Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang reproduksi buku elektronik yang sekarang marak ditemukan dan digunakan di media elektronik. Skripsi ini menganalisa bagaimana kedudukan buku elektronik dibawah konvensi internasional seperti Konvensi Berne, Traktak Hak Cipta WIPO, dan bagaimana buku elektronik berbeda dengan Program Komputer seperti tertuang di TRIPS. Skripsi ini juga akan menganalisa bahwa tindakan reproduksi buku elektronik tidak hanya tindakan memperbanyak jumlah karya, tapi juga merubah media karya dan membuat adaptasi dalam terjemahan buku elektronik, dimana semuanya membutuhkan izin tersendiri dari penulis. Reproduksi buku elektronik terkait dekat dengan hak ekonomi seorang penulis, tetapi dalam skripsi ini akan dijelaskan bahwa reproduksi buku elektronik juga melanggar hak integritas penulis, dimana hak tersebut adalah hak eksklusif seorang penulis dibawah hak moral. Kasus yang ditampilkan dalam skripsi ini akan menjelaskan bagaimana reproduksi buku elektronik melanggar hak moral dan juga hak ekonomi seorang penulis. Skripsi ini juga memuat wawancara dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan otomatis yang menunjukkan upaya-upaya perlindungan terhadap penulis yang tertuang dalam UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

This thesis discusses about reproduced e-Books that is now commonly found and used by the people in digital media. This thesis will analyze of how the e-Books will be placing under the international conventions such as Berne Convention, WIPO Copyright Treaty and how is it distinguished from Computer Program as stated in TRIPS. This thesis also analyze that the act of reproduction in e-Books is not only increasing the number of work, but also transforming media of works, and adaptation in translations, which all of them requires a partial authorization from the author. Reproduction of e-Books is closely related to the economic rights of an author, however in this thesis, it will argue that reproduction of e-Books also harm the rights of integrity of an author, which is one of the exclusive rights of an author under moral rights. The cases featured in this thesis will show how reproduced e-Books harm both moral right and economic rights of an author. This thesis involving interviews with Directorate General of Intellectual Property regarding automatic protection in order to exhibit protection remedies to author in Law no. 19 year 2002."

"Seiring dengan majunya teknologi serta globalisasi menyebabkan lahirnya peluang bagi para pelaku di Industri musik untuk menyesuaikan karya ciptanya pada era digital. Salah satunya adalah kegiatan pengaransemenan atau daur ulang suatu karya cipta lagu menjadi karya yang baru. Dalam melakukan kegiatan aransemen diperlukan adanya teknik serta keahlian yang dilakukan oleh Arranger maupun Komposer. Sebagai bentuk dari pelestarian suatu karya musik, Undang-Undang Hak Cipta menyertakan adanya Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dimana salah satunya adalah kegiatan untuk mengaransemen sebuah karya cipta lagu. Kegiatan aransemen kemudian menjadi hak bagi para pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan daur ulang tersebut. Namun, pada Industri Musik saat ini banyak sekali pihak-pihak yang melakukan aransemen hingga mendapatkan hasil ekonomi dari karya tersebut tanpa adanya prosedur yang dilakukan sesuai dengan keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta. Terhadap adanya karya aransemen yang lahir atas karya turunan dari sebuah ciptaan dimana karya tersebut merupakan hasil fiksasi oleh Arranger. Problematika yang mendasari penelitian ini berkaitan dengan bentuk ciptaan dari Aransemen Musik serta kedudukan Arranger sebagai Pihak utama tetapi bukan sebagai Pencipta atas adanya ketidaksesuain dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan waawancara serta perbandingan dengan Undang-Undang di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hasil dari karya cipta aransemen merupakan ciptaan tersendiri karena lahir dari Hak Eksklusif Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Namun, yang menjadi problematika adalah kedudukan Arrangersebagai pihak utama yang tidak termasuk dalam Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian adanya keterkaitan pada Hak Ekonomi serta Hak Moral dari Pencipta untuk kemudian dapat mengklasifikasikan apakah benar adanya pelanggaran Hak Cipta atau tidak.

---

Along with the advancement of technology and globalization, it causes the birth of opportunities for actors in the music industry to adapt their creative works to the digital era. One of them is the activity of arranging or recycling a song into a new work. Arranging activities require techniques and expertise carried out by arrangers and composers. As a form of preservation of a musical work, the Copyright Act includes the existence of Exclusive Rights owned by the Creator and Copyright Holder where one of them is the activity to arrange a song copyrighted work. The arrangement activity then becomes the right for the parties who have the authority to recycle it. However, in the Music Industry today there are many parties who make arrangements to get economic results from the work without any procedures carried out in accordance with the enforceability of the Copyright Act. Against the existence of arrangement works that are born on derivative works of a work where the work is the result of fixation by the Arranger. The problems underlying this research relate to the form of creation of the Music Arrangement as well as the position of the Arranger as the main party but not as the Creator for the existence of inconsistencies in the Copyright Law. This research was conducted using juridical-normative research method with data obtained by literature study and interviews as well as comparison with the Law in the United States. The results of the research show that the results of the copyrighted work of arrangement is a separate creation because it was born from the exclusive rights of the creator and copyright holder. However, what is problematic is the position of Arranger as the main party that is not included in the Creator in the Copyright Act. Then there is a connection to the Economic Rights and Moral Rights of the Creator to then be able to classify whether there is a true copyright infringement or not."

"Hak Cipta merupakan rezim perlindungan bagi pencipta yang didalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi. Dilihat dari sejarahnya, kedua hak tersebut timbul dikarenakan adanya dua sistem hukum yang berbeda, yakni sistem hukum common law yang mencampurkan antara hak ekonomi dengan hak moral, dan sistem hukum civil law yang mengedepankan hak moral dibandingkan hak ekonomi serta memisahkan diantara keduanya. Namun, Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum civil law justru mencampurkan kedua hak tersebut dengan memasukkan bentuk hak moral ke dalam pengaturan hak ekonomi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dari itu, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa pandangan terkait dengan kedua hak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berlandaskan pada bahan pustaka atau data sekunder atau dengan kata lain penelitian ini mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan hak cipta. Hasil penelitian ini adalah terdapat pencampuran hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menggunakan monist theory dalam mengatur kedua hak tersebut. Sehingga diperlukan konsistensi dari pembuat undang-undang dalam mengatur kedua hak tersebut agar sesuai dengan sistem hukum dan filosofi bangsa Indonesia.

---

Copyright is a protection for the creator that includes moral rights and economic rights. Judging from its history, the two rights arise because of two different legal systems, namely the common law legal system which mixes economic rights with moral rights, and the civil law legal system which is a moral right compared to an economic right and separates the two. However, Indonesia that adheres to a civil law system, precisely mixes the two rights by incorporating a form of moral right into the regulation of rights in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Therefore, this study focuses on the discussion of the regulation of moral rights and economic rights in Law Number 28 of 2014 concerning copyright and several doctrines related to these two rights. This research was conducted with a juridical-normative research method, which is based on library materials or secondary data, or in other words, this research refers to the legal norms of laws and regulations and other document references related to copyright. The results of this study show that there is a mixture of moral rights and economic rights in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which shows that legislators use monist theory in regulating these two rights. Therefore, the consistency of the legislators is needed in regulating these two rights so that they are in accordance with the legal system and philosophy of Indonesia."

"Kajian ini membahas tentang pengaturan dan penerapan hak moral, terutama di film. Hak moral adalah doktrin yang diakui dalam undang-undang tentang hak cipta di mana seorang penulis memiliki hak yang di luar hak ekonominya. Tapi karena tidak adanya standar minimal yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota Dunia Organisasi Perdagangan, dalam penerapannya doktrin ini menimbulkan masalah terutama untuk karya turunan seperti film yang tidak bisa disamakan dengan sastra atau karya seni pada umumnya. Di Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengidentifikasi hak moral dalam produksi film yang baik untuk film itu sendiri dan untuk karya lain yang merupakan bagian dari film. Selanjutnya dibahas pula tentang hak-hak moral yang dimiliki oleh produsen, sutradara, aktor/aktris, penulis naskah, sutradara musik dan kru film. Diskusi Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan a komparatif karena perbedaan konsep hak moral yang ada di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk mengidentifikasi hak moral dari film itu sendiri dan bagian-bagiannya harus diketahui terlebih dahulu, apakah sudah diakui atau belum sebagai penciptaan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa pihak-pihak dalam produksi film dapat hak moral mereka dilindungi jika pekerjaan mereka adalah bagian dari film telah diterbitkan sebelumnya.

---

This study discusses the regulation and application of moral rights, especially in films. Moral rights are doctrines recognized in copyright laws in which an author has rights that are beyond his economic rights. However, because there is no minimum standard that must be applied by member countries of the World Trade Organization, in its application this doctrine creates problems, especially for derivative works such as films that cannot be equated with literature or works of art in general. This study discusses how to identify moral rights in good film production for the film itself and for other works that are part of the film. Furthermore, it is also discussed about the moral rights of producers, directors, actors/actresses, scriptwriters, music directors and film crews. Discussion This is done using a conceptual and a comparative approach because of the different concepts of moral rights that exist in the member countries of the World Trade Organization. In the analysis of this research, it can be seen that in order to identify the moral rights of the film itself and its parts, it must be known first, whether it has been recognized or not. creation. In addition, it can also be seen that the parties in film production can have their moral rights protected if their work is part of the film previously published."

"Penelitian ini mengeksplorasi dinamika perlindungan hukum terhadap karya cipta film yang dilombakan dalam festival film, dengan fokus utama pada pelanggaran hak moral. Ide dan gagasan kreatif adalah fondasi dasar dalam penciptaan karya, namun ide tidak dapat dilindungi hingga diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang konkret. Hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi karya seni dan kesusasteraan melalui Konvensi Bern, yang kemudian diperkuat oleh perjanjian TRIPs dalam lingkup perdagangan internasional. Indonesia, sebagai bagian dari kerangka global ini, telah mengadopsi regulasi yang relevan melalui undang-undang dan ratifikasi konvensi internasional. Proses pembuatan film terdiri dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan distribusi, di mana setiap tahap memerlukan perlindungan hak cipta. Namun, tantangan muncul ketika karya film diikutsertakan dalam kompetisi festival film, terutama terkait klausula baku dalam perjanjian yang dapat merugikan peserta, seperti pengalihan hak cipta kepada panitia. Meskipun Konvensi Bern hanya mengatur hak moral yang terdiri dari right of paternity dan right of integrity, ada dua hak lain dalam doktrin hak cipta, yaitu right of divulgate dan right of retraction, yang belum diatur dalam undang-undang di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti masalah hukum yang muncul, khususnya pelanggaran hak moral yang terjadi ketika potongan film digunakan tanpa mencantumkan pemilik aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada, mengevaluasi kecukupan regulasi di Indonesia, dan menawarkan solusi untuk melindungi hak moral pencipta film. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tinjauan yuridis yang mendalam mengenai pelanggaran hak moral dalam konteks festival film, yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi karya cipta digital sinematografi di Indonesia.

---

This study delves into the legal protection dynamics for film copyrights submitted to film festivals, with a primary focus on moral rights violations. Creative ideas and concepts form the fundamental basis for the creation of works; however, these ideas cannot be protected until they are manifested in concrete expressions. Copyright law provides legal protection for artistic and literary works through the Berne Convention, which is further bolstered by the TRIPs agreement within the international trade framework. As part of this global framework, Indonesia has implemented relevant regulations through domestic laws and the ratification of international conventions. The film production process encompasses pre-production, production, post-production, and distribution, each stage necessitating copyright protection. Nonetheless, challenges arise when films are submitted to festival competitions, particularly concerning standard clauses in agreements that may disadvantage participants, such as the transfer of copyright to the organizers. While the Berne Convention addresses moral rights, including the right of paternity and the right of integrity, it does not encompass other rights in copyright doctrine, such as the right of divulgation and the right of retraction, which remain unregulated under Indonesian law. This study also highlights the legal issues arising from the use of film excerpts without proper attribution to the original creators, constituting a violation of moral rights. The objective of this research is to analyze the current legal protections, assess the adequacy of Indonesian regulations, and propose solutions to safeguard the moral rights of filmmakers. Consequently, this study provides a comprehensive juridical review of moral rights violations within the context of film festivals, aiming to enhance legal protection for digital cinematographic works in Indonesia."

"Perkembangan teknologi telah memudahkan proses penggandaan dari sebuah karya tulis bahkan mengalihwujudkan kedalam bentuk yang berbeda. Perlindungan atas hak cipta pun harus selaras dengan perkembangan teknologi saat ini untuk memaksimalkan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta mengingat sifat droit de suite yang dimilikinya. Hak ekonomi penulis sebagai pencipta dapat dihasilkan melalui penerbitan; penggandaan; hingga penyewaan ciptaan. Dimungkinkan adanya suatu pemecahan Hak Cipta agar Pencipta mendapatkan keuntungan yang lebih atas karyanya. Penelitian yuridis normatif ini akan menguji apakah pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sudah memenuhi kriteria kelengkapan Hak Ekonomi yang seharusnya didapatkan penulis. Penelitian ini juga menjadikan dua kasus pelanggaran Hak Cipta, yaitu kasus adaptasi Novel relatif tidak terkenal ke sinetron tanpa izin di MNC TV dengan judul berbeda dan pembajakan bit standup comedy yang dialami penulis sekaligus standup comedian Pandji Pragiwaksono, untuk melihat bentuk perlindungan dan metode pengindentifikasian pencurian hak cipta yang tepat sehingga memudahkan pengindentifikasian apakah karyanya dibajak atau tidak. Penelitian ini juga mengkaji sarana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk mendapat perlindungan hukum atas dugaan pembajakan ini, baik preventif ataupun represif, dan menganalisis peran Lembaga Manajemen Kolektif serta model kerjasama yang terbaik antara penulis dengan penerbit atau calon pemegang hak cipta lainnya.

---

The development of technology has facilitated the duplication process of a paper and even changes it into a different media. Protection of copyright must be in tune with the current technological developments to maximize the economic rights that have accrued creators due to the nature of the droit de suite.

Economic rights of the author as the creator may be generated through the publishing; duplicating; into leasing creation. It is also possible for a disability of Copyright, which the Creator has the right to breaks down elements of Copyright and gain more profit of his/her work. This normative juridical study will test whether Article 9 of the Copyright Act No. 28 of 2014 has met the standard criteria of Economic Rights which should be obtained by the author. The study also analyze two cases of violation of copyright, namely the case of novel adaptation that relatively unwell known into film without permission on MNC TV with a different title and piracy of standup comedy bit experienced by Pandji Pragiwaksono, to see a proper form of protection and methods of identification on copyright theft, making it easier for authors to conclude whether or not his/her work have been hijacked.

This study also examines the means of legal action that can be acted by the creators to get legal protection for alleged piracy, whether preventive or repressive, and analyze the role of Collective Management Institution then give suggestion about the most effective coorporation between author and publishers or other copyright holder candidates."

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penulis yang karya tulisnya diterbitkan dan lembaga manajemen kolektif (LMK). LMK dibidang penerbitan di Indonesia adalah Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku dalam perjanjian lisensi penerbitan buku; Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengumpulkan royalti berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002; Bagaimana sistem pungutan royalti yang dilakukan oleh YRCI selaku lembaga manajemen Kolektif dalam bidang penerbitan serta bagaimana pengawasan dari Direkorat Jendral HKI terhadap Lembaga Manajemen kolektif yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian normatif yang bersifat analistis deskriptif. UU Hak Cipta telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi penulis dan penerbit. Peran lembaga manajemen kolektif di bidang penerbitan dalam kondisi sekarang ini adalah posisinya mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan kerjasama dengan Pengguna (users). Keberadaan lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia belum ada pengawasan dari pemerintah.

---

ABSTRACTThe research focuses on the legal protection for authors that have papers writer which published and Collecting Management Society. CMS in publishing field is YRCI. The identification of the problem in this research is how legal protection for authors in book publishing license agreement; how the authority of CMS for royalty collected based on the act No.19/2002; how is the system of royalty collected by YRCI, as CMS in book publishing and then how the regulatory form Directorate General of Intellectual Property Right to CMS currently. The research was composed to answer the problem with the method of Juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The act on copy rights has given legal protection for copyrighted works over the book/papers especially for authors and publisher. The role of CMS in publishing field nowadays condition is that position represents the authors or copyright owner in cooperation with users. The existence of CMS of existing institutions in Indonesia there is no oversight by government."

"Penelitian ini menganalisis kasus antara India dan Belanda berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual properti. Hukum yang mengatur masalah ini adalah General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hasil penelitian ini adalah solusi untuk permasalahan hukum dalam pemberian akses untuk obat, kami berharap dapat belajar dari kasus yang berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit oleh pegawai pabean Belanda yang menghambat perdagangan yang sah. Skripsi ini menyarankan bahwa seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan untuk menangguhkan obat generik yang sedang transit. Melalui saran ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong masyarakat menentang ancaman kehidupan terhadap obat palsu dan memungkinkan adanya akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan banyak orang.

---

This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the suspension of in transit generic drugs that is infringing intellectual property rights. The laws governing this issues are The General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation and Law No. 17 of 2006 concerning amendments to the Laws number 10 of 1995 on Customs.

The results of this research are solutions to legal issues in providing access to medicine, we hope to learn from this case that relates to the suspension of in transit generic drugs by Dutch custom authorities that impedes legitimate trade. The thesis suggests that no country should be allowed to suspend in transit goods in form of generic drugs. Through this suggestion, hopefully the author could contribute help in supporting public against life threatening dangers imposed by fake medicines and in enabling access to life-saving medicines."

"Doktrin first sale merupakan sebuah doktrin yang memperbolehkan konsumen untuk memberikan dan menjual kembali ciptaan atau salinan ciptaan yang telah dibelinya secara sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan terkait dengan penerapan doktrin first sale terhadap karya digital, salah satunya adalah terhadap e-book dikarenakan dalam mendistribusikan suatu e-book konsumen perlu untuk membuat salinan baru terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup penerapan doktrin first sale. Selain itu, teknologi Digital Rights Management yang seringkali dipasang dalam e-book juga mencegah seseorang untuk melakukan pendistribusian e-book. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana hasil dari penelitian ini bersifat preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-book yang diproteksi dengan Digital Rights Management tidaklah dijual, melainkan dilisensikan terhadap konsumen, yang dalam hal ini berbeda dengan penjualan buku cetak dan berada di luar lingkup penerapan doktrin first sale. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai keabsahan dari penerapan doktrin first sale dalam UU HC, khususnya terhadap karya-karya digital seperti e-book. Pengaturan ini dapat mencakup kompensasi terhadap setiap penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli e-book. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-reader juga dapat menerapkan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan suatu e-book tanpa harus menggandakannya terlebih dahulu.

---

The first sale doctrine allows consumers to sell or otherwise dispose the works or particular copies of the works that they have legally purchased, without the authority of the copyright owner. However, there has been a wide and varied debate regarding its application towards digital works, such as e-books where the buyer has to make a new copy for the new owner, in which it is considered to be outside the scope of the first sale doctrine. Moreover, the Digital Rights Management technology that is often implemented in e-books will prevent someone from distributing the e-books that they have bought. The author will use the statutory approach and the case approach to answer those issues, where the result of this study will be prescriptive. This study found that unlike its printed counterpart, e-books that are protected by Digital Rights Management are licensed, not sold, meaning that the first-sale doctrine cannot serve as a legal milestone towards the distribution of e-books. The study suggests that the amendment of Indonesian Copyright Act should include provisions regarding the first sale doctrine, especially towards digital works like e-books. These new provisions can include compensation and royalties every time a buyer resell an e-book that they have previously purchased. Furthermore, e-reader apps should implement a system that allows the consumers to lend or give an e-book without having to make a new copy beforehand."