Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas ketentuan pembubaran koperasi pasif oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pembubaran dilakukan karena 3 (tiga) alasan yaitu koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut; keberadaan koperasi tidak lagi dapat memenuhi tujuan pendirian koperasi yaitu mensejahterakan para anggota; serta koperasi tidak melaksanakan kegiatan usaha walaupun telah diberikan pembinaan. Prosedur pembubaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 269/M/IX/1994 harus memenuhi 5 (lima) tahapan, yaitu penelitian kepatuhan oleh pejabat koperasi; pengumuman Rencana Pembubaran; periode pengajuan keberatan pembubaran; penerbitan Surat Keputusan Pembubaran; dan pemberitahuan pembubaran kepada kreditor. Dalam membubarkan koperasi, Pemerintah Kota Depok menghadapi hambatan hukum yaitu tidak dapat diselesaikannya hutang piutang dengan kreditor karena sistem pencatatan keuangan yang tidak tertib; dan hambatan non-hukum yaitu sistem administrasi data anggota yang tidak akurat. Untuk menghindari adanya koperasi pasif, Pemerintah perlu melakukan pengawasan berkala terhadap koperasi yang terdaftar dan lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan pendirian koperasi baru.

---

This thesis discusses the provisions of the dissolution of passive cooperative by the Government of the city of Depok. Normative legal research indicate that the reasons to dissolve a passive cooperative, at least, for three reasons namely: failure to conduct the Member Meeting for 2 (two) years consecutively; the existence of a cooperative is no longer able to meet the purpose of its establishment; that is providing the welfare of the members; and the cooperative could not continue its business activities although it has been provided capacity building. Dissolution procedure is governed by the Decree of the Minister of Cooperatives and Small Entrepreneur Development Number: 269/M/IX/1994 which must meet five (5) stages, namely: compliance research by cooperative officials; dissolution plan announcement; appeal period; issuance of a dissolution decree; then dissolution notification to the creditors. To dissolve the cooperative, the Government of Depok City has to solve two obstacles; legal and non-legal obstacle. Legal obstacle refers to inability to solve the debts with creditors because the financial record-keeping systems are not properly in place; and nonlegal obstacle refers to improperly members data base in the administration system. To avoid the passive cooperative, the Government needs to supervise the listed cooperative periodically and more prudent in granting the approval for the establishment of new cooperative."

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasidengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatanmodal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagikoperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapatmenyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh danberkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihakyang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasipermasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkaneksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridisempiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapatmemberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTNowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalizationera with competition that emphasizes on individualism and capital increasewithout limitation, hence affecting the room for movement which becomeslimited for cooperatives. The activities currently demand small business enactorssuch as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growthand development of the cooperative cannot be separated from the government?srole as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With therole of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced bycooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the nationaleconomy. This research is juridical empirical, using interview towardsrespondents and document study to be able to give a depiction towards the issuesresearched."

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative."

"Koperasi, sebuah badan hukum dan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau beberapa koperasi yang melandaskan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip koperasi dan azas kekeluargaan. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha koperasi, salah satunya adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada para anggotanya. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, tidak semua koperasi menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh koperasi simpan pinjam yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group pada tahun 2016 lalu. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group merupakan penyalahgunaan izin koperasi simpan pinjam, selain itu masyarakat yang melakukan investasi di tersebut menuntut pengembalian dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. yang telah final atau berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian skripsi ini, bahwa koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Koperasi, termasuk rapat anggota dan tidak ada pengawasan, padahal pengurus koperasi mengetahui adanya kegitatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto selaku ketua koperasi. Berdasarkan putusan pengadilan, koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan fungsi organisasi pada koperasi dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Cooperative, a legal entity and business entity consisting of individuals or several cooperatives that base economic activities based on cooperative principles and the principle of kinship. There are several types of cooperative business activities, one of which is savings and loan business activities. As a business entity, cooperatives have a goal to advance the welfare of members in particular and society in general. Savings and loan cooperatives have business activities to collect funds from their members and distribute the funds that have been collected to their members. In savings and loan business activities, not all cooperatives carry out these activities in accordance with statutory regulations. An example of a savings and loan cooperative that deviates from its savings and loan business activities is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loan Cooperative in 2016. The case of the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative is an abuse of the license of the savings and loan cooperative, besides that the people who invest in it demand a refund. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the Depok District Court Decision number 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. which have been final or have permanent legal force. The results of this thesis research, that the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperatives do not carry out several obligations stipulated in the Cooperative Law, including member meetings and there is no supervision, even though the cooperative management is aware of the fundraising activities carried out by Salman Nuryanto as the chairman of the cooperative. Based on the court's decision, the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperative was found guilty for not carrying out the organizational function of the cooperative and in carrying out its business activities not in accordance with the laws and regulations."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

---

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

---

ABSTRACTThis study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."

"ABSTRAKStudi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "