Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada institusi pendidikan (University Management Information System/UMIS) dengan pendekatan optimalisasi faktor-faktor pendorong, yaitu Dukungan Manajemen, Misi dan Strategi Proyek, Perencanaan dan Penjadwalan, Teknologi Operasional yang Mencukupi, Personel, Kemampuan, dan Keahlian yang Mencukupi, Sistem Kontrol yang Kuat, Monitoring, dan Feedback, Penerimaan User, Manajemen Krisis, Komunikasi Proyek yang Kuat, Motivasi, Budaya Organisasi dan Iklim Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus dengan penyertaan beberapa referensi yang relevan mengenai faktor-faktor penerapan sistem informasi di perguruan tinggi. Hasil penelitian menyarankan agar faktor-faktor pendukung harus ditingkatkan; sosialisasi harus ditingkatkan agar fase adaptasi sistem dapat segera berubah menjadi implementasi penuh; sistem informasi harus senatiasa digunakan, disempurnakan, dan diperbaiki kelemahan dari segi sistem dan kontens.

---

This thesis discusses about the implementation of management information system at the education institution (University Management Information System) with following supporting factors optimization: Management Support, Project Mission and Strategy, Planning and Scheduling, Sufficient Operational Technology, Personnel, Sufficient Capability and Expertise, Strong Control System, Monitoring, and Feedback, User Acceptance, Crisis Management, Strong Project Communication, Motivations, Organization Culture and Work Climate.

This research is conducted with a case study by including somerelevant references about information system implementation factor in higher education institutions. The result of this research suggests that supporting factors should be improved; socialization should be expanded so that system adaptation phase can soon be transformed into full implementation; the information system should always be utilized, enhanced, and its weakness must be repaired in terms of system and content."

"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset. Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.

---

This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials.

The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan organisasi Balai Pelatihan Z dalam implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan good governance. Balai Pelatihan Z sebagai pelayanan publik tidak lepas dari potensi risiko penyuapan dan bertanggung jawab memiliki sistem manajemen untuk mengendalikannya. SMAP sebagai instrumen governansi diharapkan menjadi sistem yang mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan serta mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan persyaratan SMAP sebagai perbandingan kondisi kesiapan organisasi, metode analisis SWOT untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan SMAP, dan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan Balai Pelatihan Z belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SMAP dimana memenuhi 3 persyaratan, 20 persyaratan terpenuhi sebagian, dan 21 persyaratan tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan informasi terdapat komitmen anti korupsi namun pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai SMAP dan belum terdapat penilaian risiko terhadap penyuapan, sehingga diperlukan strategi implementasi untuk dapat menerapkan dan mewujudkan good governance. Strategi tersebut diantaranya adalah melaksanakan pelatihan SMAP kepada seluruh pegawai, penilaian risiko penyuapan, dan membuat kebijakan/pedoman penerapan SMAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi manajemen Balai Pelatihan Z untuk meningkatkan kesiapan dan strategi implementasi SMAP yang tepat dalam rangka mewujudkan good governance

---

This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z in implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) to realize good governance. Training Center Z as a public service cannot be separated from the potential risk of bribery and is responsible for having a management system to control it. ABMS as a governance instrument is expected to be a system that prevents, detects, reports, and handles bribery and realizes good governance. This research uses ABMS requirements as a comparison of organizational readiness conditions, SWOT analysis method for influential factors in ABMS implementation, and Analytical Hierarchy Process to produce ABMS implementation strategies in order to realize good governance. The results showed that the Z Training Center was not fully ready to implement ABMS which met 3 requirements, 20 requirements were partially met, and 21 requirements were not met. Based on the SWOT analysis, information is obtained that there is an anti-corruption commitment but employees have never received training on ABMS and there is no risk assessment for bribery, so an implementation strategy is needed to implement and realize good governance. These strategies include conducting ABMS training for all employees, assessing the risk of bribery, and making policies/guidelines for implementing ABMS. The results of this study are expected to be input for the management of the Z Training Center to improve readiness and appropriate ABMS implementation strategies in order to realize good governance."

"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

---

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.

The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Persaingan di era digital semakin ketat, terutama di industri telekomunikasi seluler yang telah berkembang sejak tahun 1993 di Indonesia dan menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan yang sangat stabil. Namun, 3 sampai 5 tahun terakhir, persaingan muncul tidak hanya dari penyedia layanan, jaringan, dan perangkat telekomunikasi, tetapi juga dari telekomunikasi digital. Perkembangan ini memaksa manajemen di unit bisnis perusahaan untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Situasi ini mendorong sebuah riset dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor apakah yang dapat menjaga dan meningkatkan kinerja unit bisnis pada perusahaan telekomunikasi seluler untuk dapat tetap bersaing dengan perusahaan digital dengan mengandalkan organizational culture, corporate entrepreneurship, dan customer relationship management. Dengan mendistribusikan kuesioner kepada manajer unit bisnis di beberapa perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia dan menggunakan metode penelitian structural equation modeling (PLS-SEM), penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa, di tingkat unit bisnis, manajerial perlu untuk menumbuhkan dan mempertahankan innovativeness, yang merupakan dimensi dari corporate entrepreneurship, dan secara rutin melakukan proses pengumpulan dan penyimpanan customer data, yang merupakan dimensi dari CRM success implementation, sehingga secara langsung dapat menjaga dan meningkatkan organizational performance terutama pada dimensi customer perspective.

 

---

Competition in the digital era is getting tougher, especially in the cellular telecommunication industry which has been developing since 1993 in Indonesia and has become one of the industries with very stable growth. However, in the last 3 to 5 years, competition has arisen not only from service providers, networks and telecommunication equipment, but also from digital telecommunication. This development forced management in the companys business units to be more proactive and innovative in developing their business. This situation encourages research with the aim of identifying and exploring wheter factors that can maintain and improve the performance of business units in cellular telecommunication companies in order to remain competitive with digital companies by relying on organizational culture, corporate entrepreneurship, and customer relationship management. By distributing questionnaires to business unit managers in several cellular telecommunication companies in Indonesia and using structural equation modeling (PLS-SEM) research method, this research has implications that, at the business unit level, managerial needs to grow and maintain innovativeness, which is a dimension of corporate entrepreneurship, and routinely conducts the process of collecting and storing customer data, which is a dimension of CRM success implementation, so it can directly maintain and improve organizational performance, especially in the dimension of customer perspective."

"Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Corporate University dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada latar belakang penulis menemukan banyak fenomena yang terjadi di BPSDM DKI Jakarta. Seperti tingkat kompetensi yang belum optimal, dimana hal ini dapat menurunkan kualitas pelayanan public karena ASN kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau pemahaman dalam mengemban tugas mereka. Tanpa pelatihan berkelanjutan, ASN kesulitas beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi atau kebijakan yang mengakibatkan ketidakmampuan menghadapi tantangan baru atau memanfaatkan peluang. Kurangnya inovasi dan peningkatan kinerja menghambat kemampuan ASN dalam mengembangkan ide baru atau memperbaiki proses kerja, sehingga BPSDM Provinsi DKI Jakarta kesulitan mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil penelitian menunjukan penerapan corporate university di BPSDM DKI Jakarta berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi ASN yang mencakup keterampilan teknis, penguasaan pengetahuan spesifik serta keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Penelitian ini merekomendasikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan program corporate university melalui evaluasi berkala dan penyesuaian materi pelatihan sesuai kebutuhan terkini. Selanjutnya juga dibutuhkan kolaborasi intensif dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan lain untuk memperkaya materi dan metode pembelajaran. Peningkatan kompetensi ASN melalui Corporate University diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada kualitas pelayanan publik dan kinerja dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The research aims to analyze the role of Corporate University in enhancing the competency of the State Civil Apparatus (ASN) at BPSDM DKI Jakarta Province. The author observed several issues in BPSDM DKI Jakarta Province, including suboptimal competency levels among ASNs, which affects the quality of public services. The lack of continuous training makes it challenging for ASNs to adapt to changes in the work environment, technology, and policies. This hampers their ability to innovate and improve performance, hindering BPSDM DKI Jakarta Province's development and service goals. The research used a qualitative approach with a post-positivism view. The results revealed that the implementation of the Corporate University at BPSDM DKI Jakarta Province has positively impacted ASN competency in technical skills, specific knowledge, managerial, and leadership skills. The research recommends optimizing the Corporate University program through regular evaluations and adjusting training materials to current needs. It also suggests collaborating with other educational and training institutions to enhance learning materials and methods. Improving ASN competency through the Corporate University is expected to significantly enhance the quality of public services and the performance of the DKI Jakarta Province Government."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas mengenai Payroll Cycle yang diterapkan pada LembagaKJI. Selain itu laporan ini juga membahas mengenai proses implementasi HumanResource Information System yang dilakukan pada sistem baru di Lembaga KJI tersebut.Lembaga KJI merupakan salah satu Lembaga Negara. Analisis dilakukan denganmemberikan penjelasan mengenai bagaimana siklus Payroll, serta proses tahapanimplementasi sistem yang dilakukan, dan membandingkannya dengan konsep konsepPayroll Cycle yang dikemukakan oleh Romney (2018), dan System Development LifeCycle. Berdasarkan hasil analisis, secara garis besar payroll cycle pada Lembaga KJI telahmengikuti konsep yang sama dengan Romney, namun proses payroll cycle pada LembagaKJI lebih rumit karena proses bisnis Lembaga Negara yang besar. Selain itu, hasil analisisjuga menunjukkan bahwa proses yang dilakukan dalam melakukan impelementasi sistembaru telah sesuai dengan konsep System Development Life Cycle.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the payroll cycle that implemented at KJI. Thisinternship report also analyze the implementation of Human Resource InformationSystem in the new system at KJI. KJI is one of State Instituion. The analysis is conductedby explaining the payroll cycle and the process involved in implementing HumanResource Information System, and the conformity of its content with the concept that isstated by Romney (2018), and the concept of System Development Life Cycle. Based onthe analysis, in broad terms, the payroll cycle in the KJI Institution have followed thesame concept as Romney, but the payroll cycle at KJI Institution is more complex due toits large business processes. The result of the analysis also shows that, the implementationof Human Resource Information System have been in line with the concept of SystemDevelopment Life Cycle."