD for approval. If approved by Council, the government drafting Formation for further discussion with the DPR and DPD.

Based on the analysis that has been done, there are at least four aspects that should be improved in the refinement of the expansion mechanism that DOB develops optimally. Ie, optimizing the role of the consultative council of regional autonomy (DPOD), strengthening the guidance and supervision functions of the central government, tighten the requirements for the formation of new regions, as well as reinforce attack for officials to advance to the regional head election of the head of the area."

"Kebijakan Kurikulum Merdeka ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pedoman Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dengan tujuan mengatasi learning loss. Learning loss merupakan ketertinggalan hingga hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari siswa yang mana learning loss pada siswa SMAN di Jakarta Utara dipicu oleh tingginya tingkat putus sekolah serta dominasi latar belakang ekonomi tidak mampu, yang secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar pada SMAN di Jakarta Utara dalam mengatasi Learning Loss berdasarkan perspektif Guru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode yang digunakan adalah kualitatif post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan perspektif guru dinilai mampu mengatasi learning loss. Hasil capaian belajar siswa mengalami peningkatan selama menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas, adanya koordinasi, dan terdapat buku pedoman bagi guru untuk mengajar. Guru memahami dan mendukung implementasi dalam mengatasi learning loss melalui adanya upaya pemberian metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni belum sepenuhnya guru ingin belajar serta kurangnya jumlah guru dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi learning loss pada SMAN Jakarta Utara. Rekomendasi yang diberikan yakni memperkuat koordinasi dan sinergitas Kemendikbud Ristek, Sudin Jakarta Utara, hingga guru SMAN untuk menyelenggarakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak (PPPK), melaksanakan kolaborasi antar sekolah untuk mengatasi keterbatasan guru, dan mengoptimalkan penggunaan PMM dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

---

The Merdeka Curriculum Policy is established based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology with guideline Number 262/M/2022, amending the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 56/M/2022 on Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery, with the aim of addressing learning loss. Learning loss refers to the lag or loss of knowledge and skills previously acquired by students, which in the case of students at SMAN in North Jakarta is triggered by high dropout rates and the dominance of economically disadvantaged backgrounds, significantly affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum Policy at SMAN in North Jakarta in overcoming Learning Loss from the perspective of teachers using the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975). The method used is qualitative post-positivist with deep interview data collection techniques and literature studies. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum Policy from the perspective of teachers is considered effective in addressing learning loss. Student learning outcomes have improved during the use of the Merdeka Curriculum. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy has clear standards and goals, coordination, and there are teaching guidelines for teachers. Teachers understand and support the implementation in addressing learning loss through efforts to provide teaching methods and materials according to student needs. However, there are some aspects that need attention, namely that not all teachers are fully willing to learn and there is a shortage of teachers in implementing the Merdeka Curriculum policy to address learning loss at SMAN in North Jakarta. The recommendations given are to strengthen coordination and synergy between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the North Jakarta Education Office, and SMAN teachers to conduct the recruitment of Government Employees with Contract Agreements (PPPK), carry out collaboration between schools to address teacher shortages, and optimize the use of PMM in implementing the Merdeka Curriculum policy."

"The aim of this research is to analyze the public sector policy management in the management of Citarum river by using governance paradigm. The research used qualititive approach by using triangular sources techniques consisting of: the state, civil society, and private sector. The result shows that the management of drainage basin becomes a public matter involving the three main governance actors. However, the involvement of these three actors entails three implications: (1) the addition of core competence principle to the distribution of authority among actors, apart from ultra vires and general competence principles; (2) the addition of accessibility and effectiveness criteria in the affair distribution among the actors, apart from externality, efficiency, and accountability criteria; and (3) the revision of Government Regulation Number 38 year 2007 particularly on the affair distribution that involves non-state elements (civil society and private sectors) according to governance paradigm. More over there has been a need to revise the regulations related to the management of drainage basin."

"Objectives of the study are : (a) analysis of effectiveness of implementation of Raskin Program in the year of 2007, (b) analysis of poor families (RTM)'s perception on the perspective of increasing normative price of raskin, and (c) formulation of recommendation for more effective implementation of the Raskin rogram. The study reveals that the program is less effective. In all study areas, RTMs paid a much higher price for raskin that its normative rice quota (10 Kgs/RTM/month) It is also found that RTMs were willing to pay if the government increased the normative price of raskin . However , their willingness to pay is subject to two conditions, namely (a) the newly-established normative price is the price at RTMs hose and (b) monthly quota is raised to 20 Kgs/RTM/month as previously. To make the program more effective, this study recommends the government to develop a village - level system control for the Raskin program , to raise monthly rice quota of RTM and its normative price and to share the program's cost with distric-level governments."