Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kekuatan media dalam melakukan mainstreaming terhadap suatu gerakan ekstrim kanan di Amerika Serikat, dengan mengambil studi kasus mengenai proses mainstreaming gerakan ekstrim kanan Tea Party Movement yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan teori manufacturing consent dan agenda setting serta konsep polarisasi dalam politik Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif, dan analisis mendalam terhadap transkrip pemberitaan Fox Broadcasting Company, penelitin ini menemukan bahwa dengan adanya proses mainstreaming yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company dengan menggunakan strategi manufacturing consent dan agenda setting suatu gerakan ekstrim kanan dapat menguat dan semakin diterima oleh masyarakat, sekaligus berhasil menguatkan nilai-nilai ekstrimisme dan menggeser nilai-nilai sentrisme di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the influence of media in mainstreaming the extreme rightwing Tea Party Movement in United States by analyzing the Fox Broadcasting Company. This phenomenon is analized using manufaturing consent and agenda setting theory and the concept of polarization in American politics. Through qualitative research methode, this thesis finds that Fox Broadcasting Company used manufacturing consent and agenda setting strategy in making extreme-right movement become more powerful and acceptable in society. Fox News is also successful in shifting the centrism values in United States. "

"Artikel ini membahas mengenai kiprah Senator Robert “Fighting Bob” La Follette dari Wisconsin untuk mencegah masuknya Amerika Serikat ke Perang Dunia Pertama. La Follette merupakan salah satu politisi Progresif paling berpengaruh di Amerika Serikat pada awal abad 20, dan merupakan salah satu figur yang paling menentang imperialisme dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketidakpercayaannya terhadap bisnis besar dan korporasi menjadikan dirinya sebagai tokoh yang divisif, baik di medan Senat maupun di kalangan pers. Artikel ini juga membahas bagaimana idealisme La Follette bertentangan dengan kebijakan diplomasi Presiden Woodrow Wilson, yang juga merupakan seorang figur Progresif. Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dengan menggunakan sumber surat kabar dan otobiografi, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan La Follette dalam mencegah masuknya Amerika Serikat dalam perang menjadi awal dari hilangnya momentum gerakan Progresif yang selama ini memotori reformasi-reformasi di tingkat negara bagian dan nasional.

---

This article discusses about the efforts of Senator Robert “Fighting Bob” La Follette from Wisconsin in preventing the United States from entering the fray of the First World War. La Follette was one of the most influential Progressive politicians in the U.S in the beginning of the 20th century, and was also one of the most vocal advocates against imperialism and foreign policies of the U.S. His distrust towards big business and corporations made him a divisive figure in Senate and also in the press. This article also discusses about how La Follette’s idealism put him at odds with the diplomatic policies of President Woodrow Wilson, who was also one of the most influential Progressive figures in America. This article was compiled using historical method, which consists of heuristic, critic, interpretation, and historiography. Using primary sources like newspaper and autobiography, this research showed La Follette’s failure in preventing America’s entry into the war became one of the causes of the dissipating momentum of the Progressive movement which thus far has been the driving cause behind the political reforms in both state and federal level."

"Artikel ini mengeksplorasi dampak signifikan Nirvana terhadap perkembangan gerakan grunge di Amerika Serikat dari tahun 1987 hingga 1994. grunge merupakan sebuah gerakan budaya yang berasal dari Seattle, Washington, yang berkembang pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Puncak popularitas grunge di Amerika Serikat terjadi pada awal tahun 1990-an, ditandai dengan kemunculan Nirvana. Nirvana merupakan sebuah grup band yang didirikan oleh Kurt Cobain dan Krist Novoselic di Aberdeen, Washington, pada tahun 1987. Kehadiran mereka membawa perubahan yang signifikan dan memicu serangkaian peristiwa dalam budaya masyarakat dan industri musik Amerika. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah yang dielaborasikan dengan pendekatan hermeneutika musik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Nirvana memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan popularitas gerakan grunge. Kesuksesan album mereka yang berjudul Nevermind menandai masuknya genre musik grunge ke panggung utama musik Amerika dan membuat musik alternatif memiliki semakin banyak penggemar. Selain pencapaian komersial, Nirvana juga membawa aspek-aspek revolusioner dalam ideologi dan estetika musik, memperkaya lanskap budaya Amerika pada masa itu.

---

This article explores the significant impact of Nirvana on the development of the grunge movement in the United States from 1987 to 1994. Grunge is a cultural movement originating from Seattle, Washington, that evolved from the late 1980s to the early 1990s. The peak of grunge's popularity in the United States occurred in the early 1990s, marked by the emergence of Nirvana. Nirvana is a band founded by Kurt Cobain and Krist Novoselic in Aberdeen, Washington, in 1987. Their presence brought about significant changes and triggered a series of events in American societal and music industry culture. This article utilizes a historical method elaborated with a hermeneutic approach to music. The research found that Nirvana had a profound influence in enhancing the popularity of the grunge movement. The success of their album titled Nevermind marked the mainstream entry of the grunge music genre onto the American music stage and garnered an increasing fan base for alternative music. Beyond commercial achievements, Nirvana also brought revolutionary aspects to the ideology and aesthetics of music, enriching the cultural landscape of America during that era."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."

"Skripsi ini mengelaborasi hubungan antara dua elemen dalam sistem demokrasi yaitu Alternative fuer Deutschland Party sebagai sebuah partai politik sayap kanan dengan Patriotische-Europaer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes (Pegida) sebagai sebuah gerakan sosial sayap kanan di Jerman. Dalam menganalisis hubungan antara kedua elemen demokrasi tersebut, penulis menggunakan teori Gerakan Sosial oleh Sidney Tarrow pada indikator pembingkaian (framing), ditambah dengan tesis interkoneksi gerakan sosial sayap kanan dengan partai politik oleh Neil Davidson pada tiga preposisi yang ada antara lain suportif (1), kompatibel (2), dan destabilisasi (3). Lebih lanjut, skripsi ini juga menganalisis sifat Pegida sebagai suatu gerakan sosial sayap kanan melalui preposisi ide dan gagasan (1), isu (2), serta pembingkaian atau framing (3). Analisa penulis berujung pada temuan bahwa keduanya berelasi secara semi-formal sebab meskipun gerakan Pegida bukan merupakan sayap partai (underbouw) Partai AfD tetapi relasi antara keduanya terjalin dengan harmonis oleh karena militansi mereka dalam memperjuangkan cita-cita revivalisme populisme sayap kanan.

---

This thesis elaborates the relationship between two elements in the democratic system namely Alternative fuer Deutschland Party as a right-wing political party with the Patriotische-Europaer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes (Pegida) as a right-wing social movement in Germany. In analyzing the relationship between the two elements of democracy, the author uses Social Movement theory by Sidney Tarrow on framing indicators, supported with the thesis of interconnection of right-wing social movements with political parties by Neil Davidson on three prepositions, including supportive (1), compatible (2), and destabilizing (3). Furthermore, this thesis also analyzes the nature of Pegida as a right-wing social movement through the preposition of ideas (1), issues (2), and framing (3). The author's analysis leads to the finding that the relationship between these two elements are semi-formal because even-though the Pegida movement is not an underbouw of the AfD Party, the relationship between the two is harmoniously established because of their militancy in fighting for ambition which are basically relatively the same"

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on presenting the pragmatism of the Democratic Party in the United States (US) with regard to its role and involvement on the issue of Federal Marriage Amendment (FMA) proposal 2004. By means of opposing FMA proposal, so the Democratic Party was enabled set up an image as a political party that accommodated the interest of Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB) group. As for the interest of LGB group is referring to their demand to be able to marry, which is substantially will be eliminated if the FMA proposal has succeeding become a US Constitutional Amendment. This research uses qualitative method to interpret how the Democratic Party as a political party has its own interest and placed it as the main goal to be achieved behind their effort in accommodating the interest of the LGB group through the FMA proposal issue. Several events as the background of the FMA proposal, with other supporting factors, gave it momentum so that the Democratic Party was able to attain the partys interest."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.

---

ABSTRACTThe focus of this study is informal political participation in US, with OWS as a case study. The purpose of this study is to understand how OWS developed into a form of informal political participation. This study is a qualitative research. The data were gathered by conducting library research. As a form of NSM, OWS execute activities included in the form of informal political participation, such as demonstrations and boycotts. Financial crisis that occurred in late 2007 was a major factor in the emergence of OWS. However, there are three supporting factors driving Occupy Wall Street movement: socio-economic improvement, the emergence of network society, and stratification of political voice."