Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjamin khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu wujud pemerintah Kota Depok dalam memperhatikan kesehatan masyarakat miskin adalah mendirikan UPT Jamkesda. UPT Jamkesda mempunyai fungsi melayani masyarakat secara administratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang utuh dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya pengajuan, peralihan, perpanjangan Jamkesda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perpanjangan kartu Jamkesda, UPT Jamkesda juga telah melakukan pelayanan dengan baik. Sedangkan untuk pelayanan peralihan kartu Jamkesda belum baik. Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Jamkesda dengan beberapa rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan juga telah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar para pasien peserta Jamkesda tidak selalu dirujuk.

---

Public service especially of health services belong to government’s duty and its purpose is to guarantee people especially get their access easily and all served without discrimination. In order to provide health services for poor people, the government of Depok City established UPT Jamkesda. UPT Jamkesda’s function is serve people administratively and and cooperate with various parties in delivering health services to people. Those service were submission, transfer, and extension length of time service of Jamkesda. This research applied qualitative approach and analized descriptively.

The result of this research shows in terms of extra card of Jamkesda, UPT Jamkesda has well service delivered. As for service of transactional card of Jamkesda were not good. Cooperation established by UPT Jamkesda with some of hospitals as a health services were good, but there are some aspects need to be improved for a better service."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"ABSTRAK Nama : Luh Putu Sinthya UlandariProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Strategi Rumah Sakit An ndash; Nisa Kota Tangerangdalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasionaldengan Metode Balanced ScorecardPenyelenggaraan Program JKN akan berhasil apabila faskes siap dengan pelayanankesehatan yang berprinsipkan efisiensi biaya tanpa mengabaikan mutu layanan. Salahsatu rumah sakit swasta yang mampu menunjukkan kondisi tersebut adalah RS An-NisaTangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi RS An-Nisa dalampelaksanaan program JKN dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian dilakukanpada Mei 2018 dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancaramendalam dan studi dokumen. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, terdiridari 7 informan pihak internal RS dan 2 informan pihak BPJS Kesehatan. Datadianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari perspektif keuangan, strategi yang dilakukanadalah meningkatkan volume, meningkatkan revenue per pasien serta menerapkanprinsip low cost dalam pengelolaan dana. Strategi RS dari perspektif pelanggan denganmengembangkan 5 value proposition, memperhatikan 5 aspek mutu, serta membangunhubungan baik dengan pasien. Strategi RS dilihat dari proses bisnis internal adalahmembuat standar pelayanan, melakukan pengendalian biaya, dan melakukan verifikasiinternal pada manajemen klaim. Strategi RS dilihat dari sisi pembelajaran danpertumbuhan adalah mengembangkan program pelatihan, menetapkan standarkompetensi, memberikan reward, membangun lingkungan kerja kompetitif,memperhatikan jenjang karier SDM, serta memberikan salary yang baik. Melaluistrategi tersebut RS An ndash; Nisa mampu menjalankan program JKN dengan baik dantetap membukukan surplus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.Kata kunci: Balanced Scorecard, Jaminan Kesehatan Nasional, Strategi Rumah Sakit ABSTRACT Name Luh Putu Sinthya UlandariStudy Program Public HealthTitle Analysis Strategy of An ndash Nisa Hospital, Tangerang City inImplementation of The National Health Insurance withBalanced Scorecard MethodThe implementation of the National Health Insurance will be successfully if the healthfacilities are ready with health service which has cost efficiency principle withoutneglecting the quality of service. One of the private hospitals that show the condition isAn ndash Nisa Hospital. This study aimed to finding out the strategy of An ndash Nisa Hospitalin the implementation of the National Health Insurance with Balanced ScorecardMethod. The research was conducted in May 2018 using qualitative approach. Data wascollected through in ndash depth interview to 7 informants from hospital and 2 informantsfrom BPJS Kesehatan. Data was analyzed by descriptive qualitative analysis. Strategyfrom a financial perspective are increasing the volume, increasing value per patient andapplying the low cost principle. Hospital strategy from customer perspective bydeveloping 5 value proposition, focus on 5 aspects of services quality and establishinggood relationship with patient. Strategy from an internal business processes are creatingservice standards, doing cost containment, and doing internal verification in claimsmanagement. Hospital strategy from learning and growth perspective is to developtraining programs, set competency standards, giving rewards, build a competitive workenvironment, cognize their career path, and giving a good salary. Though the strategy,An ndash Nisa Hospital is able to implementation the National Health Insurance well"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadap implementasi sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Tangerang Selatan dan RSU Bhineka Bakti Husada. Gambaran evaluasi sistem rujukan dapat dilihat pada karakterisitik rujukan medik berjenjang melalui pendekatan mutu (quality) dari Donabedian. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari unsur manajemen dan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPJS serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunder diperoleh melalui data rekam medik dan register pasien. Pengukuran terhadap karakteristik sistem rujukan terdiri dari standar input yang meliputi kebijakan sistem rujukan dan kelengkapan fasilitas rujukan. Standar process meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketentuan rujuk balik, prosedur kegawatdaruratan dan monitoring dan evaluasi, kemudian standar output meliputi rujukan yang tepat dan cakupan rujukan baik di rawat jalan maupun rawat inap.

---

This study aimed to get an overview of the evaluation of the implementation of the referral system in the National Health Insurance program (JKN) in South Tangerang District Hospital and Bhineka Bakti Husada Hospital. Picture evaluation referral system can be seen in the characteristics of tiered medical referral through quality approach framework quality of Donabedian.

Research using qualitative methods. The primary data obtained through interviews of more than 17 informants consisting of elements of management and technical implementation Hospital, Department of Health, Ministry of Health and BPJS as well as direct observation in several units related services. Secondary data obtained through medical records and registers patients.

Measurement of the characteristics of the reference system consists of standard input covering the referral system policy and completeness of the referral facility. The standard process includes groove reference, adherence to standard operating procedures (SOP), the terms refer turning, emergency procedures and monitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral and referral coverage in both the outpatient and inpatient."

"Tahun 2013, Program Jamkesda menambah jumlah peserta dari 183.791 menjadi 280.974 dan memberlakuan kerjasama dengan 16 rumah sakit di luar Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penentu pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesda di Kota Depok. Desan penelitian adalah cross sectional dengan sampel 107 orang yang dipilih viiipurposive dari populasi 183.791 orang. Variabel dianalisis dengan analisis bivariat. Berdasarkan analisis diketahui bahwa utilisasi secara langsung dipengaruhi aksesibilitas (biaya, jarak, waktu ke fasilitas kesehatan) dan nilai pengetahuan. Agar utilisasi lebih baik, promosi kesehatan, mempermudah aksesibilitas penting untuk dilakukan.

---

Since 2013, Jamkesda added extra participant from 183.791 to 28.974 and started contract sixteen hospitals outside the City of Depok. Purpose of this study is to determine most significant factor of the health care facility?s utilization by participants of Jamkesda Depok in 2014. With cross sectional design study, this study selected 107 respondent purposively from the population. To analyze variables, this study used logistic regression prediction model. Results showed utilization determined by accessibilities (cost, distance, and time to nearest health care facility) and knowledge score. Better utilization can be achieved with promotion and facilitation for accessibilities."