Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek utama dari pendekatan baru dalam proses penyatuan Eropa adalah Peace support Operations. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan suatu doktrin baru yang didasarkan kemerdekaan individu dari ketidakamanan mendasar (basic insecurities) yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Doktrin tentang keamanan manusia dapat menjadi suatu feasible strategy bagi Uni Eropa, khususnya dalam pengembangan kebijakan luar negeri dan pertahan . Doktrin yang menggunakan pendekatan yang menyeluruh (comprehensive approach) ini pada akhirnya juga akan sangat bermanfaat bagi segala bentuk keterlibatan Uni eropa yang lebih mendalam pada krisis dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia."

"ABSTRAKThis article provides a summary analysis of the topical question of how far the Security Council may derogate from occupation law. The answer is that the Council may not derogate from those provisions of IHL that are of a specifically humanitarian nature or humanitarian ordre public, that derogations from international law or IHL are in any case not to be presumed and that the Council has not derogated in any way from occupation law in the case of the occupation of Iraq since 2003."

"Tesis ini membahas tentang bentuk baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yaitu Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting (FADMM). Ide ini mulai mengemuka saat Presiden RI melakukan kunjungan ke Canberra pada bulan Maret 2010 dimana kedua negara menyepakati untuk menyelenggarakan pertemuan tahunan FADMM. Dasar pemikiran pembentukan FADMM adalah sebagai langkah upaya mendorong dan mewujudkan kesepakatan dalam Lombok Treaty dan Plan of Action. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan dalam pembentukan forum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan FADMM selain menguntungkan bagi Indonesia khususnya di bidang keamanan, dapat pula meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia, mengurangi ketegangan antara kedua negara, meningkatkan rasa saling percaya dan mencegah terjadinya konflik.

---

This thesis examines a new form of bilateral relation between Indonesia and Australia called Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting. This idea aroses during the visit of the President of Indonesia to Canberra in March 2010, where both Indonesia and Australia agreed to establish FADMM. The main reason for the establishment is to encourage the implementation of Lombok Treaty and its Plan of Action. Furthermore, Indonesia has interests in the formation of this forum. The result of this research showed that FADMM brings benefit to Indonesia, encourage bilateral relation Indonesia-Australia, reduces tentions between the two states, enhance mutual trust and prevents conflict."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

---

ABSTRACTThis research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."