Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi penerbitan dan investasi sukuk mudharabah pada Bank XYZ, salah satu bank syariah yang menerbitkan sukuk mudharabah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI, PSAK, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan sukuk mudharabah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI akan tetapi belum sesuai dengan beberapa prinsip syariah. Pelaksanaan investasi, perlakuan akuntansi penerbit, dan perlakuan akuntansi investor, telah sesuai dengan teori.

---

The aim of this study is to describe the implementation and accounting treatment for sukuk Mudaraba issuance and investment in XYZ Bank, and Indonesian Bank issuing sukuk Mudaraba. This study was conducted through applying Fatwa DSNMUI, PSAK, and literature study as a benchmark. The results suggested that implementation of sukuk Mudaraba issuance had been held in accordance to Fatwa DSN-MUI, but not to some Islamic principle. In addition, implementation of sukuk Mudaraba investment had been held in accordance to its corresponding theory. Although, the results did not support the expectation that accounting treatment for sukuk debtor and investor was fully held according to the standard—some discrepancies were found in accounting treatment for sukuk debtor and investor."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syariah dalam penerbitan, pelaksanaan, dan kondisi default dalam investasi sukuk ijarah pada PT X, salah satu korporasi yang menerbitkan ijarah di Indonesia. Kasus default pada sukuk ijarah PT X ini merupakan kasus default pada sukuk pertama di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-LK, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bapepam-LK. Akan tetapi, dalam masa pelaksanaan dan kebijakan yang diambil pasca-default belum sesuai dengan beberapa prinsip syariah.

---

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze the sharia compliance of the issuance, execution, and events of default default in the ijarah sukuk issued by X Corp., one of the corporation that issue ijarah sukuk in Indonesia. Events of default in the X Corp. ijarah sukuk is the first ijarah sukuk default case in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-​​LK, and related literature study review as a reference. The results suggested that the ijarah sukuk issuance had been held in accordance to Fatwa DSN-MUI and Peraturan Bapepam-​​LK. However, the implementation after issuance and post-default decision that taken by corporation is had not been held in accordance with some Islamic principles.

"

"Skripsi ini menganalisis perlakuan akuntansi sukuk mudharabah dan ijarah pada perusahaan penerbit dan investor dengan menggunakan ED PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk sebagai acuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sampel yang diteliti adalah sepuluh perusahaan penerbit (emiten) sukuk, dan sepuluh bank yang menjadi subscriber sukuk. Untuk akuntansi sukuk penerbit, hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk akuntansi investor, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

---

This paper analyzes accounting treatment on corporate sukuk issuers and investors by using ED PSAK No.110 : Akuntansi Sukuk as a reference. This research is descriptive analytical. The method used is a literature review with qualitative approach. The samples studied are ten companies issuing sukuk, and the ten banks that become sukuk subscriber. For sukuk issuer, the results showed the accounting treatment of sukuk issuance by the issuer in terms of sample measurement and recognition are in accordance with ED PSAK 110. For investors, it can be concluded that the accounting treatment of sukuk performed by the sample banks are in accordance with ED PSAK 110."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pen garuh langsung nilai-nilai nudaya terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam, pengaruh tidak langsung melalui elemen institusional budaya, serta peran moderasi tekanan segmen pasar Muslim dan adopsi standar internasional terhadap pengaruh nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini melingkupi 20 negara dengan data tahun 2010 s.d. 2012. Diuji dengan regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh secara langsung terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam dan berpengaruh tidak langsung melalui perkembangan pasar modal. Tekanan segmen pasar Muslim memoderasi pengaruh dimensi social orientation dan humane orientation, sementara adopsi standar internasional memoderasi pengaruh dimensi uncertainty avoidance terhadap tingkat pengungkapan nilai-nilai Islam.

---

This research aims to analyse direct influence of societal/cultural values on the level of disclosure of Islamic values, indirect influence through institutional elements of culture, and moderating role of Muslim market pressure and adoption of international reporting standard for Islamic banks on the influence of the societal values. This research covers 20 countries using data from 2010 to 2012. Using multiple regression, the research finds that societal values have significant influence on the level of disclosure of Islamic values and it has indirect influence through the development of capital market. Muslim market segment pressure is moderating the influence of social orientation and humane orientation, while adoption of international reporting standard is moderating the influence of uncertainty avoidance on the level of disclosure of Islamic values."

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945 karena ada pilihan forum (choice of forum) pada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Dadang Achmad yang mengalami sengketa dengan Bank Muamalat Cabang Bogor mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal ini karena sengketa atas pembiayaan musyarakah di antara mereka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Bank Muamalat sendiri menggunakan UU Hak Tanggungan dan akad musyarakah mereka sebagai dasar hukum melakukan eksekusi jaminan tersebut. Dalam hal ini MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi saat ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa tetapi harus tetap berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi untuk sengketa Dadang Achmad dan Bank Muamalat sendiri putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi karena eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank adalah berdasarkan UU Hak Tanggungan yang masih memberikan kewenangan eksekusi jaminan hanya kepada Peradilan Umum.

---

This research is juridical normative research that looked deeply about legal normson dispute settlement of the Islamic Banking, and due to law from promulgation of the the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on article 55 paragraph (2) of syariah banking law. Before the presence of the Decision, dispute settlement of the Islamic Banking was conducted in Religion Court, by deliberation, banking mediation, Basyarnas or the other, and even through the civil court. It was considered to incur the legal uncertainty and violations of the Constitution because there is a choice of forum for two courts that have different authority. Dadang Achmad, who was involved in dispute with Muamalat Bank’s Bogor office branch, proposed judicial review to The Constitutional Court regarding this case because the dispute over musharaka financing among them were brought into a Civil Court of Bogor. Bank Muamalat was guided by the Indonesian Law of Hak Tanggungan and musharaka accad as legal basis for executing the guarantee.

In this case, The Constitutional Court annulled the Explanation of article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law so that the Islamic Banking dispute resolution by litigation at this time could be done at the Religion Court, and in a non-litigation condition, the parties were free to choose the dispute settlement resolutions but still have to be based on Shariah Principles. But for Achmad Dadang and Bank Muamalat dispute, this Constitutional Court Decision has no implications because the execution of the guarantee conducted by the bank was based on the Indonesian Law of Hak Tanggungan which the rights of the execution are still authorized by Civil Court."

"Skripsi ini bertujuan untukmenganalisis perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dikaitkan kesesuainnya serta perbandingannya dengan ED PSAK No.110 pada perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dari kesesuaian serta perbandingan antara praktek yang dilakukan oleh bank mandiri syariah sebagai investor sukuk syariah dengan standar akuntansi sukuk ED PSAK 110 menunjukkan masih menggunakan standar akuntansi instrumen keuangan konvensinal dan perbedaan klasifikasi serta penggunaan suku bunga.Selain itu perbedaan tersebut muncul akibat dari belum diterbitkannya peraturan standar akuntansi atas akuntansi sukuk.

---

Thist hesis aims to analyze the accounting treatment associated with ijara sukuk investor suitability as well as its comparison with ED SFAS 110 on its banks in this regard Bank Syariah Mandiri. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and documentation techniques. The results of suitability as well ascomparisons between the practices undertaken by the bank as an independent Islamic sukuk investors sukuk Islamic accounting standard SFAS ED 110 shows still use conventional financial instruments accounting standards and difference in classification and the use of interest rates.Besides these differences arise as a result of accounting standards has not issued regulations on accounting sukuk."