Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hakhak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru memperlakukan narapidana narkotika dalam konsep pembinaan tersebut, dengan kondisi jumlah narapidana kasus narkotika mendominasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru baik itu dengan kategori bandar dan pengedar narkotika yang perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama berasal dari informan narapidana narkotika yang sedang menjalani massa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal yaitu: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.Hasil penelitian peneliti menemukan Perlakuan terhadap narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar di perlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik didalam penempatan dan perlakuan lainnya, tetapi juga dilakukan berbeda pada perawatan kesehatan dimana saat narapidana kategori bandar dan pengedar tersebut mengalami reaksi sakau atau ketagihan di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan Lapas umum. Narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana narkotika kategori bandar dan pengedar melakukan kesepakatan-kesepakatan informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka.

---

In accordance with the concept of the correctional system aims to make inmates as good citizens and responsible in order to return the society and protect the public against the possibility of repeated criminal acts by inmates, as well as an application of the values contained in Pancasila. Under the provisions Undang-Undang No. 12 of 1995 Correctional neighbors, particularly pasal 14 on the rights of prisoners, is the basis that prisoners should be treated well and humanely in an integrated coaching system.So the researchers wanted to see how the Lapas Kelas IIA Pekanbaru prison officers treat prisoners narcotics in the coaching concept, the condition number of inmates in prisons narcotics cases dominate both the Lapas Kelas IIA Pekanbaru with status as users, traffickers and drug dealers that there needs to be more comprehensive treatment and sustainable.In conducting the study researchers used a descriptive method with qualitative approach, the primary data source is derived from narcotics informant inmate who is serving a criminal mob in Lapas Kelas IIA Pekanbaru, to collect data using observation, library research, and in-depth interviews. The method used in the study includes several things: research approach, data collection techniques, and data analysis techniques.The results of the study researchers found treatment of inmates with drug dealers and traffickers category is treated the same as other crimes inmates both in placement and other treatments, but it is also done differently in the health care category where current inmates and drug dealers are having a reaction sakau or hooked in the Lapas Kelas IIA Pekanbaru which is common prison. Inmates with drug dealers and traffickers categories aware of any specific rules concerning the treatment of prisoners at high risk narcotics although not implemented in the general prison Pekanbaru Riau, so therefore the behavior of inmates category narcotics dealers and dealers do informal agreements with Lapas Kelas IIA Pekanbaru officers in dealing with compliance their needs."

"Studi ini meneliti perilaku pencarian informasi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi, pencarian informasi dan hambatan yang dialami dalam pencarian informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah narapidana membutuhkan informasi berdasarkan pada kebutuhan fisiologis, afektif, dan kognitif. Sumber informasi berupa perpustakaan, televisi, petugas, mading, SDP, dan narapidana lain. Hambatan yang ditemui berasal dari faktor peran-interpersonal, lingkungan dan karakteristik sumber. 

---

The focus of this study is information seeking behavior of prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. The purpose of this study is to know information needs, information seeking, and the obstacle they encounter when they seeking information. This study uses qualitative approach with case study method. Data collected from observation, interview and document related. The result of the study is the prisoners need information derives from their physiologis, affective, and cognitive needs. They use library, television, officers, wall magazine, SDP, and other prisoners to acquire the information. The obstacle they experience is from role-related or interpersonal, environments, and source characteristic variables."

"

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat melaksanakan pembinaan narapidana namun faktanya masih banyak permasalahan umum yang kerap terjadi seperti overcapacity, homoseksualitas, lesbian, pertengkaran antar sesama narapidana dan kerusuhan. Sehingga dibentuklah UU No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan dan dalam Pasal 12 terdapat pengkategorian lapas berdasar usia, gender, masa pidana, kemudian kejahatan yang dilakukan serta kriteria lain yang bertujuan mengurangi masalah yang kerap terjadi di lapas. Maka itu Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Lapas Wanita dan Lapas Anak di Tangerang serta Lapas khusus Lansia di Serang.

Berdasar data Ditjenpas saat ini total napi lansia berjumlah 4.500 orang dan akan terus bertambah sampai dengan tahun 2025 menurut data Menteri Kesehatan. Namun sampai saat ini belum terbentuk pedoman khusus pembinaan untuk narapidana lansia dan masih dalam tahap perbincangan “The Jakarta Rules” dalam Seminar on Treatment Eldery Prisoners beberapa waktu lalu di Jakarta sehingga masih mengacu pada Permenkumham No.32 Th 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan Lanjut Usia. Narapidana lansia lebih rentan dengan berbagai jenis penyakit dan lebih sensitif sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus. Maka dari itu penulis bermaksud meneliti sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan kepada narapidana dengan kategori usia lanjut di Lapas Serang.

Metode penelitian yang digunakan studi kasus menggunakan kualitatif deskriptif. Selanjutnya guna mengumpulkan data pihak-pihak terkait seperti Kepala Lapas Serang, petugas Lapas Serang,beberapa narapidana lansia,forum pemerhati pemasyarakatan,observasi dan dokumentasi diwawancarai secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu pada Pasal 3 Permenkumham No 32 Th.2018 perlakuan khusus terhadap napi lansia dilakukan dengan memberikan bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dengan menyediakan dokter spesialis, perlindungan keamanan dan keselamatan juga telah dipenuhi bagi narapidana lanjut usia dengan memenuhi hak-hak mereka berdasarkan UU No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia kemudian blok lansia juga direnovasi serta dilengkapi dengan peralatan seperti televisi.

---

Criminal cases that are rampant in Indonesia, especially Jakarta from year to year have caused an increase in the number of prisoners living in prisons (prisons) resulting in overcapacity in most Indonesian prisons. This triggers problems that commonly occur in prisons such as homosexuality or lesbians, fights between fellow inmates, riots and less than optimal coaching. In addition, The Department of Ministry and Law Human Rights saw vulnerability of female also child prisoners to form prisons specifically for women and children, such as the Tangerang Class IIA Women's Lapas and Tangerang Children's Special Guidance Center with guidance systems based on Law No.12 of 1995 and Bangkok Rules but in fact residents prison is also mostly inhabited by elderly prisoners (elderly) which currently number 4,500 people. Elderly prisoners are actually more susceptible to various types of diseases as well as their psychological state is more sensitive as parents with prisoners over 60 years old but until now there have not been established prisons and specific guidance for guidance for elderly prisoners.

Therefore in addition to the UU No 12 Th 1995 and Permenkumham No.32 th 2018 which existed some time ago the Directorate General of Corrections of the Departments Human Rights also held seminar discussing about formation of Jakarta Rules which was attended by the Department Law and Human Right as well as representatives of other delegations the formation of international agreements as specific guidelines regarding the general standard of treatment of elderly prisoners whose purpose is to increase protection regulations based on the principles of upholding human rights for elderly prisoners. Therefore, by looking at it is still quite rare to discuss the efforts to provide guidance for prisoners with advanced age, the author intends to examine the extent to which guidance has been carried out to elderly prisoners in Serang Prison as a prison appointed to pilot the treatment of elderly participants at Seminar on Treatment. of Eldery Prisoners.

"

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul "PEMENUIIAN HAK ATAS RASA AMAN DAN BEBAS DART KETAKUTAN DALAM PELAKSANAAN ADMISI DAN ORIENTASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa tahap admisi dan orientasi narapidana merupakan fase kritis yang menentukan keberhasilan pembinaan narapidana sehingga diperlukan pemenuhan hak-hak asasi narapidana.Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas HA Jakarta dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di alas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Apakah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta merasa terpenuhi hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi; (2) Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak alas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi narapidana. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory.Hasil penelitian menunjukan bahwa selama dalam pelaksanaan admisi dan orientasi, hak narapidana atas rasa aman dan bebas dari ketakutan belum terpenuhi. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak atas rasa aman itu adalah kondisi over crowded, emosi narapidana yang labil, tidak memadainya kualitas pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap hak asasi manusia, punish and reward yang kurang ditegakan, dan prosedur pengaduan yang panjang.Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi aktual pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan dalam pelaksanaan admisi dan orientasi narapidana maka perlu dilakukan pengurangan isi lembaga pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia terhadap petugas lembaga pemasyarakatan, penerapan sanksi yang tegas dan terukur, menyederhanakan prosedur penyampaian keluhan

---

ABSTRACT

The title of this research is THE FULFILLMENT OF SECURE AND FREE FROM FEAR RIGHTS OF INMATES ON THE ADMISSION AND ORIENTATION STAGE IN CLASS IIA NARCOTICS CORRECTION INSTITUTION - JAKARTA". The background reason why author decide to choose this title is based on empirical and theoretical studies, that the stage of admission and orientation of inmates is a critical phase in which decides the success of inmates' treatments. In this stage, the fulfillment of human rights for inmates is a necessity.

The locus of research is taken in Class HA Narcotics Correction Institution by using qualitative research method. Based on the background above, the construction of problems which developed are: (1) Do the inmates in Class IIA Narcotics Correction Institution feel that the rights of secure and free from fear has been fulfilled in the admission and orientation stage?. (2) Define the factors that become obstacles in order to fulfill the rights of secure and free from fear on the admission and orientation stage. In case of finding the answer of those research questions, the data processing method directed to explanatory descriptive method.

The result of research shows that during the admission and orientation stage the rights of secure and free from fear of inmates have not fulfilled yet. However, some factors which become obstacles in fulfillment of the rights of secure are: over crowding condition, instability of inmates emotions, the limitation of human rights knowledge and understanding of officers, punishment and reward norms are not promoted in every aspect of admission and orientation stage, and a long complain procedure.

Focusing on the research result about the actual situation in rights secure and free from fear fulfillment of inmates on the admission and orientation stage, several methods shall be taken such as: decreasing the amount of inmates in correction institution, training and education of human rights for officers, implementation of strict and reliable punishment, and simplify the complain procedure."

"Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan pola pikir ini berdampak terhadap Ketahanan LAPAS. Penelitian dengan locus di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta ini dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pola pikir WBP setelah mengikuti Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon dalam meningkatkan Ketahanan LAPAS. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melakukan observasi langsung di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta, wawancara, dokumen resmi yang tersedia, undang - undang yang berkaitan dengan penelitian dan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dapat ditangani di dalam LAPAS tetapi belum maksimal karena jumlah WBP yang banyak tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ikut Rehabilitasi Sosial dilaksanakan di LAPAS, Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon menunjukkan bahwa dapat merubah pola pikir dan perilaku WBP terhadap kehidupan sehari-hari di LAPAS dan pada akhirnya dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku WBP yang mengikuti Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

Social rehabilitation for narcotics prisoners serving their sentence in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison has not been optimal since the number of inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) in that correctional facility is 3 times the capacity of the prison. Social rehabilitation programs held in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison investigated in this study are Therapeutic Commnunity (TC) and Criminon. The study on the two rehabilitation programs focuses on whether these social rehabilitation programs can be held in the prison and can change the mindset of the inmates who have taken part in the rehabilitation program and whether the change in the mindset has an implication on the resilience of the prison. The location of the research is the Class IIA Jakarta Narcotics Prison and the objective of the research is to find out about the impact of the changes in the mindset of inmates who have taken part in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs on the improvement of resilience of the prison. This study used a descriptive qualitative analisys by direct observation technique conducted in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison, interview, study of available official documents, laws relating to the research and literature study in examining existing documents. The results of the research show that the treatment in Therapeutic Community (TC) and Criminon in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison can be handled in the prison but it is not yet optimal because the proportion of inmates participating in the rehabilitation programs is still very small compared to the total number of inmates in the prison. In addition, the research shows that Therapeutic Community (TC) and Criminon programs can change the mindset and behavior of the inmates in their daily life in the prison and eventually the change in mindset and behavior of these inmates after they participated in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs may have an implication on the resilience of the prison."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia, meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.

---

Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent and necessity of prison. This is accepted in order to depelop them after they finish their punishment can obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class I Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled, viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional institution internal line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but insufficient to accommodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor human resources management especially in leadership and organizational function."

"Depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan kesedihan yang berlangsung lama, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa dinikmati, dan disertai dengan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, setidaknya selama dua minggu. Narapidana wanita merupakan kelompok yang beresiko terhadap depresi dimana kejadian depresi pada narapidana lebih rentan dialami oleh narapidana wanita dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross-sectionaldengan analisis multivariat regresi logistik ganda. Penelitian ini melibatkan jumlah sampel sebesar 200 narapidana yang diambil menggunakan teknik random sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa prevalensi kejadian depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta sebesar 56,5%. Berdasarkan hasil analisis multivariat dapat diketahui faktor yang berhubungan signifikan dengan tingkat depresi adalah usia (p-value=0,012; POR=2,144; 95% CI=1,185 – 3,879) dan status residivis (p-value=0,043; POR=3,926; 95% CI=1,047 –14,729) dimana faktor yang berpengaruh paling besar terhadap kejadian depresi adalah status residivis. Perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap kesehatan jiwa narapidana dengan melakukan berbagai program dan pelayanan kesehatan jiwa seperti skrining regular dan program rehabilitasi.

---

Depression is a common mental disorder, characterized by persistent sadness and a loss of interest in activities that you normally enjoy, accompanied by an inability to carry out daily activities, for at least two weeks. Female prisoners represent groups at risk of depression where depression in prisoners is more vulnerable to female prisoners than men. This study aims to determine the factors associated with depression among prisoners in Women’s Class II A Prison Jakarta. The study design used was cross-sectional with multivariate analysis, multiple logistic regression. The number of research samples is 200 prisoners taken using random sampling techniques. The results showed that the prevalence of depression among prisoners in Women’s Class II A Prison Jakarta is 56,5%. Based on the results of the multivariate analysis, it can be seen that factors related significantly to depression are age (p-value = 0.012; POR = 2.144; 95% CI = 1.185 - 3.879) and recidivism status (p-value = 0.043; POR = 3.926; 95% CI = 1,047 –14,729) which the most influential factor on the incidence of depression is recidivism status. Government attention needs to be given to the mental health of prisoners by conducting various mental health programs and services such as regular screening and rehabilitation programs."

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"Kriminalitas merupakan masalah sosial yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Konsekuensi akibat melakukan tindak pidana adalah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup narapidana, terutama narapidana wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan jiwa pada narapidana wanita dan hubungannya dengan masing-masing domain kualitas hidup. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan kuesioner MINI ICD-10 untuk mendiagnosis gangguan jiwa serta kuesioner WHOQOL-BREF untuk skoring kualitas hidup. Dilakukan dari Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Jakarta Timur. Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Chi-square. Dari 104 responden, 61 diantaranya memiliki gangguan jiwa dengan gangguan jiwa terbanyak adalah episode psikotik berulang. Dari 61 responden dengan gangguan jiwa, 39 orang memiliki kualitas hidup buruk pada domain kesehatan fisik (p=0,90). Pada domain psikologis, 30 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk(p=0,50). Pada domain hubungan sosial, 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk serta pada domain lingkungan(p=0,47), 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk (p=0,56). Berdasarkan uji hipotesis tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara gangguan jiwa dengan kualitas hidup pada narapidana wanita. Ketiadaan makna tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran responden terhadap gangguan jiwa yang diderita, ketersediaan fasilitas, dan perbedaan respon adaptasi. Walaupun demikian, sebagian besar narapidana wanita memiliki kualitas hidup yang buruk.

---

Criminality is a social problem, which keep increasing after years in Indonesia. The consequence for committing a criminal action is imprisoned. Being held in prison can be a burden for offenders especially the female offenders, thus it led to mental illness. Mental illness can affect many aspects in life, in other words, individual's quality of life. Based on those facts, this research aim to get the relationship between mental illness and four domains of quality of life. This research has cross-sectional design which all the data was collected using two main questionnaires, MINI ICD-10 to diagnose the mental illness and WHOQOL-BREF for quality of life scoring. This study was conducted from August 2015-October 2015 in Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA East Jakarta. Data were analyzed using Pearson Chi-square. The result showed that from 61 from 104 respondents have mental illnesses. In related with quality of life, 39 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in physical domain (p=0,90); 30 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in psychological domain (p=0,50); 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,47) in social relationship domain; 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,56) in environment domain. Based on hypothetical testing, it is found that there?s no association between mental illness and quality of life among women prisoners. This result could be affected by awareness about their mental illness, jail's facility, and adaptation response. Despite of that, most of respondents have poor quality of life."