Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen dengan studi kasus sengketa klaim asuransi jiwa PT Asuransi Jasindo. Penutupan asuransi jiwa kepada pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen merupakan salah satu cara untuk menjamin lunasnya pembayaran angsuran kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Namun, pada pembelian serta proses klaim asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi menimbulkan permasalahan hukum perlindungan konsumen, diantaranya perlindungan akan hak-hak konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen selaku ‘konsumen akhir’ dalam asuransi jiwa. Selain itu, terdapat juga fasilitas pembayaran klaim melalui ex gratia kepada konsumen tertentu apabila klaim asuransi jiwa ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan kepada konsumen tertentu dalam hal pembayaran klaim melalui ex gratia

---

This thesis discusses about The Consumer Protection of Life Insurance of Motor Vehicles Buyer through Consumer Financing (Case Studies to Dispute of Life Insurance Claim PT Asuransi Jasindo). Coverage of life insurance to buyer of motor vehicle through consumer financing is one of alternatives way for ensuring keel installment payment for motor vehicle to consumer finance company. However, in process of buying and claiming life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing create legal issues of consumer protection, inculuding the protection of the consumer rights of life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing who as ‘end consumers’ in life insurance. Furthermore, there is ex gratia payment to selected consumer if life insurance claim rejected by insurance company. This causes protection to selected consumer in ex gratia payment."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan pembiayaan konsumen dalam penerapan prinsip insurable interest pada saat terjadi klaim asuransi kendaraan bermotor yang diperoleh konsumen melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen seharusnya memposisikan konsumen sebagai mitra dalam usaha pembiayaan. Konsumen harus diberikan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen Perusahaan Asuransi; Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus memberikan informasi tentang adanya pengalihan risiko atas obyek yang dibiayai kepada Perusahaan Asuransi sekaligus hak dan kewajiban konsumen sebagai pihak yang menguasai obyek yang dibiayai. Dengan keterbukaan informasi tentang adanya perlindungan dari perusahaan asuransi, diharapkan konsumen dapat segera melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadi risiko atas obyek yang dibiayai untuk menghindari hilangnya hak konsumen atas ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.

---

ABSTRACTThe thesis is discuss about the legal protection of consumer from financing company and the immplementation of principle of Insurable Interest in the event of insurance motor vehicle claim. This research is a normative law. The results suggest that the consumer financing company should positioning consumer as a partner in the financing business. Consumer must get information about their rights and duties as a consumer of financing company and as a consumer of insurance company; the consumer financing company should give the information about risk transfer of the object financing to the insurance company, including rights and duties of consumer, those who controlled the object financing. With the disclosure of information about the protection of the insurance company, the consumer is expected to immediately take appropriate action at the time of risk to avoid loss of consumer rights"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap konsumen dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, serta mengetahui dan memahami pelaksanaan Perjanjian Asuransi sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai kasus Perjanjian Asuransi yang memuat klausul-klausul yang mengesampingkan Penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, dimana asuransi tidak menjamin/mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (Inherent Vice or Inherent Nature) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Penyimpangan atas asas kepatutan dan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dan PT. Chartis Insurance Indonesia ditunjukkan dengan mencantumkan pengecualian-pengecualian yang menghapus sama sekali tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini PT. Chartis Insurance Indonesia juga dengan tidak dilibatkannya PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dalam menentukan klausul-klausul dalam perjanjian asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dengan PT. Chartis Insurance Indonesia.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun dalam membuat suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi para pihak yang terlibat baik didalam proses membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam suatu perjanjian hendaknya memperhatikan asas kebebasan berkontrak karena bilamana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hal pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau sengketa hukum karena klausul-klausul dalam perjanjian cenderung menghilangkan kewajiban penanggung dan dapat merugikan tertanggung, maka Hakim dengan pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak didasarkan pada itikad baik tersebut. Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian hendaknya selalu bersikap hati-hati dalam tindakannya karena perikatan itu muncul tidak hanya dari perjanjian yang telah dibuat tetapi juga dari UU, sebagai contoh adanya wanprestasi.

---

This thesis discusses consumer protection as well as the application of the principle of freedom of contract in a standard insurance agreement contract. Furthermore, this research is intended to obtain a deeper understanding of the consumer protection and the application of the principle of freedom of contract in a standard contract of an insurance agreement and to know and understand the further implementation of the insurance agreement with respect to the rights and obligations of each party. As for example the case of an insurance agreement that contains clauses that overrides the insurer from any legal liabilities and responsibilities, where insurance does not guarantee nor cover damages caused by the insurance applicant and damage caused due to nature ( Inherent Vice or Inherent Nature ) and loss of damages caused by delay. The research method used is Juridical - Normative literal study.Irregularities on merit and the principle of freedom of contract in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia can be indicated by stating the exceptions which entirely removes the responsibilities of business operators, in this regard PT. Chartis Insurance Indonesia in exclusion of P.T. E.K. Prima Ekspor Indonesia in determining the clauses in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia.Research results have suggested that even in the drafting of a contract the principle of freedom of contract is known, however the parties involved in the drafting process of the implementation of the contract do not apply the principle of freedom of contract; A contract should observe the principle of freedom of contract because in its implementation if the agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract then in terms of implementation there is a problem or a legal dispute because clauses in the contract t tend to eliminate the insurers duties and may be detrimental to the insured , then judges with legal considerations can add or override the contents of the agreement that are not based on the good faith; The parties involved in a contract must always be cautious in their actions because the engagement appears not only from the contract that has been made but also from the law, as an example of the existence of defaults."

"Access to justice merupakan hak konstitusional warga negara dan salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip equality before the law. Bagi masyarakat kecil, tidak terkecuali para tertanggung dengan sengketa asuransi jiwa tradisional kategori retail and small claim, access to justice dapat diwujudkan melalui proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak efisien hanya akan menciderai keadilan para tertanggung karena pengorbanan yang harus mereka keluarkan menjadi terlalu besar sehingga tidak proporsional dibandingkan dengan klaim yang diperjuangkan. Dengan dikeluarkannya POJK No. 61/2020, peran dan fungsi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menangani sengketa asuransi beralih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK). Keadilan memang bersifat subjektif, namun komponen-komponen pemenuhannya dapat dianalisis lebih konkret. Oleh sebab itu, skripsi ini menganalisis efektivitas dan efisiensi pengaturan serta pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi jiwa tradisional kategori retail and small claim di LAPS SJK berdasarkan beberapa komponen dalam POJK 61/2020 dan perbandingan dengan BMAI dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Dari hasil analisis yang diperoleh, penelitian ini mencoba mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa yang mewujudkan access to justice, khususnya bagi para tertanggung.

---

Access to justice is a constitutional right of citizens in Indonesia and an implementation of the principle of equality before the law. For vulnerable communities, including the insured with traditional life insurance disputes in the retail and small claim category, access to justice can be actualized through a fast, simple, and low-cost dispute resolution process. Ineffective and inefficient dispute resolution will only violate justice for the insured because sacrifices they had to make are logistically pointless to pursue most claims. With the issuance of POJK No. 61/2020, the role and function of Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) in handling life insurance disputes shifts to Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Justice is subjective, but the components that fulfill it can be analyzed more concretely. Therefore, this research aims to analyze the effectiveness and efficiency of regulation and implementation of dispute resolution for traditional life insurance for retail and small claims category through LAPS SJK based on several components in POJK 61/2020 and comparison with BMAI from the perspective of consumer protection law. From the results obtained, this study tries to find a solution to increase the effectiveness and efficiency of dispute resolution that realizes access to justice, especially for the insured."

"Pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith seringkali menjadi permasalahan seperti dalam kasus yang terjadi antara Muhammad Idris, seorang ahli waris dari nasabah Bank BRI dan peserta asuransi Bringin Life, Ibrahim Idris, dengan Bank BRI. Bringin Life menolak klaim asuransi terkait dengan alasan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith karena Ibrahim Idris telah menyembunyikan riwayat kesehatannya dalam pengisian surat pernyataan kesehatan, yang diduga diisi oleh pihak Bank BRI. Bringin Life pada akhirnya memberikan pembayaran klaim secara ex gratia sebesar lima ratus juta rupiah melalui Bank BRI dan telah diterima oleh Muhammad Idris. Muhammad Idris kemudian menggugat Bank BRI untuk membayar ganti kerugian karena Bank BRI telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Nomor 21/PDT.G/2011/PN.KAG terkait dengan prinsip utmost good faith, dasar dalam memberikan ex gratia payment, serta status hak untuk mengajukan klaim setelah pembayaran secara ex gratia dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip itikad paling baik (utmost good faith), pertimbangan hukum dari hakim dirasa kurang tepat mengingat Ibrahim Idris lah yang menandatangani surat pernyataan kesehatan. Dasar pemberian ex gratia payment sendiri bisa bermacam-macam, salah satunya adalah pertimbangan bisnis. Selain itu, setelah mendapatkan ex gratia payment¸ idealnya tidak boleh lagi ada tuntutan terkait klaim tersebut di kemudian hari

---

Violation of utmost good faith principle often brings up some problems, just like in a case which occurred between Muhammad Idris, the heir of Bank BRI customer and the insured of Bringin Life, Ibrahim Idris, with Bank BRI. Bringin Life rejected the related claim because of the violation of the utmost good faith principle as Ibrahim Idris had hid his health history in filling the health statement, which is allegedly filled by Bank BRI. At the end, Bringin Life gave an ex gratia payment of five hundred million through Bank BRI and it was received by Muhammad Idris. Muhanmad Idris then prosecuted Bank BRI to pay a sum of money due to Bank BRI’s negligence which led to loss. This study aimed to determine the law consideration by the judges in court decision no. 21/PDT.G/2011/PN.KAG related to utmost good faith principle, the basic reasons for giving ex gratia payment, and the status of rights to claim after the ex gratia payment has been paid. Research is conducted by the juridical-normative research methods using secondary data from the study of documents and interviews with sources. Based on the analysis in this study, it can be concluded that in applying the utmost good faith principle, the law consideration by the judge is less appropriate considering that Ibrahim Idris was the one who signed the health statement. The basic reasons for giving ex gratia payment can vary which one of them is business consideration. Moreover, after receiving an ex gratia payment, ideally there should be no more claims related to it in the future."

"Penelitian ini menganalisa bagaimana legalitas dan penerapan pembayaran secara Ex-Gratia yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembayaran secara Ex-Gratia memiliki arti “atas dasar kebijaksanaan” merupakan pembayaran yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan iktikad baik dari perusahaan asuransi. Pembayaran ini bukanlah merupakan kewajiban hukum dan bersifat sukarela. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagaimana legalitas dari pembayaran secara Ex-Gratia dalam penyelesaian klaim asuransi dan kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penyelesaian klaim asuransi dalam Putusan Nomor 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Ex-Gratia merupakan hal yang lazim dilakukan di Indonesia. Pembayaran secara Ex-Gratia ini merupakan hal yang legal digunakan oleh perusahaan asuransi. Legalitas pembayaran ini didukung oleh fakta bahwa pembayaran ini merupakan kebijakan perusahaan dan tidak dapat dipaksakan sebagai hak bagi tertanggung. Pembayaran secara Ex-Gratia juga dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa klaim asuransi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada kasus putusan aquo, telah salah mengartikan pembayaran secara Ex-Gratia ini. Penyelesaian klaim asuransi secara Ex-Gratia sah dilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama dalam kasus Putusan Nomor 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga lembaga sektor keuangan di bidang perasuransian untuk membentuk suatu kebijakan dan prosedur terkait mekanisme penerapan pembayaran secara Ex-Gratia dalam rangka memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi, sebagai penanggung, serta tertanggung.

---

This paper analyses the legality and application of Ex-Gratia payments which is used by insurance companies on insurance claim settlements. This paper is written by using a doctrinal research method. Ex-Gratia payment means "as of grace", which is a payment based on humanity and good faith of the insurance company. This payment is not a legal obligation and it is voluntary. This research examines 2 (two) main issues, such as the legality of Ex-Gratia payment on insurance’s claim settlement and suitability of judge’s consideration on insurance’s claim settlement in Court Decision Number 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. The result of this research shows that Ex-Gratia payments are commonly used in Indonesia. Ex-Gratia payments are basically legal to be used by insurance companies. The legality of this payment is supported by the fact that this payment is a company policy and cannot be enforced as the right for the insured. Ex- Gratia payments can also be an alternative dispute resolution of insurance claims. In their considerations in the aquo case of court decision, the Judge’s has misinterpreted the Ex-Gratia payment. The settlement of insurance claim by Ex-Gratia was a lawful act by PT Asuransi Mega Pratama in the case of Court Decision Number 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. The results of this research are expected to become source of knowledge for relevant parties, including financial sector institutions in the field of insurance to form a policy and procedure for mechanism of applying Ex-Gratia payments in order to provide protection for insurance companies, as insurers, and the insureds as well."

"Dalam pengelolaan investasi di perusahaan asuransi jiwa perlu dilakukan asset liability management dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan asset-liability duration matching. Dalam penelitian ini, PT Asuransi Jiwa KLM, memiliki mismatch duration antara portfolio aset investasi dengan portfolio kewajiban produk-produk konvensionalnya baik itu portfolio dengan denominasi Rupiah ataupun Dollar AS. Duration matching strategi yang dilakukan adalah dengan cara menyamakan antara durasi aset investasinya dengan kewajibannya. Selain itu juga penelitian ini melakukan sensitivitas analisis terhadap perubahan tingkat suku bunga di market terhadap nilai ekuitas perusahaan.

---

In investment management of life insurance companies, they need to conduct an asset liability management which one of the strategy is to do the asset-liability duration matching. In this study, PT Asuransi Jiwa KLM, has a duration mismatch between their asset portfolio with their product liabilities portfolio whether it is denominated in rupiah or U.S. dollar. Duration matching strategy conducted by matching their aset portfolio?s duration with their liabilities portfolio duration. In addition, this study also conduct a sensitivity analysis of changes in market interest rates to the value of corporate equity."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"Ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, dalam suatu perjanjian asuransi melalui leasing terdapat hubungan antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha asuransi; perusahaan leasing sebagai pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor sekaligus konsumen asuransi; dan tertanggung sebagai konsumen asuransi dan leasing. Hubungan di antara ketiganya mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, terutama oleh pihak pelaku usaha dalam rangka mewujudkan suatu hubungan perjanjian bersifat timbal balik dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan konsumen. Mengingat daya tawar konsumen lebih kecil karena pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban dan produk/jasa yang dibeli kadangkala lebih rendah dari pelaku usaha. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah mengenai penunjukan perusahaan asuransi oleh perusahaan leasing, keterbukaan informasi polis asuransi, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis terdapat pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan leasing sebagai pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor terhadap tertanggung dan terhadap perusahaan asuransi. Kelalaian oleh perusahaan leasing tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, karena tertanggung pun sebagai seseorang yang awam dalam hukum kurang mengetahui hak dan kewajibannya dalam kedua perjanjian tersebut. Penulis pun menyarankan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan leasing untuk lebih menyadari posisi mereka sebagai pelaku usaha dengan memberikan layanan yang terbaik kepada para konsumennya yang rata-rata adalah orang yang awam terhadap hukum, dan kepada masyarakat agar belajar menjadi konsumen yang selektif serta mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha."