Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.

---

This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests."

"The New Economic Policy has transformed Malaysia since 1971. Pro-Bumiputera affirmative action has been intensively pursued and continuously faced pushback. This paper revisits three key junctures in the NEP’s fifty-year history that heightened policy debates—and the ensuing persistent polarization and stalemate in policy discourses. First, at its inception in the early 1970s, despite substantial clarity in its two-pronged poverty alleviation and social restructuring structure, the NEP was marred by gaps and omissions, notably its ambiguity on policy mechanisms and long-term implications, and inordinate emphasis on Bumiputera equity ownership. Broader discourses have imbibed these elements, and they tend to be more selective than systematic in policy critique. Second, during the late 1980s, rousing deliberations on the successor to the NEP settled on a growth-oriented strategy that basically retained the NEP framework and extended ethnicity-driven compromises. Third, since 2010, notions of reform and alternatives to the NEP’s affirmative action program have been propagated, which despite bold proclamations again amount to partial and selective—not comprehensive—change. Affirmative action presently drifts along, with minor modifications and incoherent reform rhetoric stemming from conflation of the NEP’s two prongs. Breaking out of the prevailing polarization and impasse requires a systematic and constructive rethink."

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap persentase jumlah siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri Indonesia tahun 2016-2019. Persentase jumlah siswa mengulang dalam studi ini dihitung berdasarkan jumlah siswa mengulang kelas dibagi jumlah total siswa keseluruhan di tahun yang sama. Uji Placebo yang dilakukan pada studi ini menunujukkan hasil yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah menengah atas swasta di Indonesia. Berdasarkan data antar kabupaten/kota dan variabel kontrol berupa jumlah sekolah, rasio murid-guru, jumlah ruang kelas, pembagian wilayah barat/timur Indonesia, dan karakteristik daerah kabupaten/kota, diketahui bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi juga berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia. Analisis antar wilayah juga menyimpulkan bahwa persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah terjadi penurunan yang lebih besar di wilayah barat Indonesia dibandingkan wilayah timur Indonesia. Rasio murid-guru juga dapat meningkatkan persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah di Indonesia, dimana semakin banyak guru maka jumlah siswa yang mengulang kelas juga akan semakin meningkat. Simpulan dari studi ini adalah menujukan kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri.

---

This study aims to analyze the effect of implementing the zoning system PPDB policy on the percentage of students repeating grades in Indonesian public high schools in 2016-2019. The percentage of students repeating in this study was calculated based on the number of students repeating a class divided by the total number of students in the same year. Placebo test conducted in this study showed significant results. This study concludes that the New Student Admission policy of the zoning system is negatively correlated with the percentage of students repeating in public high schools compared to private high schools in Indonesia. Based on data between kabupaten/kota and control variables in the form of number of schools, student-teacher ratio, number of classrooms, division of the western/eastern regions of Indonesia, and kabupaten/kota regional characteristics, it is known that the PPDB policy of the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high school compared to private high school in Indonesia. The cross-regional analysis also concluded that the percentage of students repeating grades at the secondary school level decreased more in western Indonesia than in eastern Indonesia. The student-teacher ratio can accelerate the percentage of students repeating a class at the secondary school level in Indonesia, where the more teachers there are, the higher the number of students repeating a class. The conclusion of this study is that the PPDB policy on the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high schools.

"

"Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership.

---

Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership. "

"Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan dan penilaian Mahathir Mohamad memilih untuk menerapkan kembali kebijakan new economic policy dalam upaya mengatasi dampak krisis finansial Asia tahun 1997, dan menolak secara tegas paket bantuan yang ditawarkan oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Alasan Mahathir Mohamad dapat dijelaskan secara rasional melalui penilaian-penilaian terhadap konsekuensi yang akan didatangkan dari kebijakan alternatif yang akan diterapkan. Pilihan tersebut memberikan dampak pada pembangunan ekonomi dan politik di Malaysia.Dengan menggunakan teori pilihan rasional karya Raymond Boudon, dan konsep experience & decision Value milik Kahneman dan Tversky, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pilihan rasional dalam pengambilan kebijakan publik yang berkembang di Malaysia. Hal ini diindikasikan melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia didasarkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dijalankan sebelumnya, yakni New Economic Policy (1970-1990) dan National Development Policy (1991-1996). Selain itu, Mahathir juga menilai konsekuensi yang akan terjadi, apabila Malaysia menerima paket bantuan IMF, maka akan terjadi liberalisasi pasar dan intervensi asing serta merusak tatanan ekonomi dan politik Malaysia yang telah dibangun selama ini.

---

The research discussed in this article is intended to explain the reason and judgment Mahathir Mohamad chose to reimplement new economic policy in an effort to overcome the impact of the Asian financial crisis of 1997, and explicitly reject the aid package offered by International Monetary Fund and the World Bank. Mahathir Mohamad reason can be explained in a rational way through assessments of the consequences that will come from alternative policies that will be applied. The options have an impact on economic and political development in Malaysia.Using the theory of rational choice by Raymond Boudon, and the concept of experience value and decision value by Value Kahneman and Tversky, this paper seeks to identify the characteristics of rational choice in developing public policy in Malaysia. This is indicated by measures taken by the Malaysian government is based on political economic policies that run before, the new economic policy (1970-1990) and national development policy (1991-1996). Moreover, Mahathir also assess the consequences will be if Malaysia receive IMF aid package, there will be liberalization of markets, foreign intervention and undermine economic & political order Malaysia that have built over the years."