Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setahun masa jabatan Jokowi (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai inovasi-inovasi program yang menarik perhatian masyarakat salah satunya adalah penggunaan media baru untuk berkomunikasi dengan publiknya melalui Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi. Penggunaan media Youtube diharapkan dapat menjadi penyambung antara pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat dan dapat mendukung program good governance yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi usaha pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan media baru Youtube dari sudut pandang Political Public Relations (PPR). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap posting pada 7 (Tujuh) video Youtube milik Pemprov DKI Jakarta dengan tema pengunggahan rapat Pemprov DKI Jakarta milik Ahok yang diambil pada periode waktu 11 Juni 2013-16 Desember 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai sarana transparansi berkomunikasi didukung oleh publik dan mampu mendukung kegiatan good governance.

---

Jokowi (Joko Widodo) and Ahok (Tjahaja Basuki Purnama) has served as governor and deputy governor of Jakarta and made some program innovations that draw people's attention because of the use of new media Youtube as one of effort to docommunication transparency to its public. Youtube media usage is expected to be a connector between the government and society can support good governance programs undertaken by the city government. This study was conducted to identify the government's efforts to the use new media to support considered good governance from a Political Public Relations (PPR) standpoint. This study uses a content analysis of postings on the 7 (Seven) Youtube video belongs to Jakarta Provincial Government with the theme of the meeting uploading Jakarta government -owned Ahok taken in the time period June 11th ,2013 – December 16th, 2013. The results of this study indicate that the use of Youtube by the Jakarta government transparency as a means of communication supported by the public and able to support good governance program."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana khalayak memaknai transparansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada media sosial YouTube. Pemaknaan disini dilihat apakah khalayak memaknai sebuah informasi yang disampaikan melalui media sosial YouTube dengan karateristik dimana informasi yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu Gatekeeper dimaknai sama antara pembuat atau pemilik informasi dengan penerima informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah. Informasi yang dimaksud adalah tiga video milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diunggah pada media sosial YoTube yang dipilih oleh peneliti menjadi objek penelitian dengan berbagai alasan tertentu. Penelitian mengacu kepada teori televisual Stuart Hall dengan menggunakan reception analysis yangmemfokuskan pada pengalaman subjektif sebagai khalayak aktif (meaning-contruction) memahami suatu fenomena serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman tersebut. Mengacu pada studi pemaknaan penelitian ini mengacu pada tiga hipotesis dimana khalayak terbagi menjadi tiga posisi pemaknaan, yaitu dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisiPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode untuk mencari data primer. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (single case, single level).Pemilihan informan dilakukan secara purposive samplingdengan mempertimbangkan variasi berdasarkan latar belakang konteks sosial budaya informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pemaknaan beragam karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor pengalaman dan pengetahuan informan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretive communities, dimanakhalayak sebagai anggota atau bagian dari komunitas tertentu sebagai pemberi makna dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya serta adanya pembagian pengalaman-pengalaman diantara anggota komunitas.

---

ABSTRACTThis study aimed to see how audiences interpret the transparency of the Government of Jakarta on social media YouTube. Meanings here seen whether the audience to interpret an information delivered through social media YouTube with characteristics which are delivered free information without having to go through a Gatekeeper interpreted equally between the author or owner of the information with the recipient information as a form of local government transparency. The information that mean is three videos belong to the Government of Jakarta are uploaded to social media YoTube chosen by the researcher becomes the object of research with a variety of reasons. The study refers to the theory of Stuart Hall televisual using the reception analysis that focuses on the subjective experience as an active audience (meaning-contruction) understand a phenomenon and how meaning is created through the experience. Referring to the study of the meaning of this study refers to the three hypotheses in which the audience is divided into three positions of meaning, which is the dominant-hegemonic, negotiation, and opposition.The study used a qualitative approach with in-depth interviews as a method to locate the primary data. The method used is a case study (single case, single level). Selection of informants is purposive sampling by considering variations based on the cultural background of the social context of informants. The results showed that there is meaning vary due to various factors, one of which is a factor of experience and knowledge of the informant. This study also uses the interpretive communitiesto approach, to which the audience as a member or part of a particular community as a giver of meaning is affected by social and cultural environment as well as the sharing of experiences among members of the community., This study aimed to see how audiences interpret the transparency of the Government of Jakarta on social media YouTube. Meanings here seen whether the audience to interpret an information delivered through social media YouTube with characteristics which are delivered free information without having to go through a Gatekeeper interpreted equally between the author or owner of the information with the recipient information as a form of local government transparency. The information that mean is three videos belong to the Government of Jakarta are uploaded to social media YoTube chosen by the researcher becomes the object of research with a variety of reasons. The study refers to the theory of Stuart Hall televisual using the reception analysis that focuses on the subjective experience as an active audience (meaning-contruction) understand a phenomenon and how meaning is created through the experience. Referring to the study of the meaning of this study refers to the three hypotheses in which the audience is divided into three positions of meaning, which is the dominant-hegemonic, negotiation, and opposition.The study used a qualitative approach with in-depth interviews as a method to locate the primary data. The method used is a case study (single case, single level). Selection of informants is purposive sampling by considering variations based on the cultural background of the social context of informants. The results showed that there is meaning vary due to various factors, one of which is a factor of experience and knowledge of the informant. This study also uses the interpretive communitiesto approach, to which the audience as a member or part of a particular community as a giver of meaning is affected by social and cultural environment as well as the sharing of experiences among members of the community.]"

"ABSTRAKPertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaanperangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakanfenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobilegovernment diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga denganlayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-governmentadalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaanaplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatifberupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini.Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasipemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untukmenjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasipemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhanwarga.Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasimobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta dilevel kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi dikelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasipenelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalammanajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadappenerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACTThe rapid growth of internet technology and the penetration of mobilecommunication devices usage, especially in urban areas, have created thephenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology throughmobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs ofresidents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernmentis the usage of mobile app as the media of government communication.This research was conducted by taking a case study of the usage of mobileapplications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods withinterviews and observations are used to answer this research. An important indingis Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to thepeople. Qlue is not only used to carry out the core function of governmentcommunication such as government socialization media, but it also becomes a canalaspiration of citizen needs.Changes that occur in government communication that is facilitated bymobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at thesub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. Theadaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobiletechnology apps. Based on the information discovered in two locations of thisstudy, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especiallyin management process, employee involvement and coordination. In the context ofgood governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of theparticipation principles, equality and accountability."

"Pada April 2015, Hillary Clinton mengumumkan di YouTube tentang pencalonannya sebagai presiden Amerika Serikat. Pengumumannya disambut oleh berbagai kalangan, bahkan lembaga survei opini publik memprediksikan kemenangan Clinton dalam pemilu 2016. Namun hasil pemilu menunjukkan hal sebaliknya. Banyak faktor yang mengakibatkan kekalahannya, termasuk perubahan dalam politik Amerika Serikat.Selama bertahun-tahun, politik Amerika Serikat dipenuhi dengan praktik spin yang hanya menguntungkan para elit. Namun belakangan ini, telah terjadi gerakan anti-elit sebagai akibat krisis keuangan tahun 2008 yang menyebabkan para kelas pekerja kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Situasi ini memburuk karena orang-orang melihat Clinton sebagai wajah dari elit global.Selain itu, Clinton telah dihadapi oleh banyak skandal dan isu, terutama terkait peretasan e-mail dan Clinton Foundation. Ditambah, Clinton mempunyai hubungan yang buruk dengan media, yang membuat peliputan mengenai Clinton negatif. Media mempunyai peran dalam membuat citra seorang politikus dan ini sesuai dengan teori agenda-setting yang mengatakan bahwa media dapat membentuk persepsi publik.Riset ini akan meninjau hubungan Hillary Clinton dengan spin-timnya, outlet media nasional Amerika Serikat, dan publik selama masa pemilihan presiden di 2016. Riset ini menemukan bahwa Clinton dan timnya telah menjalin hubungan yang buruk dengan media karena Clinton berlindung dibalik Clintonesque-nya sebagai front-stage performance. Selain itu, riset ini menemukan pentingnya menjalin hubungan dengan media di dalam lingkungan demokrasi liberal.

---

In April 2015, Hillary Clinton announced on YouTube about her United States presidential candidacy. Her announcement was widely received, even the public opinion pollster predicted that Clinton was going to win the 2016 election. However, the election results showed the opposite. Many factors contribute towards her loss, which include the changes within the United States politics.

Throughout the years, the United States politics had been filled with spin practices who benefit only the elites. However, there has been a movement against the elite in recent years as a result of the 2008 financial crash that caused the working class to lose their jobs and homes. This situation worsened as Clinton has been deemed as the pinnacle of the global elite.

Moreover, Clinton was faced with many scandals and issues, in particular regarding the leaked e-mails and Clinton Foundation. In addition to that, Clinton had a rough relationship with the media, and it caused the media to cover negative stories about Clinton. The media has a role in making the image of the politician and this is aligned with the agenda-setting theory that states that the media shapes what the public thinks.

This research will observe Hillary Clinton’s relationship with her spin-teams, the United States national media outlets, and the public during the 2016 Presidential election campaign. From the findings, the research has found that Clinton and her spin-teams had run a bad media relation as her front-stage performance would be concealed under her Clintonesque façade. This research has also underlined the importance of media relations in liberal democracy setting."

"Kehadiran Web 2.0 merevolusi kegiatan humas politik dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan khalayak luas. Humas pemerintah meninggalkan cara konvensional untuk berkomunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet seperti membuat vlog yang diunggah ke akun Youtube Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penggunaan vlog sebagai bentuk dari kegiatan digital political public relations. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online yang diambil menggunakan teknik simple random sampling pada generasi millennials yang merupakan penonton vlog Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan vlog ini tidak terlalu efektif karena tingkat interaksi penonton terhadap vlog masih rendah sehingga perlu ada perbaikan agar penggunaan vlog menjadi efektif.

---

The presence of Web 2.0 revolutionized the activities of political public relations in building communication and interaction with a wide audience. Public relations left the conventional way to communicate by using various forms of internet based communication media such as creating a vlog that is uploaded to President Joko Widodo rsquo s Youtube account. This study analyzes how the effectiveness of the use of vlog as a form of digital political public relations activity. This quantitative research uses an online questionnaire taken using simple random sampling technique on millennials generation which is also the viewer of President Joko Widodo rsquo s vlog. The results showed that the use of vlog is not very effective because the level of audience rsquo s interactivity is still low so there needs to be some improvements in order to make it effective"

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City (JSC) menjalankan strategi public communication dengan implementasi digital government berbasis sistem bernama Cepat Respon Masyarakat (CRM). Di dalam sistem tersebut, terdapat 13 kanal pengaduan masyarakat yang salah satunya adalah kanal berbasis aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Selain JAKI, tentunya ada strategi lain yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melangsungkan komunikasi publiknya. Menggunakan teori Publizistik, melalui penelitian exploratory descriptive qualitative (EDQ), pengumpulan data menggunakan in-depth interview dan observasi langsung, serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini fokus pada bagaimana strategi public communication yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mendapatkan feedback berupa public trust sebagai acuan perkembangan strategi public communication Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan akhir: (1) Masyarakat yang melakukan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan setiap tahunnya; (2) Terjadi peningkatan jumlah pengguna aktif aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal aduan masyarakat unggulan milik Pemprov DKI Jakarta; dan (3) Mendapatkan hasil dari para informan sebagai masyarakat DKI Jakarta bahwa mereka mendapatkan public trust pada Pemprov DKI Jakarta melalui strategi public communication yang telah dilakukan.

---

The DKI Jakarta Provincial Government through the Jakarta Smart City (JSC) Regional Public Service Agency (BLUD) carries out a public communication strategy with the implementation of a digital government-based system called Citizen Relationship Management (CRM). In the system, there are 13 channels for public complaints, one of which is the Jakarta Kini (JAKI), an application-based channel. In addition to JAKI, of course there are other strategies implemented by the DKI Jakarta Provincial Government in carrying out its public communication. Using Publizistik theory, through exploratory descriptive qualitative (EDQ) research, data collection using in-depth interviews and direct observation, as well as secondary data collection, this research focuses on how the public communication strategy carried out by the DKI Jakarta Provincial Government gets feedback in the form of public trust as a reference for the development of the DKI Jakarta Provincial Government's public communication strategy in the future. This research resulted in three final conclusions: (1) The number of people reporting to the DKI Jakarta Provincial Government has increased significantly every year; (2) There has been an increase in the number of active users of the JAKI application as one of the leading public complaint channels owned by the DKI Jakarta Provincial Government; and (3) Getting results from informants as the people of DKI Jakarta that they get public trust in the DKI Jakarta Provincial Government through the public communication strategy that has been carried out."

"City branding merupakan strategi pemasaran pariwisata yang dapat memberikan identitas kota agar dapat bersaing untuk mendatangkan wisatawan dan investor. Dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu melaksanakan suatu kampanye public relations. Tulisan ini membahas bagaimana kondisi city branding Kepulauan Seribu dan bagaimana strategi kampanye public relations Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, serta peran kampanye terhadap city branding Kepulauan Seribu. Hasil analisis menunjukkan Sudin Parekraf Kepulauan Seribu menerapkan strategi kampanye public relations dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye yang meliputi pameran pariwisata, festival musik, event olahraga, ajang pemilihan duta wisata, dan publikasi online. Kampanye tersebut berperan dalam membangun city branding Kepulauan Seribu karena memenuhi dua kriteria city branding, yakni attributes (menunjukkan karakter Kepulauan Seribu) dan ambassadorship (menginspirasi masyarakat untuk berwisata ke Kepulauan Seribu).

---

City branding is a tourism marketing strategy that can provide a city identity so that it can compete to bring in tourists and investors. In building the city branding for Kepulauan Seribu, the provincial government of DKI Jakarta through Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department conducted a public relations campaign. This paper discusses the condition of the city branding of Kepulauan Seribu and how the public relations campaign strategy of DKI Jakarta Provincial Government in building the city branding of Kepulauan Seribu, as well as the role of the public relations campaign on the city branding of Kepulauan Seribu. The result shows that Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department implements public relations campaign strategy by holding various campaign activities including tourism exhibitions, music festivals, sports events, tourism ambassador events, and online publications. The campaign plays a role in building the city branding of Kepulauan Seribu because it fulfills two city branding criteria, namely attributes (showing the character of Kepulauan Seribu) and ambassadorship (inspiring people to travel to Kepulauan Seribu)."

"ABSTRAKKomunikasi terjadi dalam suatu konteks sosial dimana penafsiran, sikapdan penggunaan teknologi komunikasi pada suatu organisasi dibangun bersama dalam konteks sosial tersebut. Anggota organisasi memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan teknologi yang digunakan dimana interpretasi tersebut biasanya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pendekatan konstruksi sosial teknologi milik Pinch dan Bijker dan pengembangan milik Humphreys digunakan untuk menganalisis penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah dengan menekankan pada dua elemen penting yaitu fleksibilitas interpretasi dan kelompok sosial relevan. Dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebuah teknologi yang sama digunakan oleh pengguna yang berada dalam kelompok sosial yang sama justru memiliki fleksibilitas untuk diinterpretasikan secara berbeda. Interpretasi aparatur pemerintah mengenai aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang digunakan dalam komunikasi organisasi sehari-hari terbentuk melalui pemahaman dan pengalaman menggunakan teknologi dalam praktek penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kekuasaan dan struktural berperan untuk menunjukkan proses pembentukan makna pengunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTThe communication occurs in a social context in which the interpretation, attitude and the use of communication technology in an organization are constructed within that social context. The member of an organization has flexibility in interpreting the use of technology that such interpretation is usually the result of a social construction. The concept of Social Construction of Technology from Pinch and Bijker and its development that belongs to Humphreys are employed to analyze the use of technology at government organizational communications by emphasizing its two essential elements, interpretive flexibility, and relevant social groups. Through in-depth interview showed that the same technology used by users within the same of a relevant social group has the flexibility to be interpreted differently. The interpretation of government officers on Citizen Relation Management (CRM) application used in daily organizational communication is constructed through theunderstanding and experience of using technology in the practice of workcompletion. The findings of this study are power and structural factors play a role to show the process of shaping the meaning of technology use within government organizational communications."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan.

---

This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study.

Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials."