Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manusia akan menghindari keadaan yang tidak pasti, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang disebut risiko. Terhadap risiko yang mungkin dihadapi, manusia berupaya untuk menghindarkan diri atau melimpahkannya kepada pihak lain, yang menjadi asal mula perasuransian. Asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta perbedaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta terdapat perbedaan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

---

Every person would avoid any state of being uncertain, that comes off as forms and events usually called risk. People would attempt to prevent themselves from any risk or delegate it to another party, which becomes the origin of insurance. Other than insurance is also an institution of public funds. Hence, management and supervision of insurance business are conducted by the Minister of Finance who later delegate them to Otoritas Jasa Keuangan. This research will discuss about the role of Otoritas Jasa Keuangan in establishment of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan, by using the methods of literature study. This research concludes that Otoritas Jasa Keuangan has a role in establishment of insurance and reinsurance companies, and there are differences in management and supervision of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan."

"Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 3. Apa upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum salah satunya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah kemampuan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang atau kewajiban.Penulis menyarankan agar upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

---

After the enactment of Act No. 40 of 2014 concerning Insurance, the request for bankruptcy statement against insurance company may only be filed by the Financial Services Authority. Based on this, the author propose the main issues as 1. What is the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general and in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 2. What is the procedure for filing a bankruptcy statement against the insurance company by the Financial Services Authority 3. What are the legal stances against the rejection of a creditor 39 s application to the Financial Services Authority to apply for a bankruptcy statement against the insurance company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

In the end, the author conclude that the basic legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general one of them is the imposition of administrative sanctions against insurance companies. While the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya is one of them is the financial ability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya to pay debts or obligations.

The author suggests that the legal action against the rejection of the creditor rsquo s application to the Final Services Authority to apply for a bankcruptcy statement against the insurance company is clearly stipulated in the laws and regulation in the field of insurance."

"Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

---

This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor determinan yang diproksikan dengan Combined Ratio, Investment Performance, Liquidity, Premium Growth, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diproksikan dengan rasio Risk Based Capital pada perusahaan asuransi kerugian yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2014 dengan total observasi sebanyak 315 observasi. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, didapatkan hasil bahwa Combined Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Sedangkan Premium Growth berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

---

This study aimed to analyzed determinant factors proxied by combined ratio, investment performance, liquidity, premium growth, profitability, and size of firm on financial health of insurance companies proxied by risk based capital ratio at listed general insurance companies in Otoritas Jasa Keuangan. This study took period of 2010-2014, which there are 315 observations. By using logit regression analysis, this study found a negative and significant effect of combined ratio on financial health of general insurance companies. Then there is a positive and significant effect of premium growth on financial health of general insurance companies."

"Terjadinya keadaan sulit dapat menyebabkan perubahan terhadap keseimbangan dalam sebuah kontrak sehingga mengakibatkan kesulitan bagi debitur dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kesulitan ini juga terjadi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Berdasarkan Putusan No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB dinyatakan wanprestasi atas kegagalannya dalam melakukan pembayaran kepada seorang pemegang polis. Hakim menghukum PT AJB untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis tersebut. Namun dikarenakan izin usaha PT AJB telah dicabut, pembayaran tidak boleh dilakukan oleh pihak PT AJB. Seharusnya tim likuidasi PT AJB yang melakukan pembayaran tersebut, namun bertahun-tahun sejak dicabutnya izin usaha PT AJB, belum dibentuk tim likuidasi. Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung dengan alasan finansial perusahaan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung adalah dijatuhkannya sanksi administratif terhadap PT AJB serta dapat digugatnya PT AJB atas dasar wanprestasi. Sementara peran OJK dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung adalah OJK harus membentuk tim likuidasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian dan OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan menjaga stabilitas industri asuransi dan meringankan perusahaan asuransi yang terdampak bencana berdasarkan Pasal 54A ayat (1) POJK No. 5 Tahun 2023.

---

The occurrence of hardship can cause changes to the balance of a contract, resulting in difficulties for the debtor in carrying out his contractual obligations. This difficulty also occurred in the case of PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Based on Decision No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB was declared to have failed to make payments to a policyholder. The judge sentenced PT AJB to make payments to the policyholder. However, because PT AJB's business license has been revoked, payment may not be made by PT AJB. PT AJB's liquidation team should have made the payment, but many years since PT AJB's business license was revoked, a liquidation team has not been formed. This thesis discusses the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims for financial reasons and the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured. The research method used in this thesis is a normative-juridical research by analyzing laws and regulations. The result of this study is that the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims are the imposition of administrative sanctions against PT AJB and a lawsuit by said policyholder. While the role of OJK in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured is that OJK must form a liquidation team based on Article 42 (2) of the Insurance Law and OJK has the authority to establish policies in the insurance sector aimed at maintaining the stability of the insurance industry and relieve insurance companies affected by disasters based on Article 54A (1) POJK No. 5 Year 2023."

"Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT. AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan.

---

According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors.

The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is normative.

Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at first instance verdict is declared to be canceled. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi.

---

The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution."

"Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaanasuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undangmengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, denganpermasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransiandan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaanperlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanyadicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransiandan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah AgungNomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahdengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalahteori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwaperlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutanizin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum adakepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggungmerupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukanpemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkandari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melaluipembentukan undang-undang.

---

This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which

business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared

bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding

bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1

What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in

protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of

the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by

the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other

provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The

method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the

theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal

protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business

license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no

certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily

precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee

of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this

reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation

of a law."