Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko terhadap risiko kerugian Keuangan Negara dan bagaimana perlindungan hukum bagi BUMN yang melakukan transaksi hedging terhadap risiko kerugian keuangan negara dan beberapa doktrin mengenai keterkaitan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan Negara. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini mengungkapkan bahwa belum adanya kepastian hukum secara normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transaksi Hedging dari risiko kerugian keuangan Negara.

---

State Financial Coverage Expansion contained in Article 2 letter g and i of Law No. 17 Year 2003 on State Finance causing SOEs included in the scope of state finances. The Constitutional Court in its Decision No. 48 / PUU-XI / 2013 strengthens the provisions of Article 2 letter g and i Law 17/2003.

This thesis describes how the relationship between risk management applied by the state with the risk of financial loss to the state, how the arrangements regarding the implementation of hedging by SOEs in Indonesia as a risk management against losses from State Treasury and how the legal protection of SOEs transactions hedging against the risk of financial loss state and some doctrine of the connection losses of state companies with financial losses of the State.

Research using normative juridical method revealed that the absence of normative legal certainty regarding the legal protection of the implementation of a hedging transaction risk of financial loss to the State."

"ABSTRAKRisiko hukum adalah salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank. Merupakan hal yang penting untuk mengelola risiko hukum di dalam aktivitas kredit karena pengelolaan risiko hukum dapat mencegah terjadinya risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank menerapkan pengelolaan risiko hukum dalam aktivitas kredit juga untuk mendapatkan hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis interpretatif. Data dihimpun berdasarkan wawancara mendalam juga dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko hukum telah diterapkan oleh Bank yang diteliti dan terdapat beberapa hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Bank yang diteliti menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian dan juga sistem informasi manajemen risiko. Bank yang diteliti juga memenuhi persyaratan mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan penilaian tingkat kesehatan Bank. Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum terkait dengan risiko kredit. Sehubungan dengan pengelolaan risiko dari produk kredit, risiko reputasi terkait dengan risiko hukum, sedangkan risiko kepatuhan terkait dengan risiko hukum karena ketidapatuhan adalah salah satu faktor penyebab risiko hukum.

---

ABSTRACTLegal risk is one of the risks that should be managed by the Bank. It is important to manage legal risk in credit activity since legal risk management is able to prevent the occurrence of credit risk, reputation risk and compliance risk. The purpose of this research is to understand how the Bank implement the legal risk management in credit activity as well as to figure out the connection between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in the credit activity. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview as well as by studying the literature and related regulations. The result of this research concludes that legal risk management has been implemented by the researched Bank and there are some connections between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in credit activity. The researched Bank implements the principles of risk management as required by Bank Indonesia Regulation i.e. the active supervision of Board of Commissioner and Board of Directors, the sufficiency of policy, procedure and limit discretionary, the process of identification, measurement, monitoring and controlling and also risk management information system. The researched Bank also complies with the Bank Indonesia requirement on the mandatory of capital adequacy ratio and the valuation of soundness of the Bank. Those requirements show that legal risk is related to the credit risk. In regards to the risk management of credit product, reputation risk is related to legal risk, while compliance risk is related to legal risk since non-compliance is one of the cause factors of legal risk."

"[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh aktivitas lindung nilai terhadap biaya utang perusahaan dan sumber manfaat lindung nilai melalui asimetri informasi, biaya keagenan dan risiko finansial. Penelitian ini mengunakan sampel yang meliputi 38 perusahaan di Indonesia pada periode 2009-2013. Melalui regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari lindung nilai terhadap biaya utang perusahaan. Untuk penelitian terkait sumber dampak lindung nilai, terlihat bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari perubahan asimetri informasi dan biaya keagenan terhadap dampak lindung nilai pada biaya utang perusahaan. Di sisi lain, terlihat adanya dampak yang signifikan dari perubahan risiko finansial dan biaya keagenan akibat aktivitas lindung nilai terhadap biaya utang perusahaan. ;This research aims to examine the impact of corporate hedging on the cost of debt and the sources of hedging benefits through information asymmetry, agency costs and financial risk. This research uses sample from 38 companies in Indonesia within period of 2009-2013. By using panel data regression, the result of this study discovers that corporate hedging has a significant impact on the cost of debt. The research also finds that there are no significant impact of information asymmetry and agency cost as the source of the benefit of hedging on cost of debt. On the other side, there is significant impact of financial risk as a source of hedging benefits on the cost of debt. ;This research aims to examine the impact of corporate hedging on the cost of debt and the sources of hedging benefits through information asymmetry, agency costs and financial risk. This research uses sample from 38 companies in Indonesia within period of 2009-2013. By using panel data regression, the result of this study discovers that corporate hedging has a significant impact on the cost of debt. The research also finds that there are no significant impact of information asymmetry and agency cost as the source of the benefit of hedging on cost of debt. On the other side, there is significant impact of financial risk as a source of hedging benefits on the cost of debt. , This research aims to examine the impact of corporate hedging on the cost of debt and the sources of hedging benefits through information asymmetry, agency costs and financial risk. This research uses sample from 38 companies in Indonesia within period of 2009-2013. By using panel data regression, the result of this study discovers that corporate hedging has a significant impact on the cost of debt. The research also finds that there are no significant impact of information asymmetry and agency cost as the source of the benefit of hedging on cost of debt. On the other side, there is significant impact of financial risk as a source of hedging benefits on the cost of debt. ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) yang dimoderasi kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap profitabilitas, biaya utang dan nilai perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel 148 perusahaan di negara ASEAN-5 selama periode 2017-2021, dengan jumlah observasi 740. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dan menunjukkan hasil bahwa ERM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, positif tidak signifikan terhadap Tobins’Q dan negatif signifikan terhadap Cost of Debt. Moderasi ESG meningkatkan signifikansi penerapan ERM terhadap profitabilitas, biaya utang dan nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pilar environment dan Social memberikan pengaruh positif signifikan, sedangkan pilar Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, biaya utang dan nilai perusahaan. Temuan dalam penelitian ini adalah menyarankan regulator untuk membuat aturan yang lebih komprehensif terkait penerapan ERM dan ESG.

---

This study aims to determine the effect of Enterprise Risk Management (ERM) moderated by Environmental, Social, and Governance (ESG) performance to profitability, cost of debt and firm value. This research took a sample of 148 companies in ASEAN-5 countries during the 2017-2021 period, with a total of 740 observations. Hypothesis testing carried out using the Ordinary Least Square method and showed the results that ERM has a significant positive effect on ROA, positive not significant on Tobins'Q and has a significant negative effect on Cost of Debt. ESG moderation increases the significance of ERM implementation on profitability, cost of debt and firm value. The results of the study also found that the Environmental and Social pillars had a significant positive effect, while the Governance pillar had no significant effect on profitability, debt costs and firm value. The findings in this study are to suggest regulators to make more comprehensive rules regarding the implementation of ERM and ESG."

"Masih minimnya penelitian tentang analisis risiko food safety, terutama di industri jasaboga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko dalam setiap proses pengelolaan makanan pada catering X. Proses pengelolaan makanan di catering X meliputi proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi/masak, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Setiap tahapan proses ini mengandung bahaya dan risiko yang dapat mengontaminasi makanan. Penelitian mengacu pada standar Food Safety Risk Analysis FAO/WHO (2006) dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah gambaran penerapan food safety dan tingkat risiko berdasarkan proses pengelolaan makanan.

---

There is still a lack of studies on food safety risk analysis, especially in the catering industry. This research aims to obtain rating risk level in each process of the food management. The food management processes at catering CV. X include groceries reception, groceries storage, preparation, food processing, food storage, food transporting, and food serving. Each stage of these processes contains hazards and risks that can contaminate food. This research is conducted based on FAO/WHO (2006) Food Safety Risk Analysis and uses qualitative risk analysis. The results of this study show an overview of the implementation of food safety and rating risk level based on the food management processes."

"Perwujudan peran APIP yang efektif yaitu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai mandat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mewujudkan peran tersebut, APIP mendorong peningkatan level maturitas SPIP dan level penilaian kapabilitas APIP melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan aktivitas audit internal. Namun implementasi manajemen risiko belum berdampak optimal dalam mengantisipasi permasalahan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan masih terdapat temuan kelemahan atas SPIP dan peran APIP yang belum memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan perbaikan atas peran APIP dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip COSO Internal Control Framework (ICF) dan Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisa perbandingan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan kelemahan bahwa praktik manajemen risiko baru dalam tahap penerapan dan belum menjadi budaya dalam organisasi, kurangnya kompetensi SDM terkait manajemen risiko, proses manajemen risiko sudah didokumentasikan namun belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum dilakukan tepat waktu. Aktivitas audit internal belum optimal dalam menjamin kualitas manajemen risiko. Diharapkan hasil penelitian memberikan perbaikan peran APIP dalam proses manajemen risiko melalui pedoman, aktivitas audit internal, dan prosedur audit yang tepat.

---

The embodiment of an effective APIP role is to provide early warning and increase the effectiveness of risk management in carrying out the duties and functions of government agencies according to the mandate in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). In realizing this role, APIP encourages an increase in the level of SPIP maturity and the level of APIP capability assessment through the establishment of risk management policies and internal audit activities. However, the implementation of risk management has not had an optimal impact in anticipating organizational problems in achieving its goals with findings of weaknesses in SPIP and the role of APIP which have not added value to improving organizational control. The evaluation is carried out to provide improvements to APIP's role in risk management in accordance with the principles of the COSO Internal Control Framework (ICF) and the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. The research method was carried out in a qualitative descriptive and comparative analysis using a case study approach. The results of the study found weaknesses that risk management practices were only in the implementation stage and had not yet become a culture within the organization, lack of HR competency related to risk management, risk management processes had been documented but had not been integrated with business processes and had not been carried out on time. Internal audit activity is not yet optimal in guaranteeing the quality of risk management. It is hoped that the research results will improve APIP's role in the risk management process through guidelines, internal audit activities and appropriate audit procedures."

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis.

---

Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"ABSTRAKIsu pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari utang memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terkait hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak risiko dan partisipasi pemerintah terhadap leverage proyek infrastruktur untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan yang diambil negara-negara Asia untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Data penelitian menggunakan 976 proyek infrastruktur sebagaimana termuat dalam Asian Development Bank untuk periode 2007-2016, dengan variabel risiko proyek merujuk pada risiko negara yang disesuaikan dengan pembobotan tertentu untuk masing-masing sektor infrastruktur. Hasil regresi tersensor dengan menggunakan Tobit menunjukkan risiko dan partisipasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap leverage. Di samping itu, analisis sektoral memperlihatkan leverage proyek infrastruktur lebih dipengaruhi oleh risiko finansial daripada risiko politik, namun leverage proyek infrastruktur sektor transportasi lebih rentan terhadap risiko dibandingkan sektor lainnya.

---

ABSTRACTThe issue of infrastructure development by using funding originating from debt raises the pros and cons of the community. Related to this, this study is intended to analyze the impact of risk and government participation on the leverage of infrastructure projects to provide an overview of policies taken by Asian countries to finance their infrastructure projects. The research data uses 976 infrastructure projects as contained in the Asian Development Bank for the period 2007-2016, with the project risk variable referring to country risks adjusted to a certain weighting for each infrastructure sector. Censored regression results using Tobit shows that risk and government participation each has a significant effect on leverage. Furthermore, sectoral analysis shows that financial risk has bigger impact on leverage than political risk. However, leverage of transportation sector is more vulnerable to risk compare to leverage of other sectors."