Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT BUMi serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP KJKS dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan transaksi Simpanan dan pembiayaan mudharabah tersebut masih terdapat banyak ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena beberapa praktik operasional yang dimodifikasi oleh KJKS BMT BUMi antara lain penerapan perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela yang tidak berdasarkan saldo rata-rata serta pembiayaan mudharabah yang diterapkan berdasarkan estimasi pendapatan di awal akad.

---

This study aims to explain the application of the suitability of the transaction on Mudharaba Savings and Financing on KJKS BMT BUMi and analyze their suitability based on existing regulations, namely SOP KJKS and MUI Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 about saving deposit and MUI Fatwa DSN. 07/DSN-MUI/IV/2000 of financing is. The results of this study indicate that the application of the Deposit transaction and the financing is still a lot of mismatches. This occurs because some operational practices are modified by KJKS BMT BUMi include the application of the results of the calculation for Simpanan Sukarela and profit sharing of Mudharabah Financing is calculated by estimation profit in the beginning mudharaba agreement."

"[ABSTRAKAktivitas pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah Dalam laporan magang ini akan dinilai kesesuaian syariah dari praktik pembiayaan perumahan dengan akad istishna rsquo pada Bank Syariah Y dengan membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI no 06 DSN MUI IV 2000 tentang Istishna rsquo dan Fatwa DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 tentang Istishna rsquo Paralel Laporan Magang ini memperlihatkan bahwa secara garis besar praktik pembiayaan istishna rsquo pada Bank Syariah Y sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi masih yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI Perlakuan akuntansi dilihat berdasarkan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Analisis dari praktik akuntansi kontrak istishna rsquo pada bank Syariah Y sudah sesuai dengan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Pada tahun 2014 ini Bank Syariah Y resmi menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatannya.

---

ABSTRACTFinancing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition.;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition , Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ]"

"Penetapan harga jasa pembiayaan merupakan kegiatan yangpenting bagi bank untuk kelangsungan hidupnya. Harga jasapembiayaan adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan oiehseorang nasabah bank karena menerima dana/jasa dari banktersebut. Sedangkan tujuan dari pembuatan skripsi ini adaiahuntuk mencoba membuat studi tentang bagaimana harga dari jasayang diberikan perbankan itu ditetapkan, mengingat BankMuamalat Indonesia ini memakai sistem yang lain dari bank banklainnya yaitu Sistem Bagi Hasil.Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkanbahwa Bank Muamalat Indonesia menggunakan Metode MarginalPricing dan Prime Plus untuk menentukan tingkat harga jasapembiayaan yang diberikannya. Dalam penetapan tingkat hargajasa peinbiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan 4tahap yaitu Tahap Penghitungan Cost of Fund, PenghitunganCost of Money, Penghitungan Harga Pokok dan terakhir PenentuanHarga Jual.Dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwametode yang dipakai oleh Bank Muamalat Indonesia tidaklahserumit yang penulis bayangkan-sebelumnya. Dalam metode iniyang dijadikan sebagai dasar perhitungan tingkat harga jasaadalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan margin keuntunganyang diinginkan.Selain itu penulis memberikan beberapa saran yaitu agarBank membuat suatu pengalokasian dari biaya terhadap jasa jasayang ada dengan lebih akurat karena itu penulis menyarankanagar Bank Muamalat Indonesia menentukan sektor-sektorekonomi yang akan dijadikan target utanianya. Saran yangterakhir dari penulis adalah agar Bank BMI nantinya dapatmemakai sistim ABC (Activity Based Costing) dalam penerapanharga jasanya."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme dan operasional reksa dana syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi.Penelitian ini juga membahas bagaimana pencatatan akuntansi dan pengakuan pendapatan reksa dana dan manajer investasi (management fee) atas kegiatan investasi yang dilakukan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang pada masing-masing manajer investasi dan review atas laporan keuangan manajer investasi dan produk reksa dana.Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 yaitu pada penempatan investasi karena tidak semua efek yang dibeli oleh manajer investasi diinformasikan kepada investor, dan pada pemisahan pendapatan atas pendapatan non-halal yang pelaporannya belum transparan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan mengacu pada PSAK konvensional karena belum ada acuan yang mengatur tentang pencatatan akuntansi untuk reksa dana syariah.The objective of this study is to know the compliance mechanism and operationalof sharia mutual funds based on Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 by analyzing of investment management activities.

This study also discusses how accounting records and recognition of mutual funds revenues as well as the Investment Manager (management fee) for the investment activities. The analysis of this study was through analyzing results of interviews conducted with the authorities in each investment manager and reviewing the Financial Statements of the Investment Manager and mutual fund products.

As the results, there are still some uncompliance points to the Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 that is placement of funds and for separation of permited revenue . The accounting records refer to the conventional GAAP as there is no reference yet of the accounting records for sharia mutual funds."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."