Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transnational cyber crime adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia pada era digital ini. Indonesia menduduki ranking teratas dalam peringkat kejahatan cyber dunia, terutama untuk kejahatan kartu kredit dan hacking. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia. Akibatnya Indonesia sulit masuk ke dalam komunitas digital internasional. Beberapa kali Indonesia diblokir dari e-commerce antar negara. Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan posisi Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam perekonomian dunia. Ironisnya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang justru belum memiliki piranti hukum untuk mengatasi masalah cyber crime. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rencananya akan menjadi cyber law Indonesia, tidak kunjung selesai dibahas di parlemen dan pemerintah. Selama ini Indonesia masih menggunakan perangkat hukum konvensional yang jelas sangat tidak memadai untuk berhadapan dengan kejahatan cyber yang bersifat maya dan transnasional. Tesis ini berusaha melihat mengapa pemerintah Indonesia sulit mengkonstruksikan hukum transnational cyber crime pada periode 2003-2006 Untuk membahas tesis ini akan dilihat bagaimana proses konstruksi kesepahaman antar subjek akan menciptakan suatu urgensi mengenai keberadaan hukum cyber di Indonesia. Ada empat variabel yang akan digunakan, yaitu: identitas, tujuan, etika, dan instrumen kerja sama (domestik dan internasional). Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pemerintah Indonesia ternyata tidak memiliki kejelasan identitas dalam dunia teknologi informasi; (2) kebijakan teknologi informasi pemerintah selama ini sangat inkonsisten; (3) pemerintah Indonesia belum memiliki etika cyber yang kuat; (4) kerja sama domestik dan internasional belum mampu mengkonstruksikan kesepahaman akan urgensi cyber law bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan pemerintah Indonesia mengkonstruksikan hukum transnational cybercrime adalah disebabkan oleh keempat faktor ini.

---

Transnational cyber crime is a serious matter that is faced by Indonesian government in this digital era. Indonesia is positioning the highest rank on cyber crime in the world, especially on the carding and hacking. This is become a bad image for Indonesia. As the result it is hard for Indonesia to enter international digital community. Indonesia has been blocked several times from the ecommerce between countries. If this problem happening continuously, it is afraid that Indonesia position on world economy will become less competitive.

Ironically, Indonesia is one among the countries that doesn?t have cyber law until right now. The Information and Electronic Transaction Draft Bill, which should become Indonesian cyber law, hasn?t finished being reviewed in the parliament and the government. All this time Indonesia is still using the conventional law that obviously very inadequate to meet the challenge for virtual and transnational cyber crime. This thesis tries to see why Indonesia government hard to construct transnational cyber law for the period of 2003-2006.

To asses that, it will be studied how the inter-subjective understanding process will create urgency about cyber law in Indonesia. There will be four variables to be used, there are: identity, purpose, ethics, and instrument of cooperation (domestic and international).

This thesis has found that: (1) Indonesia government has an identity gap in the world of information technology (IT); (2) the existing government IT policy all this time has been very inconsistent; (3) Indonesian government doesn?t have strong cyber ethics; (4) the domestic and international cooperation still cannot construct the understanding about the urgency of cyber law. There for it can be concluded that Indonesian government difficulty on constructing transnational cyber law is caused by these for factors."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"Berawal dari kerentanan akan penyimpanan data secara digital oleh perusahaan e-commerce terhadap risiko serangan siber yang selalu mengikutinya sehingga diperlukan suatu program asuransi untuk melindungi finansial dari perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan membahas persoalan penerapan asuransi siber sebagai program asuransi wajib untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah pertanggungan asuransi siber untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber yang terdiri dari pertanggungan pada pihak pertama dan pihak ketiga, pengaturan asuransi siber sebagai asuransi wajib di Amerika Serikat tepatnya pada negara bagian California yang tertera dalam AB 2320-nya, dan analisis pelaksanaan asuransi siber sebagai program asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini selanjutnya juga menjabarkan mengenai belum diperlukannya penerapan asuransi siber sebagai asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia dikarenakan perlunya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terlebih dahulu yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna e-commerce. Selain itu, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan e-commerce agar lebih memperhatikan utilitas dari asuransi siber terhadap risiko-risiko siber yang dapat terjadi kapan saja kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Starting from the vulnerability of digital data storage by e-commerce companies to the risk of cyber attacks that always follow it, an insurance program is needed to protect the company's finances. This thesis will further discuss the issue of implementing cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies against cyber risk. This study uses a normative juridical method and a comparative approach to examine the formulation of problems on related topics. As for assessing this, the problems studied in this thesis include cyber insurance coverage for e-commerce companies against cyber risk which consists of coverage for first and third parties, cyber insurance arrangements as mandatory insurance in the United States, precisely in the state of California. stated in its AB 2320, and analysis of the implementation of cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies in Indonesia. The results of this study will further describe the necessity for the application of cyber insurance as mandatory insurance for e-commerce companies in Indonesia is not necessary due to the need for arrangements regarding personal data protection in advance which regulate legal protection for consumers or users of e-commerce. In addition, it is time for e-commerce companies to pay more attention to the utility of cyber insurance against cyber risks that can occur at any time to these companies."