Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pengukuran kinerja Keamanan Laut berbasis kriteria MBNQA 2013-2014, sehingga diperoleh ukuran kinerja dan posisi kinerja saat ini. Penelitian dilakukan dengan metode AHP melalui kuisioner perbandingan berpasangan untuk mendapatkan pembobotan kriteria, sehingga dapat disusun peringkat dan diketahui kinerja kriteria yang belum tercapai. Dari hasil penelitian diperoleh bobot terbesar adalah kepemimpinan yang telah terpenuhi pada kinerja saat ini. Sedangkan pada kriteria Hasil, Fokus Operasi dan Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan belum mencapai nilai yang dipersyaratkan. Perbaikan pada kriteria Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan sebagai fondasi sistem akan meningkatkan efektivitas pada Proses Operasi sekaligus Hasil secara keseluruhan.

---

This study aims to obtain a model of Maritime Security performance measurement based on MBNQA 2013-2014 kriteria in order to get the standart of performance and position currently. The study was conducted with AHP method through a pairwise comparisons questionnaire to obtain the weight of importance kriteria. Seeing from the result acquired, the kriteria performance can be arranged so that the undefine kriteria performance could be shown. Obviously, the result from the research showed that the biggest performance of Maritime Security was the leadership in the present performance. Meanwhile, the other kriteria that still unclear were Result kriteria, Focus Operation Process kriteria, Measurement, Analysis and Knowledge Management kriteria. Clearly, the reparation in the kriteria of Measurement, Analysis, and Knowledge Management considered as the foundation within the system of performance which would enhance the efectivity in every operation process as well as the overall result of performance."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai salah satu instansi pemerintahan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara umum Bakamla memiliki sistem sistem teknologi informasi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Pada penelitian ini mencoba pemecahan kasus manajemen risiko pada sistem informasi Bakamla dengan menggunakan metode FMEA. Sekalipun sudah populer di bidang teknik industri, metode FMEA masih sangat jarang dilaporkan penelitiannya terhadap objek sistem informasi. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pada sistem informasi Bakamla. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah occurence frekuensi kejadian, severity dampak dan detection deteksi atau pencegahan dari masing-masing mode kegagalan. Data penelitian diambil terutama berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup perlindungan terhadap aset informasi di lingkungan Bakamla dengan melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis FMEA. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris melalui serangkaian hasil percobaan menunjukkan bahwa metode FMEA merupakan salah upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan tingkat kerawanan dari sistem informasi, mengidentifikasi potensial cause dari berbagai bentuk kegagalan serta mengurutkan prioritas kegagalan berdasarkan nilai RPN. Pada penelitian ini kerangka kerja ISO 27001 digunakan sebagai checklist dari untuk melengkapi daftar rekomendasi aksi penanggulangan mode kegagalan. Dengan demikian Hasil dari penelitian ini yaitu berupa dokumen manajemen risiko yang di dalamnya terdapat Risk Register, yaitu laporan hasil pengelolaan manajemen risiko yang berisikan daftar analisis risiko dan disertai pengendalian risiko sesuai dengan standar ISO 27001 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani setiap permasalahan keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Bakamla.

---

Maritime Security Agency Badan Keamanan Laut Bakamla as one of the government agencies formed under Act No. 32 of 2014 concerning marine, have duties and functions in the field of security and safety at sea jurisdiction of Indonesia. In carrying out their duties and functions, generally Bakamla has a system of information technology systems which is an effort to prevent violations. In this paper, writer try solving the case of risk management Bakamla information system using FMEA method. Although it is popular in the fields of industrial engineering, FMEA method is still very rarely reported at research on information system objects. It is interesting to be explored further in the information system Bakamla. The variables measured in this study is occurence frequency of occurrence, severity impact and detection detection issue or prevention of each failure mode. Data were taken primarily on the basis of direct observation. This study includes protection of information assets within Bakamla with information security risk assessment. The assessment is done by using Failure Mode and Effect Analysis FMEA.

This study proved empirically through a series of experimental that the results is indicating FMEA real effort that can be done to determine the condition of vulnerability of the information system, to identify the potential cause of various forms of failure and to prioritize the failure based on the RPN value. In this thesis the ISO 27001 framework is used as a checklist of actions to complete the list of recommendations prevention mode of failure. Thus the results of this research in the form of a document risk management which included a Risk Register, which reports the results of risk management that contains a list of risk analysis and with risk control in accordance with ISO 27001 can be used as a reference to deal with any issues of information security occur in the environment Bakamla "

"Dalam proses menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, agenda keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—sebagai institusi internasional utama di Asia Tenggara—melibatkan negara-negara anggotanya serta negara mitra dari luar dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan sengketa maritim yang belum terselesaikan, meningkatnya pengaruh dari negara-negara kuat di ambang perbatasannya, serta munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan pada kemampuan institusi-institusi internasional, peran ASEAN dalam dimensi keamanan maritim lantas menjadi titik kritis secara akademik dan politik. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman akademis mengenai kerja sama keamanan maritim ASEAN secara kritis, serta menerapkan analisis tersebut pada konteks regional yang terus berkembang. Menggunakan 25 literatur serta metode taksonomi, artikel ini mengidentifikasi tiga titik fokus utama literatur: 1) ASEAN sebagai aktor dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan; 2) keamanan non-tradisional sebagai fokus utama keamanan maritim ASEAN; dan 3) analisis kritis mengenai kapabilitas dan agensi ASEAN sebagai institusi internasional. Tinjauan ini menemukan bahwa Tiongkok tetap menjadi faktor utama yang konstan dalam diskursus keamanan ASEAN, dan tindakannya di Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan keamanan utama bagi agenda keamanan ASEAN. Tinjauan ini juga menemukan bahwa diskursus akademik terpengaruh oleh interaksi antar-negara adidaya (great powers), khususnya kontestasi antara AS dan Tiongkok. Mengingat aspirasi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan, kajian literatur ini menyimpulkan bahwa ASEAN harus mengambil tindakan jika ingin mempertahankan sentralitas tersebut saat ini.

---

The issue of maritime security cooperation has become one of considerable importance within the changing political context of the maritime Southeast Asia region. In the process of establishing and maintaining the region’s peace and stability, the security agendas of the Association of Southeast Asian Nation—acting as Southeast Asia’s premier international institution—sees active participation by both its member states within the region as well as partners from without. But how does it fare in the face of its changing security challenges? With unresolved maritime disputes within its borders, the growing influence of international powers, and critical questions poised at the capabilities of international institutions, ASEAN’s role within the dimension of maritime security becomes a critical academic and political juncture. This literature review aims to critically analyze current academic understanding of ASEAN maritime security cooperation, applying it to the changing regional context. Using 25 relevant academic articles, this article identifies three main focal points of literature: 1) ASEAN as an actor in the South China Sea disputes’ 2) non-traditional security as the primary focus of ASEAN maritime security; and 3) critical analyses regarding ASEAN’s institutional capability and agency. It finds that China remains a constant primary factor in ASEAN’s security discourse, and its actions in the South China Sea constitutes ASEAN’s main security challenge. It also finds that the academic discourse is subject to the encroachment of great power politics, particularly the US-China contestation. Considering ASEAN’s aspirations to maintain its centrality in guaranteeing the region’s peace and stability, this literature review concludes that ASEAN must take political and academic action if it seeks to maintain its current trajectory."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritimterbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasanmenyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu komplekskeamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutionalmaritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akanmenjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanankawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksikeamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional securitycomplex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003).RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara diAsia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial(essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), strukturanarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (socialconstruction).

---

ABSTRACTThis thesis aims to identify the greatest maritime security issue inSoutheast Asia among the states in the region, as well as those, which are locatedoutside the region. This causes the maritime security interaction as a centeredregional institutional maritime security complex. For that purpose, this studyexplains the subjects related to regional security complex. The approach used toexplore the regional security interaction is the regional security complex theory(RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institutioninteraction of the maritime security in the Southeastasian countries and also itsimpact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary,anarchic structure, polarity, and social construction"

"ABSTRAKSektor logistik maritim memiliki peran yang sangat penting di Indonesia karena hampir seluruh komoditi domestik dikirim melalui jalur laut. Negara Indonesia memiliki program untuk menyeimbangkan tingkat perekonomian dengan menyeimbangkan pengiriman kargo domestik antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Karena sifat program ini non-komersil maka diperlukan suatu perancangan transportasi laut dengan tujuan minimasi biaya. Perancangan ini bertujuan menghasilkan suatu model rute pelayaran yaitu jenis LCT yang digunakan, rute yang dilewati dan jumlah kargo yang dikirim. Metode yang digunakan adalah Mixed Integer Programming dengan desain rute pelayaran adalah Butterfly Route dan disimulasikan dengan software Gurobi. Faktor yang mempengaruhi hasil perancangan adalah ketersediaan LCT, jarak antara pelabuhan dan jumlah kargo yang direncanakan

---

ABSTRACTMaritime logistic sector has a important role in Indonesia, for almost all domenstic commodities shipped via maritime. Indonesia has a program to balance economic level by balancing domestic cargo shipments from westpart to the eastpart of the region. The non commercial program should be designed to planning with the aim to minimazing cost. These methode is to produce a model of the type of LCT type, shipping route, and the amount of cargo where shipping or transhipping. The methode uses Mixed Integer Programming with butterfly route design nad simulated with software Gurobi. Three main facotr where affecting the result is avaibality of the LCT, distance between the port, and cargo volume where shipped or transhipped. "

"Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

---

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km², with a coastline 81,000 km². With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Ada beberapa instansi penegak hukum di laut yang mempunyai kewenangan hampir sama dan masing masing mempunyai payung hukum dan Satgas Patroli kapal seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, Bakamla, KPLP dan KKP. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari adanya kendala yang ada dalam intern maupun ektern. Diperlukan upaya-upaya seperti optimalisasi peran Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut melalui perbaikan sarana prasarana, meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan anggaran. Ada upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut, harmonisasi hukum dan pembentukan Coast Guard.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security implemented by Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut are faced multitude potential security threats and the existence of overlapping regulations in the sea which gave birth to many agencies with the authority of the same. In this study the author uses deskriptif and preskriptif analysis with kualitatif approach. A resource person is officials and soldiers of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut. Data capture technique used is to do in depth interview, obervations and study of litarature. There are a few instances of law enforcement on the sea that has almost the same authority and each have a legal umbrella and task force patrol ships such as the TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP, Bea Cukai, Bakamla and KKP. In carrying out law enforcement activities by the Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut is inseparable from the existence of the obstacles that exist in the intern or ektern. Such efforts are necessary to optimize the role of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut through improvementes to infrastructure, improve the quality of human resources and the increase in the budget. There have been attempts to do such as improve coordination between law enforcment agencies in the sea, harmonization of law and the establishment of the Coast Guard."