Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran trust pegawai pada deputi IIILemsaneg, dan melakukan intervensi untuk meningkatkan trust pegawai.Dari data dan fakta yang ada peneliti berasumsi bahwa tidak terjadi sharingpegawai pada Deputi III Lemsaneg, dan faktor terpenting yangmempengaruhinya adalah trust.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif di mana datadikumpulkan dengan instrumen kuesioner. Alat ukur yang digunakan adalahmeasuring trust in organization (paine, 2003), alat ukur ini mengukur trustindividu dan organisasi. Hasil penelitian adalah Trust di antara pegawai padaDeputi III Lemsaneg dapat digambarkan pada dimensi openness dan honestytergolong rendah, sedangkan trust pegawai terhadap organisasi digambarkanpada semua dimensi tergolong rendah. Intervensi yang digunakan untukmeningkatkan trust pegawai dengan menggunakan metode action research.

---

ABSTRACTThis research is about trust in a governmental institution in Indonesia. Theobjective of this research is to increase employee’s trust, since trust is proved tobe one of the strongest variables to influence knowledge sharing behavioramongst the employees. This research employs 51 respondents, all o f which arethe population of employees in Deputi III Lemsaneg. Instrument used isMeasuring Trust in Organization Questionnaire by Paine (2003). Result of thisresearch indicates that there is a low trust of the employees to the organizationin all dimensions, and the lowest dimension is Openness and Honestydimension. Among the three intervension methods considered to enhance trust,we use action research method."

"Motivasi bagi kebanyakan pegawai bekerja adalah mencari nafkah. Apabila di satu pihak pegawai menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk berkarya, di Iain pihak pegawai mengharapkan, menerima imbalan tertentu. Berdasarkan pemikiran demikian, saat ini masalah imbalan dipandang sebagai salah satu tantangan yang periu dihadapi oleh manajemen suatu organisasi, oleh karena imbalan tidak Iagi dipandang sebagai alat pemuasan kebutuhan materi tetapi sudah dikaitkan dengan karakter dan martabat manusia. Sebaliknya organisasi memikirkan sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Berarti daiam mengembangkan dan menerapkan suatu imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan kepentingan para pekerja mutlak perlu diperhitungka.Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai. Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif yaitu menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, dalam hal ini hubungan antara sub-sub variabel kompensasi dengan sub-sub variabel motivasi, dengan menggunakan teknik analisa data "rho Spearman's" dibantu program SPSS 10.00 for 1/Wndows. Penelitian dilakukan pada Kantor Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan sampel sebanyak 95 orang responden, masing-masing mewakili 4 (empat) asisten deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakaia. Hasit peneiitian membuktikan bahwa ada hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai di Deputi Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, lebih rincinya ada hubungan antara kompensasi finansial, kompensasi non hnansiaf 'dengan motivasi pegawai, tetapi diantara kedua variabel kompensasi tersebut, temyata rata-rata variabel kompensasi non inansial berkorelasi dengan semua variabel motivasi, berarti pemberian kompensasi non tinansial menunjukkan lebih dominan pengaruhnya terhadap motivasi. Hubungan antar variabel yang ditampilkan sangat bervariasi yaitu hubungan ? cukup kuat dan signiikan ?, hubungan cukup kuat ini tidaklah mendominasi, karena hubungan ?|emah? dan bahkan ?tidak adanya hubungan" ditunjukkan dalam hubungan antara kompensasi dengan motivasi. Hal ini menunjukkan setiap unsur kompensasi memiliki pola interaksi berbeda terhadap semua unsur motivasi. Oleh karena itu para deciskan maker perlu hati-hati daiam merancang pola pemberian kompensasi, dan memikirkan komposisi terbaik dan pota pemberian kompensasi agar seluruh pegawai benar-benar temwotivasi, Sena melaksanakan pemantauan terhadap pola interaksi antara kompensasi dengan motivaéi secara kontinyu."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara perilaku kerja inovatif dan iklim organisasi serta merancang intervensi yang dapat meningkatkan perilaku terkait. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden penelitian ini adalah seleuruh populasi pegawai kantor ABC sejumlah 16 responden. Setelah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, hasilnya didapatkan tidak terdapat hubungan antara variabel iklim organisasi dan variabel perilaku kerja inovatif. Variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai yang rendah pada semua dimensinya, sehingga intervensi dilakukan untuk meningkatkan perilaku kerja inovatif. Berdasarkan hal tersebut dirancang intervensi human resources management dalam bentuk gain-sharing system yaitu sebuah program untuk memunculkan perilaku kerja inovatif pada pegawai kantor ABC. Intervensi merupakan program yang diselenggarakan selama 1 tahun. Program ini bernama innovation year. Melalui program innovation year, pegawai kantor ABC didorong untuk menciptakan produk inovatif.

---

This research aims to examine the correlation between innovative work behavior and organization climate. It uses a quantitative method. The participants of this research are 16 ABC office employees.After collecting data through intreview and questionnaires, the researcher found that there was no significant relationship between innovative work behavior and organization climate. The innovative work behavior variable has small score in all of the dimension, so the intervention will be performed on innovative work variable. Based on that, a human resource management intervention will be designed in the form of gain-sharing system, which is a program to bring innovative work behavior by producing innovative products.The intervention is a program that is held for 1 year. The program is called Innovation Year. Through this program, ABC office employees are encouraged to create innovative products."

"Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana birokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali terdengar. Keluhan masyarakat tersebut mulai dari persoalan tentang lambannya pelayanan, lambatnya proses perijinan, banyak pemungutan liar dan praktek korupsi lainnya hingga persoalan - persoalan yang menyangkut rendahnya integritas moral mereka. Penyebab dibalik munculnya kondisi pelayanan birokasi yang dianggap oleh masyarakat masih sangat buruk tersebut adalah menyangkut soal sikap disiplin yang rendah yang dimilki oleh sebagian pegawai negeri kita selain masalah lain yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri yang juga turut andil dalam hal ini. Namun tanpa mengabaikan persoalan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri, persoalan tentang rendahnya tingka* disiplin pegawai negeri tetaplah menjadi penyebab utama dari buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Sebab walaupun tingkat kesejahteraan telah ditingkatkan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan disiplin, maka tetap saja hal itu tidak akan mengubah kinerja mereka. Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri tersebut diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik. Selain itu, peran atasan baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi / satuan kerja memiliki peran mutlak dalam pelaksanaan per&awasan terutama dalam pengawasan terhadap sikap disiplin bawahannya. Merekalah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan pengawasan, sebab mereka yang selalu berhadapan langsung dengan para pelaksana pekerjaan dan menyaksikan secara langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini maka peran pengawasan intern dalam organisasi menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan dengan ootimal, selain dari pengawasan yang dilakukan pihak luar seperti pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat."