Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program Everyday Mathematic dapat meningkatkan kemampuan numerasi pada anak usia 4,5 – 6 tahun di Taman Kanak-kanak (TK). Anak usia 4,5- 6 tahun yang duduk di TK berada dalam tahap kognitif praoperasional, sebaiknya dipersiapkan agar memiliki kemampuan numerasi sebelum masuk Sekolah Dasar (SD). Program Everyday Mathematic merupakan suatu program intervensi yang memiliki metode sesuai untuk tahapan kognitif anak praoperasional, dalam meningkatkan kemampuan numerasinya. Program berupa 5 kegiatan yang mencakup 9 konsep dasar matematika, merujuk kepada Seo dan Ginsburg (2004). Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group pretes posttest design. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre Numeration Indicator (PNI) dari Flyod & Hojnoski (2006). Kegiatan dilakukan selama 5 hari dengan jumlah subyek penelitian 15 anak di Taman Kanak-kanak SAF di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Analisis data menggunakan statistik parametrik karena data berdistribusi normal, dan hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0.05) antara rata-rata skor kemampuan numerasi anak pada sebelum dan sesudah mengikuti program everyday mathematic. Dimana rata-rata skor post-test menunjukkan hasil yang lebih besar daripada rata-rata skor pada pre-test."

"Tugas akhir dengan judul Kompetensi Human Resources Unit Managers unruk Menjalankan Peran Human Resources sebagai Business Partner pada Direktorat SDM Ul-BHMN ini, dilakukan karena pengelolaan human capital dalam industri pendidikan sangat penting dan strategis. Human capital dalam industri ini merupakan modal utama sebagai sumber inovasi dan pembaharuan sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan dengan optimal. Pentingnya pengelolaan dan peran human capital dalam organisasi U1 yang sekarang ini, ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat SDM dan ditetapkannya manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Hal ini sangat beralasan karena perubahan manajemen dari birokratis menjadi profesional menghendaki individu yang kompeten (individual competency). Spencer & Spencer (1993) menyatakan bahwa performance individu saat ini lebih penting dari pada past performance, sehingga perubahan paradigma manajemen menjadi profesional harus menekankan kepada tingkat kompetensi tertentu. Sebagaimana individu lain dalam organisasi, HR unit managers harus memiliki kompetensi yang diperlukan agar berhasil mengelola human capital di unit HR-nya. Kompetensi yang mereka miliki harus sejalan dengan kondisi dan strategis bisnis organisasi ke depan, untuk meraih peluang mencapai keunggulan di era pasar bebas.Konsep Human Resources Business Partnership (HRBP) yang mendudukkan HR unit sebagai business partner (mitra) bagi unit bisnis yang lain, merupakan suatu konsep manajemen sumber daya manusia yang penting. HRBP yang meletakan peran human resouces sebagai mitra strategis (strategic partner), pakar administratif (admnistratif expert, pendukung karyawan (employee champion), dan sebagai agen perubahan (change ageny memungkinkan sekali menjadi frame dalam kebijakan pengelolaan human capital di UI-BHMN. Untuk menjalankan peran di unit SDM UI-BHMN, maka kompetensi yang diperlukan HR unit managers adalah: (1) Planning & Problem Solving Cluster : Analitycal Thinking Problem Analysis; (2) Leading & Managing Others Clusters : Team Orientation, Motivating Others; (3) Working Through Others Cluster : Interpersonal Skill. Influencing Skill, Resolving Conflicts; (4) Achieving Result Cluster : Iniative. Decision Making. Ability to Deal with Complexity, Practical Business Orientation, Adaptobility. Melalui implementasi HRBP diharapkan unit bisnis memperoleh dukungan yang lebih tinggi dari unit HR, hubungan kerja dan komunikasi yang lebih baik antara unit HR dan unit bisnis, lebih cepat dalam proses penyelesaian semua permasalahan SDM dalam organisasi, kemampuan lebih tinggi dalam mengelola SDM yang diperoleh manajer lini hingga terampil dalam melakukan supervisi, coaching, konseling, mentoring dan sebagainya."

"Manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahkan dirinya sendiri sebagai ldquo;human error rdquo;. Terdapat satu pendekatan yang melibatkan penggunaan metode struktural untuk dapat mendeteksi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam performa pekerjaannya, yaitu Human Error Identification HEI . Salah satu teknik dari metode HEI untuk memprediksi performa pengguna yang berinteraksi dengan mesin adalah Task Analysis for Error Identfication TAFEI . TAFEI mampu memberikan ldquo;suggested way rdquo; dalam pengendalian kesalahan tersebut namun gagal untuk memperkirakan seberapa sering risiko kesalahan tersebut terjadi, kemungkinan memprediksi risiko kesalahan dan seberapa serius dampak yang dihasilkan. Oleh karena itulah untuk mengatasi ketidakmampuan TAFEI, penulis menggunakan metode FMEA Failure Mode Effects Analysis. Penelitian ini akan menggunakan fuzzy FMEA sebagai perbaikan dari FMEA tradisional. Kelemahan dari FMEA tradisional dapat dieliminasi oleh fuzzy logic, dimana menggunakan linguistik variables. Dengan FMEA, maka akan didapatkan kesalahan mana yang akan diprioritaskan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Pengambilan data dilakukan di Polman Astra pada proses casting,cutting, dan forming. Berdasarkan hasil TAFEI yang dilakukan, terdapat 22 kesalahan pada ketiga proses tersebut. 22 kesalahan tersebut diterjemahkan menjadi 13 mode kesalahan pada FMEA. Untuk penilaian FMEA, dilakukan pembobotan penilaian dan dilakukan 3 skenario pembobotan pada FMEA dengan 3 jenis responden.

---

People tend to blame themselves for their errors. There exists an approach that use a structural method to detect errors done by humans in their work, i.e. Human Error Identification HEI. One of the techniques and methods of HEI predicting the performance of users who interact with the machine is Task Analysis for Error Identification TAFEI. TAFEI is able to provide a suggested way in controlling these errors but failed to estimate the probability of errors, to predict the occurance of the risk and to measure the severity generated. Therefore to overcome the inability of TAFEI, this study uses FMEA.

This study will use fuzzy FMEA as an improvement over the traditional FMEA. The weakness of traditional FMEA can be eliminated by fuzzy logic, that using linguistic variables. FMEA will prioritize the errors for further evaluation. Data collection is done in Polman Astra on casting, cutting, and forming processes. Based on the results of TAFEI, there are 22 errors in the three processes. 22 errors are translated into 13 failure modes on FMEA. For FMEA assessment, weighing the scores and 3 weighted scenarios on FMEA with 3 respondents."

"Penelitian ini fokus untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan pada CHRD PT.XYZ. Tujuan pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan pada CHRD PT.XYZ adalah mengetahui job specific knowledges and skills karyawan pada keempat bagian yang terdapat pada CHRD PT. XYZ yaitu Corporate Organization Development Departement (CODD), Corporate People Development Departement (CPDD), Corporate Employee Relation (CER) dan Human Resource Administration (HRA), yang menjadi dasar untuk mendapatkan kebutuhan pelatihan untuk karyawan pada keempat bagian tersebut agar permasalahan kinerja dapat teratasi.Analisa kebutuhan pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada teori analisa kebutuhan pelatihan dari Noe (2005), yaitu: (i) Analisa Organisasi, (ii) Analisa Tugas, dan (iii) Analisa Individu. Pengumpulan data untuk Analisa Organisasi dilakukan melalui wawancara. Pengumpulan data untuk Analisa Tugas dilakukan melalui wawancara, observasi, analisa dokumen dan kuesioner terbuka. Pengumpulan data untuk Analisa Individu dilakukan melalui wawancara dan kuesioner terbuka yang diberikan kepada karyawan yang bersangkutan dan dibandingkan dengan penilaian atasannya. Analisa kebutuhan pelatihan ini diujicobakan pada empat karyawan yang masing-masing mewakili CODD, CPDD, CER dan HRA.Pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan pada CHRD PT. XYZ menghasilkan job specific knowledges and skills dan dan daftar pelatihan spesifik untuk CODD, CPDD, CER dan HRA. Berdasarkan hasil uji coba pada sampel karyawan yang mewakili keempat bagian CHRD tersebut, maka dapat diketahui kebutuhan pelatihan bagi para karyawan tersebut.This study focus to do Training Need Analysis (TNA) in CHRD of PT.XYZ. TNA is used as a tool to get job specific knowledges and skills for each CODD (Corporate Organization Development Departement), CPDD (Corporate People Development Departement), CER (Corporate Employee Relation) and HRA (Human Resource Administration). The job specific knowledges and skills is used as a base to determine List of Specific Training for the four department in CHRD.Training Need Analysis in this study is based on TNA theory from Noe (2005), which consist of three analysis: (i) Organizational Analysis, (ii) Task Analysis, and Person Analysis. Interview is used for collecting organizational analysis data. Task analysis data is collected from interview, observation, documentation and open questionnaire. Person analysis data is collected form interview and open questionnaire which is given for the employee and his supervisor. This TNA is tried out to four employees which each employee represent CODD, CPDD, CER and HRA.The output of this TNA in CHRD of PT.XYZ are Job Specific Knowledges and Skills and List of Specific Training for CODD, CPDD, CER and HRA. Based on try out result, training need for the four employees is ascertainable."

"Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.Pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu disertai dengan perubahan atau dampak terhadap lingkungan hidup, baik perubahan yang menguntungkan (positif), maupun perubahan yang berupa resiko (negatif). Kegiatan pembangunan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif itulah yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup. Faktor yang sangat penting dalam masalah lingkungan hidup ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup.Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,4 juta ha mempunyai populasi atau penduduk sekitar 35.500.000 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata 2,5%. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu, mengakibatkan banyaknya masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan membentuk suatu lembaga pengendalian lingkungan hidup, yaitu: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provins Jawa Barat.Pembentukan badan ini selanjutnya diikuti oleh penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Dengan . Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi: pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengkajian di bidang AMDAL, sarana dan prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pelayanan administrasi kesekretariatan.Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan mempunyai fungsi:- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi AMDAL - Sarana dan - Prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur;- Pelaksanaan pembinaan teknis fungsional lintas KabupatenlKota berdasarkan kewenangan Provinsi Bidang Lingkungan Hidup;- Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan.Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya, sementara menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.Kedua Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya- penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPLHD Provinsi Jawa barat dalam pengendalian lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau lebih dikenal dengan kasus Rancaekek. Kasus ini merupakan batu ujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengendalian lingkungan. Dalam kasus ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) dipilih sebagai alat untuk menyelesaikan kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Penelitian ini bertujuan:- Mendeskripsikan kelembagaan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;- Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kelembagaan dan wawancara kepada informan atau nara sumber yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan , walaupun tugas pokok dan fungsi Badan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini disebabkan karena tugas pokoknya bersifat koordinasi dan fasilitasi saja, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat.Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu: faktor internal yang terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, struktur organisasi, sarana dan prasarana, koordinasi serta faktor ekstemal yakni sektor-sektor. Faktor- faktor ini ada yang bersifat penunjang, namun adapula yang bersifat kendala.Dan hasil penelitian dapat disimpulkan :Pelaksanaa;, tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Java Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan sektor-sektor. Artinya, walaupun Badan mempunyai peran sebagai koordinator, namun belum mampu menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, ini menunjukkan kapasitas Badan sebagai lembaga pengendalian lingkungan hidup belum dapat menampilkan performa yang terbaik.Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat ada yang bersifat penunjang, ada yang bersifat kendala. Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan, faktor-faktor yang bersifat penunjang hendaknya diberdayakan dan ditingkatkan, sementara faktor-faktor yang bersi fat kendala diminimisasikan

---

Implementation Of Environmental Agency's Main Task And Functions (Institutional Analysis of West Java Provincial Environmental Control Agency)Between man and his environment always happened a reciprocal interaction_ Man influences his environment and his environment affected man. Likewise man forms his environment and his environment forms man.

The implementation of the development programs always accompanied with the change or the impact towards the environment, both the beneficial change and the change that took the form of the risk. Consciously, it is also admitted that this change happened because of the demand of the situation, whereby man must make use of space as well as its natural resources to meet his requirements. The activities of the development that caused the negative impact to the environment are known as the environmental problems.

The factor that is very important in the environment issue is the size of the population. With the fast growth of the population, the need of food, fuel, housing and other requirements as well as the domestic waste also grows rapidly. This growth of the population resulted in the big change to the environment.

The province of West Java widely 3,4 million ha has the population around 35,500,000 people with the Population Growth Rate (PGR) of 2.5% on average. The Government of the Province of West Java must face many environmental problems that were caused by the fast population growth like that. For that reason, The Government of the Province of West Java take the proactive action and formed an environmental management agency which is called the Local Environmental Control Agency or Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) of West Java through the Regulation of Government of West Java number 16 year of 2000 about the Local Technical Agency of the province of West Java

This formation of the body was followed by the implementation of the Decree of West Java Governor number 63 year 2001 about the Main Task and the Function of BPLHD of West Java. Article 3 of the Decree of West Java Governor explains that BPLHD West Java has the main task of carrying out the authority of the province in the field of the environmental control that covered the coordinating, facilitating, the development and control in the field of AMDAL, facility, infrastructure, the control of environmental pollution, environmental damage control and the secretariat administration service.

To carry out the main tasks above, the Agency has the functions of;

- The implementation of the co-ordination, facilitation and the technical management in the field of the environmental control that covers AMDAL - facilities and infrastructure, environmental pollution and damage control that were based on the policy of the Governor;

- The implementation of the functional technical management intra Cities that is based on the authority of the Province of the environmental Field.

- The implementation of the secretariat administration services that covers public service, and civil and financial service.

According to the Article 5 articles 2 of government regulations number 84 Year 2000 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency is the Local Technical Agency that has the task of assisting the Governor in the implementation of the municipality in his scope of the task, whilst according to the Article 6 articles 2 government regulations number 8 Year 2003 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency has the task of carrying out the particular tasks that because of its characteristics are not included in the Regional Secretariat and the Regional Service in its scope of the task.

- Both of the government regulations define that the Agency as the Local Technical Institution has a functions of Formulation of the technical policy in accordance with its scope of the task.

- Supporting the implementation of the municipality.

One of the biggest challenges that were faced by BPLHD of West Java in the control of the environment was the case of environmental pollution by the industrial waste in sub-district Rancaekek of Bandung city or more known as the Case of Rancaekek. This case is the crucial test case in the implementation of the authority of BPLHD of West Java as the agency of the environmental management.

The research has the objectives of.

- Describes the institutional of BPLHD of West Java in the implementation of its main tasks and functions.

- Identifies and studies the factors in accordance with the implementation of the main tasks and functions of BPLHD of West Java.

The research was carried out in Province of West Java in BPLHD of West Java as the analysis unit, has a type of descriptive research with qualitative approach method. The data collection was carried out through the institutional survey and the interview to competent sources that was appointed based on purposive sampling.

Results of the research shows that the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the predefined main tasks and functions, although the subject has been arranged in various legislation regulations. This is caused by the fact that the main task has a co-ordination and facilitation role only, in accordance with the Article 3 of the Decree of West Java Governor Number 63 Year 2001 about the Main Tasks and Functions BPLHD of West Java Province.

There are several factors in accordance with the implementation of BPLHD of West Java Province main tasks and functions, i.e.: the internal factor that consists of human resources, the budget, the organization structure, facilities and the infrastructure, the co-ordination, as well as the external factor namely sectors.

There are supportive factors as well as those which are hindrance.

The result of the research concludes that:

The implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the Agency's main tasks and functions as determined in the Article 3 of the West Java Governor Decree Number 63 Year 2001 about Main Tasks and Functions of BPLHD of West Java Province, especially in carrying out the function of the co-ordination with sectors. Meaning that although the Agency has the role as the coordinator, but is not yet able to undertake its function of the co-ordination effectively, this shows the Agency capacity as the institution of the environmental control is not yet able to put forward the good performance.

The factors which linked to the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions are supportive as well as those which are hindrance. In the account to develop the institution capacity, factors that are supportive preferably are being made full use of and increased, while factors that are hindrance are minimized."

"Universitas merupakan organisasi yang memiliki potensi bahaya dan risiko yang signifikan. Dengan berbagai kegiatan, bahan dan instrumentasi kerja yang kompleks, maka berpotensi terjadinya cidera dan sakit akibat kerja. Sangat penting adanya pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja khususnya untuk pegawai di lingkungan universitas. Para pegawai yang bekerja di dalam lingkungan akademis harus memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang selamat dan sehat. Pusat Administrasi Universitas Indonesia merupakan organisasi yang diharapkan memiliki pegawai yang berpengetahuan, bersikap dan berperilaku K3 yang baik sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Oleh karena itu penyelenggaraan training K3 menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perilaku K3 tersebut. Namun, analisis kebutuhan pelatihan K3 di PAU penting dilakukan agar pelatihan yang diberikan efektif dan efisien. Training Needs Analysis (TNA) merupakan upaya untuk merencanakan kegiatan pelatihan agar tepat sasaran. Penelitian ini melakukan TNA pelatihan K3 di PAU dengan melakukan analisis terhadap organisasi, tugas dan personal. Jenis pelatihan yang sangat dibutuhkan bagi pegawai PAU adalah pelatihan orientasi antara lain hazard communication,K3 dasar, ergonomi, occupational and health promotion, bahaya psikososial serta hygiene dan sanitasi. Study ini menghasilkan matriks pelatihan K3 untuk staf PAU-UI.

---

University is one of organization that has the potential of occupational health and safety risks. Due to its variety of activities, materials and complex equipments the occurrence of occupational injuries and illnessis are likely. The provision of OHS training, thus is very important in order to have a healthy and safe working knowledge, skills and attitudes among the worker. The administration centre of Universitas Indonesia (Pusat Administrasi Universitas Indonesia, PAU-UI) is one of organization whithin Universitas Indonesia that is expected to have a good OHS performance and expressed as satisfactory OHS knowledge, skill and behavior among the staffs. Those lead to safe and comfortable working environment. Training Needs Analysis (TNA) of OHS in PAU is important so have effective and efficient trainings. This study performed a TNA of OHS Training in PAU-UI. The assessment was done by analyzing the organization, task and personal competency. The type of training that is necessary for PAU employee are hazard communication, OHS Basic, ergonomics, occupational and health promotion, psychosocial hazards as well as hygiene and sanitation. This study generated OHS training matrix for the PAU-UI staffs."

"Kinerja tugas guru di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya proses pendidikan di Satuan Pendidikan. Namun kondisi yang terjadi masih perlu mendapatkan perhatian yakni kinerja tugas guru di provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan literatur review peneliti melihat dalam studi pendahuluan yang sudah dilakukan di temukan bahwa kreativitas guru SMA Negeri XYZ sebesar 72,2 % sehingga kreativitas guru masih harus ditingkatkan karena hal ini yang disampaikan kepala sekolah bahwa ada sebagian guru yang terkadang masih selalu menggunakan metode-metode lama karena menganggap bahwa metode dan teknologi yang terbaru dianggap menyulitkan jadi guru masih suka menggunakan metode lama. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterhubungan variabel kreativitas, Kegigihan, dan kinerja tugas pada guru SMA di Bandar Lampung (studi 1), yang hasil analisis di studi 1 menjadi acuan untuk melakukan intervensi berupa training bagi guru di studi 2. Pengukuran kinerja tugas ( Task Performance)dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) Versi Bahasa Indonesia (Koopmans, 2011, dalam Widyastuti & Hidayat, 2018). Pengukuran kreativitas dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur Runco Ideational Behavior Scale (RIBS) Versi Bahasa Indonesia (Plucker dkk., 2006). Pengukuran kegigihan (Grit) dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur The Short Grit Scale (Duckworth & Quinn, 2009, dalam Aprilolita, 2020). Partisipan penelitian adalah 215 orang guru SMA di Bandar Lampung. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas dan Kegigihan (grit) terhadap kinerja tugas, semakin tinggi kreativitas dan kegigihan (grit) guru SMA di Bandar Lampung, maka semakin meningkatkan kinerja tugas guru SMA di Bandar Lampung. Program intervensi training kreativitas efektif dalam meningkatkan kinerja tugas guru SMA di Bandar Lampung (Skor Wilcoxon Asymp. Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05) dengan kenaikan skor rata-rata pretest dan posttest sebesar 5,38. Dengan demikian training kreativitas perlu diterapkan bagi guru SMA di Bandar Lampung guna meningkatkan kinerja tugas.

---

Teacher of task performance in Indonesia is an important factor in the success of the educational process in educational units. However, the conditions that occur still need attention, namely the task performance of teachers in Lampung province still needs to be improved. Based on the literature review, the researcher saw that in the preliminary study that had been carried out, it was found that the creativity of teachers at SMA Negeri because they think that the latest methods and technology are considered difficult, so teachers still like to use old methods. This study aims to examine the relationship between the variables creativity, grit, and task performance in high school teachers in Bandar Lampung (study 1), the results of the analysis in study 1 become a reference for carrying out interventions in the form of training for teachers in study 2. Measurement of Task Performance is carried out by adapting the Indonesian version of the Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) measuring tool (Koopmans, 2011, in Widyastuti & Hidayat, 2018). Creativity was measured by adapting the Indonesian version of the Runco Ideational Behavior Scale (RIBS) measuring instrument (Plucker et al., 2006). Grit measurement was carried out by adapting the Short Grit Scale measuring tool (Duckworth & Quinn, 2009, in Aprilolita, 2020). The research participants were 215 high school teachers in Bandar Lampung. The results prove that there is a positive and significant influence between creativity and grit on task performance, the higher the creativity and grit of high school teachers in Bandar Lampung, the greater the task performance of high school teachers in Bandar Lampung. The creativity and grit training intervention program was effective in improving the task performance of high school teachers in Bandar Lampung (Wilcoxon Asymp. Sig score (2-tailed) 0.000 < 0.05) with an increase in the average pretest and posttest score of 5.38. Thus, grit training needs to be implemented for high school teachers in Bandar Lampung to improve the task performance."

"Tantangan perekonomian Indonesia saat ini semakin kompleks sehingga peran regulator industri keuangan menjadi sangat penting karena kebijakan yang diambil berdampak pada seluruh rakyat dan kredibilitas pemerintah. Dalam melaksanakan peran tersebut diperlukan karyawan yang kompeten sehingga harus dipastikan pengembangan karyawan melalui talent development dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang baik. Pelaksanaan talent development dan persepsi keadilan yang dirasakan karyawan dapat mempengaruhi job satisfaction, task performance, dan affective commitment karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh implementasi talent development terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment dengan distributive justice sebagai mediator dan procedural justice sebagai moderator di Lembaga Regulator Industri Keuangan (LARIK) Indonesia dengan Stuctural Equation Modeling (SEM). Data penelitian didapatkan dari 464 karyawan LARIK dengan kuesioner online. Penelitian menemukan bahwa talent development berpengaruh positif terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment. Penelitian juga mengungkapkan bahwa distributive justice memediasi parsial pengaruh dimaksud. Hasil lainnya yaitu procedural justice memoderasi hubungan distributive justice terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment. Selanjutnya, implikasi manajerial dan praktikal dari temuan tersebut didiskusikan.

---

The challenges of the Indonesian economy are currently increasingly complex, so the role of the financial industry regulator is very important because the policies taken have an effect on all people and the credibility of the government. In carrying out this role, competent employees are needed so it must be ensured that employee development through talent development is carried out with good planning and strategy. The application of talent development and perceptions of employee fairness can effect job satisfaction, task performance, and affective commitment. This research purposes to determine the impact of talent development implementation on job satisfaction, task performance, and employee affective commitment with distributive justice as a mediator and procedural justice as a moderator in the Indonesian Financial Industry Regulatory Institution (LARIK) with structural equation modeling. The research data were obtained from 464 LARIK employees using an online questionnaire. Research has found that talent development has a positive effect on job satisfaction, task performance, and affective commitment. Research also reveals that distributive justice mediates this partial effect. Another result is procedural justice moderating the relationship of distributive justice to job satisfaction, task performance, and affective commitment. Next, the managerial and practical implications of these findings are discussed."

"Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mis-trust, Iow-communicationt skill dan internal conflict, yang terjadi di PT."X-Kosmetika?, semenjak adanya perubahan organisasi, yang dimulai dengan pergantian manajemen baru sejak bulan Juli 1998. Teori yang dirujuk sebagai dasar dalam mengatasi masalah, adalah konsep teori dari Drexler, dkk (1989) dan Payne (2001), tentang kemanfaatan team building, yaitu untuk : (1) meningkatkan efektivitas kerja tim, (2). membangun semangat kerja tim, dan (3). mengintegrasikan tujuan-tujuan individu menjadi tujuan organisasi. Di samping itu, dirujuk pula konsep teori dari Johnson & Johnson (1997), tentang esensi team building yang dapat dipergunakan untuk menyiapkan tim kerja dalam meningkatkan : (I). produktivitas kerja. (2). kualitas relationship, (3) keterampilan sosial, dan (4). kemampuan menghadapi perubahan dan tuntutan kerja. Hasil analisis data yang diperoleh dari kejadian yang dialami oleh PT."X-Kosmetika", bahwa pembahan sistem manajemen, menimbulkan resistance bagi karyawan (pekarya) yang sudah merasa happy dengan sistem lama. Dampak dari hal itu, menimbulkan: (a) konflik antar front (b) ketidak mengertian karyawan terhadap kebijaksanaan yang diterapkan oleh manajemen baru, (c) komunikasi antara pihak manajemen dengan karyawan melemah, (d) semangat kerja tim memudar. Pemecahan permasalahannya adalah perlu diupayakan tindakan untuk meng-creating dan men-sustaining potensi-potensi SDM, yang diarahkan kepada pencapaian high performance, dengan bersandar pada model team performance dari Drexler Sibbet (1989). Prioritas perlakuan utamanya lebih difokuskan pada upaya untuk melakukan creating potensi SDM melalui pendekatan pelatihan in-door, dengan metode work-shop dalam pembentukan tim kerja( team building workshop), dengan "setting" model tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Agar capaian program pelatihan team building dapat maksimal, disarankan : (a) pesertanya melibatkan unsur karyawan dan jajaran manajemen, (b). periode waktu penyelenggaraan harus simultan dan paralel dengan mempertimbangkan kapasitas kelas efektif, yaitu jumlah pesertanya dibatasi : 40 - 45 peserta."