Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas pelayanan merupakan suatu kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka pandangan terhadap suatu kualitas pelayanan akan dinilai dari bagaimana penyedia jasa mampu memenuhi harapan atau keinginan pelanggannya dan bagaimana seharusnya penyedia jasa tersebut menampilkan performannya, karena pada akhirya pelangganlah yang memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan.Dalam praktek pelayanan terhadap pelanggan sering terjadi kesenjangan yang muncul karena penilaian konsumen terhadap mutu pelayanan. Antara harapan dan kenyataan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat akan melahirkan masalah dalam pelayanan, pelanggan akan menjadi kecewa karena ia menaruh harapan, tetapi tidak mendapatkannya. Sebaliknya pelanggan akan merasa puas jika keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapannya dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsinya.Organisasi yang menawarkan jasa kepada konsumen haruslah selalu berupaya agar seluruh bagian dari organisasinya senantiasa dapat melayani konsumennya dengan pelayanan yang berkualitas, karena salah satu kunci utama keberhasilan mencapai tujuan organisasi adalah pelayanan yangberkualitas dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka betahan dan memenangkan persaingan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin meneliti bagaimana kualitas pelayanan perizinanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan Pemerintah DKI Jakarta diambil sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Jakarta adalah sebagai ibukota negara dan pusat dari segalanya.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan (library research), dan kuesioner. Unit sampel dalam penelitian ini adalah meliputi masyarakat pengguna jasa layanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang ditetapkan berdasarkan Purposive Sampling. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta secara umum baru pada kategori cukup memuaskan. Bahkan masih ditemukan kesan tentang persyaratan dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat terlalu berbelit-belit; keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan; kurang tanggapnya pegawai dalam menanggapi keluhan dan keinginan masyarakat; serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan."

"Penyediaan Iayanan bermutu merupakan salah satu instrumen penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang antara lain dapat melalui peningkatan strategi mutu, yaitu penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memberikan jaminan bahwa harapan pelanggan akan terpenuhi. Kepuasan pelanggan dalam bentuk jaminan mutu menjadi sangat penting terutama bagi penyelenggara pelayanan publik agar mempunyai tanggung jawab tentang mutu dan mampu menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Dengan diperolehnya Sertifikat sistem manajemen mutu 1SO 9002:1994 dan revisinya ISO 9001:2000 di Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan ( DPPB ) Propinsi DKI Jakarta tidak berarti menjamin kepuasan seluruh masyarakat dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Real Estate, Non Pemugaran dan Tanpa Basement namun hanya merupakan Iangkah awal bagi terwujudnya standar pelayanan yang diharapkan masyarakat. Karena fokus dan kualitas/mutu tertetak pada kepuasan pelanggan, maka pelanggan yang harus terpuaskan adalah berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya pelanggan internal ( karyawan ) dan pelanggan eksternal ( pemilik/pemohon IMB ). Kepuasan karyawan dapat tercermin dari kualitas pelayanan internal dan kualitas pelayanan internal tercermin dalam lingkungan kerja yang kondusif sehingga akan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi didalam organisasi. Hal ini akan mendorong loyalitas karyawan pada organisasi. Selanjutnya loyalitas karyawan akan mendorong penciptaan nilai pelayanan ekstemal, yang kemudian hasil akhimya adalah tercapainya kepuasan pelanggan ekstemal.Adapun tujuan dari penulisan tesis inl adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO, seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan internal dapat dicapai, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan ISO, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan eksternal.Penelitian dilakukan dengan metode evaluasi dan survey lapangan kepada pelanggan internal dan ekstemal. Metode evaluasi dilakukan untuk memastikan adanya jaminan mutu yang diberikan DPPB setelah menerapkan ISO. Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui persepsi pelanggan internal tentang tingkat kepuasan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan ISO, selain secara deskiptif, juga dilakukan uji hipotesis dan Model Multidimensional Scaling ( MDS ) untuk melihat tingkat keragaman dari indikator hambatan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara jaminan mutu dan kepuasan pelanggan ekstemal dengan penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu dengan menguji sampai seberapa jauh pengaruh hubungan diantara variabel dengan menggunakan analisis regresi linier yang diolah dengan program SPSS sehingga diperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi. Responden pelanggan internal yang digunakan sebanyak 88 (delapan puluh delapan ) orang dan responden pelanggan eksternal sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh ) orang yang dihitung secara proporsional menurut wilayah penelitian dengan teknik purposive sampling.Evaluasi terhadap laporan internal audit dan eksternal audit menyimpulkan bahwa DPPB Propinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat menjalankan sistem manajemen mutu sehingga tidak dapat dikatakan cukup berhasil menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO menunjukkan bahwa pelanggan internal ( pegawai ) yang menyatakan puas tidak besar, sehingga secara umum kurang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan internal. Hambatan penerapan ISO disebabkan oleh komitmen dart top manajemen tidak benar-benar dirasakan dan dipahami sampai dengan tingkat bawah (pelaksana), pemerintah tidak menyediakan dukungan dana yang cukup untuk sarana dan prasarana kerja, kurangnya 5DM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, pegawai tidak terakomodasi dengan baik pada sistem ISO dan tidak ada reward dan Punishment yang jelas terhadap pegawai, baik sesuai maupun yang melanggar ketentuan. Sedangkan Indikator penerapan ISO yang paling menghambat ditimbulkan oleh tingkat pemahaman IS0 yang berbedabeda antar pegawai; menghambat pada indikator tingkat penolakan dari pegawai; dan cukup menghambat pada indikator kebijakan dan dukungan manajemen. Variabel Jaminan Mutu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan eksternal ditunjukkan dari persamaan regresi yang didapat mempunyai koefisien determinasi yang cukup signifikan, artinya variasi daripada variabel kepuasan pelanggan ekstemal dapat dijelaskan cukup besar oleh variasi variabel Jaminan Mutu.Untuk itu penulis menyarankan agar DPPB Propinsi DKI Jakarta lebih konsisten dalam menerapkan ISO, mampu mengurangi temuan ketidaksesuaian terhadap klausulnya serta melakukan pengawasan tertiadap pencapaian sasaran mutu secara periodik. Penerapan ISO hendaknya tidak hanya difokuskan pada 5 ( lima ) Kecamatan dan Suku Dinas yang telah memiliki sertifikat ISO raja tetapi juga ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta dan seluruh produk perizinan yang diterbitkan juga secara bertahap dapat menerapkan sistem manajemen mutu ISO int. DPPS Propinsi DKI Jakarta harus melakukan proses perbaikan secara terns menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internalnya (pegawai), mampu mengurangi hambatan hambatan internal dalam menerapkan ISO serta berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal."

"Keterbatasan dan ketidakmampuan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, dikarenakan belum adanya faktor-faktor kunci seperti, strategi, kesisteman atau manajemen pengelolaan pelayanan publik yang bermutu, sarana, dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dan iklim kegiatan pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan stakeholders.Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat berupaya agar pelayanan publik dapat mencapai sasarannya (mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat Jakarta), dan mempunyai standar pelayanan yang didukung oleh komitmen yang kuat baik oleh semua pihak. Oleh karena itu , maka perlu membangun suatu manajemen yang konsisten terhadap peraturan dan guna mendukung Visi dan Misi Propinsi DKI Jakarta, maka Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat akan menerapkan standar manajemen mutu yang baik dalam memberikan pelayanan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu, Sistem Manajemen Mutu ISO 9002. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan sistem tersebut, dan hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses yang berlangsung di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Metode penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada para responder sebanyak 39 orang pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan mengerti tentang ISO 9002, serta mempelajari dokumen mutu ISO 9002 yang berupa manual mutu, prosedur mutu, pedoman kerja dan catatan mutu dalam pembuatan IMB Rumah Tinggal non real estate dan non pemugaran di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat, dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih yang melibatkan para pejabat dan staf bertujuan untuk mendukung program-program pimpinan Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal Non Real Estate dan Non Pemugaran. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih dengan lima tahap meliputi, (1) Persiapan di bulan April 2001, (2) Pengembangan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi, (3) Penilaian Awal oleh Tim Audit Mutu internal, (4) Penilaian Awal oleh Konsultan ISO 9000 Series, dan (5) Sertifikasi oleh Badan Sertihkasi pada bulan Januari 2002. Dalam proses penerapan tersebut belum optimal, karena ditemukan berbagai hambatan yaitu, kurangnya tingkat pemahaman para pegawai terhadap ISO 9002, kurangnya partisipasi dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap perubahan tersebut, kurang mendapat dukungan dan komitmen, serta kurangnya antusiasme terus-menerus dari Top Manajemen, Midle Manajemen dan seluruh pegawai dan kurangnya pemantauan yang intensif .Adapun saran perbaikan terhadap proses tersebut adalah dengan, (1) berfikir sistem untuk melihat keseluruhan pola perubahan di Suku Dinas P2B kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih, (2) penekanan pada keahlian pribadi para pegawai dengan diadakannya pelatihan singkat tentang ISO 9002 baik dan sisi pemahaman maupun manfaat pelaksanaannya, (3) menerapkan model mental dengan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja yang disertai dengan kejelasan dalam pemberian reward dan punishmen, (4) pembelajaran tim yang bukan bersifat individual, tapi merupakan dasar pembelajaran unit dalam organisasi modern."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pelatihan dan pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja sebagai salah satu indikator efektivitas manajemen sumber Jaya manusia merupakan faktor yang penting untuk dikaji mengingat kepuasan kerja sangat berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Masalah kepuasan kerja, secara konseptual dan empiris dipengaruhi oleh faktor manajemen kompensasi yang dikembangkan oleh suatu organisasi. Di samping itu, pelatihan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia merupakan variabel yang mendapat perhatian studi ini. Penelitian ini menggunakan 85 responden yang diambil secara random mewakili sub dinas/suku dinas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan data untuk masing-masing variabel dilakukan meialui survey dengan menggunakan kuesioner tertutup. Untuk menganalisis data dalam menjawab penelitian digunakan teknik korelasi dan regresi berganda. Hasil analisis korelasi (r) digunakan untuk menjawab hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan R2 (koefisien determination) digunakan untuk menjelaskan kontribusi variabel kompensasi dan pelatihan terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi ekstrinsik mempunyai korelasi (r = 0.358; P < 0.05) dengan kepuasan kerja. Berdasarkan analisis regresi Stepwise, kontribusi variabel kompensasi ekstrinsik sebesar 12.8% terhadap kepuasan kerja. Sedangkan variabel pelatihan mempunyai korelasi (r = 0.337; P < 0.05) dengan kepuasan kerja dan hasil analisis stepwise menunjukkan kontribusi variabel latihan sebesar 5.7% didalam menjelaskan kepuasan kerja. Adapun variabel kompensasi intrinsik tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja, dan masa kerja karyawan merupakan variabel karakteristik individu yang berkorelasi signifikan terhadap kepuasan kerja."

"Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya.Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai.Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat."

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

---

Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"ABSTRAKDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.ABSTRACTJakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"Pemilihan lokasi lahan strategis misalnya bangunan untuk perdagangan merupakan hal yang sangat penting karena letaknya yang strategis sangat mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari terutama harapan untuk mendapatkan keuntungan. Pemilihan lokasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistim yang memakai data geografi di daerah bersangkutan, dan sistim itu biasanya dikenal dengan Sistim Informasi Geografi, disingkat SIG.Dalam penelitian ini, selain dibuat perangkat lunak untuk SIG ini, dilakukan pula penerapannya untuk menentukan lokasi yang cocok buat sebuah toko serba-ada atau supermarket, di kawasan Jakarta bagian Utara. Data yang dipakai untuk keperluan penelitian ini adalahdata yang diambil oleh satelit SPOT, kemudian digabungkan dengan data peta yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta.Perangkat lunak yang dibuat dinamakan GisPro, serta dapat dijalankan pada komputer pribadi IBM/PC-AT jenis 286 keatas dengan monitor VGA, serta sebuah mouse. Hasil yang diperoleh dari pemerosesan kemudian dibandingkan dengan data lapangan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih realistis.Sistim ini adalah salah satu aplikasi pengolahan citra dijital, dan sangat penting untuk membantu dalam perencanaan serta pengembangan wilayah sesuai perencanaan berjangka instansi pemerintahan.

---

A strategic site location, for example, business building is one of the most important problem, because its strategic location will influence daily bossiness activities., especially to increase transaction volumes and benefits. The site location can be selected by using its corresponding geographical data, which called Geographic Information system or GIS, in combination with remotely sensed data, such as satellite images. This system is one of the applications of digital image processing and it is very useful to help and support decision makers in planning and regional development, according to government planning.

In this research, it is designed a GIS software, called GisPro, then apply it to select a suitable location for a supermarket, in the northern part of Jakarta area. The data, which will be used for the purpose of this research, is SPOT satellite image, to be integrated with map data, issued by Board of City Planning or Dinas Tata Kota DKI Jakarta.

Result of processing then to be compared with the field data, therefore a proper decision can be made realistically. It is found that the result is quite acceptable, although the processing is done by using microcomputer."

"ABSTRAKPemilihan lokasi lahan strategis misalnya bangunan untuk perdagangan merupakan hal yang sangat penting karena letaknya yang strategis sangat mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari terutama harapan untuk mendapatkan keuntungan. Pemilihan lokasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistim yang memakai data geografi di daerah bersangkutan, dan sistim itu biasanya dikenal dengan Sistim Informasi Geografi, disingkat SIG.Dalam penelitian ini, selain dibuat perangkat lunak untuk SIG ini, dilakukan pula penerapannya untuk menentukan lokasi yang cocok buat sebuah toko serba-ada atau supermarket, di kawasan Jakarta bagian Utara. Data yang dipakai untuk keperluan penelitian ini adalahdata yang diambil oleh satelit SPOT, kemudian digabungkan dengan data peta yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta.Perangkat lunak yang dibuat dinamakan GisPro, serta dapat dijalankan pada komputer pribadi IBM/PC-AT jenis 286 keatas dengan monitor VGA, serta sebuah mouse. Hasil yang diperoleh dari pemerosesan kemudian dibandingkan dengan data lapangan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih realistis.Sistim ini adalah salah satu aplikasi pengolahan citra dijital, dan sangat penting untuk membantu dalam perencanaan serta pengembangan wilayah sesuai perencanaan berjangka instansi pemerintahan.

---

ABSTRACTIn this research, it is designed a GIS software, called GisPro, then apply it to select a suitable location for a supermarket, in the northern part of Jakarta area. The data, which will be used for the purpose of this research, is SPOT satellite image, to be integrated with map data, issued by Board of City Planning or Dinas Tata Kota DKI Jakarta.Result of processing then to be compared with the field data, therefore a proper decision can be made realistically. It is found that the result is quite acceptable, although the processing is done by using microcomputer."