Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang no. 22 1 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengembangkan daerahnya, sementara itu Undang-Undang no. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi memberi peluang kepada swasta untuk melakukan usaha di bidang jaringan dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai kewewenangan dan berpeluang untuk mengembangkan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerahnya.Penulisan tesis ini membahas kajian antisipasi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan kewenangan dan peluang tersebut di atas. Kajian antisipasi ini menggunakan teori manajemen bisnis dalam menentukan strategi-strategi yang diperlukan. Sebagai tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha jaringan dan layanan telekomunikasi untuk melakukan usaha di daerahnya. Sebagai obyek untuk contoh penerapan hasil kajian ini adalah Pemerintah Kota Depok. Dan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Pemerintah Kota Depok diperoleh strategi-strategi yang diperlukan yang dapat diusulkan untuk menangani pengembangan jaringan dan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Depok.

---

Law no. 22 of 1999 relating to Local Government confers extensive power on Local Governments (Districts and Towns) to develop themselves, whereas Law no. 36 of 1999 relating to Telecommunication provides the private sector the opportunity to engage in business in the field of telecommunication networks and services. The Local Governments have, therefore, also the competency and opportunity to develop telecommunication networks and services in their regions.This thesis is a study of the Local Government anticipation in taking advantage of the aforementioned competency and opportunity, and uses the business management theory in determining the strategies required. The aim is to create a conducive environment for telecommunication network and service entrepreneurs to engage in business in their region.The Kota Depok Government serves as example of the result of the study. From the outcome of the Kota Depok Government external and internal environmental analyses, the required strategies were obtained that might be proposed to manage the development of telecommunication networks and services in Depok."

"Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur.Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development.

To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education.

The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table.

Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus.

This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted."

"Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan.Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan hanya mencapai rata-rata 12,45% per tahun selama periode Tahun 1995/1997 sampai dengan 2001, dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan baru pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), monitoring pembayaran yang belum maksimal, dan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo masih bersifat himbauan.Penulis menyarankan dalam hal peningkatan peranan penerimaan agar Pemerintah Daerah memfokuskan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan dalam hal untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cilodong sebagai kecamatan hasil pemekaran, dihadapkan tugas sebagai perangkat daerah seperti menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelimpahan wewenang dari walikota. Namun dalam praktiknya, kecamatan hasil pemekaran masih ditemukan keterbatasan dan permasalahan sehingga kecamatan hasil pemekaran sebagai organisasi yang baru, perlu dikembangkan agar dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Penelitian ini tertarik untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintahan kecamatan hasil pemekaran dengan dikaitkan konsep pengembangan organisasi. Pendekatan penelitian positivis, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Pengembangan organisasi kecamatan hasil pemekaran melibatkan intern organisasi kecamatan, Pemerintah Kota Depok, masyarakat, dilaksanakan dengan berbagai tahapan kegiatan pengembangan organisasi yang meliputi sistem-sistem dalam organisasi. Pelaksanaan pengembang organisasi masih ditemukan berbagai kendala, sehingga disarankan Pemerintah Kota dan Kecamatan hasil pemekaran bersinergis untuk mengatasinya.

---

ABSTRACTIn the implementation of regional autonomy, Cipayung Subdistrict, Bojongsari Subdistrict, Cinere Subdistrict, Tapos Subdistrict, and Cilodong Subdistrict are subdistrict of catchment area result, faced with the task of local devices such as general administrative duties and delegation of authority from the mayor. However, in pratice, they are still to be found limitations and problems, so that subdistrict of catchment area result as the new organization, need to be developed in order to adapt and improve the ability. This research interested to study implementation of organizational development of Subdistrict of catchment area result with the associated concept of organizational development. This research is positivist approach with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews, observation, and literature study. Organizational development in Subdistricts of catchment area result, involves internal organization subdistrict, Local Goverment of Depok, Society, carried out with various stages of organizational development activities, including systems within the organization. Implementation of development organizations are still found many obstacles, so it is recommended The Local Goverment of Depok and the Subistrict of catchment area result to cope."

"Indonesia is a unified state which recognizes democracy and the rule of law. The second amendment to Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 which relates to local autonomy has done much to further both these ideals. However, it is difficult to maintain the democratic process where local officials are concerned, and where their election into office tend to be influenced disproportionately by ethnic and cultural groups. This has a negative effect on the values associated with real democracy. Moreover, local leaders have a great deal of authority in managing their areas (through taxes and levies) and expend a considerable amount of money on local elections, a problem which is compounded by widespread corruption. This paper will examine some of the problems of local government which have an adverse impact on democracy in Indonesia."

"Otonomi daerah merupakan wujud dari kemandirian daerah untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Akan tetapi dalam pemungutan pajak dan retribusi jangan sampai membuat masyarakat bertambah miskin. Penelitian ini membahas bagaimanakah hubungan antara otonomi daerah dengan keuangan daerah, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada daerah otonom untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, dan bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri daerah tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itu otonomi daerah juga harus mencakup keuangan daerah, yang diwujudkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2) Daerah diberikan wewenang meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dapat di temukan dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan UU No. 34 Tahun 200 tentang Pajak dan Retribusi. 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi dengan cara menaikkan tarif pajak dan retribusi, memperluas obyek pajak, dan menetapkan retribusi yang selama ini dikelola provinsi menjadi retribusi kota."

"This research intend to analyze sincronization between Indonesia government policy and local government policy on forestry in otonomy era. Method of this research is qualitatif, with focusing on Indonesia and local government policy. This research found that there is no policy sincronization or substainability of forestry management. It was reflected from difference policy between Indonesia and local government on bussiness license of forest product. This condition is caused by, first, implementation of decentralization on forestry between Indonesia and local government do not have consensus, secondly, local government dose not has commitment to make good forestry management policy."