Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aksesibilitas di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel merupakan hal mendesak dikarenakan oleh meningkatnya jumlah kaum difabel dari hari ke hari. Kedisabilitasan mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan fisik. Oleh karena itu, menghilangkan penghalang di lingkungan fisik dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip “universal design” sangatlah penting. Tidak hanya kaum difabel yang akan menikmati hal ini, namun semua orang akan merasakan dampak positifnya. Namun, lingkungan pendidikan di Indonesia masih tidak dapat diakses oleh kaum difabel. Ini menjadi alasan utama mengapa kaum difabel tidak dapat mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.Fokus dari penulisan ini adalah penyediaan fasilitas penghubung di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel. Mobilitas merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna fasilitas ini. Harvard University menjadi parameter bagi penelitian ini karena Harvard University telah memiliki fasilitas penghubung yang layak bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan bahkan pengunjung di wilayah kampus mereka. Hal ini akan digunakan untuk mengevaluasi penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia, Depok.Berdasarkan hasil analisis, penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia masih belum dapat diakses oleh kaum difabel. Hal ini menghalangi mereka untuk berpindah dengan mudah dan mandiri. Namun, Universitas Indonesia memiliki potensi untuk memiliki lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh kaum difabel dengan mengaplikasikan standar desain dan petunjuk teknis yang telah disusun oleh pemerintah. Perubahan yang kecil dapat memberikan dampak positif yang sangat berarti. Dengan begitu, Universitas Indonesia akan diakui sebagai sebuah intitusi pendidikan yang dapat diakses oleh siapapun, tak terkecuali oleh kaum difabel.

---

Accessibility in educational environments for people with different abilities is an urgent matter since the number is increasing day by day. Their disabilities have a strong relation with the physical environment. So, it is important to remove the physical barriers by applying the principles of universal design. It is not only people with different disabilities who will be pleased by this, but also everyone in general. However, the educational environment in Indonesia is still not accessible for people with disabilities. It becomes the main reason why they cannot have a proper education and life.

The focus of this writing is about the provision of linkage facilities in the educational environment. It is very important for the mobility of the users. It helps them to move around and travel from one place to another. Harvard University will set the parameters about this research since they have a very good linkage facility for students, faculties, employees, and even visitors in their campus area. It will be used to evaluate the provision of linkage facility in Universitas Indonesia Campus in Depok.

Based on the analysis, the linkage facility in Universitas Indonesia Campus is inaccessible for people with different abilities. It restricts them to move around easily and independently. However, it has potential to become accessible by applying the design standards and technical guidelines that has been set by the government. The minor changes in the design will give a big impact about the level of accessibility for each element on linkage facility. Then, an accessible educational environment in Universitas Indonesia can be realized and everyone with diverse abilities can enjoy it."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"ABSTRAKDalam mendukung pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian dengan cara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, masalah pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Jumlah SMA yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dana APBN tersebut. Dengan demikian, analisis pengelompokan SMA berdasarkan fasilitas pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam memprioritaskan penyaluran dana APBN secara cepat dan tepat. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 13.486 SMA dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan yang tercatat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Agustus tahun 2019. Adapun metode yang digunakan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan profil kelompok yang lebih jelas, metode ROCK dimodifikasi dengan melakukan Nested Clustering. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuk 14 kelompok SMA yang memiliki karakteristik masing-masing. Diperoleh kelompok 3 merupakan kelompok yang relatif baik dan kelompok 1a merupakan kelompok yang relatif kurang baik. Secara umum, SMA di Indonesia membentuk kelompok yang memiliki kebutuhan fasilitas pendidikan yang berbeda dan memerlukan perhatian dari pemerintah.

---

ABSTRACT

The government has given attention to support education in Indonesia by allocating the state budget (APBN). However, the problem of education at the senior high school level is still found, which one of the root problems is the lack of educational facilities. The large number of senior high schools in Indonesia becomes one of the barriers to distributing APBN funds. Thus, the analysis of the grouping of senior high schools based on educational facilities in Indonesia is expected to be an alternative for the government in prioritizing the distribution of APBN funds quickly and accurately. The number of observations is 13,486 with nine categorical variables recorded on a website of the Ministry of Education and Culture in August 2019. The method used is Robust Clustering Using Link (ROCK), which is believed has good accuracy and good to handle many categorical data. To get clearer profile of cluster, ROCK method modified with do Nested Clustering. The results of this study indicate that 14 clusters were formed and have their profiles. Cluster 3 is relatively good cluster while cluster 1a is relatively poor cluster. In general, high schools in Indonesia consist of groups that have different educational facility needs and require attention from the government."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Aksesibilitas Toilet bagi Kaum Difabel di Pusat

Perbelanjaan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan dalam suatu bangunan gedung atau lingkungan. Aksesibilitas yang

dimaksud adalah ketersediaan akses, ruang yang memadai serta fasilitas

pendukung yang sesuai. Pusat perbelanjaan sebagai bangunan publik, seharusnya

menyediakan aksesibilitas ini di semua ruangnya, termasuk toilet. Toilet

merupakan fasilitas yang dibutuhkan keberadaannya oleh semua orang, sebagai

sarana membuang sisa metabolisme tubuh. Difabel dalam kajian ini difokuskan

kepada kaum pengguna kursi roda serta kaum lansia.

Dengan mengambil contoh kasus toilet di empat pusat perbelanjaan kelas

menengah atas di Jakarta, yaitu Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesia

serta Senayan City. Kajian ini menggunakan acuan Standar Internasional FDIS-

21542, yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

30/PRT/2006, serta kelebihan serta kekurangan dari material penutup lantai serta

dinding. Dari kajian ini ditemukan bahwa fasilitas toilet di pusat perbelanjaan di

Jakarta belum seluruhnya memenuhi peraturan yang ada. Sehingga menyulitkan

bagi kaum difabel untuk menggunakannya.

---

ABSTRACT

The focus of this study is Accessibility for Difable in Shopping Center?s Toilet.

Accessibility is easiness for difable to realize the same opportunity in all of life

and living aspect in the buildings and environment. In this case, accessibility are

availability of access, adequate spaces and appropriate facilities. Shopping mall as

public space, supposed to provide the accessibility in all of their space, including

the restroom. Restroom is one of the facilities that needed by everyone, because it

used by people to release their body metabolism?s leftover. Difabel in this case,

focused to wheelchair users and the elderly.

This study takes case in restrooms in four middle-up class shopping mall in

Jakarta, which are Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesia and Senayan

City. This study?s references using International Standard FDIS-21542, which

implemented on the Regulation of Public Work Minister No. 30/PRT/2006. This

study also uses the description of floor and wall coverings material as references.

Based on this study, it found that not all shopping center?s restroom in Jakarta

fulfill the regulation."

"Fasilitas transportasi publik sebagai suatu lingkungan terbangun yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sudah seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan navigasi dari setiap penggunanya, termasuk penyandang low vision. Dalam upaya peningkatan kemampuan orientasi dan mobilitas dari low vision, penting untuk melibatkan kehadiran kontras warna yang berpotensi bagi sisa penglihatan penyandang pada elemen komunikatif guna memperoleh informasi spasial yang dibutuhkan. Studi penerapan warna pada fitur ruang dari Stasiun MRT Bundaran HI dan Halte TransJakarta ASEAN memperlihatkan pemenuhan akan kebutuhan perolehan informasi bagi penyandang low vision melalui aplikasi akan kontras warna pada fiturfitur ruang baik melalui fitur arsitektur maupun fitur grafis. Penerapan kontras warna yang baik dilihat berdasarkan standar desain praktik yang ada dan perbedaan akan atribut dari hasil interaksi antar warna. Hasil observasi menemukan bahwa tidak semua fitur dari stasiun maupun halte berpotensi dalam memenuhi kebutuhan penyandang low vision. Namun, dibandingkan dengan Halte TransJakarta ASEAN, dapat dikatakan bahwa ruang pada Stasiun MRT Bundaran HI lebih memperhatikan aplikasi serta tingkat kontras warna yang berpotensi dalam membantu kemampuan orientasi dan mobilitas penyandang. Sehingga, seluruh tipe fasilitas transportasi umum yang ada perlu mempertimbangkan sisa penglihatan low vision dalam penerapan warna akan fitur ruang.

---

Public transportation facilities act as a built environment that plays a role in meeting the daily needs of the community, therefore it should be able to meet the navigation needs of each user, including people with low vision. In an effort to improve the orientation and mobility abilities of low vision, it is important to involve the presence of adequate colour contrast for the residual vision through communicative elements in order to obtain the required spatial information. The study of the application of colour to the spatial features of the Bundaran HI MRT Station and ASEAN TransJakarta Bus Stop demonstrates the fulfilment of the information gathering needs of those with low vision through the application of colour contrast to spatial features, both architectural and graphic features. Adequate application of colour contrast is seen based on existing design standards of practice and the differences in attributes resulting from the interaction between colours. Observations found that not all features of the stations and bus stops have met adequate standards for people with low vision. However, compared to the ASEAN TransJakarta Bus Stop, it can be said that Bundaran HI MRT Station pays more attention to the application and level of colour contrast that has the potential to assist low vision's orientation and mobility skills.. Therefore, all types of public transportation facilities need to consider the residual vision of low vision in the colour application of spatial features."

"Hidup bertetangga pada sebuah lingkungan kota merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam dunia arsitektur. Bila berbicara dalam konteks desain urban, maka arsitektur harus berlaku positif terhadap ruang lingkupnya yang besar. Saat ini, kecenderungan yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia adalah adanya munculnya konsep pembangunan parsial dengan dominasi pembangunan yang egois yang hampir tidak pernah memiliki keterkaitan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, serta banyaknya fungsi-fungsi ruang di bagian dasar bangunan yang cenderung tidak bersifat publik. Hal ini memiliki dampaknegatif pada terputusnya ruang jalan sebagai sarana sirkulasi publik yang kontinu dan nyaman, serta terhambatnya interaksi sosial manusia pada ruang jalan penghubung di lantai dasar yang menghubungkan bangunan publik. Namun dibalik fenomena itu, banyak orang yang telah menyadari pentingnya fungsi sebuah ruang jalan sebagai peghubung bangunan. Banyak pula yang sudah mulai memikirkan bentuk penyelesaian hubungan bangunan yang mempertimbangkan tidak hanya mengutamakan kepentingan pengguna kendaraan bermotor saja, namun juga memperhatikan kepentingan interaksi sosial manusia. Bentuk penyelesaian hubungan yang terletak di lantai dasar ini akan membuat aktivitas manusia yang terjadi dalam ruang jalan tersebut menjadi lebih bermakna. Dengan mengangkat tema ruang jalan sebagai penghubung di lantai dasar bangunan publik, penulis mencoba menggali maknanya lebih dalam melalui studi literatur dan studi pengalaman dengan melakukan pengamatan dan analisis pada ruang jaian penghubung bangunan pusat perbelanjaan di Jakarta dan pusat perbelanjaan di Singapura.

---

Living in the neighborhood is one of the most important things in architectural world. Architecture must act positively toward the urban context. Nowadays, Jakarta city is dominated by the arrogance of parcel by parcel building development concept; each building has no relation with others. This caused uncomfortable and unpleasant human public circulation in Jakarta. In addition, the existences of ground floor area become so bad that brings us another problem. Systematically, those factors mentioned above, will kill the probability of human interaction along the corridor. However, many people have realized how important the corridor function is. There are also many people who begin to think about the building linkage solution, which consider about the pedestrians and its social interaction. With the theme of linkage as the public building connection, I try to dig its deeper meaning, by using literature and analysis about the commercial public building linkage in Jakarta and Singapore."