Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMengingat dewasa ini negara kita sedang memasuki era industrialisasi, maka kebutuhan energi listriknya di masa mendatang perlu diperkirakan, sehingga kelak dunia industri khususnya di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Bukan itu saja, karena dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara, sektor industri dan komersial memberikan saham yang cukup besar maka tak salah kiranya bila kebutuhan energi listrik dari sektor komersial tutur diperkirakan pula. Sebab dalam era teknologi modern seperti sekarang ini, segala aktifitas atau kegiatan, termasuk kedua sektor di atas, tak dapat dipisahkan dari pemakaian energi listrik. Namun demikian di lain sisi, studi ini bersifat ramalan, sehingga tak ada yang dapat menjamin kebenaran hasilnya secara absolut atau mutlak. Tetapi melalui pendekatan kwantitatif, studi ramalan dengan menggunakan data-data bersifat empiris ini, diharapkan hasilnya dapat mendekati kebenaran yang diinginkan."

"Energi listrik di Indonesia adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena telah diambang krisis. Pemerintah memutuskan membangun pembangkit listrik yang berharga murah. Proyek yang dimenangkan oleh konsorsium Cina, di tenderkan lagi kepada mitra lokal dengan data yang sangat terbatas dengan menggunakan kontrak lump sum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari faktor-faktor risiko utama yang berpengaruh pada saat menetapkan jenis kontrak lump sum pada proyek un-definitive design, serta mencari dampak yang timbul. Metode penelitian yang dipakai menggunakan survai dan studi kasus. Kesimpulannya proses tender, kontrak dan konstruksi sangat berpengaruh pada kontrak lump sum dan faktor-faktor risiko utama akan menurunkan kinerja biaya proyek.

---

The power energy is urgently required for Indonesia to avoid crisis. The Indonesia government decides to build a relatively low cost Power Plants. Project obtained by Chinese consortium then subsequently to be tendered to the local partner with inadequate data and applying lump sum contract. The objective of this thesis is to locate the main risk factors affecting at the time of establishing the type of lump sum contract on un-definitive design project as well as to locate the impact and the solution to minimize those impact. The survey and case study are used for this research method. The conclusion can be drawn that tender, contract and construction process have an effect for the lump sum contract and main risk factor will reduce the project cost performance."

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."

"Upaya pengembangan kelistrikan desa di Indonesia, pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan segi material dan segi spiritual dari masyarakat desa itu sendiri. Seperti dimungkinkannya peningkatan produktivitas, dimana akan dapat menambah pendapatan masyarakat desa, serta bimbingan--bimbingan, kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan yang sebelumnya hanya diselenggarakan pada waktu siang hari, akan dapat dilakukan pada waktu malam hari. Segi keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial pun dapat lebih ditingkatkan. Listrik mempunyai peranan penting untuk pengembangan pedesaan. Program listrik masuk desa dapat berpengaruh jauh di dalam perkembangan teknologi dan informasi (Soemardian 1990:10). Sejauh ini pengembangan listrik pedesaan di Indonesia diterapkan dengan berbagai pendekatan seperti unit percontohan dari teknologi energi terbaharui. Terutama bagi desa-desa yang terpencil dan tidak terjangkau oleh jaringan distribusi listrik dari PLN. Listrik untuk pedesaan ini diutamakan dengan memanfaatkan sumber daya energi setempat, diantaranya energi matahari dan air. Serta bisa dikelola koperasi, swasta, atau masyarakat desa itu sendiri. Salah satu unit percontohan ialah listrik mikro-hidro yang terdapat di desa Winong, yang telah menggunakannya selama kurang lebih 5 tahun, dengan memiliki konsumen sebanyak 141 Kepala Keluarga. Penerapan listrik mikro-hidro ini memerlukan dukungan sikap penduduk desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sikap penduduk terhadap listrik mikro-hidro. Selain itu apakah sikap tersebut ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Kegunaan penelitian ini ialah:1. Untuk mendapatkan data/bukti-bukti empiris tentang sikap penduduk terhadap adanya listrik PLTM.2. Untuk mendapatkan kejelasan lebih rinci tentang manfaat adanya listrik PLTM di pedesaan.3. Memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan, terutama yang menggunakan listrik mikro-hidro.4. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam pada responden tertentu untuk menunjang hasil penelitian. Sedangkan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner sikap yang menggunakan skala Likert. Berdasarkan skor T tersebut dilakukan penggolongan-penggolongan setuju, tidak setuju, netral. Untuk melihat hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan digunakan metode Chi-square (X2) dan Koefisien Kontingensi (C). Penelitian ini mengambil sampel secara random sebanyak 40 orang Kepala Keluarga, karena populasi sampel cukup homogen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penduduk yang menggunakan listrik PLTM pada dasarnya memiliki sikap setuju atau mendukung terhadap adanya listrik PLTM di desanya yaitu sebanyak 72,5% dan yang bersikap tidak setuju atau tidak mendukung sebanyak 27,5%. Sedangkan berdasarkan uji statistik ada hubungan antara sikap setuju terhadap adanya listrik PLTM dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Tidak ada hubungan antara sikap setuju dengan tingkat pendapatan. Tidak ada hubungan antara sikap tidak setuju terhadap adanya listrik PLTM dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Penduduk masih banyak yang memiliki persepsi bahwa listrik PLTM adalah lama dengan listrik PLN sehingga timbul ketidak-puasan karena tidak sesuainya harapan dan kenyataan. Hal ini bisa dikatakan kurang berhasilnya program listrik PLTM di desa Winong. Selain itu terbatasnya pengadaan suku cadang mesin-mesin hidro mengganggu penggunaan listrik PLTM. Selain itu walaupun sikap penduduk yang setuju akan adanya listrik PLTM sebesar 72,5%, yang menyatakan tidak memenuhi kebutuhan sebesar 65%.

---

The effort of developing village?s electricity mainly has two goals: to improve their material needs as well as spiritual life. Such as the possibility to increase people productivity, on one hand, and can improve and increase their income, on the other hand. Besides the other night and day activities can be carried out continually such as courses, counseling. Electricity has contributed some evening creative activities to improve their social needs. It has played a very important role in developing rural life.

Electricity for the Rural Program has affected deeply for rural technology and information (Soemardjan 1990:10), The Development of Rural Electricity in Indonesia has been applied in various approaches such as by sampling-units, of Renewed-Energy Technology. As for remote rural areas in particular where the PLN (State Electricity Central Unit) is unoperationable, power can be gained and supplied by local possible power such as Solar Power and Hydro Power. This can be carried out and operated by social cooperative, private bodies, or by the people themselves. One of the Sampling-Unit is the Micro-Hydro Power (MHP) located in Winong Village which has been operated and used for about five years, supplying 141 families (houses).

The operation of such unit acquires and needs a full support of the villages. This research has taken place to study the attitude towards Micro-Hydro Power itself. Besides, it is also to find out whether such attitude has any relationship with their education, income rate and kind of job.

The purpose of this Research is:

1. To obtain the data and empirical proof on villager?s attitude towards the Micro-Hydro Power.

2. To obtain more detailed information on the need of Micro-Hydro Power in villages.

3. To enriched those who might concern to improve rural people quality of life, especially people who are using micro-hydro electricity.

4. To supply basic data for further research.

The data have been collected by questionnaire and interview to certain people to support the research results. Statistical analysis is used with T score to change raw data from attitude questionnaire which using Likert scales. Based on T score it is done to classify approve, disapprove, and neutral attitude. To know the relations among attitude with educations income rate, and kind of job, chi-square (X2) method is used and contingency coefficient (C). The sampling technique is random sampling, with 40 family heads because of the homogenous of sample population.

The data analysis has pointed out that villagers, who have been using MHP, basically have had an approval and supporting attitude toward the existence of MHP they are 72,5%, and 27,5% villagers with disapproval attitude. From the statistical test, it is found that there is a relation among people's approval attitude with educational level, and kind of job. There is no relation between people's approval attitude with income level. There is no relation among people's disapproval attitude toward HHP with educational level, income level and kind of job.

There are a lot of villagers perception that MHP is the same with Government Electricity (PLN) so that dissatisfied happened because of the reality is against the expectation. This is because of the unsuccessful MHP in Winong village, and the limitation of MHP spare-parts. Besides even though there is 72,5% people's approval of MHP but there is 85% said that unsatisfied using."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."