Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik sosial dukun santet sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan rata-rata penyebabnya keresahan masyarakat yang memuncak akibat ulah yang diduga dukun santet/memiliki ilmu hitam memperdayai/berulah kepada korbannya dengan alasan tertentu ataupun iri dengki misalnya menyebabkan sakit aneh hingga kematian. Kejadian tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat yang pada umumnya berawal kekerasan dan tidak jarang aksi kekerasan dan main hakim sendiri dari massa tersebut berujung kematian terhadap yang diduga dukun santet. Kekerasan massa tersebut dilakukan karena masyarakat merasa frustasi dengan ulah dukun santet/memiliki ilmu hitam karena sulit untuk dibuktikan dan tidak diatur secara rinci di perundang-undangan hukum yang berlaku, namun di Kabupaten Ciamis yang lokasinya sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat terjadi pembunuhan yang diduga dukun santet oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seseorang dan menyebabkan korban meninggal dunia terduga dukun santet lebih dari 50 orang. Pengkajian ini bukan untuk membuktikan kesaktian dukun santet/memiliki ilmu hitam ataupun kesaktian pelaksana eksekusi yang diduga membunuh dukun santet/ilmu hitam melainkan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang, pokok permasalahan dan awal mula aksi kekerasan itu terjadi sehingga kekerasan massa terjadi dari sejak lama khususnya di Kabupaten pangandaran dan memuncak sekitar tahun 1998 s.d. 2000, kedalam sebuah tesis dengan pendekatan analisa kualitatif. Prilaku dari sekelompok massa yang dipimpin oleh seseorang untuk bereaksi berbuat tindak kekerasan terhadap terduga dukun santet merupakan sebuah prilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat dan sejalan dengan teori labeling. Teori ini memiliki asumsi pokok Menjelaskan proses terjadinya melekatnya cap atau stigma menyimpang pada seseorang atau kelompok oleh orang lain atau masyarakat, tetapi lebih menggali pada terjadinya definisi dan sanksi sosial negatif yang menekan individu sehingga dia terlibat lebih dalam pada suatu tindakan menyimpang.

---

Witches social conflicts often occur in various regions in Indonesia with an average cause of public unrest which culminated induced suspected witches / have a black magic trick / acting up to the victim for any reason or cause pain eg disease strange to death. The incident caused a reaction from the public that make them violent and often violence and vigilantism of the masses led to the death against suspected witches. The mass violence because people feel frustrated with the behavior of witches / have a black magic because it is difficult to prove and are not regulated in detail in statutory law, however, Ciamis District which are located in the Pangandaran district has now expanded into Pangandaran district through Republic Act Indonesia Number of 2012 on the Establishment of the District of Pangandaran in West Java province occurred killings allegedly by a group of witches led by a person and causing the victim died unexpectedly suspected witches more than 50 people. This assessment is not to prove the witches magic / black magic or supernatural have execution powers on of killing suspected witches / black magic but to know what is the background, the subject matter and the beginning of the violence that turn into mob violence occurred from a long time, especially in the District of pangandaran and peaked around 1998 sd 2000, into a thesis with a qualitative analysis approach. Behavior of mob led by a person to react to unexpected act of violence against witches is an aberrant behavior that occurs in the community and in line with the labeling theory. This theory has a fundamental assumption that Explain the process of attachment of the cap or deviant stigma to a person or group by another person or the community, but more digging on the definition and negative social sanctions that suppresses the individual so that he was more deeply involved in a deviant act."

"Peristiwa pembunuhan dukun santet pada tahun 1998 di Jawa Timur menewaskan korban total sebanyak 309 jiwa dengan menyisakan tuduhan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Tulisan ini membahas peristiwa tersebut dengan berfokus pada tiga isu, yaitu dalam konteks keamanan manusia, ancaman, dan konteks forecasting Intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan analisis data sekunder, serta pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yaitu : dari konteks keamanan manusia peristiwa tersebut terdapat indikasi pembiaran dan gagalnya negara dalam menjalankan fungsinya dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat. Dari perspektif intelijen, peristiwa tersebut adalah ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Forecasting intelijen menganalisis kondisi dan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak terulang di masa yang akan datang. Negara dan aparaturnya harus memberi jaminan untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan harus bertindak secara cepat dan tepat dalam menangani semua isu dan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Masyarakat harus kritis dan harus terus melakukan kontrol serta pengawasan terhadap negara dan aparaturnya.

---

The incident of killing a witchcraft in 1998 in East Java killed a total of 309 people, leaving accusations that the incident was a gross violation of human rights. This paper discusses these events by focusing on three issues, namely in the context of human security, the context of threat intelligence, and the context of intelligence forecasting. This study uses a qualitative descriptive approach with interviews and secondary data analysis, and phenomenology approach. The results of the study are: from the context of human security, there are indications of the state's omission and failure in carrying out its function in ensuring a sense of security for the community. In the context of intelligence, the incident is a critical threat to national security and resilience. Forecasting intelligence analyzes the conditions and factors causing these events to prevent recurrence in the future. The state and its apparatus must provide guarantees to avoid future violence or human rights violations and must act quickly and appropriately in dealing with issues and threats to national security and resilience. The public must be critical and must continue to control and supervise the state and its apparatus."

"Penelitian ini, meneliti tentang faktor penyebab kekerasan massa oleh FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang Jakarta Selatan dan kekerasan massa FPI di kantor majalah Playboy Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian studi kasus, data yang digunakan dengan mengunakan data kualitatif sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam dan observasi penulis di lapangan. Dari hasil penelitian tentmg kekerasan massa FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan massa PPI disebabkan oleh:Pertama, adanya tempat hiburan yang melakukan pelanggaran jam operasional di saat bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perda No. 10 tahun 2004. Kedua, adanya tempat hiburan yang menyalahi ijin usaha dan fungsi yang sebenarnya. Ketiga, tidak adanya respon dari pemerintah dan aparat Kepolisian terhadap aspirasi dan tuntutan PPI serta umat Islam yang menghendaki seluruh tempat hiburan yang mempasilitasi kemaksiatan agar menutup usahanya pada saat bulan puasa Ramadhan. Keempat, FPI melihat tidak berfungsinya aparat Pemda DKI dan aparat kepolisian bahkan menurut FPI mereka terkesan membiarkan pelanggaran aturan tersebut terlebih-lebih aparat juga tidak melakukan pengawasan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar. Kelima, sebagai bentuk keprihatinan FPI terhadap berbagai kemaksiatan yang terjadi di tempat-tempat hiburan khususnya di masyarakat. Keenam, adanya kondisi yang dapat memicu FPI melakukan tindakan kekerasan, yakni munculnya serangan balasan oleh pihak Iain dalam bentuk aksi peenghadangan jalan menuju tempat hiburan yang menjadi sasaran aksi FPI.Adapun faktor penyebab kekerasan FPI terhadap majalah Playboy adalah:Pertama, diabaikan seruan dan beberapa tokoh masyarakat, anggota DPR, pemerintah dan ormas-ormas Islam agar pihak Playboy Indonesia menghentikan penerbitannya.Kedua, aparat hukum Iamban dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas terbit dan beredar luasnya majalah playboy di masyarakat.Ketiga, telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak Playboy Indonesia yang akan menampilkan gambar dan foto-foto yang sopan dan tidak menyuguhkan foto telanjang. Keempat, dengan terbit dan beredarnya majalah Playboy di Indonesia.Hal tersebut membawa citra dan preseden yang buruk bagi Indonesia di mata umat Islam di seluruh dunia, sebab Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Islam 'seakan-akan' telah membolehkan beredarnya majalah Playboy. Adapun dampak yang diakibatkan dari kekerasan massa FPI telah mengakibatkan kerugian/ korban fisik, material, dan non materil dari kedua sasaran aksinya tersebut.

---

This research, checking about factor cause of mass violence Islamic Defender Front (FPI) to hotspot in area Kemang South of Jakarta and mass violence FPI in office Indonesian Playboy magazine. This research is utilizing type of case study research, data used by utilizing is data qualitative, while technique of its data collecting though interview exhaustively and observation of writer in field. Prom result of research about mass violence by FPI to hotspot in area Kemang. Writer can conclude that mass violence FPI because of :

First, existence of hotspot conducting collision clock of operational in moment of month Ramadhan, as which have been arranged and specified in Perda No. 10 Year 2004.

Second, existence of hotspot trespassing permission of is effort and the function which in fact.

Third, inexistence of respon from government and guard of police to aspiration and demand of FPI and also people of Islam wanting entire all hotspot which providing of immorality in order to close effort at the time of Ramadhan. Fourth, FPI see do not function it worker of Local government of DKI and guard of police even according to their FPI impress to let collision of the order, is more security guard nor conduct observation and do not give coherent sanction to hotspot which impinge. Fifth, as form of concern of FPI to various immorality that happened in hotspot specially in society. Sixth, existence of condition which can trigger FPI conduct action violence, namely appearance of counterattack by other party inthe fonn of action block walke to go to hotspot becoming target of action PPI.

As for factor cause of mass violence by FPI to Indonesian Playboy magazine is:

First, disregarded of exclamation from some elite figure, member DPR, governmental and Islamic organizations in order to side Indonesian Playboy magazine discontinue his publication.

Second, slowgoing worker law and do not conduct action something for published and circulate playboy magazine broadness in society.

Third, have been happened by the public falsehood conducted by Indonesia Playboy party to present photos and picture respectably and do not serve naked photo. Fourth, risingly and circulate it the Playboy magazine in Indonesia.

The mentioned bring ugly and prescden image for Indonesia in Islam people eye in all the world, Indonesia cause as resident which its majority resident believe in Islam 'likely' have enabled to circulate it the Playboy magazine. As for impact resulted from mass FPI violence have resulted loss or physical victim, material, and non materil from his action target second."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana karakteristik berita-berita di media massa terutama media online dalam memberitakan kasus pemerkosaan. Bahasa yang digunakan media cenderung mengutamakan nilai berita. Sehingga penggunaan bahasa dalam menampilkan berita pemerkosaan mengandung kekerasan simbolik. Habitus media massa ini terus dilakukan tanpa disadari oleh korban pemerkosaan, pembaca berita itu, mau pun media sebagai pelaku. Teori yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu yakni kekerasan simbolik dan habitus. Selain itu menggunakan Viktimologi sebagai kajian kriminologisnya. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis.

---

This thesis discusses how the characteristics of the news media, especially online media in reporting cases of rape. The language used tends to give priority to the value of the news media. So the use of language in presenting news symbolic violent rape. Habitus media is being conducted by the unwitting victims of rape, the news reader, and even the media as the perpetrators. The theory used in the study using the theory of Pierre Bourdieu's habitus and symbolic violence. The method used is critical discourse analysis"

"Kekerasan sosial saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan sosial seperti konflik antar agama dan demonstrasi yang berujung pada anarkisme banyak disiarkan oleh media karena memiliki nilai berita yang tinggi. Di makalah ini, penulis melakukan analisis studi literatur berdasarkan konsep The Five Types of Communicative Power yang dikemukakan oleh McQuail bahwa media massa tidak sekedar berperan sebagai pihak yang meliput dan menyiarkan kekerasan sosial. Media massa juga memiliki peran dalam menyulut kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia. Makalah ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya “melek media” (media literacy) karena apa yang disampaikan oleh media tidak selalu sesuai dengan realitas sosial. Selain itu, penulis melihat sisi positif bahwa media dapat berperan sebagai penengah dan pencari solusi atas berbagai tindakan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia.

---

Nowadays, social violence happens frequently in Indonesia. Social violence, such as conflict between different religion or anarchist mass demonstration, excessively broadcast by the mass media because of its news value. In this paper, writer did a literature study analysis based on The Five Types of Communicative Power concept by McQuail. Mass media is not only do the cover and broadcast social violence that happen but also involve in provoke the social violence in Indonesia. This writing aims is to create awareness about the importance of media literacy. The information told by the media is not always same as the reality. Moreover, there is positive opportunities that mass media can be rolled as the mediator and problem solver for the social violence that happen in Indonesia."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.

---

This research explains about the communal politics in India, especially in Ahmedabad. The issue in this paper is how the impact of political contention toward the violence experienced by the Muslim community in Ahmadabad. This research is an explanative research using qualitative methods. This thesis applies contentious politics theory and direct and structural violence concept. The result of this research is the contentious politics caused the formation of Hindu identity which can be directed to mobilize communal riot in 1985-2002. This political contention has an impact on Muslim community who are being victimized of communal violence, both direct violence (physical) during the riots and after the riots occurred (2002-2014) in the form of structural violence. Meanwhile, the Hindu Nationalism that mobilizes this violence gains political benefit where their political wing, Bharatiya Janata Party (BJP), is successful in establishing political bases and gradually able to control the majority in the local parliament. This case indicates that there is a link between communal violence with political competition in India."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana emas dapat berfungsi sebagai alat hedging yang sempurna untuk mengatasi dampak buruk terjadinya inflasi pada suatu Negara. Hal ini dilihat dari pengaruh expected dan unexpected inflasi terhadap return emas. Hasilnya ternyata hanya unexpected atau unanticipated inflation yang memiliki pengaruh terhadar return emas, berbeda dengan Vietnam dimana expected dan unexpected memiliki pengaruh yang sama-sama kuat terhadap return harga emas di Negara tersebut.

---

This study aims to analyze the extent to which gold can serve as a perfect hedging instrument to address the adverse effects of inflation on a State. It is seen from the influence of expected and unexpected inflation to return the gold. The result was just unexpected or unanticipated inflation which has the effect to gold returns, in contrast to Vietnam where expected and unexpected influence equally strong against the return of the gold price in the country. This is largely determined by economic and political conditions in each of these countries. "

"Kajian ini membahas tentang penyebab keberlangsungan sistem devadasi yang berlanjut hingga hari ini di masyarakat India. Sistem devadation adalah praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat India yang berasal dari kasta yang lebih rendah (dalit). Sistem ini dilakukan dengan mendedikasikan anak perempuan kepada dewa dan mereka akan mengabdikan diri mereka untuk para dewa. Namun dalam praktiknya, sistem devadasi dapat dikatakan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Kekerasan Budaya oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat India yang penuh dengan budaya patriarki, melegitimasi sistem devadasi dan praktik budayanya. Ini termasuk praktik budaya seperti pemerkosaan dan praktek prostitusi yang termasuk tindak kekerasan terhadap wanita. Di sisi lain, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan budaya patriarki dan peran pemerintah yang tidak konsisten dalam sistem devadasi membuat sistem devadasi yang merugikan perempuan masih berlangsung sampai Saat ini.

---

This study discusses the causes of the sustainability of the devadasi system that continues to this day in Indian society. The devadation system is a religious ritual practice carried out by Indian people who come from lower castes (dalits). This system is done by dedicating daughters to the gods and they will devote themselves to the gods. But in practice, the devadasi system can be said to be a practice of violence against women. By using the theory of Cultural Violence by Johan Galtung, the researcher sees patriarchal culture as a form of cultural violence. This study finds that the characteristics of Indian society, which is full of patriarchal culture, legitimize the devadasi system and its cultural practices. This includes cultural practices such as rape and the practice of prostitution which includes acts of violence against women. On the other hand, the Indian government has issued policies, but the implementation of policies is not implemented consistently. Conclusion

patriarchal culture and inconsistent government roles in the devadasi system make the devadasi system detrimental to women still ongoing today."