Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indonesia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya."

"Directorate General of Tax as a public organization has to implement tax administration reform in order to improve the service quality to taxpayer. For that purpose, Foreign Investment For Tax Office has applied Modern Tax Administration System since the year 2004. This research is meant to know how significant is the influence of Moern Tax Administration System at Foreign Investment Four Tax Office to service quality. Modern Tax Administration System is an implementation of the tax adminsitrative reform that is defined as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its structure procedure, strategy, and culture to improve public sector performance. Meanwhile, service quality id defined as a stake holder value regarding the service dimension whch is perceived as positive value acquirement to the degree of satisfaction. It is measured by ten dimensions that is tangibel, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acess, communication, and understanding the customers. This research is carried out by using an explanation method which explaining a causal relationship between independent variables and a dependet variable. It uses a quantitative approach. Data is collected with survey by giving questionnaires to all officer of Foreign Investment Four Tax Office. Then the data is analysed with correlation and regression. The result of this analysis indicate that there is a positive strong relationship between Modem Tax Administration System together which consist of organization chart modemization, organizational procedure modernization, organizational strategy modernization, and organizational culture modernization and service quality. All sub variables of the Modern Tax Adrninistration System have significant influences to service quality of Foreign Investment Four Tax Ofiice. The research proposes that Foreign Investment Four Tax Office should improve Modem Tax Administration System higher either organization chart, organizational procedure, organizational strategy, and organizational culture to support the service quality using approaches: making a job description more detail to prevent duplication, making an easier access of getting new regulations from the intemet or intranet, promoting knowledge and skill of the employees through in house training, out bond training, and improving moral and ethics of the employees through ?kultum" and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training."

"ABSTRAKKegiatan ekonomi dunia di era globalisasi saat ini membawa dampak pada transaksi lintas negara atas sumber daya serta modal baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dari transaksi-transaksi kegiatan usaha antar negara tersebut berpotensi menimbulkan Bentuk Usaha Tetap.Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di suatu negara (sumber) Konsep BUT dalam model persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dimaksudkan untuk menenlukan hak pemajakan negara sumber agar dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dari negara lainnya.Permasalahan dalam menentukan keberadaan suatu BUT atau dapat disebut dengan identifikasi BUT menjadi hal yang sangat penting terutama bagi negara sumber, karena dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang ditimbulkan dari transaksi kegiatan usaha intemasional.Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan identifikasi BUT adalah terbalasnya data dan infomasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DIP) dan kurangnya kerjasama antar instansi, sehingga link data dan informasi dari instansi lain ke DIP belum terwujud. Selain itu pemahaman tentang perpajakan internasional terutarna mengenai BUT dan Tax Treaty dari para pegawai pajak maupun pihak wajib pajak juga menjadi kendala tersendiri.Pada sistem administrasi perpajakan modem (SAPM), terdapat Account Representative (AR) dibawah koordinasi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Keberadaan AR akan mempermudah komunikasi antara pihak kantor pajak dengan wajib pajak. AR bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, AR harus dapat melakukan analisa data dan informasi wajib pajak baik dari segi jenis usahanya (nature of business) maupun penerapan suatu peraturan perpajakan kaitannya dengan identifikasi BUT.Terciptanya suatu kerjasama antar instansi seperi Imigrasi, BKPM dan juga Departemen Luar Negeri yang dapat memberikan dukungan data dan informasi yang selalu up to date dan dapat diakses langsung oleh DIP akan sangat mendukung pelaksanaan identifikasi BUT atas transaksi internasional. Disamping itu, peningkatan kemampuan analisa kegiatan usaha wajib pajak dan peningkatan pemahaman perpajakan internasional dari parat pajak periu ditingkatkan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan.Jadi bersinerginya antara data dan infomaasi yang lengkap atas transaksi intemasional dengan kemampuan analisa serta pamahaman mengenai BUT yang dikemas dalam SAPM akan sangat mendukung identifikasi BUT secara cepat yang pada akhirnya dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak dari transaksi internasional.

---

ABSTRACTThe global economic transactions has been leading to the exchange of goods and services and movements of capital, technology and person. Those international transactions may cause the existence of a permanent establishment of an enterprise of one country in another country.The permanent establishment generally is a place of business through which an enterprise of one country carries on its business in another country. The main concept of a permanent establishment is to determine the right of a source country to tax the proiits of an enterprise ofthe other country.The identification of a permanent establishment plays an important role in a source country since the source country shall only tax the profits of an enterprise if it derives from a permanent establishment. Otherwise, the potential tax revenue fiom the international transactions may be lost.There are several obstacles in determination of a permanent establishment, namely a lack of data and information and a lack of coordination between department especially data link from the Directorate General of Taxes to and from other department, and also the limitation of the taxpayer?s and tax official?s knowledge of international taxation.In a Modem Tax Administration System (SAPM) there is an Account Representative (AR) who is responsible and authorized to provide services, consultation, assistance for taxpayer and to supervise a taxpayer in term of taxpayer's right and obligation, The existence of AR hopefully may make the taxpayer easy to communicate to the tax oflice since the function of AR is a liaison officer of taxpayer in the tax office.In their function as a supervisory, an AR is required to have better knowledge of nature of business of taxpayer, and to analyze the consequence of taxation of every single transaction the taxpayer made. Finally AR could identify the existence of permanent establishment from the taxpayer?s transaction.It is suggested to create the coordination between government agencies such as Immigration, Investment Coordinate Board and Foreign Affair Ministry to support data and information which will be very useful in identifying the existence of permanent establishment. Such exchange of infomation should always be update and the DGT should have the direct access to the information. Moreover, the capability of AR in international taxation and analyses of tax payer?s nature of business should be increased by providing them regular and continue training.In conclusion, the synergy between the availability data and information of international transaction and the ability of tax officer to analyze the taxation of international transaction in Modern Tax Administration System may support the accurate determination of a permanent establishment, and finally may prevent the lost of tax revenue from international transaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai.

---

The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation.

The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees.

Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity."

"Evaluasi layanan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak "X" dengan menggunakan pendekatan konsep Service Quality (SERVQUAL) yaitu melalui dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan kepemimpinan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dibuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak "X". Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara Iangsung terhadap informan dan pengamatan Iangsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik Weight Mean Score (WMS) atau perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP "X". Hal ini dijelaskan oleh faktor-faktor sebagai berikut: budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas dan inovasi bagi karyawan, struktur organisasi yang terlalu birokratis, perencanaan sumber daya manusia masih terpusat di Ditjen Pajak, sistem dan prosedur yang masih berbelit-belit dan kepemimpinan yang kurang dapat mengoperasionalisasi dan mensosialisasikan visinya. Agar kualitas pelayanan restitusi PPN di KPP "X" dapat ditingkatkan, penulis menyarankan agar Ditjen Pajak memperbaiki sistem dan prosedur restitusi PPN, mengubah orientasi kepemimpinan kepada pencapaian visi pelayanan restitusi PPN yang baik, pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala Seksi PPN, pengembangan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih kondusif bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak."

"Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi obyek pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di lokasi usaha terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra lainnya, serta kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 2% dari peredaranusaha tiap bulan di masing-masing lokasi usaha tersebut, di mana pembayaran ini diperlakukan sebagai pajak final.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan ini telah memenuhi azas keadilan. Di samping itu juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Pembuatan suatu kebijakan perpajakan harus memperhatikan azas-azas perpajakan. Salah satu azas perpajakan yang harus dipegang teguh adalah azas keadilan. Suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaannya itu. Apabila azas keadilan ingin diterapkan dalam sistem pajak penghasilan, maka baik syarat keadilan horizontal maupun syarat keadilan vertikal harus dipenuhi. Tingkat keadilan (fairness) yang tinggi dalam sistem perpajakan akan memicu setiap individu untuk patuh secara sukarela.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap para informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha Tertentu. Informan dipilih dari pihak fiskus dan Wajib Pajak. Dari pihak fiskus wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan salah seorang petugas seksi ekstensifikasi. Selain itu kajian dokumentasi yang merupakan data sekunder juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan. Kewajiban pendaftaran di setiap lokasi usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebenarnya sudah tepat dan dapat membawa pada keadilan, tetapi adanya pengecualian bagi pedagang kendaraan bermotor dan restoran menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang ditetapkan sebesar 2% dari peredaran bruto serta diperlakukan sebagai pajak final juga tidak memenuhi azas keadilan dengan tidak terpenuhinya lima syarat keadilan horizontal dan dua syarat keadilan vertikal.Pada tingkat implementasi, ketidakadilan tersebut membawa kepada banyaknya ketidakpatuhan pada kebijakan ini. Dari sisi kantor pajak, lemahnya law enforcement, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan ini, juga memiliki andil dalam membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya ketidakpatuhan ini dapat membawa pada ketidakadilan dalam implementasi peraturan, karena Wajib Pajak yang berada dalam kondisi sama mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

---

In its effort to increase the income tax, the government has conducted taxpayers expansion and tax base intensification. One of the expansion and intensification effort is to give Taxpayer Identification Number (NPWP) to each of certain entrepreneur person having shop in a trading or shopping centre or stores or mall or plaza or industrial area or other centre, as well as the obligation to pay income tax Article 25 at 2% of gross revenue per month in respective business location. The payment is treated as final tax.This research is made to find out whether this policy has met the requirement of equity principle. In addition it is also aimed to recognize how the implementation of this policy at Pratama District Tax Office of Jakarta Gambir Dua. Determining a tax policy should comply with taxation principles. One of the tax principles that must be obeyed is the equity principle. A tax collection is considered fair if those who are in equal economic condition were imposed with equal tax, while those who are in unequal economic condition were treated unequal, relative to its difference. If equity principle would be applied in income tax system, then both horizontal equity requirements and vertical equity requirements should be fulfilled. The high fairness level in tax system will motivate every taxpayer to comply voluntarily.This research used descriptive qualitative method. Primary data collection was conducted through interview with informants having knowledge and experience on individual taxpayer of certain enterpreneurs. Informants were selected from tax officers and taxpayers. Interview with the tax officers were conducted with the Head Officer of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, head of supervision and consultancy section, head of expansion section, and one of the expansion section officer. In addition documentation evaluation representing secondary data was also conducted on various documents. The obligation to register for each business location for individual taxpayer of certain entrepreneur actually is proper and can direct to equal treatment, but the fact that motor vehicle and restaurant enterpreneu were excluded from this obligation make it become unfair. Further the imposition of income tax Article 25 at 2% of gross revenue and treated as final tax does not fulfill equity principle, in the way that it does not fulfill five requirements of horizontal equity and two requirements of vertical equity.In implementation level, the inequality can caused much incompliance with this policy. From the tax office side, the weakness of law enforcement, among of them s indicated by none penalty for the tax violator pursuant to this policy, also contribute in creating taxpayer incompliance. Further this incompliance may caused unfairness in policy implementation, because taxpayer in similar condition get different treatment in tax area."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indor.esia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan ke'as dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya.Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pegawai dan Pembayar Pajak KPP PMA Dua terhadap pelayanan dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada (1) Kurangnya pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku pegawai dalam melayani pelanggan baik internal maupun eksternal, (2) Belum adanya culture melayani pada kantor pelayanan pajak. (3) Kurang berjalannya sistem yang ada, dan masih banyaknya sistem yang bertentangan dengan iklim melayani, serta tidak adanya standar pelayanan sehingga secara sistem justru menghambat adanya budaya melayani.Hingga saat ini, DJP belum mengadakan pelatihan mengenai pelayanan pada pegawainya dan belum mempunyai standar pelayanan yang jelas dan berlaku general. Dan nilai yang saat ini kental adalah law enforcement, karena asumsi dasar yang kuat bahwa petugas pajak adalah law enforcer. Karena itu serangkaian intervensi yang dianggap penting untuk segera dilakukan saat ini adalah menambahkan budaya melayani pada nilai-nilai yang telah dimiliki pegawai DJP. Hal ini untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan, membangkitkan kesadaran pegawai untuk mau melayani mengajarkan keterampilan melayani yang dilakukan secara bertahap dari mulai tampilan fisik kantor, nilai-nilai melayani dalam diri pegawai sampai dengan asumsi dasar mengenai perilaku melayani tersebut. Diharapkan dengan serangkaian intervensi ini perubahan perilaku lebih permanen dalam diri para pegawainya, serta mengerakan perubahan yang lebih besar dalam lingkup makro instansi DJP.

---

ABSTRACTThe General Tax Directorate is in the changing administration system into the modem taxation administration system_ Previously, the Indonesian society consider that the tax and the tax employees are the scary things. So, with this modem system will be expected to increase the belief of the society to the General Tax Directorate. The Tax Service Office of the Foreign Investment 2 is one of the pilot projects of this changing system. The vision of the General Tax Directorate is to become the model of society service which carries out the taxation system and the taxation management of the world class, which is believed and prouded by the society it gets a lot of obstacles because of the Iack of human resources and supporting system.Based on interview and observation about the services of the officers and the taxpayers of the Tax Service Office of the Foreign Investment 2, it can be concluded that the problems are: (I) the lack of the knowlegde, manner, skill and the attitude of the officers to serve internal and external customer, (2) there hasn't been the culture of service in the tax service office, and (3) the available system hasn't run well yet. There are still many systems which are contradictions with the climate of service and there is no servicing standard systematically. So it can cause the problem of the service culture.The General Tax Directorate hasn't carried out the training deals with the service to its officers and hasn't had the standard of service clearly and implemented it generally until now. The strong value at this time is law enforcement, because the strong basic assumption is the tax officers are the law enforcer. Because of that, the serial intervention which is considered as important things that must be implemented now is adding the service culture in the values which arc had by the officers of the General Tax Directorate. This is carried out to give the clearness about the service to the officers, to awaken the consciousness of the the officers to serve, to teach the skill of service which is implemented step by step from the performance of the office, the values of the service the officers and the basic assumption of service attitude. With the serial intervention, it will be expected that the changing of the attitude more permanently at the officers and the bigger changing in the General Tax Directorate."

"Sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan merupakan jawaban atas perkembangan lingkungan yang kompleks serta mempunyai ketidakpastian tinggi Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan transformasi dalam struktur organisasinya. Transformasi organisasi bukan sekedar melakukan downsizing tetapi mengandung rnakna yang lebih mendasar yaitu pergesaran secara fundamental akan nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi dan pola pikir yang sesuai dengan tuntutan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan jasa kepada para pelanggannya.Keberadaan Kantor Palayanan Pajak Wajib Pajak Besar selanjutnya disebut KPP WP Besar dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KFP Wajib Pajak Besar. KPP ini dirancang sedemikian rupa sehingga akan menjadi kantor percontohan bagi KPP lainnya sehingga mempunyai perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Atas dasar itulah, maka perlu diketahui bagaimana tingkat efektivitas kinerja KPP yang telah dibentuk, diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard.Pendekatan Balanced Scorecard yang digunakan dalam penilaian kinerja karena penilaian tidak dilihat dari aspek finansial saja akan tetapi menggunakan instrumen penilaian yang menyeluruh dan mampu memberikan hasil yang telah dicapai saat ini serta bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Intrumen yang dimaksud adalah aspek-aspek lain dalam Balanced Scorecard yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan. Pola pikir yang ada dalam Balanced Scorecard adalah aspek Finansial merupakan dampak logis yang ditimbulkan karena adanya pelanggan (Wajib Pajak) yang loyal sehingga dengan penuh tanggung jawab akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggan yang loyal merupakan suatu keberhasilan dari aspek proses bisnis internal yang berjalan dengan baik, dan proses ini muncul karena tingkat pertumbuhan dan pembelajaran dari seluruh karyawan KPP telah terbina dengan baik.Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kinerja KPP WP Besar dilihat dari aspek Finansial, aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, aspek Proses Bisnis Internal dan aspek Kepuasan Pelanggan. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kinerja KPP WP Besar seperti adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah deskriptif statistik berupa frekuensi distribusi dan prosentase untuk menggambarkan profit indikator-indikatornya kemudian akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya.Hasil penelitian menunjukkan, skor yang diperoleh KPP WP Besar secara keseluruhan dari seluruh aspek kinerja yang diukur mencapai angka 63 dengan jumlah indikator sebanyak 15. Dari rentang skor tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja KPP WP Besar untuk seluruh aspek yang diukur dalam kondisi baik."

"If Indonesia would actually like to see state finance self-sufficient, domestic revenues must b e made the main sources. Hence, the role of taxes which form one of these sources must be enhanced. For this purpose, the Directorate General of Taxation must at all times make efforts to improve its role through such manners as higher levels of efficiency and effectiveness in tax administration.The subject of discussion in this thesis is whether tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office which falls under the auspices of the Directorate has been carried out effectively and efficiently and which factors affect such effectiveness and efficiency. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness and efficiency of tax administration at the office above and identify which factors affect them and give recommendations for improvement.This thesis employs theories which relate to tax systems, tax policies, tax laws, tax administration and its performance measurements from the perspectives of effectiveness and efficiency with respect to activities which are conducted under an organizational system.The author has employed a descriptive and analytical method whereby data has been gathered through both desk research as well as field research for which interviews have been conducted with the parties involved.From discussions, a conclusion has been made that in general tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office has been performed in a fairly effective and efficient manner, notwithstanding the fact that several elements of tax administration have been found not to be implemented as such. Based upon the tax effort index, the office should be deemed to be inefficient in reaching its tax target revenues. Based upon the tax efficiency ratio, it has not effectively administered taxes in terms of taxpayer registration, processing of tax returns, payment supervision, delivery of letters of warnings, warrants, and letters of order for seizure, issuance of letters of objection, tax determination in comparison with applications for refund, issuance of tax inspection letters, in comparison with those proposed, issuance of tax inspection reports in comparison with the tax inspection letters issued, inspection results in comparison with the tax inspection letters issued and the time period for the conduct of inspections.With respect to the matters above, the author recommends the following improvements: delivery of letters of warnings in accordance with the applicable regulations, timely processing of tax returns, increased activity to collect back payments, issuance of letters of warnings of delay in the delivery of tax returns, immediate issuance of warrants, letters of order for seizure following letters of warnings which have been due but unpaid for, enhanced quality of inspections and the relevant supervisory activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."