Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan corporate governance PTBank Pundi Indonesia Tbk baik selama proses dan pasca akuisisi. Evaluasitersebut mencakup perlindungan stakeholders saat proses akuisisi, perbandingangovernance structure selama proses dan pasca akuisisi, serta implementasiprinsip-prinsip corporate governance pada pasca akuisisi. Hasil analisismenunjukkan bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah melindungi kepentinganstakeholders pada proses akuisisi, memiliki governance structure yang membaikserta telah menerapkan prinsip-prinsip terkaitgood corporate governance padapasca akuisisi. Disimpulkan pula bahwa akuisisi berperan sebagai salah satugovernancemechanism yang akhirnya berhasil membuat bank tidak lagi diawasiintensif oleh Bank Indonesia, karena PT Bank Eksekutif Internasional Tbk(identitas bank sebelum akuisisi) mengalami masalah permodalan dan kreditmacet sebelumnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the corporate governance implementation in both process andpost-acquisition of PT Bank Pundi Indonesia Tbk. It includes the analysis on theprotection of stakeholders? right during acquisition, comparing the governancestructure during the process and post-acquisition, and the implementation ofcorporate governance principles post acquisition. The result indicates that PTBank Pundi Indonesia Tbk has given the necessary treatment to protect thestakeholders? right, has improved the governance structure and also hasimplemented the corporate governance principles. The study also concludes thatacquisition has the role as a governance mechanism that leads the bank out of theintensive supervision by Bank Indonesia, since PT Bank Eksekutif InternasionalTbk (bank?s identity before acquisition) had a capital adequacy and bad debtsproblem earlier."

"Tesis ini membahas penilaian perusahaan BUMN Farmasi Tbk. yang menjadi target akuisisi dan analisis struktur tata kelola perusahaan setelah dilakukan akuisisi. Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap rencana akuisisi PT Indofarma Tbk. oleh PT Kimia Farma Tbk. yang belum terjadi dan masih berupa kajian. Penilaian dilakukan dengan metode free cash flow the firm menunjukkan nilai perusahaan dan harga saham PT Indofarma Tbk. lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar. Pada struktur tata kelola perusahaan setelah melakukan akuisisi dilengkapi dengan membentuk Direktur Pengembangan dan komite pemantau risiko.

---

The focus of this research is to value Pharmaceutical State Owned Enterprise that becomes the target of acquisition and to analyze form of governance structure after acquisition occurred. This research is a case study in the acquisition planning of PT Indofarma Tbk. by PT Kimia Farma Tbk that has not already been happened and is still being reviewed by Government. Free cash flow to the firm valuation shows value of the firm and share price of PT Indofarma Tbk is higher than its current market price. Governance structure after acquisition is completed by forming Development Director and business risk committee."

"ABSTRAKInitial Public Offering IPO merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan startup. Dengan menjadi perusahaan publik, penerapan good corporate governance GCG menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan startup. Pada penelitian ini dilakukan analisis penerapan GCG pada salah satu perusahaan startup yang telah listed di Bursa Efek Indonesia BEI , yakni PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard sebagai pedoman. Hasil yang didapatkan adalah prinsip responsibilities of the boards merupakan prinsip yang penerapannya paling baik di antara prinsip lainnya yaitu rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, dan disclosure and transparency. Hal tersebut didasarkan oleh Kioson yang telah membentuk organ perusahaan beserta pedoman kerjanya sesuai dengan regulasi yang ada. Namun secara keseluruhan tetap dibutuhkan perbaikan dalam penerapan setiap prinsip untuk dapat menyesuaikan dengan standar penerapan GCG yang telah ditetapkan oleh regulator mengingat Kioson merupakan perusahaan yang baru saja menjadi perusahaan go public.

---

ABSTRACTInitial Public Offering IPO is one of the funding sources for startup companies. As a public company, good corporate governance GCG implementation becomes an obligation for startup company. This study analyzes GCG implementation in one of the listed startup companies on Indonesia Stock Exchange IDX , namely PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , by using the ASEAN Corporate Governance Scorecard as a guide. The result is the principle of responsibilities of the boards is the best practices than the other principles, that are rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, and disclosure and transparency. It is based on Kioson that has formed the company 39 s organ and its work guidance in accordance with existing regulations. But overall it still needs improvement in the application of each principle to be able to adapt to GCG implementation standards set by the regulator considering that Kioson is a company that has just become a go public company."

"Tujuan penelitian ini adalah membahas dampak perbedaan motif Merger dan Akuisisi (M&A) terhadap kinerja jangka panjang dan kualitas laba perusahaan pasca M&A serta peran moderasi Corporate Governance, baik pada tingkat perusahaan maupun tingkat negara terhadap hubungan antara motif M&A dan kinerja jangka panjang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis pengaruh motif M&A terhadap tingkat pengungkapan transaksi M&A serta dampak dari tingkat pengungkapan tersebut bagi kinerja jangka panjang serta kualitas laba perusahaan pasca M&A. Penelitian ini berfokus pada pemisahan persepsi motif M&A dari investor menjadi motif sinergi dan agensi berdasarkan reaksi investor saat pengumuman M&A dilakukan serta menggunakan variabel akuntansi. Penelitian ini dilakukan secara lintas negara dengan menggunakan sampel kasus M&A yang terjadi di 11 negara Asia selama periode 2002-2012. Dengan menggunakan metode cross-sectional ordinary least square, hasil analisis menunjukkan bahwa M&A bermotif sinergi menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan M&A motif agensi, dan mekanisme Corporate Governance yang diterapkan perusahaan terbukti dapat lebih memaksimumkan dampak positif tersebut. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif M&A juga menjadi faktor penting yang menjelaskan tingkat pengungkapan informasi M&A yang kemudian terbukti secara signifikan menentukan kualitas laba perusahaan pasca M&A. Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh motif M&A terhadap kualitas laba, pengaruh tingkat pengungkapan M&A terhadap kinerja jangka panjang serta peran moderasi Corporate Governance tingkat negara pada hubungan antara motif M&A dan kinerja jangka panjang.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of Merger and Acquisition (M&A) motives to the long-term performance and earnings quality of companies post M&A, and the moderating effect of Corporate Governance, both in firm-level and country-level, to the relationship between M&A motives to the long-term performance. In addition, this study also analyses the influence of M&A motive to the M&A transaction disclosure level and then analyses how the M&A disclosure level can determine the long-term performance and the earnings quality post M&A. This study uses M&A transactions in 11 Asian countries during 2002 until 2012 as research sample. Using cross-sectional ordinary least square method, this study proves that the M&A motives have significant positive influence to the long-term performance post M&A and the significant moderating effect of Corporate Governance at firm-level in maximizing the influence between it. Other findings in this study show that the M&A motives have a significant positive influence on the level of M&A disclosure which is then proven to be one of the significant factors that determining the quality of earnings post M&A. In the other side, this study fails to prove the significant impact of the M&A motive to the earnings quality post M&A, the influence of the disclosure level to the long-term performance and the moderating effect of the Corporate Governance at country-level to the relationship between the M&A motives and the long-term performance post M&A."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi penilaian atas prinsip peran pemangku kepentingan pada PT HFG dan PT ADS berdasarkan kertas kerja ASEAN Corporate Governance Scorecard. Ada lima bagian utama dan dua bagian tambahan terkait tata kelola perusahaan dalam kertas kerja tersebut, tetapi analisis dalam laporan ini hanya memuat satu bagian utama, yaitu prinsip peran pemangku kepentingan. Laporan ini juga membahas tentang penerapan prinsip peran pemangku kepentingan pada PT HFG dan PT ADS yang berasal dari dua sektor industri yang berbeda. PT HFG berasal dari sektor perbankan sedangkan PT ADS berasal dari sektor industri dasar dan kimia. Maka dari itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan penerapan pada kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan penilaian tersebut, setiap perusahaan memiliki bentuk penerapan yang berbeda dalam mengakomodasi peran pemangku kepentingan sesuai dengan industri masing-masing. Secara keseluruhan, setiap perusahaan sudah menunjukkan upaya mereka dalam mengakomodasi peran pemangku kepentingan. Namun, kertas kerja yang digunakan dalam penilaian memiliki kriteria yang ketat sehingga perusahaan dianggap belum memenuhi beberapa prinsip.

---

ABSTRACT

This internship report aims to evaluate the assessment of the principle of the role of stakeholders in PT HFG and PT ADS based on ASEAN Corporate Governance Scorecard. There are five main sections and two additional sections related to corporate governance in the working paper, but the analysis in this report only includes one main section, namely the principle of the role of stakeholders. This report also explains the application of the principle of the role of stakeholders in PT HFG and PT ADS from two different industry sectors. PT HFG comes from banking sector meanwhile PT ADS comes from basic industry and chemicals. Therefore, this report also aims to identify differences in implementation between the two companies. Based on the assessment, each company has a different form of application in accommodating the role of stakeholders in accordance with their respective industries. Overall, each company has shown their efforts in accommodating the role of stakeholders. However, the working paper used in the assessment have tight criteria so that the company is considered to not meet several principles."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

---

ABSTRACTThis study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan corporate governance dan reformasi perpajakan terhadap ABTD. ABTD merupakan proxy untuk mendeteksi manajemen laba dan manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan 113 sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, pertanian, keuangan, dan konstruksi. Penilaian corporate governance menggunakan Asean CG Scorecards.Hasil penelitian menemukan bahwa (1) perusahaan melakukan manajemen pajak sekaligus manajemen laba pada saat penurunan tariff PPh Badan (2) manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh besarnya fasilitas perpajakan (3) manajemen laba yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perusahaan mengalami kerugian atau memperoleh laba (4) peran dewan komisaris dan direksi yang secara efektif dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

---

This research aimed to analyze corporate governance and tax reform towards ABTD. ABTD is a proxy for detection earning management and tax management. This research use 113 sample from all listed company in BEI, except mining, agriculture, financial, and construction. Measurement of corporate governance performance is based on Asean CG Scorecards.Output of this research are: (1) company tax management alongside earning management during decreasing company income tax rate in Indonesia, (2) tax management by company depends on tax facility(3) earning management by company depends on financial condition of company, either they are in profit or loss (4) proactive approach by board of commissioner and board of director might be able to minimize company tax expense."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk kinerja perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 45 dasar dan kimia tahun 2003 sampai dengan 2006. Tedapat pengaruh negatif yang signifikan perusahaan yang diukur dengan roduktivitas pekerja, sesuai dengan pendapat Claessens dan Djankov (1999). Namun, tidak ditemukan pengaruh positif antara kepemilikan saham terbesar dengan kineija perusahaan. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan, baik dari pemegang saham terbesar maupun dari pemegang saham minoritas, terhadap pengelola perusahaan. Kurangnya pengawasan dari pemegang saham terbesar dapat teijadi karena lemahnya system corporate governance dalam hal penempatan anggota dewan direksi. Sedangkan kurangnya pengawasan dari pemegang saham minoritas terjadi karena sifat free rider yang limbul karena kepemilikan yang tersebar. Pengaruh positif yang signifikan dari jumlah anggota dewan direksi dengan produktivitas perusahaan, yang disertai pengaruh negatif yang tidak signifikan antara jumlah anggota dewan direksi dengan profitabilitas perusahaan, mengindikasikan bahwa walaupun dewan direksi telah menjalankan tugasnya, terdapat kemungkinan terjadi pemborosan dalam remunerasi dewan direksi.Tidak signifikannya pengaruh variabel-variabel pengawas internal (komisaris, komisaris independen, komite audit) dengan kinerja perusahaan mengindikasikan kurang dijalankannya mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap perusahaan yang bergerak pada industri bahan yang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian dari antara kepemilikan saham publik dan kinerja corporate governance dengan baik. Dari sudut pandang identitas pemilik, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan asing serta kepemilikan pemerintah dengan produktivitas. Pengaruh positif kepemilikan asing dengan produktivitas dapat terjadi karena investor asing memiliki teknologi dan lebih baik, modal yang lebih besar, dan jaringan yang lebih luas, sedangkan, antara manajemen, positif antara kepemilikan pemerintah dan produktivitas dapat terjadi karena pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, dapat melindungi perusahaan yang dimilikinya dan persaingan

---

This study aims to the company's performance. The research sample amounted to 45 basics and chemicals from 2003 to 2006. There was a significant negative effect on the company as measured by worker productivity, according to the opinion of Claessens and Djankov (1999). However, no positive effect was found between the largest share ownership and the company's performance. This indicates a lack of supervision, both from the largest shareholder and from the minority shareholder, to the management of the company. The lack of supervision from the largest shareholder can occur due to the weakness of the corporate governance system in terms of the placement of members of the board of directors. Meanwhile, the lack of supervision from minority shareholders occurs due to the nature of the free riders that arise due to scattered ownership. The significant positive effect of the number of members of the board of directors on the company's productivity, which is accompanied by an insignificant negative effect of the number of members of the board of directors on the company's profitability, indicates that although the board of directors has carried out its duties, there is a possibility of waste in the remuneration of the board of directors.

The insignificant effect of internal supervisory variables (commissioners, independent commissioners, audit committees) with company performance indicates that the company's performance is less effective in knowing the effect of ownership structure on companies engaged in the materials industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the research period between ownership public shares and good corporate governance performance. From the perspective of owner identity, there is a significant positive effect between foreign ownership and government ownership and productivity. The positive effect of foreign ownership on productivity can occur because foreign investors have better technology, larger capital, and wider networks, whereas, between management, a positive relationship between government ownership and productivity can occur because the government, as a policy maker, can protect company and competition."