Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 dan Putusan MA No. 38 K/Pdt.Sus/2012 dalam memutus perkara Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 bahwa KPPU dan MA pun masih adanya kekurangan dalam memutuskan perkara ini.

---

This thesis discusses the bid rigging which can lead to unfair competition case. Taking the case of roads and bridges tender handling Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 which had been found guilty by KPPU but was found not guilty by the Supreme Court (MA). Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of the Commission's Decision No. 34/KPPU-L/2009 and MA No 38 K/Pdt.Sus/2012 in deciding the case Tender Management Roads and Bridges Sector Bima Highways Department of Public Works Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 that the Commission and the MA is still wrong in deciding this case."

"Jaringan jalan adalah faktor paling penting yang membentuk suatu kota. Jaringan transportasi dan penggunaan tanah merupakan bagian elemen dinamis dari sebuah sistem kota. Perubahan penggunaan tanah dapat dipicu oleh peningkatan jaringan jalan. Perubahan penggunaan tanah merupakan masalah serius karena dapat mengganggu keseimbangan yang ada di alam. Perubahan tutupan lahan dapat mencerminkan perubahan penggunaan tanah yang ada di permukaan bumi. Maka diperlukan penelitian tentang pengaruh perubahan konektivitas jaringan jalan terhadap tutupan lahan. Untuk melihat konektivitas jaringan dilakukan penghitungan indeks alfa, beta, dan gamma planar. Untuk melihat pola perubahan konektivitas yang terjadi dilakukan dengan membandingkan perubahan indeks konektivitas terhadap jarak dari pusat utama dan ketersediaan jalan utama. Nilai perubahan indeks konektivitas dan perubahan tutupan lahan dilakukan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara keduanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa baik di dekat atau jauh dari pusat kegiatan, perubahan konektivitas tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap perubahan tutupan lahan yang terjadi, karena hubungan statistik keduanya tidak signifikan.

---

Road network is the most important elements shaping an urban area. Transportation network and landuse are part of dynamic element of urban system. Landuse change triggered by road network development, mainly caused by accesbility. Landuse change is a serious problem, affecting natural balance. Land cover changes may reflect changes in land use in the earth’s surface. Thus, study about effect of connectivity change on landuse change is important to do. Alpha, beta, and gamma planar indices used to calculate connectivity change. Connectivity change pattern identified by using distance from urban center and national or provincial road network availability. Connectivity change indices and land cover change analysed by statistical correlation to conclude correlation between them. This study shows that either near or far from urban centers, connectivity changes showed no influence on land cover changes, because the correlation between the two variables was not statistically significant."

"Jalan Kopi merupakan salah satu bagian dan kawasan pemugaran Kota Tua Jakarta yang telah ditetapkan sejak tahun 1973. Namun, di dalam rencana pengembangan Kota Jakarta 2005-2010, Dinas Tata Kota telah merencanakan pelebaran jalan di beberapa wilayah kota, termasuk di kawasan pemugaran karena alasan permasalahan transportasi. Hal ini menjadi permasalahan karena di kawasan pemugaran terdapat bangunan-bangunan tua dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah nol, yang berarti akan terjadi pembongkaran pada bagian depan bangunan tua dengan gaya Pecinan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang menyebabkan pertentangan dalam rencana pelebaran jalan di kawasan pemugaran dan konflik apakah yang terjadi dalam rencana pelebaran jalan di kawasan pemugaran? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen, pengamatan dan wawancara berpedoman kepada para informan, yaitu pejabat institusi pemerintah dan warga yang bangunannya akan terbongkar untuk rencana pelebaran jalan. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab pertentangan adalah adanya dasar pemikiran antara Dinas Tata Kota dan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman yang berlawanan. Perbedaan kepentingan di antara institusi pemerintah dan warga Jalan Kopi, juga yang mengakibatkan adanya pertentangan. Selanjutnya, konflik yang terjadi di dalam rencana ini adalah ketidakcocokan pemahan terhadap kebijakan pemugaran dan adanya tumpang tindih kepentingan sehingga menyebabkan ketidakcuhan para pejabat institusi dan warga terhadap makna sejarah Jalan Kopi. Penelitian ini menyimpulkan, yang pertama, bahwa terjadinya rencana pelebaran jalan di kawasan pemugaran disebabkan karena tidak adanya koordinasi antar institusi, sehingga perlu ditetapkan wewenang kepada sebuah badan pengelola untuk Kota Tua Jakarta. Kedua, rencana pelebaran jalan di kawasan pemugaran sebaiknya dihentikan, karena adanya kendala dana untuk ganti rugi kepada warga dan secara drastis dapat merubah wajah Kota Tua Jakarta.

---

Kopi street has been included in Old Town Conservation Plan since 1973 by a decree of the Governor of Jakarta. However, a road-widening project has been planned by Dinas Tata Kota (Department of Town Planning) of Jakarta in the old town area for the program in 2005-2010. The city road-widening project was proposed in order to solve the transportation problem in Kota area. Consequently old buildings with Building Line ratio zero and with the front side having Chinese style facades must be all demolished. This condition raises contradictive question: what is behind the contradiction in the protected district? What kind of conflict is involved? To answer the questions, I used qualitative approach to collect the research data. These were acquired through document study, observation, guided interview to the related resources; officers of related departments and building owners of the studied district. The research conducted has shown that the contradiction originated came from the different point of views between Dinas Tata Kota (Department of Town Planning) and Dinas Kebudayaan dan Permuseuman (Department of Culture and Museum). The research also showed another source of conflict, namely the different interests between governmental institutions and residencents of Kopi Street. Furthermore, the conflict occurred in road-widening plan came from the misunderstanding on the restoration policy and the overlapping interest among the above mentioned two entangled parties and led into different appreciation about the historical background of Kopi street. The study has been summarizes into two points of conclusion. First, the road-widening project was planned without any coordination among the related institutions. Thus, a leading sector authority must be established to commission Jakarta Old Town Conservation Program. Second, the road-widening project must be reconsidered or cancelled, due to the lack of financial support in order to pay the land compensation to the residencents of Kopi Street as well as due to negative opinion support. Also the road-widening project would severely change the townscape of Old Jakarta established in the 17th century by the Dutch.

Key Words : contradiction, conflict, restoration policy, institution, old town conservation district, road widening project planning."

"ABSTRAKKewajiban Badan Usaha Jalan Tol untuk mempertahankan kemantapan jalan dalam rangka pemenuhan SPM, sedangkan saat ini dari hasil penilaian SPM setiap tahunnya nilai IRI dan Kekesatan jalan semakin mendekati nilai yang telah ditentukan serta masih ditemui adanya perkerasan jalan yang rusak, yang disebabkan faktor penerapan standar mutu dalam pelaksanaan yang kurang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan perkerasan jalan tol sangat tergantung kompetensi SDM pengelola pekerjaan dalam penerapan dan pengendalian standar mutu dalam hal ini konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana kompetensi konsultan pengawas dalam penerapan standar mutu dalam pemeliharaan jalan tol. Metode yang digunakan yaitu validasi pakar, kuesioner dengan analisa data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian Kompetensi kinerja konsultan pengawas memberikan pengaruh yang kuat dalam penerapan standar mutu

---

ABSTRACTObligations of Toll Road Enterprises to maintain road stability in order to fulfill SPM, whereas now from SPM assessment every year the value of IRI and Road Awesight closer to the predetermined value and still found more pavement damage more due to the factor of application of quality standards in the implementation that is not quite right. The successful implementation of toll road pavement maintenance is highly dependent on the competence of human resources managers in implementing and controlling quality standards in this case supervisor consultant as representative of service user. This study aims to determine the extent to which the competence of supervisory consultants in the application of quality standards in the maintenance of toll roads. The method used is expert validation, questionnaire with data analysis using SPSS program. The results of research The performance competence of supervisory consultants gives a strong influence in the application of quality standards. "

"Peningkatan jumlah kendaraan meningkat dengan cepat namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dan panjang jalan, sehingga sering terjadi kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan khususnya di jalan tol pada periode waktu puncak (peak hour). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tarif tol dinamis dalam mengurai kepadatan jalan tol. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang membentuk besaran dan waktu penerapan tarif dinamis antara lain tingkat kepadatan jalan tol, Ability-To-Pay (ATP), Willingness-To-Pay (WTP) serta tingkat sensitifitas tarif terhadap volume lalu lintas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif dinamis di jalan tol dapat merubah pola serta waktu perjalanan pengguna jalan tol. Penerapan tarif dinamis ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada periode waktu puncak.

---

The number of vehicles is increasing rapidly, but this is different from the rise in the number and length of roads, so there is often a density of vehicles on the road, especially on toll roads during peak hours. The objective of this research is to examine the application of dynamic toll tariffs in reducing toll road congestion. This research used variables that determine the amount and timing of dynamic tariffs, including the level of toll road density, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), and tariff sensitivity to traffic volume. The result shows that applying dynamic tariffs on toll roads can change users' patterns and travel time. In addition, this dynamic tariff can break down the density of toll road during peak hours."

"Keberadaan serta pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu dari pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk jalan tol yang dibangun dalam rangka privatisasi proyek infrastruktur jalan. Walaupun sempat mengalami penundaan akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, melalui Keppres 15 tahun 2002 Tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur termasuk jalan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol dimulai kembali seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia. Jasa Marga saat ini sedang melaksanakan kelanjutan dari paket pembangunan jalan tol JORR, yaitu jalan tol JORR Seksi W2, El Tahap 2, E2, E3, N yang membutuhkan dana secara keseluruhan sebesar 3,7 Trilyun rupiah. Mengingat adanya keterbatasan kondisi keuangan perusahaan, pola pinjaman perbankan konvensional dengan tingkat nilai suku bunga tertentu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang telah digunakan saat ini. Tujuan dari penelitian adalah melakukan risk assessment terhadap alternatif pola pendanaan syariah pada pembangunan proyek JORR. Alasan penelitian adalah bahwa pola pinjaman dengan suku bunga perbankan konvensional yang tidak mengenal prinsip risk sharing bertentangan dengan adanya berbagai risiko pada investasi jalan tol dimana risiko-risiko tersebut harus secara adil dan proporsional ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi jalan tol ini.Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi risiko terhadap faktor-faktor yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol bagi Jasa Marga sebagai peminjam dana (kreditur) dan kesiapan lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pinjaman (debitur) termasuk faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan publik maupun regulasi dari pemerintah sehubungan dengan penerapan sistem tersebut di atas.Dari risiko-risiko tersebut diidentifikasi tingkat penting risiko dan meneliti potensi-potensi risiko yang harus diberikan perhatian khusus dan tindakan (respons) apa yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan cara kajian literatur, wawancara, dan survey (kuisioner), sedangkan pcngolahan datanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis statistik dengan menggunakan soft ware SPSS 11.0 untuk mendapat model persamaan dari analisis regresi berganda linier sebagai input simulasi Montecarlo untuk melihat sejauh mana tingkat kesuksesan pencapaian tujuan penerapan pola pendanaan syariah tersebut.Kesimpulan akhir dari penelitian ini, tingkat kesuksesan penerapan pola pendanaan syariah berada pada skala sedang yang artinya tujuan tercapai sesuai rencana, dimana kendala jumlah aset likuid perbankan syariah yang masih relatif kecil menjadi variabel risiko yang paling mempengaruhi tercapainya tujuan proyek."

"Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah antrian pada pintu-pintu masuk dan keluar jalan tol. Penelitian ini ditujukan untuk perubahan kebijakan jalan tol menjadi freeway pada jalan tol dalam kota Jakarta, khususnya ruas tol Cawang-Tomang. Dalam upaya penetapan freeway pada ruas tol Cawang-Tomang, penulis mengkaji aspek finansial ruas tol melalui pendekatan ekonomi teknik untuk melakukan analisis pengembalian investasi, menghitung nilai bisnis dan saham ruas tol yang perlu dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak PT. Jasa Marga Tbk untuk mengambil alih ruas tol tersebut. Penulis juga menghitung panjang antrian kendaraan yang terjadi sekarang pada pintu-pintu masuk tol ruas Cawang-Tomang menggunakan pendekatan teori antrian, dimana antrian tersebut diharapkan akan hilang saat freeway diimplementasikan. Strategi-strategi yang efektif pada penetapan freeway ruas tol Cawang-Tomang diharapkan juga mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

---

One of the causes of traffic congestion in Jakarta is the queue at the entrances and exit the toll road. This study aimed to transform toll road policy into freeway in the city of Jakarta, particularly the toll road Cawang-Tomang. In an effort determining freeway on Cawang-Tomang section, the author examines the financial aspects of the toll road through engineering economics approach to analyze the return on investment, calculating the value of the business and share the toll roads that need to be paid by the government to the PT. Jasa Marga Tbk to take over the toll road. Authors also calculate the length of the queue of vehicles going on now at the entrances toll Cawang-Tomang using queuing theory approach, where the queues are expected to be lost when the freeway is implemented. Strategies are effective in determining freeway on Cawang-Tomang section also expected to address the congestion problems that occurred in Jakarta."

"Kerusakan jalan banyak memberikan banyak memberikan dampak negatif, khususnya kepada pengguna jalan, seperti memaksa pengendara untuk mereduksi kecepatan berkendara yang berdampak langsung pada peningkatan waktu tempuh perjalanan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya antrian kendaraan. Dampak negatif dari kerusakan jalan ini secara tidak langsung menyebabkan kerugian ekonomi berupa peningkatan biaya pengguna jalan sebesar 47%-78% untuk kendaraan ringan; 16%-28% untuk kendaraan medium; 15%-33% untuk kendaraan berat; dan 59%-99% untuk sepeda motor. Jika tidak segera diambil tindakan perbaikan, kerusakan pada suatu jalan berpotensi menjadi semakin panjang dan parah di mana hal ini dapat meningkatkan kerugian signifikan yang dialami oleh pengguna jalan dibandingkan dengan biaya perbaikannya. Tindakan perbaikan jalan ini sering kali mengalami penundaan karena kurangnya perhatian dari pihak agensi terkait seberapa besar kerugian implisit yang dialami oleh pengguna jalan, mengingat model yang digunakan saat ini untuk menghitung biaya pengguna jalan memerlukan data dan survey yang memakan waktu cukup panjang.

---

Road damage has many negative impacts, especially on road users, such as forcing drivers to reduce driving speed, which has a direct impact on increasing travel time and is one of the causes of vehicle queues. The negative impact of road damage indirectly causes economic losses in the form of increased road user costs of 47% – 78% for light vehicles; 16%-28% for medium vehicles; 15%-33% for heavy vehicles; and 59% – 99% for motorcycles. If no immediate remedial action is taken, road defects have the potential to become longer and more severe, which can significantly increase the losses experienced by road users compared to the cost of repair. Road repair actions are often delayed due to a lack of concern on the part of the agency regarding the implicit costs to road users, given that the current models used to calculate road user costs require time-consuming data and surveys."