Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan regulasi yang berkaitan dengan otonomi daerah membawa implikasi pada pengelolaan infrastruktur jalan relatif lebih besar di pihak pemerintah daerah serial transparansi dalam hal program pembangunannya. Keterbatasan dana dan ketimpangan alokasi investasi infrastruktur jalan tetap menjadi isu penting dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut memaksa para pengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan yang bisa memuaskan banyak pihak (multi stakeholders) dengan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti disparitas wilayah.Penelitian ini merupakan upaya untuk membuat prototype suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu para pengambil keputusan dalam menghasilkan kualitas keputusan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur jalan. Sistem pendukung keputusan dalam pengembangan infrastruktur jalan yang dinamakan IDE, berasal dari Infrastructure Driven Economy, memfokuskan pada seleksi proyek dan rekomendasi tindakan koreksi. Dari perspektif perancangan sistem, IDE mengindikasikan integrasi dari DSS, ES dan GIS dengan tujuan menciptakan sinergi untuk mendapatkan kualitas keputusan yang lebih baik.

---

Implementation of regulations which are related with regional autonomy is bringing implications : a bigger part on regional authority side in roadway infrastructure management and a demand of transparancy in its development. Budget constraints and imbalance allocation of roadway infrastructure investment are major issues in selecting executed programs. These are force policy makers to produce a decision which can satisfy most of stakeholders with minimizing all possible risks that can occurred, such as regional disparity.

This research is an effort to build a prototype of decision support system that can help policy maker to produce better quality of decision in roadway infrastructure development. The system is called IDE, came from Infrastructure Driven Economy, has focuses on project selection and suggestion of corrective action. From system design perspective, IDE indicates the integration of DSS, ES and GIS with aim to create synergy in getting better quality of decision."

"Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a coint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No.9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a “legal foundation” in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia."

"jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak."

"Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan kondisi kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melalui penerapan konsep Road Fund sebagai alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Pajak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimana dari hasil analisis didapalkan besaran minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.Selain itu tulisan ini juga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi kendaraan.

---

By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This case in the last will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, where in the same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of road.

In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with considered that beside as the objective area of the journey, also Lampung Province as transit area of all transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.

This research will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB ), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.

Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.

Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost ( VOC )."

"Banyaknya proyek infrastruktur sektor publik yang terhambat penyelesaiannya di lingkungan Kimpraswil memiliki dampak yang luas kepada sektor-sektor pembangunan di Indonesia. Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek tersebut menjadi penting dan vital untuk dilanjutkan kembali. Namun kondisi keterbatasan dana dan sumber daya lainnya membutuhkan suatu pengambilan keputusan berupa penentuan prioritas daiam menentukan proyek mana saja yang sebaiknya dilanjutkan kembali.Penelitian ini menggunakan pendekatan Manajemen Resiko dalam menentukan prioritas tersebut. Pendekatan Manajemen Resiko menggunakan variabel dampak yang ditimbulkan terhadap sektor-sektor lain akibat terhambatnya proyek infrastruktur yang jenisnya dibatasi berupa proyek infrastruktur jalan. Pada penelitian ini juga menggunakan analisis statistik daiam menggambarkan karakteristik sudut pandang responden yang beragam baik dari pusat atau daerah maupun berasai dari berbagai institusi dan instansi. Dalam hal ini studi dilakukan melalui metode Studi Kasus di propinsi Banten.Diharapkan hasil identitikasi tingkat intensitas dampak memberi nilai penting dari setiap proyek jalan yang ditinjau sehingga dapat dijadikan salah satu dasar dalam menentukan prioritas proyek mana yang dilanjutkan kembali.

---

Many obstacle public sector infrastructure projects in Kimpraswil (Ministry of Regional infrastructure and Settlement) have large-scale impacts to Indonesia's development sectors. Impact from existence of infrastructure to economic growth in a region (infrastructure driven economy) has made that projects become more important to be completed. Lack of financial and other resources condition needs application of decision making process to prioritize which project(s) must be continue to be utilized by users.

Risk Management used as an approach to set prioritized infrastructure project(s). All impacts that raised to other development sectors from obstacle road infrastructure projects were defined as risk variable. This study also use statistical analysis to describe various respondent perspective characteristics. Case study method in Banten Province was applied for the study.

It's hoped that identification of impact intensity would rank which road projects to be completed under these limited condition."

"Masalah keterbatasan dana pembangunan infrastuktur jalan dan tingginya kerusakan jalan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Propinsi Jambi. Sehingga perlu adanya strategi implementasi "prioritas proyek" yang tepat sasaran dan berdaya manfaat tinggi.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor dan variabel terhadap faktor yang paling mempengaruhi "strategis proyek" dengan Analytical Hierarchy Process (AHP ) pada studi kasus terhadap responder 9 kabupaten di wilayah Propinsi Jambi sebagai objek penelitian.Hasil analisis responden adalah Pemodelan I yang menghasilkan faktor dan variabel pengaruh. Kemudian dengan Dynamic Analysis dan Dynamic System pada studi kasus menghasilkan Pemodelan II berupa analisa dan simulasi terhadap data eksisting setiap kabupaten. Hasil analisis ke dua pemodelan dapat digunakan sebagai faktor penentu kriteria dalam menentukan strategi implementasi prioritas proyek pada wilayah tersebut.

---

Financing gap for Roads Infrastructure project and road deterioration was a region problem in Indonesia, especially in Jambi Province. This public facility dilemma, urgent to develop implementation strategic for " prioritized Project", this requires proper priority of needs and efficient Infrastructure with benefit impact and optimation for project investment fund.

The purpose of this research was to identify and analyze the influenced of the main factor to " the project strategic" with Analytical Hierarchy Process Method (AHP) method. As the primary sources of data was available personal or expert questionnaire with case studies on 9-district area or research object in Jambi Province.

Results of respondent analyze was a Model Analyze I and Dynamic Analyze and System results: Model Analyze II to analyze and simulation existing data. Both of research Model I and Model II become aspects to determine of main criteria factor to make implementation strategic of priority project."

"ABSTRAKProyek pengembangan Pelabuhan Belawan merupakan proyek yang dibiayai IDB dengan pembiayaan syariah menggunakan skema istisna. Dengan skema istisna, karya dan aset yang dibiayai IDB adalah milik IDB. Dibutuhkan pengembalian pembiayaan dengan skema syariah juga agar kepemilikan aset berpindah menjadi milik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akad ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu pertama, memastikan ada aset yang akan disewa, kedua, memperjelas hak dan kewajiban antara pemilik aset yaitu IDB dengan penyewa yaitu Pemerintah Indonesia, dan ketiga, memastikan ada pihak yang akan menyewa proyek tersebut.

---

ABSTRACTDevelopment of Belawan Port Project is a project funded by the Islamic financing by the IDB uses istishna scheme. Within istishna scheme, all the assets that are financed by IDB belong to IDB. It required an alternative financing to move the asset ownership to be belongs to Government of Indonesia. This study aims to determine whether the Ijara scheme can be implemented as an alternative financing in this project. The research uses descriptive qualitative method. The study results revealed that the Ijara can be implemented as an alternative financing for this project by pay attention to several things; to make sure there are assets to be leased, to clarify the rights and obligations between the lessor of assets with the tenant, and ensure there are those party will lease these assets."

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"ABSTRAKProyek Pengembangan Pelabuhan Belawan telah dibiayai secara syariah dan masih menjadi milik IDB. Saat proyek tersebut telah selesai dibangun, maka Pemerintah Indonesia wajib mengembalikan pembiayaan proyek dengan cara yang sama yaitu syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengembalian dengan memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan proyek eksisting, kendala yang dapat mempengaruhi dan syarat yang diperlukan dalam pengembalian pembiayaan proyek pengembangan Pelabuhan Belawan.

---

ABSTRACTThe Belawan Port Development Project has been funded by sharia and still belongs to IDB. Currently the project has been completed, the Government of Indonesia is obliged to return the project financing in the same way that sharia. This study aims to determine whether the scheme Sukuk Negara can be implemented as a return of Belawan Port project development financing. The method used is descriptive qualitative method. The survey results revealed that the scheme Sukuk Negara can be implemented as an instrument of return financing regard to a several things: the existing projects, constraints and requirements that may affect the return financing required in Belawan port development project."