Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 155553 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rustandi
"Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41619
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumban Gaol, Maria Regita
"Perwakilan Negara Asing adalah tempat dimana perwakilan diplomatik atau pemimpin konsulat dari negara lain ditempatkan secara permanen di suatu negara. Adapun fungsi yang paling umum dari sebuah Perwakilan Negara Asing adalah sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima dan sebagai penghubung resmi dari kedua negara tersebut. Di Indonesia, pada praktiknya hampir semua Perwakilan Negara Asing mempekerjakan pegawai lokal (local staffs) di kantornya dengan suatu perjanjian kerja. Namun, di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada diatur secara eksplisit mengenai apakah Perwakilan Negara Asing termasuk ke dalam definisi pemberi kerja atau tidak. Hal ini berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh Perwakilan Negara Asing dengan pegawai lokal (local staffs) tersebut ketika terjadi suatu sengketa. Perwakilan Negara Asing menolak untuk memberlakukan hukum Indonesia oleh karena Perwakilan Negara Asing memiliki yurisdiksi ekstrateritorial yang membuat Perwakilan Negara Asing tersebut dapat menerapkan yurisdiksi negara pengirimnya dalam wilayah negara penerima. Skripsi ini membahas kedudukan hukum Perwakilan Negara Asing di Indonesia dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kerja dengan pegawai lokal (local staffs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen, yang terjadi dari bahan hukum primer dan sekunder.

Foreign State Representative is a body where foreign diplomatic or consulate representatives are permanently stationed in a country. The main role of this body is to represent the sending state officially in the receiving state. In Indonesia, almost all Foreign State Representatives practically employ local staffs in their offices through employment contract. However, based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, no provisions explicitly state whether Foreign State Representatives are included in the definition of 'employers' or not. This matter somehow influences the implementation of the employment contract that the Representatives create along with local staffs whenever any disputes arise between those parties. Foreign State Representatives refuse to apply Indonesian law because they have extraterritorial jurisdiction which makes them able to apply the sending state`s law in the receiving state. This thesis discusses about the legal status of Foreign State Representatives in Indonesia in accordance with the creation of employment contract with local staffs. The method used in this research is normative juridical method and the data analysis tools are document study."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62237
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tuanakotta, Muhammad Mulyawan
"[Skripsi ini membahas tentang simulasi perhitungan model kontrak PSC lama dan kontrak PSC baru. Skripsi ini juga membahas mengenai hasil simulasi kontrak karya dan kontrak jasa apabila diterapkan di Indonesia. Skripsi ini menemukan bahwa kontrak karya apabila diterapkan di Indonesia akan memberikan arus kas bersih yang lebih kompetitif dan prospektif dibanding jenis kontrak lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memikirkan untuk dapat mengubah desain model kontrak migas PSC menjadi kontrak karya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari industri migas.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span., The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.]"
2015
S60702
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fully Handayani Ridwan
Jakarta: Damera Press, 2023
346.02 FUL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Rafael Hansen
"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemotongan kompensasi PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi pekerja dalam praktik perselisihan PHK.

The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to termination of employment (PHK). PHK is a form of termination of working relation caused by a certain matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies. However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK compensation. This thesis aims to analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysis in this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was obliged to fulfill the workers' termination compensation as a form of legal consequence of the implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companies in drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulations is required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saqilla Anatasha Laverda
"Penelitian ini mengkaji perbedaan dan implikasi hukum antara perjanjian kerja dan perjanjian partnership dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak pemberi kerja memanfaatkan perjanjian partnership untuk menghindari kewajiban hukum terkait hubungan kerja, yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar pekerja. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021, di mana hakim mengkualifikasikan perjanjian partnership sebagai perjanjian kerja karena memenuhi unsur hubungan kerja, seperti perintah, pekerjaan, dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja menciptakan subordinasi antara pekerja dan pemberi kerja dan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan seperti pesangon dan kompensasi saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, perjanjian partnership yang diatur dalam KUHPer tidak mengatur hak-hak khusus bagi para pihak saat pengakhiran hubungan. Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk memperketat pengawasan agar praktik pengubahan hubungan kerja menjadi perjanjian partnership yang merugikan pekerja dapat dicegah. Pemberi kerja dan pekerja diharapkan lebih teliti dalam menyusun isi perjanjian sesuai ketentuan hukum, dan hakim disarankan mempertimbangkan substansi perjanjian saat menentukan jenis hubungan kerja. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis serta meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja, yang pada akhirnya memperkuat hubungan industrial di Indonesia.

This study examines the differences and legal implications between employment contracts and partnership agreements within the context of labor relations in Indonesia. Many employers utilize partnership agreements to avoid legal obligations related to employment, impacting workers' fundamental rights. This study uses a normative juridical approach and analyzes decision number 230 K/Pdt.Sus- PHI/2021, in which the judge classified the partnership agreement as an employment contract due to fulfilling elements of an employment relationship, such as command, work, and wages. The findings indicate that an employment contract creates a subordinated relationship between worker and employer and is regulated by labor law, providing protections like severance pay and compensation upon termination of employment. In contrast, partnership agreements, regulated by the Civil Code (KUHPer), do not specify rights for the parties involved upon termination. This study recommends that the government enhance monitoring to prevent practices where employment relationships are disguised as partnership agreements, disadvantaging workers. Employers and workers are encouraged to carefully draft contract terms in accordance with legal requirements, and judges are advised to consider the substance of the agreement when determining the nature of the working relationship. Implementing these recommendations aims to foster a fairer and more harmonious work environment, enhance worker rights protections, and ultimately strengthen industrial relations in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adijaniwati Utari
"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karya
tulis ini adalah metode penelitian normatif yang
dikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emas
mulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana harga
minyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turun
dalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas ini
membutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yang
tinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama dengan
pihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatu
jalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yang
dipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalam
bidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimana
para pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia
(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubungan
yang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasa
sesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihak
pribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihak
asing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalam
jenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkan
dengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrak
karya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidak
diatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya ini
didasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal
1338 BW.

"
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adninlana
"ABSTRAK
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan
masalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrak
rumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.
Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaan
dan juga menggunakan metode wawancara.
Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumah
ialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak man
pergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah bukti
yang berupa tulisan.
Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,
prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.
Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahan
disatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,
Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang ada
di Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturan
Daerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadi
penting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahan
yang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsi
ini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nur
"ABSTRAK
Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."
Depok: Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"In the process of construction project implementation , the possibility of a dispute may not be avoided. When a dispute cannot be settled by agreement through discussions, the sttlement will require the litigation..."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>