Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyrakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance pada sektor perbankan. Dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik corporate governance pada lembaga perbankan.

---

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is needed to build confidence in the community and internationally as an essential condition for the banking sector to develop well and healthy. Therefore it is necessary to understand the principles and practices of good corporate governance in the banking sector. And the necessary supervision and control of the corporate governance practices at banking institutions."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Good corporate governance on Islamic banking is one of the important pillars that must be created to overcome the distrust among stakeholders. This paper aims at describing the concept of corporate governance in Islamic perspective and its application to Islamic banking. The method of analysis in this paper uses descriptive and qualitative analysis through the study of same literatures related to concepts, theoretical and frameworks of corporate governance between western models (Anglo-Saxon model and European model) and Islamic model. The basic concept that is used to formulate the corporate governance in Islamic perspective is tawhid and based on the paradigm of stakeholding. The corporate governance in Islamic approach is more oriented in the value of honesty and fairness to all stakeholders. The concept of Islamic corporate governance emphasizes on three main aspects, namely, accountability, transparency and trust. Related to accountability, the roles of the sharia supervisory board (SSB) and the internal control of banking system are necessary to ensure that Islamic banking practices remain based on Islamic principles. Transparency in Islamic banking is a form risk management practice accurately and timely. In addition, between the Islamic bank and the customer must have a high sense of trust."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Syariah khususnya Terhadap Bank Syariah Mandiri. Kebutuhan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dimulai dengan jatuhnya perusahaanperusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang disepakati oleh pemegang saham, komisaris dan direksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode normatif.

---

The focus of this study is the implementation of the Good Corporate Govemance in Syaria Banking (study of Bank Syariah Mandiri). The enforcement of Good Corporate Govemance needs it begin economy crisis, made many corporate drop and it caused the principle of Good Corporate Govemance has not well-implemented yet. Therefore, the enforcement of Good Corporate Govemance was expected make establish institution fit to Good Corporate Govemance as stake holder, commissary and director agreement. This research is a descriptive study using the normative method."

"Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.Pengertian Kredit, berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, sehingga mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian di dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, karena kredit merupakan suatu pinjaman uang yang berdasarkan pada suatu perjanjian kredit.Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan adanya dana dari rnasyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Hal itu pula yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada PT CGN/PT Tahta Medan.Kesehatan bank adalah merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengurus, karyawan bank, masyarakat pengguna jasa perbankan maupun Bank Indonesia sebagai pengawas. Untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan bank agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menegakkan disiplin bank-bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG)."

"The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatukeharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubungmanajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakankesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelolaperusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalamrangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan denganmembandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsiptata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tatakelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai denganIslamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-431/ BL/2012.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memilikifondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namunmasih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publikguna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusunprosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariahinternal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia ComplianceDepartment, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI DewanPengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan ShariaCompliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasiOpini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPSdalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.

---

ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies ismandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest andalso protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.This research aims to evaluate the implementation of corporate governancepractice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporategovernance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulationno.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB forInstitution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairmanno.KEP-431/ BL/2012.This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solidcorporate governance foundation to transform itself to become a public company,yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure thatsharia policy has been set in place consistently.Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms andoperating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal shariaaudit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia ComplianceDepartment, (d) include meeting participation and sharia resolution published asSharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia ComplianceDepartment, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalizeinternal control in order to decrease fraud."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

 

 

Kata Kunci:

Anti pencucian uang; APU; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

 

 

Keywords:

Anti-money laundering; AML; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

"