Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana Kebijakan Pertanian Bersama berpengaruh pada kesejahteraan petani Prancis. Kesejahteraan para petani Eropa dilihat dari statistik pendapatan tahunan pada periode 2009-2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah regulasi yang diimplementasikan oleh Uni Eropa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan penerapan Kebijakan Pertanian Bersama, suatu kebijakan yang mengambil 45% dari pengeluaran tahunan Uni Eropa, para petani Prancis berada di dalam kesejahteraan finansial.

---

This study discusses how the Common Agricultural Policy affects the welfare of French farmers seen from the annual income statistic in the period of 2009-2012. This study uses qualitative methods where the data source is the regulations published and implemented by the European Union. The conclusion of this study is that the implementation of the Common Agricultural Policy, a policy that takes up 45% of the EU budget (annual expenditure), gives financial well-being to the French farmers."

"This article attempts to identify and asses the weaknesses of the CFSP that have been inherently implicated in substantive and institutional limitations. Critical analysis on this particular issue becomes increasingly important, since the discourse on the CFSP in Indonesia is not well developed in the way that the very nature of the CFSP and its complexities are not properly understood. Having said that this article is particularly aimed at contributing to the development of the discourse on the CFSP in Indonesia. In analyzing this issue,it confines itself to the theoretical views assumed by realists because they would appropriately divulge and address the weaknesses of the CFSP. It also argues that the EU member states, despite their apparent enthusiasm for developing a truly CFSP, are reluctant to fully give up their national sovereignty over foreign and security policy. Since the CFSP can be only seen as reflection of the interests or EU Member States,it is very difficult to put any limits on the foreign policy initiatives of the member states, to shape their interests or bring them to stick to the common framework .In conclusion,this article suggests that all of these weaknesses are the underlying causes of the incapability of the EU to match today's global challenge."

"Saat ini perkembangan CFSP bergerak Iambat. CFSP dibentuk oleh Uni Eropa untuk menghadapi tantangan regional dan global, serta berbagai ancaman. Seiring dengan itu, UE juga membentuk European Security and Defence Policy (ESDP) pada tahun 1999. Kenyataannya, ESDP dan CFSP saling terkait sebagai pendekatan keamanan Eropa menghadapi berbagai masalah keamanan di kawasan UE. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa CSFP dan EDSP sangatlah penting dan harus menjadi kerangka kerja yang utuh bagi UE karena (1) UE telah menjelma menjadi aktor global. UE harus memiliki CFSP yang komprehensif untuk memainkan peran penting sebagai kekuatan yang harus dilatih dan diperkuat oleh kemampuan pertahan di era politik global, (2) CFSP harus meliputi agenda keamanan UE dan ESDP mencerminkan agenda pertahanan UE, dan (3) UE rnemiliki peran penting, peran global dalam menghadapi isu perdamaian dan keamanan. CFSP merupakan pendekatan yang efektif bagi UE dalam mernainkan peran tersebut."

"

---

Balkan conflict caused by the dissolution of Sosialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990 which brought about various conflicts both inter-states or interenal conflicts among states of fomrer Yugoslavia. As a region which is contiguous directly to European Union (EU), the existing conflicts in Balkan could influence political stability and security that is developed by EU as "an area of jreedom, security and justice". The solution effort of Balkan conflicts carried out by EU as one of its ideas materialization to unifly Europe in one solid and strong institution European Union.

EU?s policy in solving the conflicts in Balkan region mentioned in Common Foreign and Security Policy (CFSP), namely (i) strengthening "security building" as an effort to prevent conflict and enforcing regional stability by facilitating peaceful and constitutional agreements both through diplomacy or sending peace-keeping forces; and (ii) strengthening ?ins!itution building" or development economic aids with a view to creating an efficient policy-making in line with EU?s standards, with laying agenda of pre-access Balkan region into EU.

It is undeniable that the susceptibility of Balkan region mainly caused by its brittleness of political situation owing to the fall of communism which ended the cold war in 1990 and hardening the existed ethnic conflicts in the region. Dark history of inter-ethnic conflicts brought about by the existing copious ethnicities nationalism led to tragedy of ?ethnic cleansing" in Croatia and Bosnia-Herzegovia by Yugoslav ruler. lt was depicting how strong the situation and condition with nuance of "ethnopolirics " in Balkan region.

At the outset, EU regarded that the Balkan conflicts as domestic regional problem which may solved by its own region. However, for the sake of regional stability and security, EU was urged to take part more actively in the solution of Balkan conflict. Through CFSP, EU was demanded to be able to settle Balkan conflicts comprehensively through ?secw-ity and development? (soft politics) and ?de_nends? (hard politics) policies. Notwithstanding, the solution of various conflicts faced by Balkan states still leit problems which any time can come up and become new conflicts that EU will cope with the future."

"Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar-oemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Untuk menjalankan tugasnya, Uni Eropa tentu harus memiliki konstitusi sebagai dasar untuk pengambilan tindakan dan keputusan. Namun, di dalam proses pengesahannya, terjadi beberapa hal yang menyebabkan konstitusi ini tidak kunjung diratifikasi oleh seluruh negara anggota. Adanya penolakan oleh Prancis dan Belanda merupakan salah satu contoh rancangan konstitusi ini tidak diratifikasi. Khususnya di Prancis, terdapat beberapa latar belakang berupa ketidakpuasan dalam bidang ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang penolakan terhadap rancangan Konstitusi Uni Eropa tahun 2005.

---

The European Union is an inter governmental and supra national organization, consisting of European countries. To perform its duties, the European Union would possess a constitution as the basis for decision making and action taking. However, in the process several member states refused to ratify the constitution draft which resulted in the constitution not being ratified at all. The rejection by France and the Netherlands is one example where this constitution draft has been rejected and is not ratified. France in particular, there are some dissatisfaction concernin economic and social situation which may be the background of the rejection of the EU Constitution draft in 2005."

"Aspek utama dari pendekatan baru dalam proses penyatuan Eropa adalah Peace support Operations. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan suatu doktrin baru yang didasarkan kemerdekaan individu dari ketidakamanan mendasar (basic insecurities) yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Doktrin tentang keamanan manusia dapat menjadi suatu feasible strategy bagi Uni Eropa, khususnya dalam pengembangan kebijakan luar negeri dan pertahan . Doktrin yang menggunakan pendekatan yang menyeluruh (comprehensive approach) ini pada akhirnya juga akan sangat bermanfaat bagi segala bentuk keterlibatan Uni eropa yang lebih mendalam pada krisis dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia."

"Sektor kelautan atau maritim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Eropa. Dari kacamata sejarah, tentu tidak dapat dilupakan peranana para penjelajah laut dari beberapa negara Eropa yang berupaya mencari "dunia baru" yang hasilnya beragam, namun sangat menentukan masa depan Europa bahkan dunia. Di masa kinipun sektor kelautan juga memegang peranan penting di berbagai sektor kehidupan."

"Pada 2013 Uni Eropa memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam bidang Ekonomi dibawah Association Agreement. Posisi Rusia bersebrangan dengan proposal tersebut dan bermanuver terhadap situasi di Ukraina dengan menganeksasi Crimea. Untuk merubah manuver politik Rusia, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia sebagai respon. Dan Rusia juga memberikan sanksi balasan dan memberikan signal negative terhadap beberapa sektor ekonomi pada negara anggota Uni Eropa. Makadari itu, sanksi ekonomi merupakan sebuh instrumen atau perang ekonomi" antara Uni Eropa dan Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dampak dari sanksi terhadap ekonomi negara anggota Uni Eropa dan analisis berlawanan untuk untuk mengeksplorasi dampak dari sanksi terhadap Ukraina dan Rusia. Variabel-variabel dalam thesis ini adalah total perdagangan seluruh komoditas dan perdagangan sektor energi. Teori Konflik dan Deterrence adalah perangkat analisis yang fundamental untuk menganalisis dampak negatif dari sanksi.

---

In mid of 2013 the EU-Ukraine Council would like to strengthen the economic relation in order to comply the Association Agreement. Russia has opposed this proposal, and moreover aggravated the situation in Ukraine by annexing Crimea. For changing these Russian political maneuvers, EU has raised a sanction as a response. Russia did the same gauges which its contra sanction as a counterresponse and negative signal hampered severely some economic sectors of European Union members countries. Therefore, the economic sanction becomes an instrument or a proxy of (economic) war between EU and Russia.

Aim of research is to analyze the impact on economy in all EU member countries' economy, and reverse analysis for exploring the impact of sanction on Ukraine and Russia. Variables on this thesis are total commodities trade and energy trade between EU, Ukraine, and Russia. Conflict Theory and Deterrence Theory are fundamental tools that used to analyze the negative impact of sanction."