Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonominegara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyakkasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-belimanusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UUKetenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempatkerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengankemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentereddan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskanpembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurangproduktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak olehekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa biasgender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak biasgender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukumbagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan newobjectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

---

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."

"Migrasi tenaga kerja internasional Indonesia dewasa ini direpresentasikan oleh tiga profil utama. Pertama, perempuan Pekerja Rumah Tangga PRT migran di Timur Tengah, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Kedua, pekerja rumah tangga migran di negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Ketiga, laki-laki pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Tesis ini difokuskan pada kategori kedua dari profil pekerja migran Indonesia, khususnya PRT migran di Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional Indonesia adalah migrasi berwajah perempuan akan tetapi akses keadilan perempuan PRT masih terbatas. Untuk melihat bagaimana akses keadilan perempuan PRT migran di Hong Kong, empat aspek dari Akses Keadilan, yaitu permasalahan hukum, literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dieksplor melalui penelitian kualitatif berperspektif feminis, menggunakan sudut pandang perempuan PRT migran yang sementara menghadapi permasalahan dengan agen dan/atau pemberi kerja di Hong Kong. Studi dokumen mengenai permasalahan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang No. 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ordininansi Ketenagakerjaan serta Kontrak Kerja Standar Hong Kong, sedangkan studi lapangan mengenai literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima subyek utama penelitian, FGD dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perempuan masih terkendala akses keadilan karena instrumen hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan, terbatasnya literasi hukum, ketiadaan akses terhadap dokumen identitas hukum dan layanan bantuan hukum yang terbatas dari negara.

---

International labor migration of Indonesian migrant workers nowadays is represented by three main profiles that is female domestic workers in Middle East itself even though the number is less compare to previous years, migrant domestic worker in developing countries such as Hong Kong, Taiwan and Singapore, which increasing in number and the last category is undocumented male migrant workers in Malaysia who work on plantations. This thesis focuses on the second category, particularly Migrant Domestic Workers MDWs in Hong Kong to show how international labor migration has female face, but access to justice of female MDWs is still constrained. Access to justice here refers to four aspects that are legal problem, legal literacy, legal identity and legal aid. To explore these aspects, a qualitative feminist based research has been conducted using the life story of five Indonesian female MDWs who is now engage in legal proceedings due to disputes caused by both agencies and employers. At the same time, documentary study was also conducted toward the newest Indonesian The Law No.18 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Hong Kong law that are Employment Ordinance and Standard Working Contract of Foreign Domestic Helper. The research results show that women are restricted to access justice because legal instrument does not include women rsquo s experiences yet, the legal literacy of MDWs is limited, female MDWs do not have proper access to their legal identities as well as limited legal aid provided by the state. "

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi upah pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2013. Hasil regresi OLS menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal di daerah perkotaan, berpendikan SMP dan SMA ke atas berturut-turut merupakan faktor yang berpengaruh menaikkan upah pekerja rumah tangga, sedangkan variabel pendidikan untuk SD ke bawah dan pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik.

---

This study aims to determine the factors that affect wages of domestic workers in Indonesia using data Sakernas 2013. OLS regression results indicate that age, male gender, marital status, living in urban areas, highly educated middle and high school is an influential factor to raise the wages of domestic workers, while education variable to SD down and vocational training has no statistically significant effect."

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Dalam bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, para perempuan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kekerasan adalah salah satu bentuk tantangan yang harus mereka hadapi pada saat bekerja di luar negeri. Kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta bersifat multilapis. Salah satu negara tujuan para perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik adalah Uni Emirat Arab (UEA). Banyak perempuan yang membayangkan UEA sebagai negeri harapan. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan.Penelitian ini menggambarkan pengalaman pekerja domestic migrant Indonesia selama bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari pengalaman tersebut, terungkap berbagai friksi. Mereka merespon friksi tersebut dengan melakukan resistensi yang bentuknya everyday forms of resistance ataupun yang open defiance/ public confrontation. Penelitian ini juga menggambarkan respon para pekerja domestik migran terhadap pandangan masyarakat UEA terhadap diri mereka.Segala pelabelan yang dilekatkan pada pekerja domestik migran Indonesia secara tidak langsung juga melabel masyarakat Indonesia secara umum. Para pekerja domestik merasa sakit hati atas segala pelabelan yang dilekatkan kepada mereka. Generalisasi umum yang dilakukan masyarakat UEA dirasa tidak adil karena tidak semua pekerja domestik seperti itu.Penelitian ini dilakukan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) selama bulan Mei-Juni 2010. Fokus penelitian adalah para pekerja domestik migran yang melarikan diri di penampungan KBRI Abu Dhabi. FGD, wawancara dan observasi adalah bentuk metode pengumpulan data.

---

In working as migrant domestic workers, women faced a lot of obstacles and challenges. Violence is one form of challenge they have to face in working abroad. The violence they suffer are in the forms of physical, psychological, sexual and economic and these violence are multi-layered. One of the destination country is United Arab Emirates (UAE). Many women imagined UAE as a land of hope. But the reality is far for what they imagined.This research described the experiences of Indonesian Domestic Workers working in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UEA). Those experiences revealed frictions. They then responded to those friction by resisting in the form of everyday forms of resistance or open defiance/ public confrontation. This research also described the responses of the Indonesian Domestic Workers on the stereotype put to them by the UAE society.The stereotypes put on Indonesian domestic workers have an indirect effect also to the whole Indonesian society. The Indonesian domestic workers themselves were hurt by these stereotypes. They consider it unfair because not all Indonesia domestic workers are like that.This research was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in May-June 2010. The focus of this research is the Indonesian domestic workers staying in the Indonesian Embassy?s Shelter. Focus Group Discussion (FGD), interview and observation are the forms of data collecting."

"Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di ranah publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di media sosial. Melalui media sosial, perempuan pekerja rumah tangga dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dieksploitasi untuk meraih lebih banyak penonton. Adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja rumah tangga di media sosial ditunjukkan melalui visualisasi dan dialog dalam Web Series Pembantu Masa Gitu. Web Series Pembantu Masa Gitu merupakan web series dalam format film pendek yang dibuat oleh Studio Z. Web Series Pembantu Masa Gitu menampilkan viktimisasi primer terhadap tokoh perempuan pekerja rumah tangga dan memberikan representasi yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai perempuan pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis konten atau isi kualitatif yang dikaitkan dengan kriminologi visual, hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan pekerja rumah tangga menerima pelecehan seksual di tempat kerja, objektifikasi seksual, dan stereotip gender. Teori feminis radikal kemudian digunakan untuk melihat patriarki sebagai penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga. Web Series Pembantu Masa Gitu dijadikan sebagai sebuah alat propaganda untuk Studio Z menyebarluaskan sistem patriarki melalui media sosial. Pada akhirnya, visualisasi kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga yang secara terangterangan ditampilkan di dalam Web Series Pembantu Masa Gitu menunjukkan bahwa Studio Z berusaha untuk menjustifikasi patriarki dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.

---

Violence against women domestic workers is violence that occurs in the public sphere. Violence against women does not only occur in real life, but also occurs on social media. Through social media, women domestic workers are used as a commodity to be exploited to reach a wider audience. The violence that occurs against women domestic workers on social media is shown through visualization and dialogue in the Web Series Pembantu Masa Gitu. The Web Series Pembantu Masa Gitu is a web series in short film format made by Studio Z. The Web Series Pembantu Masa Gitu presents the primary victimization of women domestic workers and provides a representation that is not in accordance with the reality of women domestic workers. By using the method of content analysis or qualitative content associated with visual criminology, the results of the analysis show that women domestic workers receive sexual harassment in the workplace, sexual objectification, and gender stereotypes. Radical feminist theory is then used to see patriarchy as the main cause of the suffering experienced by women domestic workers. Web Series Pembantu Masa Gitu is used as a propaganda tool for Studio Z to disseminate the patriarchal system through social media. In the end, the visualization of violence against women domestic workers that is openly displayed in the Web Series Pembantu Masa Gitu shows that Studio Z is trying to justify patriarchy and perpetuate violence against women domestic workers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector.On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community."

"Penelitian ini menggunakan pengukuran tidak langsung yaitu dengan mengukur denyut nadi pada arteri radial di pergelangan tangan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pengukuran denyut nadi menggunakan metode 10 denyut lalu dikonversikan menjadi satuan energi dan mengklasifikasikannya dalam beban kerja. Denyut nadi yang diukur adalah Denyut Nadi Kerja (DNK) dan Denyut Nadi Istirakat (DNI). Selain itu, Peneliti menggunakan analisis dari hasil Persentase Cardiovascular Strain yang dimiliki oleh PRT, serta melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas dari PRT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar energi yang dikeluarkan dan beban kerja yang dialami oleh PRT dalam melakukan aktivitas fisik dari tugas-tugas rumah tangga yang dikerjakannya sehari-hari. Hasil dari penelitian ini menunjukan sebagian besar pengeluaran energi dan beban kerja yang dialami oleh PRT berada dalam klasifikasi "Sedang", akan tetapi ditemukan 2 dari 31 PRT yang memiliki beban kerja dalam klasifikasi "Berat". Diketahui bahwa selain memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 2 pekerja tersebut juga memiliki tugas untuk mengasuh balita.

---

The research describes energy expenditure and workload of Domestic Workers in Depok Mulya Residence, Depok, West Java. This study uses indirect measurement which is to measure the heart rate on the radial artery in the wrist of Domestic Workers. Pulse measurement using ?10 pulse method? then converted into energy units and classifies into the workload category. In addition, researchers use the analysis of the results of the Cardiovascular Strain Percentage owned by Domestic Workers. Besides, researches interviews use a questionnaire to determine the characteristics and activities of the Domestic Workers.

This purpose of research is to find out how much energy is expended and the workload experienced by domestic workers in physical activity from household in everyday activity.

The results of this study are the energy expenditure levels and workload experienced by domestic workers is classified as "Moderate". However, it was found that 2 of 31 domestic workers have a ?Heavy workload? because of not only having a task to do household, the two workers also have a duty to care for a toddler."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada penanganan KDRT di DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan lembaga sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti memiliki kemudahan akses melalui jalur online dan offline, kesesuaian pelayanan dengan peraturan prosedur, pelayanan kondisional yang sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta pelayanan yang adil dan tidak mendiskriminasi. Walau begitu masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari sisi hukum, kondisi klien, kurang diketahuinya keberadaan lembaga, minimnya pelibatan masyarakat, dan pelayanan yang cenderung kuratif daripada preventif.

---

This study aims to analyze the implementation of public services at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling domestic violence in DKI Jakarta. This research is important to do considering the high level of domestic violence in DKI Jakarta province compared to other provinces. The method used in this study is using a qualitative approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observations, and literature studies. There are three steps of data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and decision making and verification. Findings in the field show that the institution's services are in accordance with the principles of public services such as having easy access through online and offline channels, conformity of services with procedural regulations, conditional services according to the needs and desires of clients, as well as fair and non-discriminatory services. However, there are still several factors that hinder services, including: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of legal support, client conditions, lack of knowledge of the existence of institutions, lack of community involvement, and services that tend to be curative rather than preventive."