Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Reg. No. 368 K/AG/1995 memberikan bagian dari harta peninggalan untuk anak kandung yang non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Padahal wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum kewarisan Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum kewarisan Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.

---

The Supreme Court of Republic of Indonesia in trial with register No. 368 K/AG/1995 had decided to give part of the inheritance to non-moslem biological child based on wajibah testament. However, wajibah testament in the Islamic Law Compilation has been analogized for the foster children and foster parents. While the different of religion still remains as one of the obstacles to obtain inheritance. Such wajibah testament which is provided to the non-moslem biological child has given a new contribution to the renewal of the inheritance law in Indonesia, but with limitation. It means that the non-moslem heirs remain as persons who obstructed to obtain part of the inheritance from their moslem parents. This attempt shall be considered as a positive movement to show that the Islamic inheritance law is not exclusive and discriminative for adherent of other religions. Instead, the Islamic inheritance law can provide protection and justice to the nonmoslems."

"Umat Islam di Indonesia termasuk ke dalam kelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Sunni. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (untuk selanjutnya disebut Sunni) ini merupakan kelompok umat Islam yang terbesar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Lebih kurang 90% dari jumlah umat Islam di seluruh dunia dapat dimasukkan ke dalam kelompok Sunni. Sedangkan sekitar 10% lainnya termasuk kelompok Syi'ah yang terbagi pula ke dalam beberapa aliran. Dalam bidang akidah, kelompok Sunni di Indonesia kebanyakan mengikuti ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan di bidang hukum mengikuti madzhab yang ada di kalangan Sunni, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun demikian di kalangan para kyai di Indonesia pengaruh madzhab Syafi'i jauh lebih dominan dibandingkan dengan madzhab lainnya. Demikian pula hukum Islam yang dipergunakan di Pengadilan Agama (dengan berbagai names) untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, pada mass yang lalu, terdapat dalam berbagai kitab fikih madzhab Syafi'i yang ditulis cleh para fukaha beberapa abad yang lalu. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama (sekarang berganti nama dengan Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama) Nomor B/I/735 Tahun 1959, dalam rangka memberi pegangan kepada para hakim agama di Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 serta hakim-hakim agama di Pengadilan Tinggi Agama dan Kerapatan Qadi yang dibentuk sebelum tahun 1957, Biro Peradilan Agama telah menentukan 13 (tigabelas) kitab fikih madzhab Syafi'i. Namun, dalam perkembangannya kesadaran hokum masyarakat muslim di Indonesia mengalami perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada bagian kedua abad ke duapuluh ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia. Sebabnya ialah kitabkitab fikih madzhab Syafi'i itu ditulis oleh para fukaha beberapa abad yang lalu. Sebagai basil penalaran manusia yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi di tempat is melakukan penalaran serta unsure subyektifitas, sudah barang tentu dalam kitab-kitab tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, bait( besar maupun kecil. Terlebih lagi jika diterapkan di Indonesia yang situasi dan kondisi Berita problem masyarakatnya berbeda dengan tempat para fukaha itu. Lebih lanjut Prof. H. Mohammad Daud Ali juga menyatakan bahwa wawasan hukum Masyarakat muslim Indonesia pun sejak pertengahan abad ini, terlebih lagi pada penghujung abad ke duapuluh ini nampaknya telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung "wawasan Indonesia". Jangkauannya telah melewati Batas madzhab Syafi'i yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air kita. Hal tersebut di atas disebabkan karena perkembangan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik di lingkungan Departemen Agama maupun di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menimbulkan kesadaran baru di kalangan kaum muslimin, melahirkan peradaban baru, yaitu peradaban Islam yang terbuka, yang mau belajar dart manapun dan tidak fanatik madzhab, baik di bidang akidah maupun di bidang hukum. Sebagaimana tersebut di atas, dalam bidang hukum, termasuk hukum kewarisan Islam, masyarakat muslim Indonesia, demikian juga para hakim Pengadilan Agama menggunakan kitab fikih madzhab Syafi'i."

"Tulisan dengan judul " Kajian Wasiat Wajibah Islam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam " ini membahas masalah wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga hak waris bagi pewaris nom muslim, sebagai suatu pembaharuan hukum Islam (fikih) secara mendasar dan substansial. Rumusan mengenai masalah wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terlepas dari pengaruh hukum adat, sebagai suatu realitas social yang nyata-nyata ada dan hidup di tengah masyarakat Indonesia.Pada dasarnya wasiat itu merupakan tindakan hukum yang bersifat sukarela, yang didasarkan atas kehendak bebas dari pemberi wasiat selaku pemilik harta. Namun demkian, berpangkal pada firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 180, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum wasiat tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum wasiat itu wajib, yaitu untuk memberi bagian kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan karena terhijab (mahjub), atau tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang (mamnu').Berdasarkan pendapat kedua tersebut, beberapa Negara Islam telah memberlakukan wasiat wajibah untuk memberi bagian kepada cucu yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah tersebut dipergunakan untuk memberi bagian kepada anak angkat atau orang tua angkat, lain dari pada itu, dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk baik ditinjau dari agama, ras, suku dan bahasa, maka wasiat wajibah ini -pun dapat diperuntukan bagi pewasiat non muslim dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan. Kedua hal ini merupakan suatu terobosan yang inovatif dan cerdas dalam menciptakan harmoni antara hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia juga sebagai petunjuk ajaran Islam yang bernuansa rahmatan lil 'alamin sehingga dapat memotivisir kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, masalah wasiat wajibah menjadi objek yang menarik untuk dikaji.Ada dua permasalahan dalam kajian ini. Pertama, bagamaina kedudukan wasiat wajibah dalam sistem tata hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan kedua, bagaimana konsekuensi yuridis ketentuan wasiat wajibah baik yang diatur maupun yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, baik terhadap bagian anak angkat atau orang tua angkat dan ahli waris non muslim, bagian warisan para ahli waris, maupun bagian penerima wasiat yang lain."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan bagaimana wasiat wajibah, sebagai produk ijtihadiah pare ahli hukum kewarisan Islam, menjadi aspek pembaharu dalam hukum kewarisan Islam Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran mengenai arti pembaharuan, yang dalarn term Islam, setidaknya dikenal dengan tiga istilah, yakni tajdid (pemumian), taghyir (perubahan) dan ishlah (perbaikan). Pembaharuan dalam pengertian tajdid misalnya diungkapkan sebagai pemumian dengan kembali kepada ajaran asli Islam seperti termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pembaharuan dalam arti taghyir digambarkan sebagai usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri pribadi, masyarakat dan negara. Sedangkan perubahan dalam arti ishlah merupakan usaha perbaikan yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara, khususnya dalam bidang hukum. Dalam menakar sejauh mana perubahan yang terjadi di sekitar hukum kewarisan Islam Indonesia, digunakan ciri-ciri pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan corak pembaharuan yang diintroduksi oleh Noul J. Coulson. Matra lain yang menjadi fokus pembahasan dan penulisan ini adalah wasiat wajibah. Sebagai aspek pembaharuan yang fenomenal, wasiat wajibah memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum kewarisan. Konsep ini muncul sebagai kelanjutan diskursus dan perdebatan pars ahli hukum kewarisan Islam sekitar ayat menyangkut wasiat dan ayat mengenai mirats. Dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, wasiat wajibah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung merupakan 'tanda' dari pembaharuan hukum kewarisan Islam yang memasuki tahap ketiga setelah plaatsvervulling (ahli warts pengganti) yang diintroduksi oleh Hazairin, guru besar hukum Adat yang ahli di bidang hukum Islam dari Universitas Indonesia. Kemudian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkakah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang diangkat dalam penulisan ini, menempatkan Mahkamah Agung tidak saja sebagai judge made law, melainkan juga memposisikan Hakim Agung yang memutuskan kedua perkara tersebut sebagai 'pembaharu' terhadap hukum kewarisan Islam Indonesia. Selain para. praktisi hukum kewarisan Islam di Peradilan Agama berpandangan bahwa hal demikian tidak lazim, di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Pakistan wasiat wajibah tidak diterapkan pada kasus ahli waris non muslim. Dalam penulisan ini dianalisis pula putusan Pengadilan Agama Jakarta dan putusan Pengadilan Yogyakarta yang memutuskan tidak memberi hak wasiat wajibah bagi ahli waris non mlislim. Jika putusan Pengadilan Agama Jakarta mendasarkan pertimbangan hukumnya pads Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta thefidasarkan pertimbangannya selain pada Pasal 171 huruf c juga pada Hadits Nabi SAW yang tertulis dalam kitab Kifayat al Akhyar Juz II halaman 18."

"Wasiat atau testament merupakan akta atau surat yang memuat kehendak terakhir dari pewaris Kehendak ini dapat juga berupa hibah wasiat legaat maupun pengangkatan waris erfsteling Hibah wasiat adalah pemberian melalui surat wasiat kepada orang tertentu atas barang tertentu Pemberian hibah wasiat sering kali menimbulkan permasalahan karena pada saat pembuatan aktanya sering terjadi kesalahan dalam menentukan siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terlebih mengenai siapa saja legitimaris yang memiliki legitime portie Selain itu juga Notaris sebagai profesi yang berwenang membuat akta tersebut tidak memperhatikan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan akta hibah wasiat Seperti contohnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2007 K Pdt 2009 yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kepentingan ahli waris pengganti yang sebenarnya juga memiliki hak atas harta peninggalan pewaris Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder Kata kunci hibah wasiat waris legitime portie notaris.

---

Testament is deed or letter about the last will of the deceased The form of the last wills are devided into probate grant legaat and erfstelling Probate Grant legaat is grant through the testament for certain people Probate grant legaat often causes any disputes because of the mistakes on determining the interested parties especially the legitimate heirs who have legitime portie in the making of the testament deed Besides that Notary as the authorized profession on making deeds often not concerns about the regulations in the making and excecuting probate grant deeds For example the case study of The Supreme Court of Republic of Indonesia Judgement Number 2007 K Pdt 2009 which containing the violance on the interests of subtitute heirs who has rights to inherit The research method used in this thesis is juridical normative the literature research by using secondary data Keywords Probate grant inheritance legitime portie notary."

"Penelitian ini membahas penyelesaian masalah pembagian harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Pembagian terhadap harta waris ada baiknya disegerakan agar para ahli waris mendapat bagian yang menjadi haknya. Hal ini disebabkan guna menghindari terjadinya percampuran antara harta waris yang belum dibagi, dengan harta bersama dalam perkawinan ahli waris yang mengelola dan menguasai harta waris berupa usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian surat pernyataan dengan judul Surat Kerelaan dan Surat Pernyataan Pengelolaan atas harta waris berupa sebuah usaha yang ditinggalkan oleh pewaris, serta bagaimana penyelesaian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam terhadap harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada informan. Hasil analisa penelitian ini adalah bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris merupakan alat bukti tertulis yang belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak disertai pembubuhan meterai pada saat penandatangannya. Namun apabila surat pernyataan tersebut ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Mengenai penyelesaian pembagian waris, dilakukan berdasarkan hukum dari pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan berdasarkan ketentuan KHI. Dalam hal ingin membuat surat yang memuat pemberian hak atau segala sesuatu yang bersifat perdata, dan ditujukan sebagai alat bukti, ada baiknya apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris.

---

This research discusses the settlement to the problem of the distribution of inheritance mixed in the joint assets of the marriage of one of the heirs. The distribution of the inheritance should be hastened so that the heirs get the share that is their right. This is due in order to avoid the occurrence of mixing between the inheritance that has not been divided, with the joint property in the marriage of the heirs who manage and control the inheritance in the form of a business. The problem in this research is about the strength of proof of a statement with the title Letter of Will and Statement of Management of inheritance in the form of a business left by the heir, as well as how to settle inheritance based on Islamic inheritance law against inheritance mixed in the joint property of the marriage of one of the heirs. To answer these problems, a normative juridical legal research method was used to collect data through literature studies and interviews with informants. The results of the analysis of this study are that the statement letter made by the heirs is a written evidence that cannot be said to be valid evidence because it is not accompanied by the affixing of a seal at the time of signing. However, if the statement is to be submitted as evidence in court, then later sealing can be carried out which requires ratification from the authorized official. Regarding the settlement of the distribution of inheritance, it is carried out based on the law of the testator. If the heir is Muslim, the distribution of inheritance is carried out based on the provisions of the KHI. In the case of wanting to make a letter containing the granting of rights or anything of a civil nature, and intended as evidence, it is better if it is made by or before an authorized public official such as a Notary."