Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."

"Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut.

---

The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai penggunaan UX Dark Pattern sebagai modus operandi penipuan online melalui pertimbangan dalam kerangka choice structuring properties. Melalui pendekatan kualitatif data sekunder, penelitian ini menganalisis cara pelaku penipuan online menggunakan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern dengan mempertimbangkan konsep availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, dan identifiable victim. Berdasarkan hasil analisis, pelaku menggunakan keahliannya dalam mengoperasikan UX Dark Pattern untuk melakukan manipulasi pada tampilan akun tersebut agar terlihat seperti akun resmi dengan mekanisme pengaduan yang sama dengan akun resmi, sehingga terdapat keterkaitan antara kemampuan UX Dark Pattern yang dimiliki oleh pelaku penipuan online dengan konsep-konsep pada choice structuring properties. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku membuat dokumen elektronik pakse dengan metode UX Dark Pattern untuk mengelabui korban dengan tampilan yang menyerupai akun resmi, sesuai dengan konsep choice structuring properties. Dalam penelitian selanjutnya, dapat diperdalam analisis pada intervensi desain yang dapat mencegah penggunaan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern untuk tujuan penipuan.

---

This Final Task discusses the use of UX Dark Pattern as an online fraud operandi mode through consideration within the framework of choice structuring properties. Through a qualitative approach to secondary data, the study analyzes how online fraudsters use fake electronic documents using the Dark Pattern UX method by considering the concepts of availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, and identifiable victim. Based on the analysis, the perpetrators used their expertise in operating the UX Dark Pattern to manipulate the appearance of the account to look like an official account with the same complaint mechanism as the official account, thus there is a link between the dark pattern UX capabilities owned by online fraudsters with concepts on choice structuring properties. This research shows that the perpetrators created an electronic document with the UX Dark Pattern method to deceive the victim with an appearance that resembles an official account, in line with the concept of choice structuring properties. In further research, analysis can be deepened on design interventions that can prevent the use of fake electronic documents with the Dark Pattern UX method for fraudulent purposes."

"ABSTRAKPemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakansalah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembeziankesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dandukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisaditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuahperaturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan saksi dankorban. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentaugPerlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam UU ini, lcmbaga yangbertanggung j awab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalahLembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK. Sebagai Iembaga yangdiamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan,LPSK membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.Dengan demikian, keberadaan LPSK, khususnya terkait kedudukan dan peranLPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pcrlu dicermati, begitu jugahubungan LPSK dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, UU ini masihmemiliki kelemahan-kelemahan, yakni dalam konteks kelembagaan, kewenangantcrkait substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasantar lembaga (terutama dengan lembaga penegak hukum) dalarn mclaksanakanperlindungan. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalamupaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindmmgan saksidan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia. » 'Kata kunci : lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

ABSTRACTaw, although the process of giving testimony is usually full of risks. Therefore,the need for protection and support for witnesses and victims is a priority thatcould not be negotiated. The Indonesian government also considers the need tocreate an Act, that specifically concerning the protection of witnesses and victims.In response to this need, the Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses andVictims was endorsed. In this Act, the agency responsible for dealing withprotection and assistance is the Witness and Victims Protection Agency (LembagaPerlindungan Saksi dan Korban/LPSK). As the agency mandated by the Act toprovide protection and assistance, the Agency requires cooperation andcoordination with other state agencies. Thus, the existence of the Agency,particularly related to its status and role in the state system of Indonesia should beobserved, as well as its relationship with other state agencies. Moreover, this Actdoes still have Weaknesses, such as in the context of institutional, the authorityconcerning the substance of the elaboration ofthe duties and functions of Agency,and the relationship/coordination between agencies (particularly with lawenforcement agencies) in implementing the protection. Nonetheless, this Act,contently, is a major step forward in iaw reform efforts in Indonesia and as thefoundation of the protection of witnesses and victims in the reahn of criminaljustice Lndonesia,"