Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.

---

Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset.

---

This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization."

"Implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan wujud pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. SIGA telah dikem-bangkan sejak Tahun 2017, tetapi sampai saat ini belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan karena masih rendahnya cakupan data registrasi fasilitas kesehatan pelayanan keluarga berencana dan kelompok kegiatan, yaitu sebesar 34,15% di Tahun 2019. Data tersebut penting karena merupakan data rujukan pada proses pelaporan dan pencatatan melalui aplikasi SIGA. Berdasarkan penelusuran akar masalah, ditemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya cakupan data registrasi adalah masih rendahnya penerimaan pengguna aplikasi SIGA. Penggunaan aplikasi SIGA telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014, namun hanya 40,4% kab/kota dari target 188 kab/kota di Tahun 2020 yang telah melakukan pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi melalui aplikasi SIGA (Data Bulan Februari 2020). Dengan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan modifikasi model penerimaan pengguna UTAUT 2 untuk menge-tahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi SIGA. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Model pada 273 data yang berhasil dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, dan Habit memengaruhi niat perilaku untuk menggunakan aplikasi SIGA, sedangkan Facilitating Conditions, Habit, dan Behavior Intention memengaruhi perilaku penggunaan aplikasi SIGA.

---

Implementation of the Family Information System (SIGA) is a form of information tech-nology utilization by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) to support the successful implementation of the current program. Even though it has been developed since 2017, SIGA has yet to be fully utilized, due to the low coverage of family planning service health data registration and activity group data registration, namely 34.15% in 2019. This data is important because it is a reference data for the reporting and recording process through SIGA. Based on problem tracing, it was found that one of the causes for the low coverage of registration data was the acceptance of SIGA users. Alt-hough the use of SIGA has been regulated in the Republic of Indonesia's Government Regulation Number 87 of 2014, only 40.4% of districts/cities of the target 188 districts/ cities in 2020 have reported contraceptive service results through SIGA (February 2020 data). With that problem, the researcher used a modified model, UTAUT 2 user ac-ceptance to see what factors affect the acceptance of SIGA users. 273 respondent data were processed using the Partial Least Square-Structural Equation Model method. The results show that Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Habit influence be-havioral intention to use SIGA, while Facilitating Conditions, Habit, and Behavior Inten-tion of SIGA use behavior."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang menggunakan teknik non probability sampling dan pengambilan sample secara accidental pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sehingga responden yang diperoleh adalah 53 orang. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap seorang responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai kinerja, manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja dari pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat adalah baik.

---

This Paper aims to describe the employee performance at National Population and Famiy Planning Board. This study used quantitative approach with survey method that used proportional random sampling technique to permanent employees of Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, which held 53 employees. This Paper Also use qualitative approach with interviewing a respondent. The researcher use the theory of performance, performance management, and performance appraisal. The result showed employee performance at National Population and Famiy Planning Board had a good performance."

"Keberhasilan kualitas layanan pada anggota kelompok UPPKS, tentunya tidak terlepas dari upaya layanan jasa yang diberikan oleh pemerintah melalui BKKBN dan fasilitas jasa yang menyertai pelayanan tersebut. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas layanan jasa BPMPKB DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur dilihat dari sisi para anggota kelompok UPPKS sebagai pelanggan dengan menggunakan atribut-atribut yang melekat pada lima dimensi kualitas layanan jasa, antara lain berwujud (tangible), keandalan (reliability), kesigapan (responsiveness), kepastian (assurance), dan keempatian (emphaty). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif evaluatif.Hasil penelitiannya adalah bahwa para anggota Kelompok UPPKS masih mempersepsikan layanan jasa yang diberikan BPMPKB DKI Jakarta cukup baik dan belum memuaskan karena masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dimana harapan para anggota kelompok UPPKS lebih tinggi dari kenyataan yang diterimanya. Skor gap per dimensi : berwujud (tangible) -0.69, keandalan (reliability) -0,81, kesigapan (responsiveness) -0.72, kepastian (assurance) -0.44, dan keempatian (emphaty) -0.61. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi BKKBN khususnya BPMPKB DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi pembangunan keluarga di masa yang akan datang.

---

The success of service quality to members of the group UPPKS, of course, is inseparable from the efforts of services provided by the government through the BKKBN and also the service facilities that accompany it. This research is used to see how the service quality of BPMPKB DKI Jakarta, especially in East Jakarta from the group members UPPKS as a customer by using the attributes attached to the five dimensions of service quality, among other : tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The purpose of this study is to know importance and performance levels analysis program of economic empowerment families through UPPKS group in support of family resilience. The research uses descriptive quantitative method of analysis.

The results of the study is that the members of UPPKS still perceive the services quality given by BPMPKB DKI Jakarta is good enough and has not been satisfactory because of the persistence of the gap between expectations and reality, in which members UPPKS expectations higher than reality. The gap score per dimension : tangible -0.69, reliability -0,81, responsiveness -0.72, assurance -0.44, and emphaty -0.61. Results of this study are expected to be used as one input for BKKBN, especially BPMPKB DKI Jakarta in efforts to improve the service quality for family development in the future."

"Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana pada masa orde baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan secara signifikan. Tingkat keberhasilan Keluarga Berencana Nasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari program-program yang dibuat oleh lembaga BKKBN serta bagaimana bentuk pelaksanannya di dalam masyarakat pada masa Orde Baru. Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut tidak luput dari adanya dukungan jaringan-jaringan yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari dibentuknya jaringan itu sendiri yakni memudahkan BKKBN dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dapat mengetahui peran serta bentuk kerja sama dari masing-masing jaringan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang turut membantu program Keluarga Berencana hingga mencapai tingkat keberhasilan.

---

This Research talks about the role of Coordinating Agency of National Family Planning in Delivering Family Planning in the New Order, until they can reaches the significant success. In this Research, National Family Planning success rate can be seen from the Programs created by The Agency of National Family Planning as well as how the implementation in the form of society in the New Order. The successful of Family Planning program wasn’t releasing from the support from domestic networks and also foreign networks. The function of formation of the network it self to help the Agency of National Family Planning to delivering the family planning program. More over, we can exactly know about the role of the contribution of each networks from domestic networks and foreign networks that helped the family planning programs to achieve the level of success."

"[ABSTRAKTesis ini membahas gaya komunikasi dan kepemimpinan pada masa ketidakpastian uncertainty studi pada kepemimpinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif narasumber terdiri dari 7 orang Metode analisis dengan cara mengolah data yang didapatkan melalui wawacara observasi data lapangan dan studi pustaka Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya komunikasi dan kepemimpinan yang digunakan adalah kepemimpinan demokratis dan gaya komunikasi equalitarian dan structuring penggunaan gaya tersebut penting dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif Ketidakpastian uncertainty dalam organisasi juga dapat diminimalisir karena tercipta dynamic climate antara organisasi dan anggota memiliki kemauan yang sama untuk mengatasi ketidakpastian tersebut

---

ABSTRACTThis thesis discusses the communication style and leadership in uncertainty studies in the National Population and Family Planning Board leadership This study is a qualitative study with a descriptive design resource consists of 7 people The method of analysis by processing data obtained through interview observations field data and literature The results showed that communication and leadership styles used are democratic leadership and communication styles equalitarian and structuring this leadership style is important in creating a conducive organizational climate Uncertainty in the organization can also be minimized because the dynamic climate created between the organization and its members have the same willingness to overcome this uncertainty ;This thesis discusses the communication style and leadership in uncertainty studies in the National Population and Family Planning Board leadership This study is a qualitative study with a descriptive design resource consists of 7 people The method of analysis by processing data obtained through interview observations field data and literature The results showed that communication and leadership styles used are democratic leadership and communication styles equalitarian and structuring this leadership style is important in creating a conducive organizational climate Uncertainty in the organization can also be minimized because the dynamic climate created between the organization and its members have the same willingness to overcome this uncertainty , This thesis discusses the communication style and leadership in uncertainty studies in the National Population and Family Planning Board leadership This study is a qualitative study with a descriptive design resource consists of 7 people The method of analysis by processing data obtained through interview observations field data and literature The results showed that communication and leadership styles used are democratic leadership and communication styles equalitarian and structuring this leadership style is important in creating a conducive organizational climate Uncertainty in the organization can also be minimized because the dynamic climate created between the organization and its members have the same willingness to overcome this uncertainty ]"

"Saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) sedang mengembangkan sistem pemerintahan elektronisnya. Hal ini ditandai dengan adanya penerapan beberapa sistem aplikasi dan jaringan untuk mendukung strategi organisasi yang dimiliki. Pembangunan infrastruktur TI di BkkbN telah berdasarkan Dokumen Cetak Biru STIK BkkbN 2012-2014. Namun disayangkan, ada indikasi bahwa investasi TI yang telah dilakukan BkkbN tidak optimal dikarenakan adanya sistem aplikasi yang tidak dipakai setelah selesai dibangun. Oleh karena itu, penelitian ini membantu BkkbN untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Strategic Alignment Model (SAM) Venkatraman dan Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) Luftman digunakan sebagai dasar teori untuk penelitian ini. Berdasarkan SAM Venkatraman didapatkan bahwa perspektif keselarasan di BkkbN adalah Strategy Execution dimana strategi TI muncul untuk mendukung strategi organisasi. Berdasarkan SAMM Luftman didapatkan bahwa BkkbN telah berada di tingkat kemapanan 3 (Established Focused Process), namun tidak semua atribut yang dinilai telah mencapai tingkat kemapanan 3. Analisis terhadap kedua teori tersebut terhadap kondisi BkkbN saat ini dilakukan sehingga didapatkan rekomendasi peningkatan tingkat kemapanan keselarasan untuk atribut-atribut yang nilainya masih berada di bawah tingkat kemapanan keselarasan strategi TI dan strategi organisasi.

---

Nowadays, National Population and Family Planning Board (BkkbN) is developing their e-government system. Implementation of application system and network infrastructure are the indicator to support their organization's strategies. Based on IT Blueprint, they build IT Infrastructure. However, there are an indication that IT Investation in BkkbN is not optimal because of unused application system. This research helps BkkbN to assess how the alignment is and how far the alignment maturity level of IT Strategies and Organizational Strategies that they have. Strategic Alignment Model (SAM) Venkatraman anda Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) Luftman used as base theory for this research. Based on SAM Venkatraman, BkkbN have Strategy Execution as their perspective. Based on SAMM Luftman, BkkbN in general already on the 3rd level (Established Focoused Process) but not in all attribute. Based on those theories, this research gives recommendation for those attribute which are still below the 3rd strategic alignment maturity level."