Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis dalam makalah ini difokuskan pada dinamika yang terjadi pada Muhammadiyah di Indonesia baik pada masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Banyak perubahan penting yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, terutama pada masa kepemimpinan K. H. Ahmad Dahlan, K. H. Mas Mansur, dan pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Pada masa sesudah kemerdekaan perubahan juga terjadi yang merupakan pintu awal masuknya Muhammadiyah dalam dunia politik atas gagasan Amien Rais.

---

Analysis of this paper focused on the dynamics of Muhammadiyah in Indonesia before and after the proclamation day. Important changes occurred before the Independence Day, especially at the time when K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, and Ki Bagus Hadikusumo lead Muhammadiyah. After the proclamation day, other changes occurred and Amien Rais’ notions made Muhammadiyah stepped into political scene."

"Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah mempunyai peran dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Sejak transisi reformasi 1998 sampai saat ini, Muhammadiyah telah melakukan banyak agenda dalam memperkuat gerakan antikorupsi termasuk melalui berbagai diskusi, seminar, penelitian, dan kampanye melalui talkshow radio dan televisi. Pada tahun 2006, Muhammadiyah juga mengeluarkan sebuah fatwa tarjih yang bernama Fikih Antikorupsi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan antikorupsi kemudian digerakkan oleh Pemuda Muhammadiyah dengan program Madrasah Antikorupsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Muhammadiyah melakukan konstruksi legitimasi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan teori Institusionalisme Organisasional (IO) untuk melihat bagaimana konstruksi legitimasi secara internal dan eksternal (field). Secara internal, teori IO memberi kerangka legitimasi yang dikonstruksi berdasarkan pada tiga aspek, yakni kultural organisasi, struktur sosial organisasi, dan relasi kuasa di dalam organisasi. Sementara di arena keberadaan, pendekatan IO menekankan penyebaran institusi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara internal, konstruksi legitimasi Muhammadiyah sangat didukung oleh faktor kultural organisasi (nilai, norma, dan aturan/tradisi), dan struktur sosial organisasi Muhammadiyah (otoritas, endorsement, propriety dan routines). Sementara di sisi relasi kuasa, terdapat pertarungan kepentingan antara kelompok progressif yang memperjuangkan gerakan antikorupsi dengan kelompok status quo dan kelompok politik yang cenderung resisten dengan gerakan antikorupsi Muhammadiyah. Sementara di arena keberadaan (field), melahirkan tiga tipologi aliansi gerakan antikorupsi, yakni aliansi strategis, aliansi programatif, dan aliansi taktis. Proses penyebaran institusi yang dilakukan Muhammadiyah cenderung melalui pendekatan mimetik dan normatif, yang menghasilkan dua pola, yakni isomorphisme dan polimorphisme.

---

As an organization, Muhammadiyah has a role in the anti-corruption movement in Indonesia. Since the democratic transition of the 1998, Muhammadiyah has carried out many agendas in strengthening the anti-corruption movement, including through discussions, seminars, research, and campaign through radio and television talk shows. In 2006, Muhammadiyah also issued a fatwa that called Fikih of Anticorruption. So far, Muhammadiyah involvement in the anticorruption movement is implemented by Pemuda Muhammadiyah with its anticorruption program.

This study aims to analys how Muhammadiyah develops the construction of legitimacy in the process of corruption eradicating in Indonesia. This research uses the qualitative methodology. To understand how the construction of legitimacy both internally and externally (field), the study uses the theory of Institutionalism Organizational (IO). Internally, IO provides a framework of legitimacy, constructed based on three aspects: the cultural of organization, social structure of the organization, and power relations within the organization. While in the field, IO emphasizes the spread and control of the institution.

This result of the study shows that internally, the construction of the legitimacy of Muhammadiyah is strongly supported by the cultural of organization factors (values, norms, and rules/traditions), and the social structure of the organization (authority, endorsement, propriety and routines). Meanwhile, the power relation within Muhammadiyah, there is a conflict of interests between "progressive groups" fighting for anti-corruption with the "status quo and the political groups" that tend to be resistant to the anti-corruption movement. In the field, there are three typologies of the anti-corruption alliance: the strategic alliance, the programatif alliance, and tactical alliances. The process of institutional control and spread of Muhammadiyah tend to go through mimetic and normative approach, which resulted in two patterns: isomorphism and polimorphism."

"Tulisan ini membahas mengenai dinamika hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi yang didirikan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial-keagamaan. Dalam bidang politik, Muhammadiyah tidak terlepas dari perannya dalam mendirikan partai Masyumi. dalam perkembangannya, hubungan Masyumi dengan Muhammadiyah mengalami pasang surut hingga terjadi perpecahan. Dilema yang dihadapi Muhammadiyah muncul ketika keikutsertaan Muhammadiyah dalam Masyumi justru mengurangi perannya dalam bidang sosial-keagamaan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam ruang gerak Muhammadiyah itu sendiri.

---

This thesis explain about dynamic relationship between Muhammadiyah and Masyumi. Muhammadiyah is an organization founded by KH Ahmad Dahlan on 18 November 1912. This organization is engaged in socio-religious. in politics, Muhammadiyah cannot be separated from its role in establishing Masyumi. in its development, the relationship between Muhammadiyah and Masyumi has ups and downs until they are separate. Before Muhammadiyah leave Masyumi, Muhammadiyah has facing a dilemma. Muhammadiyah as socio-religious organization should choose either keep its participation in Masyumi while decreasing its main focus, or leave Masyumi and any political movement to focus the main focus as socio-religious organization."

"Proyek akhir ini menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Yogyakarta pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1980. Muhammadiyah telah melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Tamansari yang pernah berafiliasi dengan PKI. Muhammadiyah melakukan normalisasi agar peristiwa G30S/PKI 1965 tidak akan terulang kembali. Re-Islamisasi adalah salah satu media normalisasi Muhammadiyah yang dilakukan untuk menormalisasi masyarakat di Tamansari. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu, mengapa Muhammadiyah menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Eks- PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis antara lain, (1) menentukan topik/ tema, heuristik (pencarian sumber), (2) kritik (kritik atau verifikasi data), (3) interpretasi (kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan teknik accepted history), (4) historiografi (rekonstruksi/ penulisan sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam arsip, jurnal, wawancara, majalah dan buku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Muhammadiyah menginginkan perubahan politik dengan cara membentuk agency yang berfungsi merubah struktur sosial masyarakat PKI di Tamansari. Perubahan struktur itu dilakukan melalui tiga cara antara lain: (1) melakukan Re-Islamisasi, (2) Penggunaan dakwah humanis, (3) Pembangunan Masjid Soko Tunggal sebagai sarana ibadah umat Islam di Tamansari.

---

This final project describes Muhammadiyah's efforts to normalize PKI members after the G30S/PKI in Tamansari Yogyakarta 1965-1980. Muhammadiyah has made significant changes to the lives of former PKI who were repatriated around 1970. Muhammadiyah carried out normalization so that the 1965 G30S/PKI incident would not be repeated. ReIslamization is one of the normalization media for Muhammadiyah that was carried out on the former PKI in Tamansari. The problem raised from this research is why Muhammadiyah normalizes the former PKI in Tamansari Yogyakarta. This study uses critical historical methods, among others, (1) determining the topic/theme, heuristics (search for sources), (2) criticism (criticism or data leveraging), (3) interpretation (the ability to analyze history based on accepted techniques), (4) historiography (reconstruct tion /history writing). The sources used in this study are primary and secondary sources contained in books, journals, interviews, magazines and archives. The conclusion of this study is that Muhammadiyah wants political change by creating an agency that works to change the social structure of the former PKI in Tamansari. The changes were carried out in the following three ways: : (1) carry out re-Islamization, (2) use humanist da'wah (3) construction of the Soko Tunggal Mosque as a means of worship for Muslims in Tamansari.

"

"Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan ketua pertamanya adalah Haji Muhammad Yusuf Daeng Maittiro dibantu oleh beberapa orang pengurus antara lain K.H.Abdullah, Mansyur Al Yantani, Haji Muhammad tahir Cambang, Haji Jaka dan lain-lain sebagainya dengan daerah operasinya hampir seluruh daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan modernisasi yang dimaksudkan disini adalah timbulnya gagasan dan cita-cita baru untuk memperbaiki cara hidup dan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan-pengajaran dan politik memerlukan pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Muhammadiyah dengan motivasi dan pendekatan pendidikan-pengajaran, sosial dan dakwah, mengembang misi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisionil seperti tahyul, bid'ah dan khurafat yang berakar kuat di dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Gambaran dari pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan awal abad ke-20 merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama dan ulama yang perlu segera di atasi. Agama Islam yang mereka anut sejak abad ke 17 telah banyak diliputi oleh berbagai tafsir yang telah banyak menyimpang dari sumbernya yang asli, begitu pula kehidupan umat Islam telah banyak bercampur baur dengan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang membahayaakan kesucian agama Islam. Karena itu umat Islam perlu diajuk untuk kembali kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam yang langsung bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat dikatakan secara bertahap berhasil merobah pola pikir dan tindakan masyarakat muslim terutama yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat dan perbuatan-perbuatan yang banyak di warnai oleh tahyul, dan kemusyrikitan. Upaya tersebut dilakukan Sebagai berikut : Pertama, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berupaya untuk mengembalikan citra umat Islam kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam dengan memerangi kepercayaan tradisionil berupa tahyul, bid'ah, khurafat dan lain-lain sebagainya. Kedua, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berusaha merobah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang usang, kemudian menciptakan sistem berpikir yang bebas dari ikatan-ikatan tradisionil, kolonialisme, feodalisme dan konservatisme. Ketiga, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang dakwah, pendidikan-pengajaran dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan dan kehendak zamannya. Keempat, usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berfokus di Makassar menjadi model di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. "