Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 220204 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Daniel Purnomo
"Penelitian ini berawal dari rintisan program pemerintah tentang penempatan Sarjana Penggerak Pembanguan Pedesaan (SP-3) di pedesaan. Menurut Buku Pedoman Umum SP-3 (1993:49), sejak Pelita IV sampai sekarang ini, pemerintah telah menerjunkan 4700 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Misi utama para sarjana penggerak pembangunan adalah memberikan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Dalam kaitan tersebut, para sarjana diharapkan mampu melakukan berbagai usaha pembaruan dan pembangunan, antara lain menciptakan lapangan kerja, memberi penyuluhan, mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang industri rumah tangga, pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya.
Untuk menjadi tenaga pelaksana pembangunan yang baik, dibutuhkan dua persyaratan, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan non teknis (Martaniah, 1992). Persyaratan teknis adalah kemampuan dan keterampilan selaku tenaga yang produktif, sedangkan persyaratan non teknis adalah sikap mental yang sesuai dengan proses pembangunan. Koentjaraningrat (1974-:43) menyatakan bahwa sikap mental yang sesuai dengan pembangunan adalah memiliki kebutuhan berprestasi (need for achivement), kemandirian, percaya pada diri sendiri, disiplin dan bertanggung jawab. Tiap-tiap individu memiliki perbedaan dalam kebutuhan untuk berprestasi, sikap, kepercayaan, perasaan dan nilai-nilai dalam melakukan tugas pekerjaan (Krecth, 1964).
Sikap merupakan salah satu variabel intra individual yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Fishbein (1975) menyebutkan bahwa sikap merupakan anteseden perilaku, sikap berhubungan dengan intensi terjadinya perilaku. Atkinson (1984) juga menyebutkan bahwa tingkat aspirasi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi perilaku se seorang. Tingkat aspirasi didefinisikan sebagai standar harapan yang ingin dicapai individu dalam melakukan tugas pekerjaan.
Robbins (1992) mengemukakan bahwa peramalan keberhasilan dapat juga diperoleh berdasar hubungan antara kebutuhan berprestasi dengan unjuk perilaku keberhasilan. motivasi berprestasi merupakan dorongan berperilaku untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam melakukan tugas pekerjaan. Dari kajian teori tersebut di atas, maka sikap, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi berhubungan dengan unjuk perilaku (self actualized) keberhasilan dalam suatu tugas pekerjaan.
Berdasar keterangan tersebut di atas, diajukan 2 hipotesis mayor dan 8 hipotesis minor yang akan diuji kebenarannya pada 45 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang sedang melaksanakan tugasnya. Hipotesis mayor 1 berbunyi . Sikap SP-3 terhadap pelatihan, sikap terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi (manes), tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 1 berbunyi : sikap SP-3 terhadap pelatihan secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 2 adalah sikap SP-3 terhadap monitoring, evaluasi dan, supervisi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 3 berbunyi tingkat aspirasi SP-3 secara signifikan bsrhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek keberhasilan dan hipotesis minor 4 berbunyi motivasi berprestasi SP-3 secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiaraswastaan.
Adapun hipotesis mayor 2 berbunyi sikap SP-3 terhadap pelatihan, sikap terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi secara signifikan .berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 5 dirumuskan sebagai berikut : sikap SP-3 terhadap pelatihan secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 6 berbunyi sikap SP-3 terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 7 berbunyi tingkat aspirasi SP-3 secara signifikan dan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat dan hipotesis 8 berbunyi motivasi berprestasi SP-3 secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat.
Berdasar hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis mayor dan 8 hipotesis minor yang diajukan, ditolak kebenarannya, dengan demikian sikap terhadap pelatiban, sikap terhadap monitoring, evaluasi atau supervisi, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi tidak cukup memberikan prediksi terhadap keberhasilan SP-3 dalam usaha pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Hal tersebut disebabkab karena ada kemungkinan dalam pelaksanaan pelatihan yang menyangkut materi pelatihan atau praktek pelatihan kurang sesuai dengan tugas lapangan, demikian juga pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi. Rendahnya tingkat aspirasi para sarjana atau motivasi berprestasi mereka, juga akan berpengaruh terhadap keberhasailannya dalam pelaksanaan tugasnya. Bagi peneliti yang lain disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, mengenai variabel-variabel individual Para sarjana dalam memprediksi keberhasilannya dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia di pedesaan, khususnya keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan dan aspek penggerak masyarakat."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1997
T5503
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukidjo Notoatmodjo
Jakarta: Rineka Cipta , 2003
331.11 SOE p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Achaddiani Tjahjaningsih Mufrondhi
"Dalam rangka mencapai visi PT. XYZ menjadi retailer nomor 1 (satu) di Asia Pasifik, pengelolaan sumber daya manusia menjadi pusat perhatian dan menjadi aspek strategis di dalam perusahaan. Transfomuasi peran pengelola Sumber Daya Manusia pada PT. XYZ dari peran rutin operasional di bawah pengelolaan suatu departemen, menuju peran sebagai mitra strategis dari manajemen di bawah pengelolaan suatu divisi yang independen dan memihki wewenang yang lebih luas, membutuhkan model kompetensi yang tepat, terutama untuk pengelola Divisi Sumber Daya Manusianya. Di samping itu, diketahui pula bahwa saat ini PT. XYZ belum memiliki model kompetensi untuk pengelolaan surnber daya manusia, sehingga penyiapan dan pembuatan model kompetensi, khususnya model kompetensi dari pengelola Divisi Sumber Daya Manusia, menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas utama.
Dengan memiliki kompetensi yang diharapkan, pengelola Divisi Sumber Daya Manusia PT. XYZ dapat memfasilitasi perubahan di dalam organisasi. Kompetensi juga dapat digunakan sebagai patokan bagi pengelola Divisi Sumber Daya Manusia pada PT. XYZ untuk meningkatkan kinerjanya dan membantu organisasi dalam mengkomunikasikan tingkah laku yang diharapkan, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kompetensi dapat pula digunakan untuk mendukung peran baru dari pengelola Divisi Sumber Daya Manusia yaitu sebagai strategi untuk memperkuat hubungan antara budaya organisasi, hasil dan kinerja individu; sebagai sarana untuk mendeskripsikan suatu pekerjaan dan apa yang diharapkan dari individu secara luas dan komprehensif. Untuk menyesuaikan kinerja individu dan kelompok dengan visi dan strategi organisasi, kompetensi merupakan metode yang tepat. Kompetensi pengelola Divisi Sumber Daya Manusia, haruslah sejalan dengan peran barunya dan berhubungan erat dengan struktur organisasi yang ada.
Setelah dikemukakan beberapa teori tentang kompetensi, kategori, model kompetensi dan penyusunannya, model kompetensi pengelola Sumber Daya Manusia, pengukuran kompetensi serta transformasi peran pengelola Sumber Daya Manusia (sebagai mitra strategis, ahli pengelola infrastruktur, Sumber Daya Manusia yang efisien, pendukung kontribusi karyawan, agen perubahan), dan model kompetensi pengelola Sumber Daya Manusia dalam menjalankan peran sebagai mitra bisnis, maka satran pemecahan masalah yang diusulkan pada tugas akhir ini adalah:
1. Rancangan Model Kompetensi pengelola Divisi Sumber Daya Manusia pada PT. XYZ berikut langkah-langkah penyusunannya.
2. Rancangan Pengukuran Kompetensi pengelola Divisi Sumber Daya Manusia pada PT. XYZ.
Diharapkan agar hasil rancangan ini dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk pengelola Divisi Sumber Daya Manusia PT. XYZ dalam menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra bisnis dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan pedoman dalam merekrut karyawan baru di Divisi Sumber Daya Manusia Serta dapat diperoleh perlakuan / treatment yang tepat yang dibutuhkan untuk pengembangan selanjutnya."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004
T38550
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Hanggraeni
Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2012
658.3 DEW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Sondang P.
Jakarta: Bumi Aksara, 2008
658.3 SIA m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Lukito
Depok: Rajawali Press, 2023
658.3 HEN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nangoi, Ronald
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1900
331.11 RON p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Lestrie Premanawati
"ABSTRAK
Fenomena dalam menapaki era globalisasi adalah semakin berkembangnya peralatan yang berbasis teknologi sehingga segala aspek kehidupan membutuhkan pemahaman tentang perkembangan teknologi tersebut. Tuntutan akan perubahan teknologi tidak saja terhadap kehidupan masyarakat secara umum tetapi juga terhadap instansi pemerintah. AIih teknologi di era globalisasi ini merupakan sebuah keharusan. Dengan merujuk pendapat tersebut maka DJBC juga secepatnya harus menerapkan alih teknologi di Iingkungan kerjanya. Adapun tujuan alih teknologi di DJBC adalah sebagai upaya untuk mernaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat dan sebagai upaya pencapaian efektititas dan efisiensi.
Banyak faktor yang harus diidentifikasi guna penerapan alih teknologi di lingkungan DJBC. Faktor yang paling penting adalah sumber daya manusia yang akan menggunakan upaya alih teknologi tersebut, disamping diperlukan pemenuhan syarat-syarat standar dan sistem yang akan dikembangkan. Sistem tersebut bisa meliputi peralatan yang akan digunakan, bidang yang enjadi prioritas dan kerjasarna yang akan diterapkan dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi tersebut, sehingga timbul permasalahan mendasar yang menarik untuk dikaji yaitu strategi SDM yang bagaimana yang tepat guna menghadapi alih teknologi tersebut. Data diperoich dengan teknik random sampling melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur kepada sejumlah responden dan studi kepustakaan . Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptifterhadap hasil tabulasi dala yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan karyawan masth perlu ditingkatkan, balk dan segi pengetahuan maupun ketrampilan teknis kepabeanan dan cukai. Informasi mengenai pengembangan karier yang dapat ditempah oleb seluruh pegawal hans diberikan secara transparan dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi. Setiap perubahan dalam metode dan tekriologi atau peralatan kerja yang digunakan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya meliputi dana dan program pelatiban bagi pegawai dalam rangka adaptasi dan kelancaran pelaksanaannya. Sistem evaluasi dan penilaian prestasi pegawai hanis diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif, tidak sekedar memenuhi fonnalitas. Oleh sebab ¡tu perlu ditetapkan strategi sumber daya manusia yang tepat disesuaikan dengan strategi kelembagaan, antara lain dalam rangka menciptakan keefektifan dalam pelaksanaan alih teknologi yang hendak diterapkan di lingkungan DJBC.
Untuk itu hendaknya mengacu pada butir-butir berikut ini:
1) Pembinaan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan alili teknoiogi tersebut dengan membuat perencanaan yang matang guna penerapannya, sehlngga skala pnioritas sangat diperlukan. Pengembangan kemainpuan pegawai sangat diperlukan dalain aith teknologi sehingga prioritas yang terpenting adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan pegawai semaksimal mungkin.
2) Sedangkan faktor yang perlu diwaspadai adalab: pengelolaan prestasi pegawai, karena akan berpengaruh terhadap motif berprestasi dan fasilitas keija yang digunakan serra memperbaiki lingkungan kerja dan perlunya penghargaan bagi mereka yang berprestasi sehingga kesejahteraan pegawai alcan meningkat.
Dampak atau pengaruh dan vaiiabel-variabel tersebut akan berubah-ubah seiring dengan bertainbahnya waktu, unttik itti perlu adanya penelitian secara berkesinarnbungan atau adanya evakiasi secara berkala, gima mengantisipasi penurunan efektivitas aìih teknologi yang ingin dikembangkan di DJBC."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T5488
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sibarani, Lisa Maria Magdalena
"Each organization performs various types of activities in order to achieve their goals. In a situation where 2 (two) parties are aiming the same goal, interdependency between them is more likely to happen. Interdependency should be anticipated by a good coordination to avoid any dysfunctional conflicts. In ConocoPhillips Indonesia, there are 2 (two) groups who are responsible for the Human Resources Management of the Offshore Operations Personnel. There are the Operations & Maintenance Excellence and the Human Resources Department. They cooperate to meet the goals related to the Human Resources Management.
The research questions are; how does the form of coordination between the Operations & Maintenance Excellence and the Human Resources Department, and what are the issues in their coordination process.
Researcher used qualitative and descriptive methods. Data was collected by numerous respondents with in-deep interview method through unstructured interview technique. Researcher also used literature from a lot of sources to complete the research data.
This research found that the coordination between the Operations & Maintenance Excellence and the Human Resources Department utilizes mechanisms, such as: on-line technology, regular and irregular meetings, and by assigning a coordinator, in this case the HR Generalist-Offshore. There are also several issues in the coordination process that need to be sorted out by OME & HRD before they lead to be dysfunctional conflicts.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>