Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji perspektif dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh publik figur dan masyarakat biasa, serta penggunaan restorative justice dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei kuesioner terhadap 97 responden yang dipilih secara accidental sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memahami persepsi dan perbedaan pandangan terhadap KDRT dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa menganggap KDRT sebagai tindakan serius, dengan kasus KDRT oleh publik figur dianggap lebih serius karena dampaknya terhadap citra publik. Kedua kelompok sepakat bahwa pelaku harus menanggung tanggung jawab penuh dan menerima hukuman yang tepat serta berat, dengan dosen lebih mendukung penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan mahasiswa. Kedua kelompok sangat mendukung hukuman maksimal bagi pelaku KDRT untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Mayoritas dosen lebih mendukung penggunaan hukum konvensional, menunjukkan keyakinan pada efektivitas sistem hukum tradisional, sementara mahasiswa menunjukkan preferensi lebih tinggi terhadap restorative justice yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku. Kedua kelompok mendukung pendekatan yang seimbang antara hukum konvensional dan restorative justice, mencerminkan keinginan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menangani KDRT. Tidak ada perbedaan signifikan dalam perspektif dosen dan mahasiswa terhadap seriusitas, tanggung jawab, hukuman, dan sanksi yang tepat pada suami pelaku KDRT, baik untuk publik figur maupun masyarakat biasa. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan dalam pandangan mereka mengenai penggunaan hukum konvensional dan restorative justice, dengan kedua kelompok melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

---

This study examines the perspectives of lecturers and students at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Universitas Indonesia, on domestic violence (KDRT) committed by public figures and ordinary individuals, as well as the use of restorative justice in handling KDRT cases. This quantitative study used a survey questionnaire administered to 97 respondents selected through accidental sampling. Data were analyzed using descriptive statistics to understand the perceptions and differing views on KDRT and restorative justice. The results show that both lecturers and students consider KDRT a serious offense, with KDRT cases involving public figures seen as more serious due to their impact on public image. Both groups agree that perpetrators must bear full responsibility and receive appropriate and severe punishment, with lecturers more supportive of harsher sanctions compared to students. Both groups strongly support maximum punishment for KDRT perpetrators to provide a deterrent effect and ensure justice for victims. Most lecturers favor conventional law, reflecting confidence in the effectiveness of the traditional legal system, while students show a slightly higher preference for restorative justice, which focuses on restoring relationships and rehabilitating the perpetrator. Both groups support a balanced approach between conventional law and restorative justice, indicating a desire for a more humane and comprehensive approach to handling KDRT. There is no significant difference in the perspectives of lecturers and students on the seriousness, responsibility, punishment, and appropriate sanctions for husbands committing KDRT, whether they are public figures or ordinary individuals. Additionally, there is no significant difference in their views on the use of conventional law and restorative justice, with both groups seeing the strengths and weaknesses of both approaches equally."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata."

"Wilayah Poso di Sulawesi Tengah, Indonesia, telah lama menjadi titik fokus kegiatan Islam radikal, yang memberikan dampak signifikan terhadap penduduk setempat, termasuk anak-anak. Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dengan ISIS, telah memainkan peran penting dalam sejarah konflik dengan menyebarkan ideologi ekstremis melalui semangat berjihad mendukung eksistensi Daulah Islamiyah. Tantangan penanggulangan ekstremisme dan radikalisme berbasis kekerasan juga diperkuat oleh berdirinya pondok-pondok pesantren sebagai tempat berlindung jaringan teror dan pusat radikalisasi mendukung berkembangnya terorisme regeneratif. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi strategi yang memaksimalkan kelebihan dan peluang, serta meminimalisir efek dari timbulnya ancaman dan kelemahan yang ditemukan dalam rangkaian proses deradikalisasi dan rehabilitasi anak-anak dari keluarga jaringan teror. Program moderasi melalui pendidikan bertujuan untuk membangun resiliensi, mengintegrasikan dan mempersiapkan anak-anak untuk menerima pemahaman moderat, dan membekalinya dengan ilmu yang bermanfaat sehingga kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang damai dan produktif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif, mengaplikasikan kerangka teoritis terkait relevansinya dengan pola radikalisasi melalui proses belajar dan pengaruh unit sosial, hingga menganalisis program deradikalisasi yang ramah anak. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi dan rehabilitasi terhadap anak perlu menerapkan metode komprehensif yang holistik, detail dan berkesinambungan, ditujukan pada pemenuhan kebutuhan yang variatif sesuai dengan latar belakang dan pengalaman anak sehingga aspek emosional, psikologis, dan pendidikan bisa berjalan beriringan.

---

The Poso region in Central Sulawesi, Indonesia, has long been a focal point for radical Islamic activity, which has had a significant impact on residents, including children. The East Indonesian Mujahideen (MIT), which is affiliated with ISIS, has played an important role in the history of the conflict by spreading extremist ideology through the spirit of jihad to support the existence of the Islamic State. The challenge of overcoming violent extremism and radicalism is also strengthened by the establishment of Islamic boarding schools as shelters for terror networks and radicalization centers that support the development of regenerative terrorism. This article seeks to explore strategies that maximize strengths and opportunities and minimize the effects of threats and weaknesses found in the series of deradicalization and rehabilitation processes for children from terror network families. The moderation program through education aims to build resilience, integrate and prepare children to receive moderate understanding and equip them with useful knowledge to return to society as peaceful and productive citizens. The research methodology used in this research is exploratory research, applying a theoretical framework related to its relevance to radicalization patterns through learning processes and the influence of social units, to analyzing child-friendly deradicalization programs. This research found that the implementation of deradicalization and rehabilitation programs for children needs to apply comprehensive methods that are holistic, detailed, and sustainable, aimed at meeting varied needs according to the child's background and experience so that emotional, psychological, and educational aspects can go hand in hand."

"Skripsi ini menelusuri realita pengalaman dan kehidupan sehari-hari yang dialami kelompok gay dan lesbian. Biseksualitas juga akan dibahas secara ringkas dalam tulisan ini. Ancaman kekerasan fisik serta kekerasan verbal berupa mikroagresi dan pesan tersembunyi yang disampaikan kepada individu dengan homoseksualitas ditelusuri dan dilihat sebagai pengalaman hidup kelompok marginal. Keberadaan stigma dan proses passing sebagai proses manajemen stigma ditelusuri sebagai realita kehidupan. Heteroseksisme hukum yang mengatur dan menciptakan lingkungan ini ditelusuri dan dikritik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi homofobia. Rezim HAM dalam hukum juga ditelusuri untuk dilihat kemungkinannya sebagai titik tolak perlindungan.

---

This study will explore the experiential reality of lesbians and gays. Bisexualty will also be explored, though to a limited extent. Risks of violence and experienced violence, both physical and verbally expressed through microagressions is explored as an everyday reality for homosexual individuals. Stigma and its management is expressed as an everyday experience for marginalized society. Heterosexism of the legal system of Indonesia as a contributing factor to homophobia will be critiqued and explored. The human rights regime as law and its basis for protection of marginalized society is evaluated as a stepping stone for progress."

"Kajian ini membahas tentang penyebab keberlangsungan sistem devadasi yang berlanjut hingga hari ini di masyarakat India. Sistem devadation adalah praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat India yang berasal dari kasta yang lebih rendah (dalit). Sistem ini dilakukan dengan mendedikasikan anak perempuan kepada dewa dan mereka akan mengabdikan diri mereka untuk para dewa. Namun dalam praktiknya, sistem devadasi dapat dikatakan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Kekerasan Budaya oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat India yang penuh dengan budaya patriarki, melegitimasi sistem devadasi dan praktik budayanya. Ini termasuk praktik budaya seperti pemerkosaan dan praktek prostitusi yang termasuk tindak kekerasan terhadap wanita. Di sisi lain, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan budaya patriarki dan peran pemerintah yang tidak konsisten dalam sistem devadasi membuat sistem devadasi yang merugikan perempuan masih berlangsung sampai Saat ini.

---

This study discusses the causes of the sustainability of the devadasi system that continues to this day in Indian society. The devadation system is a religious ritual practice carried out by Indian people who come from lower castes (dalits). This system is done by dedicating daughters to the gods and they will devote themselves to the gods. But in practice, the devadasi system can be said to be a practice of violence against women. By using the theory of Cultural Violence by Johan Galtung, the researcher sees patriarchal culture as a form of cultural violence. This study finds that the characteristics of Indian society, which is full of patriarchal culture, legitimize the devadasi system and its cultural practices. This includes cultural practices such as rape and the practice of prostitution which includes acts of violence against women. On the other hand, the Indian government has issued policies, but the implementation of policies is not implemented consistently. Conclusion

patriarchal culture and inconsistent government roles in the devadasi system make the devadasi system detrimental to women still ongoing today."

"Kekerasan dan pelecehan seksual adalah kejahatan keji yang 'sering' dilakukan. Ini adalah tindakan kejam yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menemukan solusi untuk menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk mengatasi masalah dunia. Dalam kaitannya dengan kekerasan dan penyerangan seksual, SDG 5 dan SDG 16 diangkat dalam topik ini karena terdapat target SDG 5.2 yaitu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia. dan eksploitasi seksual dan jenis lainnya, target SDG 16.1 dan SDG 16.2 untuk secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun dan mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan terhadap anak. Untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut, menciptakan ruang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual dengan saling membantu dimanapun dan kapanpun dibutuhkan adalah asal muasal terciptanya EVA. EVA adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mendapatkan dukungan, bantuan, dan perlindungan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan seksual dengan cara apa pun yang memungkinkan. EVA memiliki tujuh fitur utama yang dapat membantu pengguna, antara lain tombol darurat, fitur sesi terapi, fitur pendidikan, fitur pelacakan lokasi, fitur peringatan lainnya dan otoritas, dan terakhir fitur rekam dan laporan.

---

Violence and sexual assault are a heinous crime that is 'often' committed. It is a cruel act that can have a negative impact on a victim's physical and mental health. United Nation has come up with a solution to invent Sustainable Develop Goals to cope with the world’s problem. In the relation to violence and sexual assault, SDG 5 and SDG 16 are come up in the topic because there is a target of SDG 5.2 which is eliminating the all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation, target of SDG 16.1 and SDG 16.2 to significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere and end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children. To contribute achieving those goals, creating a safe space from violence and sexual assault by helping each other wherever and whenever needed was the provenance of creating EVA. EVA is a mobile app that allows users to get support, help, and protection. Its goal is to end violence and sexual assault in any way possible. EVA has seven major features that can assist users, including an emergency button, therapy session feature, education feature, tracking location feature, alert other and authorities feature and lastly record and report feature."

"Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual, khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

---

The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance power relation between victim and perpretator."

"Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab permasalahan:(l)Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(2)Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukaiTpenyebab terjadinya disparitas pidana bersumber pada din hakim, hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korban menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoman pemidanaan dan menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Tesis ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim, dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan diadakannnya Refreshing Course yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan pidana.

---

To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing isssue of criminal justice system, The high value of number reported physical domestic violence crime at Bandar Lampung that entered to criminal justice system territory, can not realeas from disturbing isssue of criminal justice system. From that background, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction against the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory. This research is the normative research that is supplement with the interview aim at answering the problem:(l)Why disparity of sentencing happened on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(2) The impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be carri out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result of reseach showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing originat in himself the judge, his law personally, as well as the characteristics of the relevant case. The impact of the disparity of sentencing on the convict, the convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the management of the convict in the correctional institulion. Whereas the impact of the disparity of sentencing on the victim, the victim of victim of violence and victim of criminal justice system. Effort that could be carri out to minimise could form by him sentencing guidelines and compar the point of view and the mission between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be negative control from prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by the criminal justice system subsystem."