Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penataan DKI Jakarta memerlukan perhatian, yang serius terutama untuk mengatasi masalah banjir. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatasi daerah banjir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti normalisasi dan gaya kepemimpinan, sementara yang menjadi faktor yang menghambat adalah kurang adanya dukungan publik terhadap implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit tersebut.

---

Setup requires the attention of Jakarta, which is particularly serious to solve the flooding problem. Normalization of reservoir is one of the major effort made by the government of Jakarta to resolve the flooding problem. This research aims to provide and overview regarding the implementation of a policy of normalization of reservoir Pluit in North Jakarta. As for the method used in the research was the qualitative method with the analysis in the descriptive. The research result reveal the existence of factor that support such as normalization and leadership style, while being a factor that hampers is a lack of public support towards the implementataion of the policies of normalization of the major reservoir."

"[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdi Wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studipustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para sumber dari pihakpemerintah, pakar kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wargaeks Bantaran Waduk Pluit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasikebijakan Normalisasi Waduk Pluit tidak efektif dan belum mampumeminimalisir banjir di Jakarta. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadapkebijakan Normalisasi Waduk Pluit ini adalah komunikasi, sumber daya, strukturbirokrasi, dan faktor lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Hasil penelitianmenyarankan agar Pemprov DKI Jakarta perlu mempercepat penyelesaianNormalisasi Waduk Pluit agar Waduk Pluit dapat berfungsi dengan baik sebagaiarea resapan air dan berperan sebagai flood control system kota Jakarta. PemprovDKI perlu mempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan NormalisasiWaduk Pluit yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut harusterintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi warga eks BantaranWaduk Pluit. Selain itu Pemprov DKI perlu mempercepat pembangunan rumahsusun untuk warga Waduk Pluit dan membuat Standard Operasional Proseduresebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Implementasi KebijakanNormalisasi Waduk Pluit ini;The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir, The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir]"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan warga dengan studi kasus penataan permukiman di Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penataan Waduk Pluit menjadi program penanganan banjir di DKI Jakarta harus merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke rumah susun yang disediakan pemerintah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan Waduk Pluit melibatkan partispasi warga yang bergerak bersama Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk melakukan penataan permukiman dengan membangun rumah susun yang dekat dengan Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan teori urban regime untuk menganalisis relasi kuasa antara pemprov dengan warga dan konsep partisipasi warga. Hasil temuan dari skripsi ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya partisipasi warga dalam tahap desain penataan permukiman di Waduk Pluit.

---

This undergraduate thesis explains urban politics and power relations between Jakarta government and its citizen, with a case study on settlement planning in Pluit Reservoir. This research uses qualitative methodology. The planning of Pluit Reservoir is one of the government programs to overcome flood and to create open green space. According to that goal, the government relocates the Pluit Reservoir's residents to the government flats. The planning involves citizens as well as Urban Poor Consortium and Network of Urban Poor People to plan and to build flats near the Pluit Reservoir. This research uses urban regime theory and participation concept to analyze the power relations between the government and the citizen. This research finds that the local government open citizens participation and space to work together in the level of settlement planning design in Pluit Reservo."

"Reservoir sandstone merupakan target utama atau terpenting dalam eksplorasi hidrokarbon di Formasi Mungaroo AA daerah Offshore Cekungan Carnarvorn Utara. Salah satu lapangan dengan reservoir sandstone pada Formasi Mungaroo AA berada di Lapangan Wheatstone. Identifikasi zona reservoir potensial hidrokarbon merupakan suatu hal yang fundamental dalam industri Migas. Salah satu instrumen yang saat ini menjadi sangat powerfull karena begitu luas pemanfaataannya dan nilai investasi yang besar karena tidak semahal analisa core dan well testing adalah well log. Data well log hingga saat ini masih dilakukan intepretasi secara manual atau analisa kurva. Interpretasi secara manual memakan waktu lebih lama dan melelahkan sehingga dapat mengurangi keakuratan dalam interpretasi. Seiring perkembangan waktu dibutuhkan pemanfaatan yang lebih pada data well log dibutuhkan sebuah metode yang dapat meningkatkan kualitas interpretasi atau analisis sumur, yaitu data mining.Dalam penelitian ini, metode data mining Support Vector Machine (SVM) diterapkan untuk identifikasi zona reservoir potensial hidrokarbon dari data well log di Formasi Mungaroo AA, Lapangan Wheatstone, Cekungan Carnarvorn Utara. Data well log yang digunakan berasal dari lima (5) sumur yang dibor di Lapangan yang sama. Penerapan SVM membutuhkan proses pelatihan, satu sumur digunakan sebagai data latih dan fungsi yang diperoleh darinya diterapkan pada 4 sumur yang tersisa. Fase klasifikasi akan meliputi 2 fase, yaitu fase penentuan litologi (sandstone dan non-sand) dan penentuan potensi hidrokarbon (produktif dan non-produktif). Kedua fase ini diterapkan secara bertahap menggunakan metode SVM.Hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata akurasi pada fase penentuan litologi (sandstone dan non-sand) menunjukkan nilai sebesar 0.98 sedangkan pada fase penentuan potensi hidrokarbon (produktif dan non-produktif) menunjukkan nilai sebesar 0.93. Hasil akhir pengujian hipotesis t dengan membandingkan distribusi nilai Net To Gross (NTG) hasil prediksi dengan NTG field report menunjukkan menunjukkan bahwa distribusi antara keduanya mendekati. Meskipun hasil pengujian hipotesa yang didapatkan mengatakan distribusi nilai NTG mendekati, peneliti merekomendasikan bahwa metode data mining dapat digunakan sebagai alat verifikasi dalam mengidentifikasi zona reservoir potensial hidrokarbon. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas analisis sumur.

---

Sandstone reservoir occupies the first position or dominates as a hydrocarbon resource. The sandstone reservoir is the main or most important target for hydrocarbon exploration in the Mungaroo AA Formation in the Offshore area of ​​the North Carnarvon Basin. One of the fields with a sandstone reservoir in the Mungaroo AA Formation is the Wheatstone Field. Identification of potential hydrocarbon reservoir zones is a fundamental matter in the oil and gas industry. One of the instruments that are currently very powerful because of its wide use and large investment value because it is not as expensive as core analysis and well testing is the well log. Well log data is still being interpreted manually or curve analysis. Manual interpretation takes longer and is tiring so it can reduce the accuracy of interpretation. Along with the development of time, more use of well log data is needed, and a method that can improve the quality of interpretation or well analysis is needed, namely data mining.

In this study, the Support Vector Machine (SVM) data mining method was applied to identify potential hydrocarbon reservoir zones from well log data in the Mungaroo AA Formation, Wheatstone Field, North Carnarvon Basin. The well log data used is from five (5) wells drilled in the same field. The application of SVM requires a training process, one well is used as training data, and the functions derived from it are applied to the remaining 4 wells. The classification phase will include 2 phases, namely the lithology determination phase (sandstone and non-sand) and the determination of the hydrocarbon potential (productive and non-productive. These two phases are implemented in stages using the SVM method.

The results showed that the average accuracy value in the lithology determination phase showed a value of 0.98 while the hydrocarbon potential determination phase showed a value of 0.93. The result of testing the t hypothesis by comparing the distribution of the predicted NTG value with the NTG field report shows that the distribution between the two is identical. Although the results of the hypothesis testing obtained say the distribution of NTG values ​​is identical, the researcher recommends that the data mining method can be used as a verification tool in identifying potential hydrocarbon reservoir zones. This can reduce uncertainty and improve the quality of well analysis"

"Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E. Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

---

The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation. High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."

"Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta. Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

---

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method.

Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination.

This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control."

"Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

---

There are two fishermen in the area, consist of namely nelayan pandega and nelayan juragan. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the pandega fishermen. This poverty problems usually caused by the people`s inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya make regulated the issue that should get more attention, not only from the autorithy but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish catched and the living standard of the people who dwell in Jakarta`s coastal line especially the nelayan pendega class could be improved."

"Tesis ini membahas mengenai analisa implementasi kebijakan pemenuhan hak sipil terhadap penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan sudah diimplementasikan dengan empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta menganalisa apa saja faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan yang baik harus disertai dengan implementasi yang baik pula karena banyak temuan lapangan yang mengarahkan kepada tidak terlaksananya implementasi secara baik karena tidak terpenuhinya empat variabel tersebut.

---

Thesis discusses the analysis of the implementation of civil rights compliance policies against persons with disabilities in the general election with a case study of legislative elections in 2014 in DKI Jakarta. This study wanted to see if the policy has been implemented properly by the election organizers.

The study trying to analyze how the policy has been implemented by four variables: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Analyze what are the factors inhibiting and supporting the implementation of the policy.

The results of the study suggest that good policy must be accompanied by a good implementation that lead to failure in implementation as well due to nonfulfillment of the four variables."