Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi dalam hal emiten dicabut izin usahanya. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai perlindungan hukum kepada pemegang obligasi subordinasi dalam hal emiten bank dicabut izin usahanya. Kedua, pembahasan mengenai pertanggungjawaban wali amanat dalam hal emiten bank penerbit obligasi dicabut izin usahanya. Pembahasan ini akan dilakukan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kasus pengajuan gugatan ganti rugi terhadap PT. Bank Global Internasional Tbk., sebagai emiten yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Isu perlindungan pemegang obligasi subordinasi menjadi pusat perhatian bagi pemegang obligasi subordinasi dalam pencabutan izin usaha emiten. Aspek hukum perlindungan pemegang obligasi digolongkan menjadi tiga, yakni aspek hukum perlindungan pemegang obligasi subordinasi dalam proses likuidasi emiten, aspek hukum perlindungan pemegang obligasi subordinasi setelah emiten dilikuidasi, dan aspek hukum perlindungan melalui pengadilan.

---

This thesis discusses about legal protection for the holders of bonds in terms of its business licence revoked issuers. This thesis focuses mainly on three issues. First, discussion of legal protection to holders of subordinated bonds in the event the issuer bank revoked permission for his efforts. Secondly, a discussion of trustee liability in terms of issuers of bonds issuing bank were revoked. This discussion will be conducted based on the theory and the applicable legislation, as well as cases of filing a lawsuit for damages against PT. Bank Global International Tbk., as issuers contained in High Court Decision Number 213/PDT/2013/PT.DKI jo. District Court Decision Number 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. The issue of the protection of holders of subordinated bonds have become the center of attention for the holders of subordinated bonds in the revocation effort issuers. The legal aspects of the protection of the holders of the bonds are classified into three, namely, the legal aspects of the protection of holders of subordinated bonds in the process of liquidation of the issuer, the legal aspects of the protection of holders of subordinated bonds after issuers are liquidated, and legal aspects of protection through the courts."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

---

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk adalah sebuah perusahaan instalasi listrik dan pipa ledeng. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Untuk PT. CCC Tbk dilakukan oleh Joint Lead Underwriters (JLU). JLU adalah bank investasi atau organisasi keuangan lain yang memiliki arahan utama untuk menyelenggarakan penawaran efek untuk perusahaan publik. Terdapat 4 (empat) JLU yang menyelenggarakan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. Salah satu JLU adalah PT. BNI Sekuritas, dimana penulis melakukan program magang. PT. BNI Sekuritas adalah bank investasi yang memiliki beberapa layanan seperti Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, dan Agen Penjual Reksa Dana. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan oleh JLU dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh setiap bank investasi di Indonesia. Dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk PT. CCC Tbk, kemudian melakukan penawaran perdana, mendaftar ke KSEI, dan didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan dari proyek penerbitan obligasi dan sukuk mudhrabah PT. CCC Tbk adalah mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank investasi di Indonesia dan internasional. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran dari investor ke bank investasi dan dari bank investasi ke penerbit. Selanjutnya terdapat kekurangan dalam akad syariah sukuk mudharabah dalam informasi tambahan yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, laporan magang ini juga memuat pembahasan mengenai peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT. CCC Tbk dan perbedaan antara standar yang digunakan oleh lembaga pemeringkat di negara lain dan di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluates the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk originated as an electrical and plumbing installation firm. The Bond and Sukuk Mudharabah Issuance for PT. CCC Tbk was carried out by the Joint Lead Underwriters (JLU). JLU is an investment banks or another financial organization that has the primary directive for organizing a security offering for public companies. There are 4 (four) JLU organize the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. One of the JLU is PT. BNI Securities, where the author conducting an internship program. PT. BNI Securities is an investment bank that have several services such as Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, and Mutual Fund Selling Agent. the Bond and Sukuk Mudharabah issuance were carried out by the JLU utilizing the approach used by every investment bank in Indonesia. Begin with gathering information for PT. CCC Tbk, then execute an initial offer, register with KSEI, and list on IDX. Findings from the bond and sukuk mudhrabah issuance project of PT. CCC Tbk differs from the mechanisms utilized by investment banks in Indonesia and international. The different is in the payment mechanism from investor to the investment banks and from investment banks to the issuer. Furthermore, there are flaws in the sukuk mudharabah sharia agreement in additional information that might be detrimental to various parties. In addition, this internship report also contains a discussion of the rating given by the bond rating agency to bonds issued by PT. CCC Tbk and the difference between the standards used by rating agencies in other countries and in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor pemegang obligasi dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mengatur pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk menghasilkan data bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemegang obligasi berhak untuk mengajukan tuntutan perkara kepailitan tanpa harus melalui wali amanat. Hal ini dikarenakan berlakunya asas perundang-undangan yaitu asas lex specialis derogat legi generali yang mengatur bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu meskipun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas namun dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Dengan demikian, untuk perkara kepailitan haruslah diberlakukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pemegang obligasi memenuhi segala syarat kreditor yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

---

This thesis discusses the Decision of Central Jakarta Commercial Court that rejected the cancellation of a reconciliation request filed by bondholders under the basis of Article 51 paragraph (2) of the Capital Market Law which dictates that bond holders must be represented by a trustee in, or outside a court. This study uses library research methods in a normal juridical manner to provide descriptive analytical data.

This research concludes that bondholders are entitled to file a lawsuit directly to the defendant without the need of being represented by a trustee. Based on lex specialis derogat legi generali, in a specific circumstance, laws concerning that circumstance must be applied even though laws that cover more general circumstances may also be applied to the same specific circumstance. Therefore, for a bankruptcy case as such, Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts must be enacted. Bondholders must satisfy all the creditor requirements that is stated in Article 1 Paragraph (2) of Law No. 37 Year 2004, the article is interpreted as such: in case of syndicated creditors, each of the creditors shall mean the creditor as referred to in Article 1 Paragraph (2)."

"Indonesia bond market shows good development in Indonesia. The total outstanding increase quite high every year Issuance of government bond and corporate bond in Indonesia is also in good growth in competitive of global market. The volatility of Government and corporate bond is influence by some factors which definitely impact the liquidity of bond transaction in secondary market. This research analyzes the evaluation of Indonesia bond market and the factors that influence Government Bond and Corporate Bond in Indonesia, in order to deliver the knowledge and information related to the characteristic of Indonesia bond market.

---

Pasar obligasi menunjukan perkembangan yang bagus di Indonesia. Jumlah outstanding obligasi meningkat cukup tinggi setiap tahun. Penerbitan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi di Indonesia juga dalam pertumbuhan yang bagus ditengah kompetisi pasar obligasi global. Volatilitas obligasi pemerintah dan obligasi negara dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas transaksi obligasi di pasar sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pasar obligasi di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi pemerintah dan obligasi korporasi di Indonesia dengan maksud mendapat pengetahuan dan informasi berkaitan dengan karakteristik pasar obligasi Indonesia."

"Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Emiten untuk menerbitkan Obligasi dalam beberapa tahap penerbitan, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Nomor IX.A.15 perihal Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (?POJK No. 036?). POJK tidak memberikan batasan tugas/tanggung jawab Wali Amanat selaku wakil pemegang Obligasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tanggung jawab Wali Amanat terhadap Emiten dan pelaksanaan tugas Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dibuatlah penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat hubungan tanggung jawab antara Wali Amanat terhadap Emiten. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Obligasi dari setiap Obligasi yang diterbitkan dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Wali Amanat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian terkait penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan seperti akta pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan.

---

In order to provide convenience to the Issuer to issue Bond in several issuing phase, the Bapepam-LK has issued Regulation No. IX.A.15 regarding Continuous Public Offering which is an annex of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK Number: Kep-555 / BL / 2010 dated December 30, 2010, as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 36 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on Continuous Public Offering of Debt Securities And / Or Sukuk ("POJK No. 036"). POJK No. 036 does not regulate the limitation of duty or responsibility of Trustee. This research is made to understand is Trustee has responsibility relationship Issuer and implementation of Trustee's duty in Bond issuing through Bond Continues Public Offering. The research method used is normative research. Based on research, there is no responsibility relationship between the Trustee and the Issuer. To conduct his duties in protecting the bondholders from each Bond issued through Bond Continues Public Offering, Trustee shall comply with the legislation in force and agreements related Bond issued through Continuous Public Offering, such as the deed of Declaration of Continuous Public Offering and trustee agreement."

"Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity."

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."