Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit Bank InternasionalIndonesia melawan PT. Tunggal Majuasri dan para penjamin utangnya. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studikepustakaan. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan BankInternasional Indonesia melawan PT. Tunggal Majuasri serta para penjaminutangnya, yang permohonan pernyataan pailitnya ditolak oleh Pengadilan Niagaberdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang HukumPerdata. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturanterkait penjamin utang yang diajukan permohonan pernyataan pailit bersamaandengan debitor-utama yaitu PT. Tunggal Majuasri dan bagaimanakahpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan peraturan kepailitansehingga permohonan pernyataan pailit Bank Internasional Indonesia terhadapPT. Tunggal Majuasri,Cs dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenjamin utang dapat dimohonkan permohonan pailit bersamaan dengan debitorutamaapabila telah melepaskan hak-hak istimewanya, dan juga penolakanpermohonan pernyataan pailit ini bukan karena tidak memenuhi syarat-syaratkepailitan, tetapi lebih karena bukti-bukti hukum yang lemah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses on the refusal of Bankruptcy Statement in the BII v. PTTunggal Majuasri case. The juridical-normative view is used as the researchmethod, while qualitative method is used as the analysis method. The Authoranalyzed the mentioned case from juridical perspective, and found that thesubmitted Request for Bankruptcy was rejected by the Court of Commerce, on theground of Law No. 37/2004 and Indonesian Civil Code. The main questions inthis thesis are elaborating on regulations regarding personal guarantor who is alsorequested as bankrupt along with its main debtor, and what are the courtconsidirations on the refusal of the bankcruptcy statement. The result of theresearch shows that such debtor could be requested as bankrupt if it had waived itsclassified rights. The refusal of the request is caused by lack of evidence."

"Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat ini makin banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit ataupun apabila debitur masih merasa dapat memenuhi kewajibannya namun masih memerlukan waktu untuk itu, maka dapat mengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU selama ini terdapat di Failisement Vervordening yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1905 No. 217 Juncto Staatblad tahun 1906 No. 308 yang kemudian dirubah dengan Perpu No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998. Walaupun Undang-undang No. 4 tahun 1998 merupakan Undang-undang hasil perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan pada zaman Hindia Belanda, namun dalam penerapannnya Undang-unaang Kepailitan ini masih terdapat hal-hal yang bermasalah seperti kasus kepailitan perusahaan asuransi ET . Manulife Indonesia yang sempat menjadi perdebatan masyarakat. Selain itu dalam kasus Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang merupakan kasus yang jarang terjadi, juga ditemukan beberapa permasalahan baik diakibatkan kurang sempurnanya Undang-undang Kepailitan maupun akibat perbedaan penafsiran Hakim dan para pihak. Melalui Skripsi ini akan dibahas mengenai permasalahan tersebut. Bagaimana pengaturan umum mengenai PKPU. Bagaimana pengaturan umum mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU. Bagaimana studi kasus putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU. Bagaimana akibatnya bila para pihak tersebut lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Bagaimana penafsiran wanprestasi/overmacht. Bagaimana prosedur Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam Undang-undang Kepailitan dan bagaimana penerapannya dalam praktek."

"ABSTRAKPilihan antara menggunakan utang bank dan atau obligasi membutuhkan dasar referensi otentik sebelum keputusan strategis dilakukan. Untuk itu penelitian ini lebih lanjut menganalisis pengaruh pemilihan jenis utang terhadap nilai perusahaan, dengan acuan rasio Tobin rsquo;s Q, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bentuk data panel 34 perusahaan diambil sebagai objek penelitian menggunakan informasi laporan keuangan teraudit selama periode lima tahun 2012 ndash; 2016 . Selanjutnya data diolah menggunakan metode uji regresi berganda model efek tetap dan menyimpulkan bahwa pilihan penggunaan utang bank yang lebih besar dibanding utang obligasi justru memberikan nilai perusahaan yang lebih baik dan signifikan.

---

ABSTRACT The choice between using bank debt and or bonds requires an authentic reference basis before a strategic decision is made. Therefore, this research further analyzes the influence of the debt type selection to firm value, using Tobin 39 s Q ratio as the proxy, especially on public company listed in Indonesia Stock Exchange. The form of panel data of 34 companies is taken as research object using audited financial statement information during the period of five years 2012 2016 . Further data is processed in the multiple regression test method using fixed effect model and concluded that the company with greater bank debt structure than bonds will have a better and significant company value."

"PT. Bank DKI Syariah menyediakan dana talangan Haji melalui pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh kepastian nomor porsi haji dan jadwal keberangkatan. Permasalahan yang menjadi bahasan utama tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan t dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah ditinjau dr sudut fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari’ah dan bagaimana penyelesaian masalah keterlambatan pengembalian dana talangan haji pada Bank DKI menurut Fatwa DSN MUI No. 19 tentang al-Qard. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hukum pelaksanaan kredit dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu akad dan Ijarah `al amal (sewa jasa). Apabila Nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dana talangan haji telah memperpanjang daftar calon jamaah haji untuk itu Pemerintah harus memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji.

---

PT. DKI Bank Syariah provide bailout funds through financing Arrangements Hajj iB (Bailout Hajj) to assist the public in order to obtain the certainty of numbers serving pilgrims and departure schedules. Becomes the main problem that this thesis is how the implementation of the bailout fund Hajj at PT. Bank DKI be reviewed in the light of Islamic Shariah Council of the National Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about financing arrangements pilgrimage Shari'ah financial institutions and how to resolve problems delay in returning Hajj bailout by the Bank DKI MUI Fatwa No. DSN. 19 on al-Qard. The method used in this study is a study that normative legal research done by examining library materials and secondary data. Law enforcement bailout loans pilgrims on PT. DKI Bank Syariah done in two ways, namely `al Ijarah contract and charity (rental service). If the Customer fails to return the LKS obligations may extend the period of return, or delete (write off) some or all of its obligations. The bailout has extended the list of prospective Hajj pilgrims to the Government should impose restriction policy in extending financing to the banking bailouts pilgrimage."

"Prediksi potensi kebangkrutan bank berbasis rasio keuangan adalah topik penelitian yang tiada henti diteliti. Upaya ini dilakukan agar dapat menemukan model prediksi yang dianggap mampu menjelaskan tingkat kesehatan bank, mampu memprediksi dan mendeteksi secara dini potensi kebangkrutan bank, menemukan formula yang bisa diterapkan untuk semua bank, demi menyelamatkan bank dan sekaligus menciptakan kemakmuran perekonomian negara terkait dengan peran perbankan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Hal ini dimungkinkan dengan bantuan teknik statistik berbasis model regresi logistik multinomial—variabel dependen bersifat kategorik sebagai suatu fungsi dari sejumlah variabel independen. Model prediksi potensi kebangkrutan bank yang dikembangkan dalam penelitian ini menemukan bahwa rasio keuangan mengenai capital adequacy sebuah bank adalah signifikan secara statistik (signifikan dalam dua fungsi logit) dalam mendeteksi secara dini potensi kebangkrutan bank. Ini terbukti dari ketepatan prediksi yang bisa diraih, yaitu bank gagal (bank likuidasi) (BL) adalah 75%, bank dalam penyelamatan (BDP) adalah 62.50%, dan bank sehat (bank survive) (BS) adalah 97.14%. Rasio keuangan dipercaya memiliki andil dalam model prediksi kebangkrutan sebesar 89.36%.

---

Prediction of potential bank bankruptcy based on financial ratios is a continuing research. This study is aimed to provide prediction model capable of explaining bank's health, predicting or detecting early potential bankruptcy of bank, finding formula that can be applied to all banks, promoting sound banking and simultaneously creating economic prosperity of the country considering that bank is the country's economic infrastructure. Statistical technique based on multinomial logistic regression model is used as method to test the model with categorical dependent variables given a set of independent variables. It is found that financial ratio related to bank's capital adequacy is statistically significant (in two logit functions) in providing early detection of potential bank insolvency. The accuracy of predictions by the model is 75% for failed banks (BL), 62.50% for banks classified under special surveillance or banks in resolution (BDP), and 97.14% for healthy banks (BS). Financial ratios are believed to have contributed to the bankruptcy prediction model by 89.36%."

"ABSTRACTBank, as a financial institution has an important role in society. A bank has vital position in a state rsquo s economy. This role only can be executed well if the society trusts the bank. The bank has to apply the bank secrecy principle in order to gain trust from the society. However, the regulation on bank secrecy principle itself has changed a few times in the history of Indonesian banking system. Sometimes the society can rsquo t follow the change of the bank secrecy and may result to the decrease of the society trust to the bank. The change of bank secrecy still causes confusion in the society although the definition of the bank secrecy principle has been changed since 1998. The society also sometimes does not know the bank secrecy principle since sometimes the bank does not include the bank secrecy principle clause in the agreement for opening a bank account or even informing the walk in customer. In this thesis, the author will explain the method of how bank secrecy principle is currently implemented and the cause of the changes.

---

ABSTRAKBank adalah lembaga keuangan memiliki peran penting dalam masyarakat. Sebuah bank memiliki posisi penting dalam perekonomian negara. Peran ini tidak dapat dilakukan dengan baik jika masyarakat tidak mempercayai bank. Bank harus menerapkan prinsip kerahasiaan perbankan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun, prinsip kerahasiaan perbankan telah mengalami beberapa kali dalam sejarah perbankan di Indonesia. Kadang-kadang masyarakat tidak dapat mengikuti perubahan kerahasiaan bank dan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perubahan prinsip kerahasiaan perbankan menyebabkan kebingungan di masyarakat, walaupun definisi prinsip kerahasiaan perbankan telah berubah sejak tahun 1998. Masyarakat mungkin tidak tahu prinsip kerahasiaan perbankan karena kadang-kadang bank tidak menempatkan klausa prinsip kerahasiaan bank pada perjanjian untuk membuka rekening bank atau bahkan memberitahu walk-in customer pada saat pendaftaran. Dalam skripsi ini, penulis akan menjadi metode bank dalam menjalankan prinsip kerahasiaan perbankan pada saat ini dan untuk menjelaskan penyebab perubahan prinsip kerahasiaan perbankan"

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa prosedur permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia hanya berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat diajukan pailit dan juga terpenuhinya suatu pembuktian sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dengan syarat tersebut tidak dapat dipungkiri jika permohonan pailit lebih mudah untuk dimohonkan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sutau instrument pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia......This thesis discusses the importance of limiting nominal debt as a condition in bankruptcy and PKPU applications in Indonesia. For this reason, in order to know the importance of implementing nominal debt restrictions in Bankruptcy and PKPU, it is also important to discuss the types and methods of applying nominal debt restrictions applied in several countries. This thesis is compiled by the method of writing normative laws to produce data that is descriptive analytical. The results of this study imply that the procedure for applying for Bankruptcy and PKPU in Indonesia is only based on Article 2 paragraph (1) as a condition for filing for bankruptcy and also the fulfillment of a simple proof based on the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 so that with this condition it cannot be denied that the bankruptcy application is easier to request. Thus, to overcome this problem, it is necessary to limit the nominal debt as a condition."

"Sistem deteksi dini Early Warning System/ EWS pada bank syariah sangat diperlukan. Dengan adanya EWS, bank syariah dapat lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat guna mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan dan kondisi makroekonomi dalam memprediksi potensi kebangkrutan bank syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi logistik logit dengan variabel dependen berupa kategorik bangkrut dan tidak bangkrut. Model prediksi menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio CAR dan pertumbuhan jumlah uang beredar secara statistik signifikan dalam memprediksi potensi kebangkrutan bank syariah di Indonesia, sedangkan rasio keuangan dan indikator makroekonomi lainnya dalam penelitian ini menunjukkan tidak signifikan. Ketepatan prediksi model sebesar 33.33 untuk kategori bangkrut dan 95.83 untuk kategori tidak bangkrut. Secara keseluruhan, ketepatan prediksi model dalam penelitian ini sebesar 80.21, artinya dari 96 data terdapat 77 data dimana hasil prediksinya sesuai cut off yang ditentukan.

---

Early detection system Early Warning System EWS in Islamic banks are indispensable. With the existence of EWS, Islamic banks must be more cautious in determining appropriate policies in order to anticipate financial distress or even bankruptcy. This study aimed to analyze the financial ratios and macroeconomic conditions in predicting the bankruptcy potential of Islamic banks in Indonesia. The analysis technique used is the logistic regression model logit with dependent variable in the form of categorical bankrupt and not bankrupt. The prediction model found that the Capital Adequacy Ratio CAR and money supply growth are statistically significant in predicting the potential bankruptcy of Islamic banks in Indonesia, while the financial ratios and other macroeconomic indicators in this study showed no significant. The accuracy of prediction by the model is 33.33 for the category of bankrupt and 95.83 for the non bankrupt category. Overall, accuracy of the model prediction in this study is 80.21, that means there are 77 of 96 data where the prediction results in accordance with the cut off which is determined."

"Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam hal pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 223 UUK-PKPU hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Menteri Keuangan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) UU OJK, kewenangan Menteri Keuangan beralih seluruhnya ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan PKPU. Penegasan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, diketahui bahwa Termohon PKPU merupakan PT. Asuransi jiwa Kresna yang merupakan perusahaan asuransi dan Pemohonnya adalah Pemegang Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi sekaligus menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa kresna melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst.

---

This thesis is motivated by the existence of problems regarding the authority (legal standing) of the Policyholder in terms of submitting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Article 223 UUK-PKPU only grants permission to apply for a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to the Minister of Finance. However, since the enactment of the Law on the Financial Services Authority (OJK), in accordance with the mandate of Article 55 paragraph (1) of the OJK Law, the authority of the Minister of Finance has shifted entirely to the Financial Services Authority, including matters relating to bankruptcy and PKPU. Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law juncto also regulates the affirmation of OJK's authority to file for bankruptcy or PKPU. Article 52 paragraph (1) of POJK Number 28 of 2015. In the Decision of the Commercial Court Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, it is known that the Respondent for PKPU is PT. Kresna life insurance is an insurance company, and the applicant is the owner of the insurance policy of PT. Krishna Life Insurance. However, the Panel of Judges stated in their judgment that the Petitioner's application for the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) was granted. Therefore, this thesis will discuss the authority (legal standing) of the Policyholder in submitting a PKPU application to an insurance company as well as analyzing the basis for the consideration of the Panel of Judges in the PKPU decision of PT. Krishna Life Insurance through the analysis of the Commercial Court Decision Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst."