Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi hampir semua wilayah perkotaan di Negara berkembang. Akibat yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas sangatlah besar apabila kita cermati. Salah satunya adalah pemborosan biaya operasional kendaraan. Jalan Setiabudi merupakan salah satu ruas jalur yang sangat padat lalu lintas terutama di sekitar sekolah Shafiyatul Amaliyah. Pada jam-jam pergi dan pulang sekolah sering terjadi kemacetan. Ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan semakin bertambah sehingga merugikan pengguna kendaraan pribadi. Untuk menganalisa Biaya Operasional Kendaraan digunakan metode PT. Jasa Marga dan LAPI ITB sehingga didapat biaya kemacetan di jalan setiabudi sebesar Rp. 1.370/km/kendaraan."

"Semakin tinggi jenjang pendidikan akan mengurangi partisipasi sekolah. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi salah satu faktor fenomena tersebut. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak. Dengan menggunakan data panel dengan periode waktu tahun 2018-2022 untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian ini menunjukan PIP tidak berpengaruh terhadap peningkatan APK SMA/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan ketersediaan fasilitas sekolah akan meningkatkan APK.

---

The higher the level of education, the lower school participation will be. The large educational costs that must be borne are one factor in this phenomenon. The government through the Smart Indonesia Program (PIP) reduces the education costs that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation. Using panel data for the 2018-2022 time period to understand the extent to which the Smart Indonesia Program (PIP) can increase the Gross Enrollment Rate (APK) at the high school/equivalent level in districts/cities on the island of Java. The data used in this research comes from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Education and Culture. The research results show that PIP has no effect on increasing the GER for SMA/equivalent in the Districts/Cities of Java Island and the availability of school facilities will increase the GER."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Program pendidikan inklusif merupakan salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah di Indonesia. Program pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan dengan merujuk teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan belum berjalan baik sampai saat ini karena sekolah-sekolah tersebut belum melaksanakan sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang ada. Berdasarkan analisis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat dinyatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari 18 indikator, SMKN 24 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta terdapat 10 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 8 indikator tidak sesuai. SMKN 60 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta lebih baik dibandingkan dua sekolah lainnya, hal ini dikarenakan SMKN 32 Jakarta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna rungu. Sedangkan kedua sekolah lainnya, yaitu SMKN 24 Jakarta dan SMKN 60 Jakarta tidak memilikinya.

---

An inclusive education program is one of the education programs as a policy of Indonesian Government. This inclusive program purposes to give high qualified and worthy education to children with special needs as same as regulation of the Minister of National Education Number 70, 2009. Based on this regulacy, this research purpose to evaluate the implementation of the inclusive education program in Vocational High School Jakarta especially for Department of Hospitality by referring to evaluation model theory of CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The Result of this research shows that the implementation of an inclusive education program in Department of Hospitality Vocational High School Jakarta are not accordance with the regulation mandatory. Based on the analysis, evaluation had been done, program has not been done properly as it supposed to be. The discrepancy can be seen from 18 indicators, SMKN 24 Jakarta there are 8 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not suitable. SMKN 32 Jakarta, there are 10 indicators that are suitable, while 8 indicators are not appropriate. There are 8 SMKN Jakarta 60 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not appropriate. SMKN 32 Jakarta is better than the two other schools, this is because SMKN 32 Jakarta has Special Assistance Teachers and the availability of facilities and infrastructure for deaf children with special needs. Whereas the two other schools, namely SMKN 24 Jakarta and SMKN 60 Jakarta, do not have it."

"Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

---

Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas."

"Penelitian ini membahas tentang bagaimana sekolah mengimplementasikan model pendidikan inklusi di SDN Depok Baru 8 beserta faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dari implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi pendidikan bermodel inklusi yang dilakukan oleh SDN Depok Baru 8 sehingga bisa disebut sebagai sekolah inklusi. Ada beberapa saran dalam implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8, antara lain mengadakan konsultasi bagi orang tua dari guru sekolah, serta mencari pendanaan lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

---

This study discusses how the schools implementing the inclusive education model in SDN Depok Baru 8 along with what factors were the supporters and inhibitors of the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8. This research was a descriptive qualitative study. The results of the study indicate the form of implementation of new modeled inclusive education carried out by SDN Depok Baru 8 so that it could be referred to as an inclusive school. There are a number of suggestions in the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8, among others, holding consultations for parents of school teachers, as well as seeking other funding to improve facilities and infrastructure in schools."