Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan hukum karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

---

This research is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement concept in stock and land ownership by foreigners in Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1) in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as a form of smuggling law, whereby foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement."

"Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, balk untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang warga negara asing untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menyiasati hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dengan menggunakan perjanjian nominee, warga negara asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)namun timbul,tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer. Dan berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee, yang digunakan oleh warga negara asing tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian hingga dianggap sah dan dapat dilaksanakan, walaupun latar belakang dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah suatu upaya untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus."

"Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

---

Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memandang kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja dan bagaimana dampak kepemilikan saham silang tersebut bagi Industri Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja berpotensi melanggar Pasal 27 Hukum Persaingan Usaha dikarenakan terdapatnya persamaan tarif jasa bongkar muat yang disepakati oleh kedua perusahaan tersebut. Namun tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discusses how the Law No. 5 Year 1999 reviews the cross-share ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja, also how the impact of the cross-ownership for Internasional Container Services Industry in Port of Tanjung Priok. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research indicates that cross-ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja potentially violate Article 27 of the Competition Law equation due to the presence of loading service rates agreed by the both companies. However, the actions are include into the exception of Law No. 5 Year 1999."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."

"Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) yang dibuat dalam bentuk perjanjian di hadapan notaris dan kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode doktrinal denganmenggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pinjam nama (nominee arrangement) tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga untuk menentukan kedudukan hukumnya menggunakan aspek perikatan dan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aspek larangan pengasingan tanah dalam UU Pokok Agraria. Berdasarkan kedua peraturan tersebut konsep penggunaan pinjam nama (nominee arrangment) dianggap melanggar Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria. Sedangkan terhadap notaris yang turut serta membuat akta autentik terkait pinjam nama telah tidak memenuhi kewajibannya dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi untuk bersikap cermat dan menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) oleh majelis hakim sesuai dengan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang memutuskan bahwa kepemilikan hak milik atas tanah tetap menjadi milik WNI sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Namun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria.

---

Agrarian Law (UU Pokok Agraria) stated that land with freehold status can only be owned by Indonesian citizens. However, as happened in Supreme Court Decision No. 1208 PK/PDT/2022, foreigners apparently use the concept of nominee arrangement to be able to own freehold land in Gianyar, Bali. This concept made in the form of a notarial agreement. This research was carried out by raising 2 (two) research questions, namely the legal position of nominee arrangements made in the form of a notarial agreement and the suitability of the panel of judges' considerations in using Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) compared to Agrarian Law (UU Pokok Agraria) as the legal basis for nominee arrangements. This research employs doctrinal legal methods using secondary data and alo supported by primary data. The results of the research shows that the concept of nominee arrangement is not regulated in Indonesian law, so to determine its legal position need to use the agreement aspect in the Civil Code (KUHPerdata) and the prohibition aspect of land alienation in the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Based on these two regulations, the concept of using nominee arrangements is considered to violate Article 1337 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Meanwhile, notaries who participate in making authentic deeds related to nominee arrangements have not fulfilled their obligations in the Notary Law and the Professional Code of Ethics to be careful and safeguard the interests of the parties. Apart from that, the use of Surat Edaran Mahkamah Agung as a legal basis for determining the subject who has the right to own land in a nominee arrangement case by a panel of judges is correct. However, the provisions in the Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) are different from the legal consequences regulated in Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria)."

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada diketahui bahwa dalam perjanjian yang membentuk struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing adalah perjanjian yang batal demi hukum. Notaris tidak berwenang dalam praktik nominee hak atas tanah dan wajib memberikan penilaian terhadap isi akta serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga notaris harus bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The concept of nominees entered Indonesia as an agreement because of the principle of freedom of contract and an open legal agreement system. In connection with the nominee of land rights for foreign nationals, Article 26 paragraph (2) of the LoGA has emphasized the prohibition for foreign nationals to have rights to land which are prohibited for foreign citizens either directly or indirectly. However, the practice of nominating land rights for foreign nationals in Indonesia still occurs. This study aims to provide an explanation of the notaries' authority and responsibilities relating to the establishment of a nominee structure for land rights for foreign nationals. The writing of this thesis uses a form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the existing regulations it is known that in agreements that form a nominee structure for land rights for foreign citizens are agreements that are null and void. Notary is not authorized in the practice of nominee land rights and is obliged to provide an assessment of the contents of the deed and provide legal counseling in connection with the making of the deed. Nominee practice of land rights for foreign nationals can cause harm to the parties as a result of the cancellation by law so that the notary must be responsible and can be subject to sanctions in the form of civil sanctions, administration and notary position codes. So that in carrying out his position the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits an unlawful act in carrying out his position, the notary should be held accountable in accordance with the regulations."

"Berbagai perusahaan di Indonesia telah mempunyai program agar karyawan memiliki saham perusahaan dimana mereka bekerja, ini sesuai pula dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum juga diterbitkan.Sebagai bagian dart komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di negara lain. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau dikenal pula dengan istilah Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ini juga merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia yang telah banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini."

"Studi ini bertujuan meneliti pengaruh Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, dan Covid Cases Growth terhadap tingkat volatilitas harga saham perusahaan Indonesia di masa pandemic covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan yang merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi random effect model. Penelitian ini menemukan terdapatnya hubungan positif tidak signifikan antara ESOP dan Covid Cases Growth terhadap volatilitas harga saham perusahan dan hubungan positif signifikan antara Controlling Ownership terhadap volatilitas harga saham pada periode tersebut. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa mayoritas saham yang memiliki controlling ownership pada Indeks LQ45 merupakan perusahaan BUMN yang mana pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

---

This study aims to examine the effect of Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, and Covid Cases Growth on the level of volatility of Indonesian companies' stock prices during the COVID-19 pandemic. The research sample consisted of  12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with LQ45 Index. The research method used was panel regression with the random effect model estimation method. This study found that there was an insignificant positive relationship between ESOP and Covid Cases Growth on the volatility of the company's stock price and a significant positive relationship between Controlling Ownership and stock price volatility during that period. The results also show that the majority of shares that have controlling ownership on the LQ45 Index are state-owned companies in which the government is the majority shareholder."