Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja pegawai bagi penyelenggaraan pemerintahan, namun rata-rata alokasi belanja pegawai Kabupaten Klaten mencapai 76,80 persen dari APBD tahun 2010 hingga semester 1 tahun 2013 menjadikannya terbesar di Indonesia, padahal dari 524 daerah hanya mencapai 53,40 persen dari APBD. Manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan karena menghambat manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten, meliputi tidak terdapat perencanaan pada belanja pegawaidan analisis kebutuhan pegawai yang tidak rutin, tidak terdapat batasan PNS bagi daerah, tidak terdapat batasan belanja pegawai bagi daerah, struktur penggajian yang tidak berdasarkan kinerja, inkonsistensi kebijakan, tidak terdapat batasan transfer antar rekening, tidak terdapat sistem manajemen penggajian terpusat, dan hasil pelaporan yang tidak dijadikan umpan balik sehingga belum terdapat tindakan dari daerah untuk menyelesaikan permasalahan belanja pegawai.

---

This thesis discusses the personnel expenditure management in Klaten District, which is motivated by the importance of personnel expenditure in running the government, however the average allocation of personnel expenditure in Klaten District reached 76,80 percent of the local government budget in 2010 until the first half of 2013, whereas of 524 regions in Indonesia only reached 53,40 percent of the local government budget. The personnel expenditure management in Klaten District is not running as expected. This study uses post-positivist approach with descriptive purpose through qualitative methods, which are in-depth interviews and documentary studies.

The results show that there are factors to consider because they inhibit personnel expenditure management in Klaten District, including there are no planning on personnel expenditure and irregular analysis of needs of civil servants, no restriction on the amount of personnel, no limit on personnel expenditure, the salary structure is not based on performance, policy inconsistencies, no limit on transfer between accounts, no centralized payroll management system, and reporting results are not used as feedback so that therehas been no action to resolve the problem of personnel expenditure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanjapendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.;Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

---

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

This study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk melihat perkembangan kesenjangan/ disparitas pendapatan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Klaten. Untuk mengkaji hal tersebut di atas, penelitian ini menggunakan metode anaiisis deskriptif berdasarkan data ekonomi dl Kabupaten Klaten dan analisis dengan indeks Williamson dan indeks Theils. Berdasarkan hasil perhitungan dengan indeks Williamson, selama kurun waktu tahun 1993-2002 terjadi disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten. Kondisi ini diperkirakan karena adanya pemusatan kegiatan ekonomi khususnya industri dan perdagangan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, terutama yang berada di wilayah Tengah yang dilalui oleh jalur transportasi dan perdagangan Yogya-Solo. Sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut lebih berkembang apabila dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lain, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin ramainya lalu lintas perdagangan di jalur tersebut. Di samping itu faktor investasi juga mempengaruhi kesenjangan. Alokasi investasi yang berbedu-beda antar wilayah di Kabupaten Klaten semakin memperbesar kesenjangan pendapatan.Sementara itu hasil perhitungan disparitas pendapatan menurut wilayah menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di wilayah Utara setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 1993-2002 selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah Tengah dan Selatan. Dengan kata lain tingkat pendapatan/kesejahteraan di wilayah Utara lebih merata. Kondisi ini diperkirakan karena hampir semua kecamatan di wilayah Utara bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan hasil-hasil pertanian. Sehingga PDRB yang diperoleh kecamatan-kecamatan di wilayah Utara dari dua sektor tersebut relatif sama/merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Sedang di wilayah Tengah disparitas pendapatan terjadi sepanjang tahun dan cenderung semakin besar. Kondisi ini diperkirakan akibat tumbuhnya sektor industri, perdagangan dan jasa di sebagian kecamatan di wilayah Tengah. Pendapatan cenderung lebih tinggi pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi industri, perdagangan dan jasa. Sementara iW di wilayah Selatan kesenjangan pendapatan juga terjadi sepanjang tahun 1993-2002, namun trennya cenderung fluktuatif.Hasil perhitungan disparitas pendapatan menurut sektor menunjukkan bahwa terjadi disparitas pendapatan di semua sektor di Kabupaten Klaten. Disparitas pendapatan paling besar terjadi tahun 1993 pada sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu dengan nilai CVw sebesar 1,9634. Kondisi ini diperkirakan karena pada tahun tersebut sektor listrik, gas dan air bersih belum berkembang merata di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten. Bahkan hingga saat ini instalasi gas dan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Sebaliknya disparitas pendapatan paling kecil terjadi tahun 1997 pada sektor penggalian dan sektor konstruksi. Kondisi ini diperkirakan karena pada saat krisis ekonomi, sektor konstruksi mengalami stegnasi akibat mahalnya harga bahan-bahan bangunan. Sehingga terhentinya pertumbuhan sektor konstruksi berimbas pada sektor penggalian. Kesenjangan rata-rata dari masing-masing sektor adalah sektor pertanian dengan nilai CVw sebesar 0,3469; sektor penggalian (CVw = 1,2561), sektor industri (CVw = 0,3975), sektor listrik, gas dan air bersih (CVw = 0,9896), sektor konstruksi (CVw = 0,6216), sektor perdagangan (CVw = 0,4011), sektor komunikasi (CVw = 0,9899), sektor keuangan (CVw = 1,4318) dan sektor jasa (CVw = 1,1203).Hasil perhitungan disparitas dengan indeks Theils (Tw dan Tb) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1993-2002 terjadi disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten. Disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten mempunyai tren yang semakin besar dari tahun ke tahun. Selama tahun 1993-2001 faktor antar wilayah (inter region/ Tb)Iebih dominant sebagai penyebab terjadinya disparitas dibandingkan faktor di dalam wilayah(intra region/ Tw). Sedang pada tahun 2002 pengaruh faktor di dalam wilayah (infra region/ Tw) dan antar wilayah (inter region/ Tb) hampir sama besar sebagai penyebab terjadinya kesenjangan/disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten."

"Skripsi ini mengaji munculnya variasi respons petani terhadap Program Inpari 13 di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo. Variasi respons individu menjadi fokus kajian karena dari kondisi yang memang mengandalkan pada keputusan individual dalam bercocok tanam padi, secara khusus ada Program Inpari 13 yang menyeragamkan pola tanam, varietas yang ditanam, dan pengendalian hama melalui penyemprotan massal. Program secara 'top-down' diterapkan sebagai respons pemerintah Jawa Tengah dalam rangka mengamankan produksi beras karena adanya 'bencana' akibat ledakan Wereng Batang Coklat (WBC) yang tidak tertanggulangi oleh keputusan individual petani. Dalam mengaji variasi respons, peneliti harus memerhatikan faktor-faktor kontekstual dari munculnya variasi tersebut. Skripsi ini juga memaparkan kemungkinan evaluasi oleh petani karena adanya keragaman praktik budi daya tanaman padi. Selanjutnya, evaluasi melalui mekanisme belajar yang dialami petani akan mengumpan balik pada pengetahuan yang dimilikinya.

---

This thesis examines the emergence of variation in the farmer's responses toward the Inpari 13 Program in Kahuman village, Polanharjo district in Klaten Regency of Central Java. The variation of individual responses become the focus of study in this thesis because of the condition that relies on individual decisions in rice farming, in particular there was an Inpari 13 Program that uniformed the cropping patterns, varieties grown, and pest control through the mass-spraying. The program that though spraying pesticides implemented in a 'top-down' way was the response of Central Java's government in securing produced rice because of the 'hazard' due to by the outbreaks of Brown Plant Hopper that was unresolved by the farmer's individual decisions. In studying the variation of responses, we should consider the contextual factors in the emergence of such variations. I also present in this thesis that the diversity of paddy's cultivation practices enabled the farmers to do evaluation of the result of their strategies. The evaluation enriched their knowledge of cultivation strategies."

"Persepsi Ketidakcukupan ASI (PKA) adalah keadaan dimana ibu merasa ASInya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, PKA merupakan alasan utama seorang ibu berhenti menyusui bayinya secara eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan antara status gizi ibu dan PKA serta mendapatkan faktor yang paling dominan yang menyebabkan PKA di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian primer dengan desain penelitian ini adalah cross sectional(potong lintang).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai 14 Juni di Kabupaten Klaten dengan pengambilan data di 14 Puskesmas Kecamatan mewakili 5 Kawedanan, dengan mengunakan konselor ASI Puskesmas sebagai enumerator, yang akan melakukan wawancara dan pengamatan langsung kepada ibu-ibu balita 0-<6 bulan. Dengan jumlah sampel 133 ibu balita.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan Berat badan (BB) hamil bila tidak sesuai rekomendasi IOM (Institute of Medicine) memiliki risiko PKA 2 kali dibanding ibu balita yang kenaikan BB hamil sesuai rekomendasi IOM. Ibu bekerja juga dinyatakan berisiko PKA sebesar 3 kali dibanding ibu yang tidak bekerja/IRT. Ibu yang mendapatkan perlakuan IMD dimulai > 30 menit setelah melahirkan mempunyai risiko PKA 3 kali dibanding ibu memulai IMD < 30 menit, serta ibu yang tidak mendapatkan dukungan mertua memiliki risiko 17 kali dibanding ibu yang didukung mertuanya. Hasil Analisis multivariat menunjukkan kenaikan BB sesuai rekomendasi IOM sebagai faktor yang paling dominanberhubungan dengan PKAsetelah dikontrol variabel dukungan orang tua, paritas, lama IMD, rooming-in, posisi menyusui dan perlekatan menyusui.

---

The Perceived Insufficient Milk (PIM) is the condition where the Mother feels her breast milk is insufficient to fulfil the needs of her baby,PIM is the main reason of a Mother to stop giving exclusive breastfeeding to her baby. The purpose of this study is to know the relation between Mother’snutritional status of a andPIMas well as to draw the most dominantfactor causing PIM at KlatenDistrict. This is a primary study with cross sectional as its design of study. The study is conducted from May to June 14th at KlatenDistrict and the data are obtained from 14 Health Centres in the Sub-District representing 5 Village using the counsellor of breast milk from the health centre as an enumerator who will conduct interview and direct observation to 133 mothers having baby with the age from 0 to under 6 months. The result of this study shows that the mothers experiencing the increase in body weight of pregnancy inappropriate to the recommendation of Institute of Medicine (IOM) have the risk of PIM two times bigger than those experiencing the increase in body weight of pregnancy appropriate to the recommendation of IOM. The working mothers are also stated having risk of PIM three times bigger than the un-working ones / housewives. The mothers starting earli initiation more than 30 minutes after delivering babies have the risk of PIM three times bigger than those starting early initiation less than 30 minutes, while the Mothers who do not get any support from their in-laws have the risk ofPIM 17 times bigger than those supported by their in-laws. The result of a multivariate analysis shows the increase of body weight appropriate to the recommendation of IOM as the most dominant factor related to the PIM after controlling the variables such as support from parents, parity, the length of time for early initiation, rooming-in, position of breastfeeding, and the attachmentof breastfeeding."

"Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik, dan menyusun strategi penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Riset ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara induktif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data primer dilakukan melalui tahapan initial coding dan theoretical coding. Hasil riset menunjukkan adanya faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik NIMBY. Faktor lingkungan paling dominan adalah kualitas air tanah, faktor sosial paling dominan adalah kepercayaan dan nilai sejarah terhadap situs yang dikeramatkan, dan faktor ekonomi paling dominan adalah harga tanah. Dari ketiga faktor, konflik NIMBY paling kuat berasosiasi dengan faktor sosial. Strategi utama penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan dialog antara Pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yaitu Desa Troketon, Desa Kalangan, dan Desa Kaligawe, dilakukan secara rutin atau berkala.

---

The land requirements for TPA encourages the Klaten District Government to use land in Troketon Village, Pedan District, but it is responded by resistence of the local community. Environmental problems are a major factor that causes conflict between the government and local communities. Based on this background, this research aims to analyze the environmental, social and economic factors that cause conflict, and develop a strategy for resolving land use conflicts for landfill waste in Troketon Village Pedan District, Klaten Regency. This study uses qualitative data analysis methods with qualitative descriptive. Primary data collection is done through interviews conducted on seven informants selected using purposive and snowball sampling. Analysis of primary data is done through initial coding and theoretical coding stages. The results of the study indicate the existence of environmental, social, and economic factors that have caused NIMBY conflicts. The most dominant environmental factor is groundwater quality, the most dominant social factor is the trust and historical value of sacred sites, and the most dominant economic factor is land prices. Related to the three factors, the NIMBY conflict is most strongly associated with social factors. The main strategies for conflict resolution land use for landfill is community participation in the form of discussions and dialogues between the Government of Klaten Regency, the village government and local village communities namely Troketon Village, Kalangan Village, and Kaligawe Village, carried out regularly."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hubungan bisnis dan politik dalam kebijakanpengelolaan sumber daya air. Dengan kasus pemanfaatansumber air SigedangKabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama-Danone. Tujuan penelitian ini adalahuntuk menjelaskan relasi bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha di tingkatKabupaten Klaten yang mempengaruhi pengelolaan sumber air Sigedang. Penelitianini akan menjelaskan sebab akibat bekerjanya hubungan bisnis dan politik penguasadengan pengusaha sebagai dasar dari keputusan penyerahan aset Sigedang kepadaPT. Tirta Investama-Danone. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terbesar dariproses pengalihan aset sumber air Sigedang kepada PT.Tirta Investama-Danoneadalah hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan elit politik diKabupaten Klaten pada tingkat eksekutif, legislatif, dan pemerintahan desa. Gerakanpenolakan dilakukan oleh petani melalui Koalisi Rakyat Klaten Untuk Keadilan yangmendapat dukungan kelompok birokrat reformis, namun gerakan tersebut tetapmasih belum mampu mencapai tujuannya yaitu kajian ulang terhadap keputusanpengalihan aset sumber air Sigedang.Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi teori memperlihatkan bekerjanyahubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan penguasa didasarkan padapencapaian kepentingan pribadi dari kedua belah pihak. Hubungan bisnis dan politikyang berpusat pada Bupati dan perusahaan akhirnya ?menyandera? pemerintah yangtidak dapat bersikap tegas atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan kelompokbisnis yang berupaya ?menyandera? birokrasi dalam bekerjanya pihak swasta padasebuah kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy;This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy, This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy]"