Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring berkembangnya paham neoliberalisme di dunia maka semakin berkembang pula sektor finansial khususnya pasar modal. Perkembangan dalam pasar modal ditunjukkan dengan semakin meluas dan beragamnya produk-produk yang ditransaksikan. Salah satunya adalah produk derivatif. Penelitian ini membangun argumentatif bagaimana produk derivatif yang merupakan produk legal dalam pasar modal rupanya memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi marxis baik dengan menggunakan konsep global superstructure yang mengadopsi konsep base-suprastructure milik Marx, crime of domination, dan konsep criminogenic. Hasilnya ditemukan bahwa memang produk derivatif dalam pasar modal memiliki aspek-aspek yang criminogenic dilihat dari niat pelaku, peraturan-peraturan yang diterapkan, dan sistem yang ada di dalam pasar modal itu sendiri.

---

Along with the growth of neoliberalism worldwide, financial sector is also developing especially, financial market. Financial market is developing in terms of its widespread and variant of products being traded. Derivative product is one of them. This research construct arguments on derivative products as legal product in stock exchange contribute to a certain form of crime. This research uses marxist criminology perspective, global superstructure, which adopts marx's basesuprastructure, crime of domination and criminogenic concept. As a result, this study shows, derivative products in stock exchange are indeed criminogenic in terms of criminal intention, rules applied and stock exchange's system itself."

"Pembangunan merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi global. Implementasi dari desentralisasi tercermin dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan perkotaan. Dinamika dalam pembangunan perkotaan, secara khusus di Sulawesi Selatan melalui kawasan metropolitan Mamminasata lebih lanjut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Tulisan ini mengargumentasikan bahwa pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur merupakan bentuk ekspansi Neoliberal yang didorong melalui instrumentasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai bahkan menyebabkan perubahan pada masyarakat lokal. Metode penelitian berupa tinjauan literatur menggunakan anotasi bibliografi terhadap kajian-kajian mengenai pembangunan di kawasan Mamminasata yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat berupa alienasi sosial dan ekologis dengan adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Lebih lanjut, pada bagian pembahasan akan menjelaskan peran dan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang terus bertransformasi. Selain itu, pembangunan kawasan metropolitan melalui integrasi dan keterkaitan antarwilayah menunjukkan adanya disparitas dan kesenjangan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi melalui pembangunan kawasan metropolitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan terhadap modal dan lahan yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu serta adanya kegagapan oleh pemegang kekuasaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan di masyarakat.

---

Development is a step to improve the economic condition of a country as well as efforts to improve people's welfare. In the last few decades, development in Indonesia through decentralization policies underwent many changes, which were influenced by political stability and global economic conditions. The implementation of decentralization is reflected in the emergence of new growth centers throughout urban areas. The dynamics of urban development, particularly in South Sulawesi through the Mamminasata metropolitan area, will be further explained in this paper. This paper argues that the development of the Mamminasata metropolitan area as a growth center in Eastern Indonesia is a form of neoliberal expansion that is driven through policy instrumentation. As a result, development, which is basically to improve the welfare of the community, is not achieved and even causes changes in local communities. The research method is in the form of a literature review using bibliographic annotations to studies regarding development in the Mamminasata area that have been carried out previously. The findings of this study indicate that the implementation of decentralization policies in Indonesia through the development of the Mamminasata metropolitan area causes changes in society in the form of social and ecological alienation with large land conversions. Furthermore, the discussion section will explain the role and function of the city as a growth center, influenced by the direction of economic policy that continues to transform. In addition, the development of metropolitan areas through integration and inter-regional linkages shows disparities and gaps. In the end, this paper concludes that the implementation of decentralization policies through the development of metropolitan areas is still not going well. This is due to the control over capital and land that only revolves around certain actors and the stuttering by power holders in identifying and solving welfare problems in the community."

"Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan kebangkitan ideologi yang menyelubungi latar sosial di balik kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Fenomena yang disertai oleh kebangkitan populisme hampir di seluruh penjuru dunia ini telah dinamakan oleh para pengamat sebagai Trumpisme. Menurut beberapa studi, fenomena ini jamak disorot media arus utama sebagai manifestasi isu personalitas dan identitas sosial partisan yang memikat perhatian massa terhadap gelagat maupun retorika vulgar Donald Trump atas kehendaknya untuk merengut kursi kepresidenan. Akan tetapi, penulis mendapati bahwa temuan studi-studi itu mengabaikan preseden historis pemicu rentetan masalah sosial yang memantik kebangkitan fenomena tersebut. Dengan memakai metode Analisis Tematik dan teori ideologi Karl Mannheim untuk menelaah watak ideologis sistem politik dan ekonomi Amerika Serikat yang termuat dalam film The Big Short (2015) dan Vice (2018), peneliti mengajukan ‘narasi tandingan’ untuk menyanggah wacana populer rekaan media arus utama yang membingkai kebangkitan Trumpisme sebagai fenomena personalitas dan balas dendam gerakan politis reaksioner yang tipikal. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa Trumpisme adalah kulminasi mutakhir rentetan masalah sosial yang dipicu oleh kejayaan neokonservatisme dalam tubuh politik Amerika Serikat ketika Perang Teror Global dikumandangkan dan simtom krisis neoliberalisme pada Resesi Besar 2008 yang menuai berbagai perlawanan massal terhadap hegemoni globalisme.

---

This thesis intends to explain the emergence of ideology that undergird the social background behind Donald Trump's victory as President of the United States in 2016. This phenomenon, accompanied by the rise of populism in almost all corners of the world, has been referred to by pundits as Trumpism. According to several studies, the phenomenon is often highlighted by the mainstream media as a manifestation of personality and partisan social identity issues that attract mass attention towards Donald Trump's vulgar attitude and rhetoric on his own accord in order to won over the presidency. However, I find that the findings of these studies ignore the consequential historic precedents beneath the concatenation of social problems that ignited the rise of the phenomenon. By using Thematic Analysis and Karl Mannheim's theory of ideology to examine the ideological characters of United States political and economic systems contained within The Big Short (2015) and Vice (2018), I proposes a 'counter-narrative' to refute the popular discourse created by the mainstream media that frames the rise of Trumpism as a phenomenon of personality and typical reactionary retaliation. Thus, I argue that Trumpism is the latest culmination of a series of social problems that were triggered by the triumph of neoconservatism in the United States political body when the Global War on Terror was inaugurated and the symptoms of the crisis of neoliberalism in the Great Recession of 2008 which resulted in mass resistance to the hegemony of globalism."

"ABSTRAKEkonomi neoliberal yang dipromosikan oleh negara liberal merupakan awal terjadinya pemisahan (disembedded) ekonomi dari relasi-relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan mengenai relasi-relasi sosial direduksi yang menyebabkan terjadinya kesalahan ekonomi (economic fallacy). Reduksi yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial. Pencabutan ekonomi dari relasi-relasi sosial menyebabkan terjadinya reduksi status ontologis dari manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan setiap hal dapat dikomodifikasi dan diperjualbelikan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan terjadinya kehancuran manusia dan alam. Permasalahan mengenai tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ketertanaman ekonomi Karl Polanyi dan Konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

ABSTRACTThe neoliberal economy promoted by liberal countries is the beginning of disembedding economy from social relations. Neoliberal economy makes the idea of social relations reducible which causes economy fallacies. Economic revocation of social relations make leads to the reduction of the ontological status of human and nature. The neoliberal economic system cause everything can be commodified and traded under market mechanism which leads to human and natural destruction. The disembedded economy issues can be solved through Karl Polanyi cultivation of re-embedding economy and John Stuart Mill stationary state system which rely on sustainability of economy, human and nature."

"Feminism is experiencing a rise in popularity these past few years. It also has made its way into the corporate world, where more and more women are being encouraged to pursue the supposedly feminist ideal of the happy work-family balance, the achievement of success in one’s personal and professional lives. This premise becomes the main idea that brings about the creation of Golden Oaks, the fictional luxurious gestational retreat featured in Joanne Ramos’s 2019 dystopian novel, The Farm. Using the method of textual analysis and drawing from Catherine Rottenberg’s theories on the neoliberal feminist subject, this article examines the representation of the neoliberal feminist subject in The Farm and the text’s position on the issue of the neoliberal feminist subject. Analysis shows that the representation of the quintessential neoliberal feminist subject can be found in the depiction of the character Mae Yu. The study also shows that the text takes an ambivalent stance regarding the neoliberal feminist subject issue, simultaneously criticizing the practice of neoliberal feminism while also affirming the power of its oppression. In the end, oppression will always continue as long as economically powerless women remain disempowered.

---

Feminisme sedang mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas feminisme juga masuk ke dalam dunia bisnis, di mana semakin banyak perempuan dianjurkan untuk mengejar suatu keseimbangan yang dianggap sebagai prinsip hidup yang feminis. Keseimbangan ini adalah keseimbangan antara karier dan keluarga, yaitu pencapaian kesuksesan baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Premis ini menjadi ide utama di balik pendirian lembaga Golden Oaks yang digambarkan dalam novel distopia The Farm yang ditulis oleh Joanne Ramos dan diterbitkan tahun 2019. Golden Oaks adalah sebuah lembaga fiktif yang menyediakan suatu tempat retret kehamilan yang mewah. Dengan menggunakan metode analisis tekstual dan teori-teori Catherine Rottenberg mengenai subjek feminis neoliberal, artikel ini mengkaji representasi subjek feminis neoliberal dalam The Farm dan posisi teks terhadap isu subjek feminis neoliberal. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi subjek feminis neoliberal yang sempurna dapat ditemukan dalam penggambaran karakter Mae Yu. Studi ini juga menunjukkan bahwa teks The Farm mengambil posisi yang ambivalen terhadap isu subjek feminis neoliberal. Teks The Farm memang mengkritisi praktik feminisme neoliberal, namun teks tersebut juga meneguhkan kekuatan penindasan feminisme neoliberal. Pada akhirnya, penindasan akan terus berlanjut selama perempuan yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi tetap berada dalam posisi tidak berdaya."

"Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA."

"Sebagai calon angkatan kerja, mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi di pasar kerja setelah lulus. Tetapi, di bawah neoliberalisme, mahasiswa harus menghadapi bayangan tentang pasar kerja yang fleksibel dan serba tidak pasti. Pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh di kampus dianggap tidak cukup, sehingga mahasiswa kemudian mempersiapkan diri melalui magang. Tetapi, dalam kenyataannya, magang menjelma menjadi praktik kerja yang menimbulkan kondisi rentan bagi mahasiswa. Kendati demikian, mahasiswa tetap antusias untuk terlibat dan bertahan dalam kerja magang yang rentan. Dalam penelitian ini, saya berusaha melihat gambaran rinci mengenai bentuk-bentuk kerentanan yang dialami oleh mahasiswa saat magang dan penjelasan di balik keterlibatan sukarela mereka dalam kerentanan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima orang informan mahasiswa yang pernah dan sedang terlibat dalam magang yang rentan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kerja magang yang rentan merupakan bentuk agency untuk mencapai tujuan-tujuan individual serta cara untuk mendapatkan rasa keberdayaan dan kendali atas hidup dalam iklim ketidakpastian yang dikondisikan oleh wacana dan kebijakan neoliberal.

---

As the future workforce, students must prepare to compete in the labor market after graduation. However, under the shadow of neoliberalism, students have to face the imageof a flexible and uncertain labor market. The knowledge, experience, and skills gained on campus are considered insufficient, so they prepare themselves through internships. However, internships have turned into precarious work for students. Nevertheless, students remain enthusiastic about engaging and staying in precarious internships. In this study, I tried to see a detailed picture of the forms of precarious work experienced by students during internships and the explanation behind their involvement in this precariousness. This research was conducted using a qualitative approach by conducting interviews with five students involved in precarious internships. This study finds that the involvement of vulnerable students in internships is a form of agency to achieve individual goals and a way to gain a sense of empowerment and control over living in the uncertainty conditioned by neoliberal discourses and policies."

"Neoliberalisme, sebuah pemikiran yang menekankan peran pasar dan meminimalisir intervensi pemerintah, berkembang pesat sejak dekade 1970 seiring berjalannya globalisasi. Neoliberalisme berkaitan erat dengan perkembangan institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan institusi keuangan regional yang telah menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Namun, pembahasannya cenderung berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau dinamika tertentu daripada menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap perkembangan institusi keuangan internasional. Tinjauan pustaka ini mendalami dan menganalisis literatur-literatur yang membahas topik neoliberalisme dalam institusi keuangan internasional agar dapat menemukan pola-pola pembahasan dari 69 literatur yang penulis kaji khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dalam proses penulisan tinjauan pustaka ini, penulis menggunakan metode taksonomi yang mengkategorisasikan literatur-literatur menjadi 3 tema besar yang mencakup teori dan konsep, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan. Setelah penulis menguraikan literatur-literatur sesuai dengan pemetaan temanya, penulis melakukan analisis yang mencakup konsensus dan perdebatan, refleksi, dan sintesis. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menemukan bahwa neoliberalisme telah mengalami perkembangan menjadi pemikiran yang dominan dalam ekonomi politik internasional. Pembahasan topik ini berkaitan dengan dinamika ekonomi politik internasional khususnya krisis yang kerap mendatangkan kritik-kritik terhadap kebijakan neoliberal institusi keuangan internasional. Perubahan kebijakan dan gagasan alternatif yang timbul kemudian menjadi sebuah fokus bahasan tersendiri. Akan tetapi, penulis juga menemukan pembahasan topik ini masih didominasi oleh penulis negara-negara utara yang menjadi sebuah celah penelitian mengingat kebijakan institusi keuangan internasional memiliki dampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan pembahasan yang lebih inklusif dan mendorong implementasi kebijakan institusi keuangan internasional yang lebih representatif.

---

Neoliberalism, a thought that emphasizes market roles and minimizing government intervention, has developed rapidly since the 1970s alongside globalization. Neoliberalism is closely linked to the rise of international financial institutions like the IMF, World Bank, and regional counterparts, which have become important actors in the international political economy. However, discussions often focus on specific policies or dynamics rather than on how neoliberalism influences the development of international financial institutions. This literature review delves into and analyzes literature that discusses the topic of neoliberalism in international financial institutions to find patterns from 69 literatures that the author reviewed, particularly in the context of international relations. In the process of writing this literature review, the author used the taxonomy method that categorizes the literature into three major themes encompassing theory and concepts, policy implementation, and policy evaluation. After outlining the literature according to the theme mapping, the author conducted an analysis encompassing consensus and debates, reflection, and synthesis. Based on this literature review, the author found that neoliberalism has developed into a dominant thought in the international political economy. The discussion of this topic is related to international political economy dynamics, particularly crises that often bring criticism to the neoliberal policies of international financial institutions. Policy changes and emerging alternative ideas then become a separate focus of discussion. However, the author also found that the discussion of this topic is still dominated by authors from northern countries, which is a research gap considering that the policies of international financial institutions have the greatest impact on southern countries. Thus, further research is needed to produce more inclusive discussions and promote the implementation of more representative international financial institution policies."

"ABSTRAKFokus penelitian ini untuk menggambarkan pergulatan PDI Perjuangan dalammenghadapi praktek neoliberalisme di Indonesia, kasus penyusunan UUpenanaman modal tahun 2006 ? 2007. Dengan menggunakan pendekatankualitatif. Dari studi yang dilakukan, terlihat jelas bahwa PDI Perjuanganmenolak praktek neoliberalisme di Indonesia (alasan historis, ideologis,konstitusional maupun empiris). Namun kondisi tersebut seringkali harusberbenturan dengan kebutuhan, sekaligus jebakan yang diciptakan lembagalembaganeoliberal kepada negara-negara berkembang (hutang luar negeridan penanaman modal asing). Sehingga memaksa negara-negara berkembanguntuk berkompromi dengan neoliberalisme (globalisasi).

---

ABSTRACTThe main focus of the studies is described the struggle of PDI Perjuangan toconfront the neoliberalism act in Indonesia based on compilation of investmentregulation in 2006-2007. Through qualitative method the studies being done, it isshown that the struggles has rejected the neoliberlism act in Indonesia withseveral reasons such as historical, ideology, constitutionals and empiric. Howeverthose conditions often collided with the needs of developing countries andsimultaneously as a trick for developing countries (loan and foreign investment).Therefore the developing countries forced to compromise with globalization."