Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya perubahan kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak merupakan bentuk pemberian pelayanan bagi Wajib Pajak dimana Wajib Pajak akan mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajaktanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lama.Metode penelitian yangdigunakan yaitu penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah dibuat untuk membantu pekerjaan pemeriksa dalam memeriksa SPT Lebih Bayar yang nominalnya tidak besar sehingga lebih fokusterhadap pemeriksaan yang memerlukan analisis yang mendalam dengan potensiyang besar pula namun pada kenyataannya menambah pekerjaan Account Representatif.

---

The amendment in the regulation regarding the preliminary refund of overpaidtax is a form of service delivery for taxpayers where the taxpayer will obtain atax overpayment refund without a long tax audit process.

The method used isdescriptive qualitative research design The qualitative data obtained through thestudy of literature and in depth interviews.

Based on the research conducted then results in conclusion that the policy issued by the government created to assist taxofficers in checking the nominal of tax return with small amount overpaid tax sothey will be more focused on the tax audit which requires in depth analysis withbig potency as well but in fact increases the Account Representative's jobs."

"Dalam perpajakan di Indonesia, dikenal adanya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu hak perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam restitusi seringkali timbul masalah, terutama mengenai kualitas pelayanannya. Kantor Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah, tugasnya adalah memberikan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang prima. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama di KPP WP Besar I yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada Wajib Pajak.Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP WP Besar I. terdapat standar-standar yang dapat dijadikan ukuran suatu pelayanan sudah prima atau belum, yaitu standar alur penyelesaian dokumen dan standar waktu. Selain itu, peneliti juga ingin mencari tahu apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung bagi KPP WP Besar I untuk dapat melakukan pelayanan prima tersebut.Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP WP Besar I telah mengimplementasikan pelayanan prima dalam pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu.

---

Taxation obligation and taxation rights are a familiar terms in Indonesia Taxation. One of Taxation Rights that owned by tax payer is VAT Refund. Problems are often occurred in VAT Refund, as a matter of fact, especially its service quality. As a government instance, Tax Office is assigned to provide general services, first rate service in particular. Therefore, the harmonization between implementation of VAT Refund and standards of service which have been ruled in Tax Law, is remarkable to be researched, particularly in Large Tax Office I which was founded for providing professional service for the tax payer.

Researcher want to describe and analyze the harmonization between VAT Refund in LTO I, which is proposed by The entrepreneur with specific activities. There are standards which can be used as a first rate service?s indicator, such as standard completion document procedure and standard of time. Furthermore, researcher want to reveal the existing barrier and supporting factor as well, which LTO I encountered in accomplishing a first rate service.

In order to make analysis of it, researcher was using a quantitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.

The result of this research shows that Large Tax Office I has implemented first rate services in VAT Refund, which is proposed by the entrepreneur with specific activities."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang justifikasi dan konsekuensi yang muncul akibat kewajiban penyampaian spt secara elektronik, baik itu bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Konsekuensi yang muncul harus dapat diterima dengan tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan tujuan kemudahan administrasi dapat tercapai.

---

This research talks about government policy that gives tax payers the obligation for delivering e-SPT to tax payers who registered at Madya Tax Office, include Tax Office at Special Tax Office area and Tax Office at Large Tax Office area. The research is qualitative one with descriptive design.

The result of this research talks about justifications and consequences that emerge, from the tax payers obligation for delivering e-SPT, for tax payers or tax officers. The consequences from the policies government that emerge have to be accept for achieve the effective and ease of administration purposes."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management

---

The Government of Indonesia issued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. This facility can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance with the criteria listed in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aims to determine the implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month, in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisions in PMK Number 23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties take advantage of this facility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the government in serving the application for the initial return facility. Then, there is still the potential for a post-audit and the imposition of sanctions if a VAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund also has an impact on reducing VAT receipts in Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with Compliance Risk Management."

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"An Overview on The Returning of Payment Excess of Value Added Tax Arranged in Article 17C Law Number 16 The Year 2000 About Ordinary Implementation and Ethic of TaxationNowadays, the effort to increase tax acceptance is an urgent one. It is caused either by the uncertainty of oil and gas acceptance or the difficulty and the risk to get foreign loan. The tendency triggers the government to dig out and to maximize the acceptance from tax sector. One of them is done by the completion of regulation in the field of taxation while keeping in mind with the principles of fairness, Law assurance, legality and simplicity.The implementation of tax reform 2000 still undergoes many handicaps emerging both from the government. Who doesn't often have coordination in preparing the implementation regulation and lazy obliged taxpayers to implement or make use of taxation rules, which have been established smie they are often in a disadvantageous position. The handicap also takes place in the implementation of article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation especially in the completion process of restitution of value added tax since in one side the government is willing to give a quick service in the restitution process but in the implementation regulation which have been released.The goal of this thesis writing is to know factors which affect the effectives of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of value added tax as set in article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation and further to analyze factors in order to be able to overcome the emerging problems.The research method done in this thesis writing is analytical descriptive method with data collecting technique is library research and field research through serious interview by using interview guideline to related persons and questionnaire distribution to 42 obedient obliged taxpayers which are listed in tax service offices in the area of Kanwil DJP Jakarta Khusus.From the discussion result we've got a conclusion that the handicap of the effectiveness of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of valve added tax as established in article 17 C about Ordinary Provision and Taxation Procedure is primarily caused by the requirement or the criteria of obedient established is too heavy and the taxation section is too high if fiscal correction in post audit is found.To implement the facility policy of tax access preliminary returning well, the requirement or criteria in establishing obedient obliged taxpayers should be reoverwied and so should the regulation of administration section impalement in the form of 100% rise as established in article 17 C paragraph 5 about General Provision and Taxation Procedure.Bibliography = 40 references, 8 regulations, 4 scientific works 1 seminar papers (1971 - 2004)"

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."