Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pembuatan dan penggunaan checklist yang dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan sosial. Pada checklist yang dibangun atau dibuat pada penelitian ini, isi checklist menggunakan konsep perilaku kolektif yang dikemukakan oleh Neil Smelser yang terdiri dari enam tahapan atau determinan, yaitu kondusivitas struktural, ketegangan struktural, penyebaran kepercayaan umum, adanya pemicu, mobilisasi massa dan kegagalan kontrol sosial.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melaksanakan dua kali Focus Group Discussion dengan peserta para anggota intelijen kepolisian pada level perwira menengah dan bintara dalam rangka pembuatan checklist. Selanjutnya melaksanakan wawancara dalam ujicoba checklist kepada para siswa Pusdik Intelkam selaku pelaksana lapangan dan calon pengguna checklist.Analisa terhadap penggunaan checklist dengan model analisa interaktif serta menggunakan diagram tulang ikan yang menunjukkan bahwa isi checklist yang merupakan tahapan dan indikasi terjadinya kerusuhan sosial merupakan kepingan-kepingan informasi yang harus dikumpulkan oleh intelijen kepolisian. Oleh karena itu checklist ini dapat digunakan oleh intelijen kepolisian sebagai pedoman pengumpulan informasi dan membantu dalam perencanaan pengumpulan informasi sekaligus sebagai sarana kontrol dalam kegiatan pengumpulan dan analisis. Selain itu melalui pendekatan konsep peringatan intelijen dari Cynthia Grabo, adanya pembobotan, penilaian terhadap determinan serta isyarat peringatan pada checklist ini dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam melakukan proses penelitian intelijen, menilai terhadap kemungkinan/potensi kerusuhan, membantu dalam pengambilan keputusan dan keyakinan untuk melakukan tindakan antisipasi kerusuhan sosial.

---

This thesis is to discuss on the manufacture and usage of a checklist as a tool for Police Intelligence in order to anticipate social unrest. On manufactured and built checklist in this study, content of relevant checklist is using collective behavior concept proposed by Neil Smelser which includes six sequences or determinants, which are structural conductivity, structural strain, generalized belief, precipitating factors, mobilization for action and failure of social control.In this thesis, in making a checklist, used method is a qualitative with using two-times Focus Group Discussion, and the participants are members of police intelligence from intermediate officers and warrant officers. And then interview is carried out in order to test the checklist to students on Pusdik Intelkam as field officers and candidates to use this checklist.Analysis on checklist usage with interactive analysis model and using fishbone diagram which showed that the content of checklist is the sequence and indication for social unrest as information fragments which have to be gathered by police intelligence. Therefore, this checklist can be used by police intelligence as a guidance to gather information and to assist in gathering activities and analyses. Nevertheless, by concept approach on intelligence warning from Cynthia Grabo, there shall be integrity, evaluation on warning cues and determinants under this checklist, so it can be a tool for police intelligence in order to process intelligence research, in evaluating the likely or potential unrest, in assisting on decision taking as well as a belief in carrying out anticipation of social unrest."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"Orde Baru merupakan suatu periode dalam lintasan sejarah Indonesia yang selalu menarik untuk dibahas secara akademik. Selama lebih dari tiga dekade, periode Orde Baru hanya direpresentasikan oleh satu rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto. Dalam konteks itu, buku ini bermaksud untuk mengulas bagaimana kerja-kerja intelijen dilakukan pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Berbeda dari buku-buku dan artikel ilmiah sebelumnya yang lebih banyak mengulas pola kerja intelijen maupun dampak kerja intelijen terhadap masyarakat, buku ini mencoba mengulas relasi kerja-kerja intelijen dengan pasang-surut kekuasaan Soeharto. Buku ini membahas bagaimana kesamaan ataupun perubahan karakter intelijen pada awal pemerintahan Soeharto menapaki kekuasaan, pada saat pemerintahan Soeharto mulai melakukan konsolidasi dan menstabilkan kekuasaan, hingga pada saat pemerintahan Soeharto dilanda tantangan gelombang demokratisasi dan krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Dengan membaca dinamika karakter intelijen pada tiga periode tersebut, diharapkan pembaca akan mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai dinamika intelijen dengan kekuasaan di era Orde Baru. Buku ini dimaksudkan sebagai suatu tinjauan ilmiah untuk memperkaya diskursus akademik intelijen di Indonesia, dan juga sebagai medium evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Setidaknya terdapat dua pembelajaran penting dari kajian ini, pertama, penggunaan intelijen untuk ambisi pelanggengan rezim tidak selamanya menghasilkan keluaran positif bagi kekuasaan itu sendiri. Kedua, ambisi pelanggengan rezim pada akhirnya juga melemahkan kemampuan intelijen itu sendiri dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan nasional."

"This research explains about process of East Timor separation from Republic of Indonesia after twenty four years to be part 27th Indonesia's province from intelligence analysis.The fundamentals theory using intelligence cycle, intelligence function and to be concern with intelligence advise and national policy. A problem in this research is, How is role's Bakin as a highest intelligence's organization to wining pro integration in that process.In that case, intelligence link to national security and foreign security as aspect of internal security.Methods of this research, use library literature, interview with history maker and intelligence's theory to know why pro integration loosing in that process.To have an authentic document's is very difficult, because almost all of document in Bakin is top secret. So for help this research to interview with history maker is the solution.Discoverer of policy makers very-very dominant in that case although without advise from Bakin, because the both of fundamental's Bakin only Keppres.Finally, fundamental of law State Intelligence Agency need to advance, and recovery controlling system for this organization."

"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

---

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"ABSTRAKPerkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya.

---

ABSTRACTThe rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future."